alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/532129963dcb17884c8b4612/basuki-ada-sabotase-bantuan-dari-luar-pemprov-sulit-masuk
Basuki: Ada Sabotase, Bantuan dari Luar Pemprov Sulit Masuk
Quote:Basuki: Ada Sabotase, Bantuan dari Luar Pemprov Sulit Masuk


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada pihak yang melakukan sabotase proses pemberian bantuan. Padahal, bantuan dari pihak luar tersebut dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan Ibu Kota.

Bantuan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sulit masuk. Selain melalui prosedur panjang, proses pemberian bantuan dibebani sejumlah pungutan yang seharusnya tidak diperlukan. Hal ini terjadi pada kasus pemberian bus transjakarta dan penataan taman.

”Sudah jelas kelihatan, surat penerimaan bantuan saja ada dua versi. Dari mana ini bisa terjadi. Sepertinya ada skenario ingin menggagalkan orang memberi bantuan. Lalu menggiring agar ada proyek dengan dana pemerintah,” kata Basuki, Rabu (12/3/2014), di Jakarta.

Dua versi surat penerimaan bantuan yang dimaksud ada di tangan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi dan Antonius Weno dari PT Rodamas. Kedua surat itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Bedanya, surat yang dipegang Iwan tidak menyebut ada kewajiban membayar pajak reklame kepada pemberi bantuan. Sementara dokumen yang dipegang Weno menyebut pemberi bantuan harus menanggung beban pajak reklame.

Nilai pajak reklame tersebut Rp 30 juta per unit bus per tahun. Nilai ini jauh di bawah nilai bus yang disumbangkan ke DKI, yakni Rp 1,4 miliar per unit bus. Bukan hanya itu, pemberi bantuan juga harus menanggung biaya konsultan yang bekerja menaksir nilai bus bantuan.

Basuki kecewa, para pejabat terkait saling melempar tanggung jawab. Menurut dia, belum ada pihak yang bersedia bertanggung jawab terkait dua model surat itu. Ia menduga, semua ini didesain agar oknum pemerintah dapat memainkan proyek.

”Jika bantuan dari luar bisa ditolak, proyek pengadaan bus bisa dilakukan,” kata Basuki.

Kekecewaan Basuki semakin berlipat karena harus memakan jalur birokrasi yang berbelit. Pemberi bantuan itu juga harus bolak-balik mengurus dokumen pemberian bantuan.

”Setelah saya marah-marah di depan forum terbuka, semua pihak baru ingin mempercepat proses penerimaan bantuan,” kata Basuki.

Kemarahan Basuki memuncak saat dia menghadiri pertemuan antara perwakilan perusahaan pemberi bantuan bus dan sejumlah pejabat DKI Jakarta, Selasa (11/3). Setelah menggebrak meja rapat beberapa kali, Basuki keluar ruang pertemuan sebelum acara selesai.

Bukan sekali

Kasus penerimaan bantuan seperti ini, kata Basuki, bukan hanya sekali terjadi. Sebelumnya, beberapa kali pihak swasta ingin memberikan bantuan penataan taman kota, tetapi ditolak dinas pertamanan. Basuki tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi.

”Sepertinya memang harus dirombak birokrasi di Jakarta sebab terlalu banyak permainan kotor,” kata Basuki.

Terkait dua versi surat penerimaan bantuan bus, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan mengatakan menerima surat dalam bentuk draf. Sementara rancangan surat dibuat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

”Saya tidak tahu bahwa ada surat yang berbeda. Setahu saya, semua surat terkait pemberian bantuan bus datang dari BPKD. Bukan hanya saya, para pihak terkait juga mendapat rancangan surat yang sama,” kata Iwan.

Sementara itu, Kepala BPKD DKI Jakarta Endang Widjajanti membenarkan surat itu datang dari lembaga yang dipimpinnya. Namun, tidak ada maksud untuk sabotase terkait perbedaan dua surat yang beredar. Endang menjelaskan perbedaan surat itu karena ada perubahan saat proses administrasi.

Surat yang dipegang Iwan merupakan surat yang mengalami perubahan. Sementara surat yang dipegang Weno adalah surat awal yang belum mengalami perubahan. ”Saat proses perubahan, kami kesulitan menghubungi Pak Weno. Kemudian, beliau muncul saat pembahasan terakhir,” kata Endang.

Endang juga menepis ada niat sabotase penerimaan bantuan. Bantuan bus itu, kata Endang, memang atas inisiatif Weno selaku koordinator tiga perusahaan penyumbang 30 bus transjakarta. Namun, karena komunikasi antara tim BPKD dan Weno terkendala, perubahan surat itu belum sepenuhnya sampai ke tangan Weno.

Anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengatakan, proses panjang penerimaan bantuan memang tidak masuk akal. Dari Agustus 2013 hingga Maret 2014 bukan waktu pendek untuk mengurus prosedur penerimaan bantuan. Dia melihat adanya kerja sama yang kurang harmonis di internal Pemprov DKI Jakarta.

”Seharusnya bisa diselesaikan cepat sebab menyangkut prosedur administratif. Lalu berani mengambil keputusan dan mengomunikasikan ke pimpinan,” kata Sanusi.

Menurut dia, bantuan pihak swasta ke pemerintah merupakan hal yang tidak mudah didapat. Maka, ketika ada pihak yang menawarkan bantuan sebaiknya proses dipercepat.


SUMBER



yang sabotase memang benar-benar bajingan emoticon-Mad (S) emoticon-Mad (S) emoticon-Mad (S)
demi duit ga seberapa sampai ngorbanin banyak org
itu bis juga kena sabotase
emoticon-Ngakak
emang harus dibongkar semuanya nih emoticon-Mad (S)
dah dicek aja tanggal kirimnya....

gitu aja susah.... emoticon-Cape d... (S)
kalau mau itung2an lagi dari 30 bus mulai agustus sudah berapa besar kontribusinya bagi warga dki ?
sayang disini nggak disebutin kapan tanggal kirimnya tuh surat...

bisa ketauan kan kenapa lambat prosesnya....

biarkan publik menilai, dimana keterlambatannya....
lakukan dan bongkar rame2 gan
yg kayak gni ngga bisa di biarin
Sikat AJA!!!!

Bajingan tuh emang yang tukang maen2in!!! emoticon-Mad (S) emoticon-Mad (S) emoticon-Mad (S)
nah berita yang ini berisi inti masalahnya, draft MoU yg 2 versi.

sayangnya gak ditulis juga mengenai pajak yg dikenakan ke penyumbang merupakan pajak NSR (nilai strategis reklame), yg nilainya berlipat ganda dibanding pajak yg dikenakan ke reklame2 lain yg dipasang di bus.
reklame2 yg lain tidak satupun yg dikenakan NSR.

berita2 yg sebelumnya cm menitik beratkan di ahok marah2 gebrak meja emoticon-Hammer (S)

mau lebih lengkapnya silahkan liat youtubenya
ciailah kayak pada baru nyaho aja kalu berhubungan dengan instansi pemerintahan, mereka ngarepin uang kita biar kita pada nyogok merekemoticon-Ngakak
lah bukannya hoktod dulu emang gak setuju dengan keringanan pajak?emoticon-Ngakak (S)
kemudian berbalik menyetujui keringanan pajak?

Quote:
"Dia mau minta ini minta itu. kita bisa dapat apa? Yah kalau lu mau ngasih jangan naikkan persyaratan. Kalau gitu kalian bisa minta apa saja dong," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
...
"Dia mau timbal balik, seperti kurangin pajak segala macam. Kalau kamu nggak kasih saya, saya nggak bisa servis mobil anda, saya bilang. Dia pengennya ngasih setelah lima tahun, setelah perusahaannya itu ngurangin pajak," ujarnya.


jadi jelas, ahok menolak keinginan pengusaha terkait pajak
eh gak berapa lama kemudian...

Quote:
"Di mana salahnya mau menyumbang bus, terus ditolak dan mesti bayar pajak reklamenya? Mungkin DKI memang sengaja mau batalkan dan lebih suka nyolong-nyolong dari tender," kata Basuki dengan nada tinggi, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).


lah kalo suratnya ada dua... bisa jadi emang ada 2 surat...
yang di antonius itu surat pertama (dimana ahok tidak menyetuji keringan pajak, si anus mesti bayar pajak)
yang di bpkd surat yang kedua bisa jadi versi kedua (dimana hoktod sudah menyetujui keringanan pajak)


untuk membuktikan cukup mudah, liat aja tuh kedua surat? di ttd beda tanggal gak? mau lebih yakin lagi liat di catatan surat keluar.. emang ada 2 surat yang keluar gak..?

emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
takutnya udah nuduh sabotase dan ini itu ternyata 2 surat karena emang ada 2 surat, soalnya hoktod berubah-rubah pendirian.
Quote:Original Posted By amadeus83.
nah berita yang ini berisi inti masalahnya, draft MoU yg 2 versi.

sayangnya gak ditulis juga mengenai pajak yg dikenakan ke penyumbang merupakan pajak NSR (nilai strategis reklame), yg nilainya berlipat ganda dibanding pajak yg dikenakan ke reklame2 lain yg dipasang di bus.
reklame2 yg lain tidak satupun yg dikenakan NSR.

berita2 yg sebelumnya cm menitik beratkan di ahok marah2 gebrak meja emoticon-Hammer (S)

mau lebih lengkapnya silahkan liat youtubenya


Semua reklame paati ada nsr nya...

Kenapa ahok bilang tj sama bus-bus lain nggak ada nsrnya?

Gua seh ngerasa ahok dapet info yg salah. Imposible lah bagian pajak nggak mo pajakin reklame di bus-bus laen.... Tuh reklamr yg ada ditiang pancang monorel aja dipajakin...
Quote:Original Posted By wasitnya.mantap
Semua reklame paati ada nsr nya...

Kenapa ahok bilang tj sama bus-bus lain nggak ada nsrnya?

Gua seh ngerasa ahok dapet info yg salah. Imposible lah bagian pajak nggak mo pajakin reklame di bus-bus laen.... Tuh reklamr yg ada ditiang pancang monorel aja dipajakin...


hmm lu udah ntn youtubenya blom?
di menit keberapa gw lupa, tp disitu jelas bahwa NSR beda dengan pajak reklame biasa.

ahok nanya ke dinas pajaknya "brapa besar pajak itu di bus2 kopaja?" dijawab 25-30juta pertahun.

nah ahok bilang "oke anggap kena NSR, berapa? anggaplah 100juta/tahun, nilai busnya sama dengan 15tahun bayar pajak, jadi ruginya dimana?"

kurang lebih gitu perkataan dia.
jadi yg gw tangkep pajak reklame yg kena NSR jauh lebih besar dr pajak reklame biasa.
"Dia mau minta ini minta itu. kita bisa dapat apa? Yah kalau lu mau ngasih jangan naikkan persyaratan. Kalau gitu kalian bisa minta apa saja dong," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
...
"Dia mau timbal balik, seperti kurangin pajak segala macam. Kalau kamu nggak kasih saya, saya nggak bisa servis mobil anda, saya bilang. Dia pengennya ngasih setelah lima tahun, setelah perusahaannya itu ngurangin pajak," ujarnya.

Quote:Original Posted By tifotif
lah bukannya hoktod dulu emang gak setuju dengan keringanan pajak?emoticon-Ngakak (S)
kemudian berbalik menyetujui keringanan pajak?



jadi jelas, ahok menolak keinginan pengusaha terkait pajak
eh gak berapa lama kemudian...



lah kalo suratnya ada dua... bisa jadi emang ada 2 surat...
yang di antonius itu surat pertama (dimana ahok tidak menyetuji keringan pajak, si anus mesti bayar pajak)
yang di bpkd surat yang kedua bisa jadi versi kedua (dimana hoktod sudah menyetujui keringanan pajak)


untuk membuktikan cukup mudah, liat aja tuh kedua surat? di ttd beda tanggal gak? mau lebih yakin lagi liat di catatan surat keluar.. emang ada 2 surat yang keluar gak..?

emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
takutnya udah nuduh sabotase dan ini itu ternyata 2 surat karena emang ada 2 surat, soalnya hoktod berubah-rubah pendirian.


emang di berita awal dibilang itu minta kurang pajak reklame????
dari baca berita aja ketauan, si pemberi bus mau kurangin pajak segala macem, PBB, PPN, PpH, iklan (segala macem)
makanya ditolak
sekarang cuma minta free pajak reklame di bus doank loh.... bukan semua pajak iklan (billboard, tv, koran) cuma pajak iklan di bus yg disumbang, masa ditolak???
cuma orang bego yang nolak bus dgn syarat bebasin pajak iklan di bus itu sendri.
cari link berita yang bener, jangan jadi bumerang sendiri....... malu gan sama atasan ente yang udah bayar ente jadi haters
Quote:Original Posted By tifotif
lah bukannya hoktod dulu emang gak setuju dengan keringanan pajak?emoticon-Ngakak (S)
kemudian berbalik menyetujui keringanan pajak?



jadi jelas, ahok menolak keinginan pengusaha terkait pajak
eh gak berapa lama kemudian...



lah kalo suratnya ada dua... bisa jadi emang ada 2 surat...
yang di antonius itu surat pertama (dimana ahok tidak menyetuji keringan pajak, si anus mesti bayar pajak)
yang di bpkd surat yang kedua bisa jadi versi kedua (dimana hoktod sudah menyetujui keringanan pajak)


untuk membuktikan cukup mudah, liat aja tuh kedua surat? di ttd beda tanggal gak? mau lebih yakin lagi liat di catatan surat keluar.. emang ada 2 surat yang keluar gak..?

emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
takutnya udah nuduh sabotase dan ini itu ternyata 2 surat karena emang ada 2 surat, soalnya hoktod berubah-rubah pendirian.


Masalahnya penolakan yg pertama kita kan ndak tau keringanan pajak apa yg diminta pengusaha penyumbang dan ditolak Ahok/Pemprov. Apakah sama dgn kondisi terakhir dimana yg diminta pengusaha adalah mereka ndak harus bayar Pajak Reklame untuk pemasangan reklame di bus sumbangan mereka?

Ane pikir sih asumsi ente kalo bilang Ahok plin-plan soal ini belum kuat dasarnya.
Pinter amat nih emak2 Kepala BPKD ngelesnya...

Quote:Surat yang dipegang Iwan merupakan surat yang mengalami perubahan. Sementara surat yang dipegang Weno adalah surat awal yang belum mengalami perubahan. ”Saat proses perubahan, kami kesulitan menghubungi Pak Weno. Kemudian, beliau muncul saat pembahasan terakhir,” kata Endang.

Endang juga menepis ada niat sabotase penerimaan bantuan. Bantuan bus itu, kata Endang, memang atas inisiatif Weno selaku koordinator tiga perusahaan penyumbang 30 bus transjakarta. Namun, karena komunikasi antara tim BPKD dan Weno terkendala, perubahan surat itu belum sepenuhnya sampai ke tangan Weno.


Masa iya sih si Weno sulit dihubungi selama 8 bulan?kl sulit kan ada sekretarisnya, ada orang kantornya, kan ada orang Tiphone, kan ada orang Telkomsel....
Kl komunikasi sama Weno terkendala palingan dr pihak Pemprov yg bikin kendala...
untuk memahami masalah ini silahkan nonton dulu rekaman rapatnya.
berita2 di media online cm ditulis separuh2 doang tuh
tiada hari tanpa berita joko ahok emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By simplysimple
tiada hari tanpa berita joko ahok emoticon-Big Grin


karna cm mereka yg paling keliatan kerja emoticon-Big Grin
entah karena wartawan yg selalu beritain atau gimana, tp kita masyarakat jd tau gimana mereka kerja, ada masalah apa di pemprov, kerjaan mereka bener atau enggak, bagaimana mereka memimpin, bagaimana kerja para PNS di pemprov dll.

tp yg pasti berita tentang mereka emang menarik, kecuali yg jokowi kebelet pipis emoticon-Hammer (S)
×