alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Melek Hukum /
Memahami Intrik Penguasaan Perebutan Warisan Dalam Politik Keluarga
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5320c51b40cb174a7c8b4689/memahami-intrik-penguasaan-perebutan-warisan-dalam-politik-keluarga

Memahami Intrik Penguasaan Perebutan Warisan Dalam Politik Keluarga

Memahami Intrik Penguasaan Perebutan Warisan Dalam Politik Keluarga
JJ Amstrong Sembiring SH MH

Kata pepatah bijak orang tua dulu, memakan harta orang lain saudara sendiri dengan cara yang tidak baik, itu termasuk perbuatan dosa, dan mengambil hak orang lain itu, sama seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus, pertanyaan untuk kita semua apakah ada orang suka minur air laut? Jawaban, hanya orang tidak sehat akal pikiran saja yang melakukan seperti itu. Namun anehnya di zaman gila sekarang ada saja orang yang melakukan seperti itu.

Dan tentu juga perilaku seperti itu adalah termasuk perbuatan yang tidak disetujui hukum. Karena Indonesia sebagai Negara hukum, dimana hukum sebagai panglima telah jelas-jelas mengatur hal tersebut, secara konstitusional dijelaskan bahwa ahli waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Hukum mengatur tegas tentang bagian mutlak ahli waris adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh ahli waris lain maka berarti juga telah melanggar konstitusional (Undang-undang 1945) dimana Hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Demikian juga pada pasal Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 : ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”.

Maka demikian juga tidak ada satupun orang yang bisa menciderai ahli waris sah, dimana ia sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”.

Dalam optik hukum, sudah jelas sekali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pada pasal 830 menyatakan : “Pewarisan hanya terjadi karena kematian. (KUHPerd. 3, 472.”). Berikutnya pada pasal 832 (s.d.u. dg. S. 1935-486.) menyatakan : “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkimpoian, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. (KUHPerd. 141, 520, 852 dst., 862 dst., 873, 1059, 1126 dst.; S. 1850-3.)”

Lalu timbul pertanyaan, mengapa orang tetap saja ada selalu menyimpangi aturan main hukum tersebut? Jawaban tentunya tidak semua manusia seperti itu. mungkin sebagian besar orang memang seperti yang anda sebutkan. karakter itu dibentuk oleh keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sistem yang ada dalam suatu kelompok, misalnya saja pengacara tertentu yang memang ingin memancing ikan di air keruh atau orang tersebut memang jauh dari ajaran agama, tidak sanggup untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah dan tidak bisa menjauhi larangan dalam agama, sehingga orang tesebut akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan saudara atau orang lain.

Soal Waris Manusia Bisa Lupa Daratan

C’est la vie! Itulah hidup, manusia bisa lupa daratan, dimana saudara menjadi orang lain, orang lain menjadi saudara, itulah yang tepat. Betapa kuat pengaruh harta pada manusia. Tak peduli saudara atau anak asuh bahkan kawan, harta dapat menjadi pihak ketiga yang memisahkan hubungan keduanya. Banyak sudah cerita tentang kehidupan tersebut dipertontonkan kepada kita semua dimana ada dua adik tega membunuh kakak kandung karena memperebutkan hartawarisan. Sang kakak berusaha membunuh ibu kandungnya. (sumber, news.liputan6.com, Juli 5, 2002). Petugas Polsek Karangjati, Kepolisian Resor (Polres) Ngawi, Jawa Timur, saat ini sedang menangani kasus perebutan warisan yang berujung pembunuhan di wilayah hukumnya. Kapolsek Karangjati Ajun Komisaris Polisi Lilik, Jumat, mengatakan, kejadian tersebut melibatkan kakak beradik tiri, Saridin (71) dan Sriyatun (65), serta suaminya, Sastro Kardi (74). Ketiganya adalah warga Desa Gempol, Kecamatan Karangjati, Ngawi. Sarto Kardi tewas akibat dibacok kapak oleh Saridin. Sedangkan Sriyatun mengalami luka serius di bagian kepala akibat pukulan yang sama dengan suaminya. Sriyatun kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr Soeroto Ngawi (sumber :www.antarajatim.com, 07 Okt 2011). Berebut Warisan, Tewas Bersimbah Darah, Valetinus Pajo (44) tewas bersimbah darah dibunuh keluarganya sendiri ketika terlibat perkelahian merebut lahan persawahan di Desa Lalong, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat (sumber : kompas.com, 1/11/2011). Kemudian, gara-gara perebutan harta warisan, Sunarti (49) dan anaknya Deki Purwanto (29), warga Kota Biltar, Jawa Timur, terpaksa digelandang ke kantor Polsek Kanigoro. (sumber, [url=http://www.tribunnews.com,]www.tribunnews.com,[/url] 16 Agustus 2013). Polisi berhasil mengamankan pelaku pembunuhan dua orang yang masih serumpun di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pembunuhan dilatari perebutan harta warisan. (sumber :www.republika.co.id, 18 November 2013). Bahkan baru-baru ini, sangat sadis, di Bandung, anak bantai orangtua karena harta warisan (sumber, [url=http://www.merdeka.com,]www.merdeka.com,[/url] 1 Maret 2014).

Kenyataan itulah fakta, Perebutan warisan sepertinya memang tidak bisa dianggap remeh karena dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisanseperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Dan tak terbantahkan, banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Ahli Waris Serakah Sebagai Konspirator

Intrik penguasaan waris kerap melibatkan instrumentasi hukum atau pengacara atau Notaris, dimana mereka membuat skenario hukum. ada artikel sangat menarik yang ditulis dari wartawan m.sindoweekly-magz.com tentang Pemalsuan Surat berjudul Membongkar Permainan Tiga Hakim. Dimana didalam artikel tersebut dituliskan sosok pencari keadilan bernama Agnestesia Heritna mungkin bisa menjadi momok buat para hakim di Indonesia. Perempuan berusia 49 tahun ini berusaha membongkar aksi bengal tiga pengadil di PN Medan. Selasa dua pekan yang lalu Agnes membawa laporan dugaan surat pemalsuan yang dilakukan Muhammad Nur, SB Hutagalung, dan Sutejo Bomantoro ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut kuasa hukumnya, Indra Sahnun Lubis, ketiga hakim tersebut membuat keputusan dengan memasukkan keterangan palsu. “Hal yang diterangkan saksi di pengadilan, di dalam putusannya diubah oleh hakim,” tuturnya kepada SINDO Weekly.

Dia bahkan menuding mafia hukum para hakim di Medan memang ada. Buktinya, ada hakim pengawas daerah tapi Indra merasa tak pernah mendengar ada hukuman buat hakim bandel. “Ini pembiaran. Jangan kita biarkan,” serunya.

Dalam konteks tersebut terjadi diatas ada titik singgung persamaan, maka oleh karena itu Penulis sengaja ingin menorehkan juga cerita nyata tentang keluarga Haryanti di Jakarta, misalnya. Dimana dulu mereka mempunyai permasalahan seputar warisan terpendam sejak 7 tahun yang lalu. Awalnya keluarga ini tidak mau membawa masalah ini ke meja hijau tapi sayangnya, ada ahli waris lain kakak kandungnya sendiri bernama Soerjani yang beritikad buruk. Karena itu keluarga tersebut akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum.

Konspirasi dimulai dengan perekayasaan kasus perkara pidana “pencurian hanya sebuah kunci pintu rumah tidak masuk diakal” yang dilakukan oleh kakaknya dengan dibantu bersama pengacaranya Taripar Simanjuntak SH merupakan staf dari kantor hukum Rudy Lontoh & Partners melakukan pelaporan pidana mendampingi orang tua perempuan sudah tua renta ternyata dipaksa ditakut-takuti oleh kakaknya, dan perkara sangat tidak masuk akal lagi ketika seorang pembantu rumah tangga yang gajinya hanya cuma ratusan ribu per bulan kemudian di dalam pemeriksaan memberatkan posisi adiknya tersebut didampingi oleh pengacara tersebut, maka timbul pertanyaan berapa pengacara itu dibayar? Dari mana uang seorang pembantu bisa membayar pengacara tersebut? Aneh bin ajaib seorang pembantu didampingi pengacara jika hanya cuma sebagai saksi? Dan ternyata otak dibelakang itu semua adalah kakaknya yang punya motif mau menguasasi harta semuanya.

Dalam permainan catur, langkah kakaknya bersama pengacaranya sangat jitu sekali, tujuan dari perekayasaan kasus tersebut agar adiknya terbukti dan meyakinkan telah mencelakakan Pewaris sehingga akhirnya ia dianggap tidak patut jadi ahli waris karena dipersalahkan secara hukum.

Model pengacara seperti itu banyak sekali, dan kelakuan model pengacara seperti itu tepat sekali jika apa yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas, itu adalah “Pengacara yang bermental jongos, apa pun permintaan kliennya dituruti. Itu sangat merusak hukum dan proses penegakan hukum,” kata Busyro, seusai seminar bertajuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris) di Ungaran, Kabupaten Semarang. Menurut Busyro, walaupun menangani kasus korupsi, pengacara tidak boleh memutarbalikkan fakta. Jika bertemu dengan fakta, fakta itu harus diproses, bukan dibolak-balik. “Saat ini, kalau pengacara membela klien, hukum diputarbalikkan semau nafsunya. Itu bukan pengacara, nggak profesional. Hartanya jelas nggak barokah,” kata Busyro. (sumber,kompas.com , 21 Januari 2012).

Sekarang ini setelah orang tua perempuan meninggal dunia, kakak bersama pengacaranya Taripar simanjuntak tetap saja merekayasa kasus, dimana peninggalan dari almarhumah dikuasasi semua, dan sehingga timbul perkara hukum di PN Jakarta Barat nomor perkara 320, dan diputus dan perkara tersebut sekarang pada tingkat banding.

Intrik penguasaan waris kali ini dengan melibatkan instrumentasi hukum atau pengacara atau Notaris, dimana mereka membuat skenario hukum.mengenai perjanjian Akta Persetujuan Dan Kuasa dibuat oleh Notaris. Adiknya kedua kali lagi dilicikkan yang semula pada prinsipnya untuk melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Almarhumah saat itu sakit parah komplikasi sehingga urusan-urusan lain berkaitan dengan keuangan diserahkan kepada kakaknya..

Semakin aneh lagi proses persidangan, seharus Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum ternyata tidak ada nilai momentum sebagai pilar utama penegakan hokum sejatinya. Timbul pertanyaan, ada apa ini semua? Hakim seharus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. ”Majelis Hakim yang terdiri Harijanto, SH, MH (Hakim Ketua), Sigit Hariyanto, SH, MH (Hakim Anggota), dan Julien Mamahit, SH (Hakim Anggota), Dan salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH.

Yang tidak dapat diterima akal sehat bahwa kenyataan setelah orang tua meninggal dunia dimana kakaknya Soerjani sebagai penerima kuasa bersifat mutlak kuasanya kerena tidak dapat dicabut kembali oleh Pemberi Kuasanya, bahkan bila si Pemberi Kuasa meninggal sekalipun. Dimana kemudian kakaknya secara nyata menyalahgunakan kepentingan kuasa tersebut dengan menghilangkan hak bagian mutlak adiknya sebagai ahli waris lain sah dari Almarhurmah.

Padahal kakaknya sebagai penerima kuasa bersifat mutlak terlarang karena Surat Kuasa Mutlak (irrevocable power of attorney) pada saat ini tidak diperbolehkan lagi yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 nomor 14/1982 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1988 nomor 2584. Pembuatan kuasa mutlak ini sebelumnya banyak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, surat kuasa mutlak tersebut tidak dapat dan tidak boleh dipraktekan karena tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Analisa hukum paling sederhanapun akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa, dengan meninggalnya pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan kepada orang lain yang berasal dari dirinyapun akan hilang dengan sendirinya

Timbul pertanyaan mengapa “sense of crisis” majelis hakim tersebut tetap saja dalam putusannya mengabaikan hal fundamesntalisme hukum tersebut? Jawaban, Aneh !

Dalam kaitan itu, maka tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Mantan Ketua Komisi Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengakui masih banyak hakim yang belum memahami dan menjalankan kode etik. “Kode etik hanya sebatas pengetahuan, belum menjadi kebiasaan para hakim,” (sumber : [url=http://www.tempo.co,]www.tempo.co,[/url] 7 Maret 2014).

Singkatnya, ilustrasi diatas hanya satu dari banyak masalah harta waris. Dalam alur cerita diatas penulis memulai kisahnya dengan permasalahan dari harta waris orang tua laki-laki yang dipaksa minta dibuka waris oleh kakaknya dan kemudian harta waris orang tua perempuan setelah meninggal dunia yang dikuasai oleh kakaknya. Meski saudara kandung, sifat dan nasib mereka bagai bumi dan langit. Soerjani adalah kakak kaya yang serakah. Sementara Haryanti, adik yang kerap ngalah, dan menerima. Kakaknya yang banyak harta tetap saja berupaya mengambil alih penguasaan semua peninggalan orang tua mereka untuk adiknya. Adiknya tak merelakannya. Ia merasa, harta waris tersebut adalah haknya, sekaligus sumber penghidupannya.

Perselisihan tak berhenti pada mereka. Anak asuh Dodo dan Yeti, turut berperan dalam keruh persoalan tersebut. Namun Yeti sebagaimana sifat yang sering ditunjukkan kalangan berada: lebih suka menabur angkuh kericuhan. Sedangkan Dodo adalah laki-laki acuh tak acuh. Tanpa persetujuan Adiknya, rumah warisan almarhumah dulu ditempati itu disertifikat atas nama kakaknya. Adiknya tak terima. Ia meminta kakaknya mengembalikan kembali rumah seperti semula. Namun dengan penuh kelicikan kakanya Soerjani dibantu pengacara Cs-nya Taripar Simanjuntak SH, Manuarang Manalu SH & Mangapul Sitorus, SH mereka semua bersekutu di kantor hukum Rudy Lontoh & Partners, kakaknya bertahan mengklaim itu adalah miliknya.

Naif memang naif kita melihatnya, bagaimana harta berperan sebagai dalang yang memorak-porandakan hubungan persaudaraan. Perseteruan antara keserahan kakak terhadap adik terus berlangsung. Tak ada yang abadi di dunia ini, meski seseorang bergelimang harta sekali pun. Begitulah pesan lain dari penulis. kakaknya yang kaya raya akhirnya tumbang juga oleh takdir. Semoga sebelum Ia meninggal dan sebelum nyawanya terangkat, ia akan menulis wasiat berisi permintaan maaf kepada Adiknya atas kejahatannya semasa hidup. Pada suatu ketika Sakaratul maut mengantarkan kesadarannya akan ketamakan kakaknya ia lakukan.
Diubah oleh amskom
Urutan Terlama
judulnya aja udah acakadul....emoticon-Big Grin

apalagi tulisannya....

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
kate pramoedya ananta toer tulislah..tulislah itu akan bermanfaat kelak....drpd ente gak pernah nulis bisanye cume komentar, komentarnye juga acak-2-an ahaahaha
btw, beneran MH ya...emoticon-Malu (S)

lulusan mana Gan, kalo boleh tau?
ente lulusan mane? pasti sekolah gak jelas samar-2 emoticon-Sundul Upemoticon-Ngakak
wakakakakk....

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

ingat kata pramudya: "tulislah... tulislah...."

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

masa malu, ngakuin almamater sendiri...emoticon-Big Grin
wajakakajakaemoticon-Ngakak
Quote:


sita bb dulu emoticon-army

Quote:


di search juga ketauan kok bang,ada rekam jejaknya juga.


gua juga asli bingung bang dng tulisan itu. masih jauh dari pak pram. mendekati pun tidak emoticon-Cape d... (S)
minimal ane udeh memberi khabar kpd agan-2 ttg kelakuan penegak hukum sontoloyo
minimal ane udeh memberi khabar kpd agan-2 mengenai penegak hukum yg sontoloyo
Ane bingung bacanya. Ide utama ga nyambung sama judul thread.
klo agan simak, lebih gak nyambung lg para penegak hukum yg ada di alur cerita tsb yg lebih ngacook...ane minimal udeh share k agan-2 emoticon-Ngakak


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di