Rusia, yang kala itu masih Uni Soviet, mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak mengakui kemerdekaan Indonesia melalui surat Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Andrei Vyshinski, kepada Menlu/ Perdana Menteri Indonesia, Mohammad Hatta, tanggal 26 Januari 1950 (Michael Leifer, 1986). Hubungan dengan Uni Soviet mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Soekarno, namun kemudian mengalami kemunduran pada masa Soeharto, hingga akhirnya Megawati Soekarnoputri menggeliatkan lagi hubungan kedua negara melalui pembelian pesawat tempur Sukhoi.

Sejak perumusan politik luar negeri yang bebas aktif tahun 1948 oleh Mohammad Hatta, Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaan politik luar negeri, karena orientasi politik luar negeri sangat ditentukan oleh kebijakan presiden yang berkuasa pada saat itu. Salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi politik luar negeri adalah dinamika politik domestik, di mana tuntutan dari dalam negeri mampu mempengaruhi arah politik luar negeri. Mulai masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia telah mengalami beragam orientasi politik luar negeri, dari menjalin kedekatan hubungan dengan Blok Timur hingga ke Blok Barat. Hal-hal tersebut turut memberi warna pada dinamika hubungan Indonesia-Rusia, bahkan sejak masih berupa Uni Soviet, yang memberi jejak sejarah bagi negeri ini.

Pada masa Soekarno, hubungan Indonesia-Uni Soviet mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua negara mendorong terbentuknya komunike bersama yang ditandatangani oleh Menlu Indonesia, Ruslan Abdul Gani, dan wakil Menlu Uni Soviet, Andrei Gromyko, yang sejalan dengan kepentingan internasional Uni Soviet. Komunike bersama ini dibentuk oleh Indonesia berkaitan dengan upaya menjalin kerjasama dengan Uni Soviet. Bahkan, Uni Soviet meminjamkan dana hutang luar negeri sebesar 12,5 juta dollar AS pada bulan Juli 1959 untuk membiayai pembangunan stadion olahraga di Indonesia yang berkapasitas 120.000 penonton sebagai tuan rumah penyelenggaraan pesta olah raga Asian Games. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, Nikita Krushchev, melakukan kunjungan diplomatik ke Indonesia yang sekaligus memberikan kredit 250 juta dollar AS dan bantuan 200 unit tempat tidur bagi rumah sakit di Indonesia pada tahun 1960. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal A.H. Nasution, memimpin delegasi Indonesia ke Uni Soviet untuk melakukan pembelian senjata bagi kepentingan militer Indonesia dan berhasil memperoleh kredit 450 juta dollar AS dari Uni Soviet (Michael Leifer, 1986).

Kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet meredup ketika terjadi pergolakan politik domestik di Indonesia hingga pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Soeharto, yang memadamkan pemberontakan tersebut, mengeluarkan Tap MPRS No. XXV tahun 1966 yang melarang penyebaran komunis di Indonesia. Uni Soviet sebagai induk gerakan komunisme di Indonesia juga mengalami imbasnya. Hal ini dibarengi dengan pemulangan ribuan pakar asal Uni Soviet yang bekerja di berbagai proyek di Indonesia dan juga dipulangkannya ribuan mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Uni Soviet, dan sebagian lainnya menetap di berbagai negara Eropa Timur.

Turunnya Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto pada tahun 1960-an juga membawa implikasi bagi perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia. Pada masa ini, kondisi dalam negeri Indonesia diwarnai oleh kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan sehingga membutuhkan bantuan dana dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Eropa Barat. Bantuan dana asing ini digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi di Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia pada masa ini diwakili oleh karakter Soeharto yang menjalankan low profile foreign policy, artinya kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan melalui kepemimpinan yang tenang, penuh harga diri, hati-hati, dan tidak menonjolkan kualitas personal Soeharto sebagai tokoh publik (Michael Leifer, 1986). Pada waktu itu, politik luar negeri Indonesia diprioritaskan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Asia-Afrika termasuk negara nonblok, serta menciptakan stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara.

Masa Presiden Soeharto ditandai dengan meredupnya hubungan bilateral dengan Uni Soviet. Soeharto pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet dan bertemu dengan Mikhail Gorbachev pada tanggal 7-12 September 1989 dengan mengunjungi Moskow dan beberapa kota di Asia Tengah, tempat komunitas Muslim Uni Soviet berada. Kunjungan Presiden Soeharto juga dibarengi dengan upaya membuka peluang perdagangan dan kerjasama seiring mulai mencairnya ketegangan hubungan Timur-Barat.

Jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 yang kemudian dilanjutkan oleh B.J. Habibie juga membuat arah kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Jika pada masa sebelumnya orientasi politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan mendekati negara-negara maju yang mampu memberikan hutang luar negeri kepada Indonesia, maka pada masa B.J. Habibie yang singkat ini, orientasi politik luar negeri Indonesia tersedot untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Posisi Indonesia mendapatkan tekanan hebat yang disebabkan oleh gerakan milisi Timor Timur untuk melepaskan diri dari Indonesia, meningkatnya diplomasi internasional Ramos Horta dan Uskup Bello hingga mendapatkan Nobel Perdamaian, serta besarnya tekanan internasional yang mengesahkan aneksasi militer Indonesia terhadap Timor Timur yang membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi mengenai Timor Timur dan membuat Indonesia harus segera menyelesaikan masalah ini. Akibatnya, orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa Habibie terkuras untuk masalah ini dan kurang mempunyai perhatian terhadap wilayah lain, termasuk Rusia.

Hubungan dengan Rusia diaktifkan kembali dengan kunjungan Menlu Rusia, Yuri Maslyukov, ke Jakarta bulan Maret 1999, yang melakukan perundingan dengan Presiden B.J. Habibie, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Usai perundingan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menandatangani persetujuan perdagangan, persetujuan kerjasama teknik dan ekonomi, dan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Sejak B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid tahun 1999, arah kebijakan luar negeri Indonesia juga turut mengalami perubahan. Bahkan, Abdurrahman Wahid pernah melakukan terobosan politik luar negeri dengan mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun tidak mendapatkan dukungan dari dalam negeri. Pada masa ini, hubungan dengan Rusia tidak mengalami peningkatan. Abdurrahman Wahid pernah mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin, sewaktu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB di New York tanggal 7 September 2000. Namun, pembicaraan kedua presiden belum mengarah pada peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid pada 2001 mulai menggeliatkan lagi hubungan Indonesia-Rusia. Megawati dan Vladimir Putin sempat mengadakan pertemuan pada saat dilaksanakannya KTT APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) di Shanghai, China, tanggal 19 Oktober 2001. Vladimir Putin juga mengirimkan kawat kenegaraan kepada Megawati tanggal 13 Oktober 2002 berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memerangi terorisme dan kawat kedua tanggal 9 Oktober 2003 sehubungan dengan kecelakaan tragis di Jawa Timur. Selain itu, kunjungan resmi Menlu Indonesia, Hasan Wirajuda, ke Rusia dan melakukan pembicaraan dengan Menlu Rusia, Igor Ivanov, tanggal 27 September 2002 merupakan momentum yang melahirkan komitmen baru kedua negara untuk memasuki tahapan hubungan dan kerjasama yang lebih tinggi. Peristiwa ini mempunyai arti penting mengingat kunjungan pertama Menlu RI dilakukan setelah 13 tahun pasca runtuhnya Uni Soviet. Dalam pertemuan bilateral itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum Konsultasi Bilateral antara Kementerian Luar Negeri yang menyepakati bahwa suatu ketika akan meningkat menjadi Konsultasi Bilateral Antar Pemerintah. Bersamaan dengan kunjungan Menlu RI tersebut, kedua negara untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi Bersama dalam format baru guna mendorong peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, serta iptek.

Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia tanggal 20-23 April 2003 dan menghasilkan deklarasi kerangka kerja hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21. Deklarasi tersebut membahas sejumlah kesepakatan seperti kerjasama teknik militer, perbankan, dan teknologi ruang angkasa. Pada saat bersamaan, kedua pihak sedang mempersiapkan berbagai persetujuan bilateral di bidang penggunaan nuklir untuk maksud damai, perikanan, pariwisata, usaha kecil dan menengah (UKM), kesehatan, olah raga, dan pendidikan.

Sementara itu, perkembangan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan orientasi sejak memasuki masa reformasi. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk lebih banyak terlibat dalam upaya penyelesaian masalah internasional, di mana pada saat yang bersamaan diterjemahkan sebagai upaya mendukung pembangunan nasional khususnya pasca reformasi.

Di dalam negeri, muncul kebutuhan untuk memodernisasi peralatan militer untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Sayangnya, pada saat itu Indonesia masih menjalani embargo senjata dari AS, sehingga ketika muncul kebutuhan untuk memodernisasi peralatan militer, tidak bisa mengharapkan kerjasama dengan AS. Hal ini memacu Megawati untuk melakukan langkah taktis dengan melakukan kunjungan ke Rusia dan sejumlah negara Eropa Timur untuk keluar dari belitan embargo senjata ini. Kunjungan kenegaraan ini mendapatkan respon positif dari Rusia.

Meski diwarnai kontroversi, Megawati melakukan pembelian dua pesawat Sukhoi Su-27SK, dua pesawat tempur Sukhoi Su-30MK, dan dua helikopter tempur MI-35 dengan sistem imbal dagang. Komoditas untuk imbal dagang tersebut antara lain produk minyak kelapa sawit mentah dan karet, dengan total imbal dagang kurang lebih AS $ 175 juta. Kerjasama ini dinilai banyak pihak sebagai tindakan tidak populer di tengah krisis ekonomi dan tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Upaya Megawati ini menghasilkan hubungan kemitraan yang telah diperbaharui antara Indonesia dan Rusia yang menyepakati beberapa hal. Pertama, bidang politik, Indonesia dan Rusia sepakat untuk menjamin stabilitas keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik, serta akan meningkatkan interaksi politik di antara lembaga dan pejabat kedua negara. Kedua, bidang ekonomi dan perdagangan, kedua negara juga sepakat meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, penanaman modal, dan teknologi melalui mekanisme komisi bersama. Ketiga, bidang industri militer, Indonesia dan Rusia sepakat meningkatkan kerjasama teknik militer. Dalam masalah keamanan, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah internasional dengan mengedepankan aspek legal dan kepentingan bersama semua pihak yang terlembaga melalui forum PBB.

Sejak SBY menduduki kursi Presiden Indonesia bulan Oktober 2004, Vladimir Putin telah dua kali memulai pembicaraan telepon dengannya. Pembicaraan pertama tanggal 20 Oktober 2004 ketika Putin memberikan ucapan selamat atas terpilihnya SBY sebagai Presiden Indonesia dan pembicaraan telepon kedua pada 26 Desember 2004 sehubungan dengan keprihatinan Putin atas bencana tsunami Aceh. Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia sebanyak tiga kali, dan pertemuan di Jakarta tanggal 6 September 2007 merupakan pertemuan yang keempat, yang dilanjutkan oleh pertemuan kelima di sela-sela KTT APEC di Australia.

Sebagai tindak lanjut dalam pembelian pesawat tempur, Rusia mengirimkan dua belas orang teknisi militer untuk merakit pesawat Sukhoi di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada bulan September 2010, sebagai komitmen negara penjual kepala pembeli. Sayangnya, tiga teknisi meninggal dunia karena keracunan methanol dalam minuman keras, meskipun hal tersebut dibantah oleh Kedutaan Rusia di Jakarta (Vivanews, 2010). Ketiga teknisi tersebut, Alexander Poltorak (50), Sergei Voronig (55), dan Viktor Savanoc (55), dipulangkan ke Rusia dengan menggunakan pesawat Antonov. Namun demikian, Rusia mengirimkan teknisi pengganti sehingga proses perakitan pesawat Sukhoi tetap berjalan, tanpa mempengaruhi hubungan kedua negara.

Telah diterima secara luas bahwa dinamika persahabatan Indonesia-Rusia mengalami pasang surut seiring dengan turun naiknya politik domestik dan orientasi politik luar negeri Indonesia. Kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing presiden yang pernah berkuasa di Indonesia juga mewarnai dinamika persahabatan kedua negara. Namun demikian, kepentingan nasional Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan telah menempatkan Rusia sebagai mitra yang strategis di masa yang akan datang.
Sumber