Jakarta -Perusahaan tambang atau mineral besar protes kebijakan pemerintah soal pajak atau bea keluar progresif hingga 60% untuk ekspor barang tambang dan mineral. Bahkan ada perusahaan mengancam akan menghentikan produksi dan menutup tambang, serta melakukan PHK pegawai.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo tidak menampik ancaman tersebut. Bahkan menurutnya, bila perusahaan tambang seperti Freeport dan Newmont mengancam menutup tambangnya, pemerintah tetap akan maju.

"Kalau Freeport dan Newmont mengancam mau bawa masalah ini ke arbitrase silakan. Mereka mau tutup tambang silakan," ujar Susilo ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Susilo mengungkapan, daripada perusahaan tersebut ancam mengancam, lebih baik fokus membangun pabrik pemurnian (smelter), sehingga tidak dikenakan bea keluar ketika mengekspor.

"Kalau nanti dibawa ke arbitrase apa kita mau mengelak? Nggak ada cerita ancam arbitrase lalu kita menyerah. Mereka bilang akan PHK akan ini itu, artinya kita disuruh langgar undang-undang, nggak bisa. Dari pada ribet mau PHK, mending cepet urus surat izin ekspor, sekarang fokuslah dulu membangun smelter," kata Susilo.

Susilo menambahkan, pemerintah memberlakukan bea keluar untuk setiap mineral olahan yang diekspor, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

"Bukan cari keuntungan, bea keluar itu untuk memaksa mereka untuk bangun smelter, mereka sudah diberi waktu 5 tahun, nggak dibangun-bangun. Ini juga untuk ibu pertiwi kita, untuk anak cucu kita nanti, jangan sampai tambang mineral yang kita punya habis, yang tersisa hanya kerusakan lingkungan," tutupnya.

sumber

Seharusnya pemerintah berargument antisipasi ancaman akan lebih baik. tp tetap maju terus pantang mundur..