Ini sehabis mengikuti kajian hukum kedokteran dengan narasumber dr sofwan SpF Yang sering memberi ceramah di MA. Beliau dari dulu sudah berteriak dokter hanya perlu STR. SIP tak perlu sehingga bisa membuat ppds bekerja di RS manapun.RS jejaring adalah konsekuensi pendidikan ppds di Indonesia.karena kasus2 banyak di RS jejaring dan mereka pun belajar mandiri.melatih mental mandiri tidak mudah. Seperti orang belajar menyetir mobil haruslah sampai pada kondisi dimana dia harus lepas dari instruktur. Tapi sebenarnya pasal soal SIP dan STR tersebut sudah diJUDICIAL REVIEW. Jadi tidak berlaku lagi.Sehingga saya begitu geram melihat wawancara di televisi karena pembahasan semakin melebar2 hingga sampai ada isu SIP palsu dr ayu. Itulah sebabnya sering saya sebut golongan wartawan gagal paham atau ngaco(tidak paham ini ga ada gunanya dibahas demi hukum krn sudah judicial review) Karena mereka mengutip ini bukan dari ahlinya tapi dari pasien tmsk m*rius yg sebenarnya lebih mengerti ilmu ekonomi daripada alur kerja kedokteran itu sendiri.
tmsk disini informed consent.bahkan utk situasi emergency tidak diperlukan tanda tangan juga penjelasan. Ini alur kerja. Yang paling paham soal ini adalah dokter yg sering berhubungan dgn emergency seperti bedah, obgin dan anestesi.bahkan tht pun ada kegawatdaruratan misal benda asing yg menghalangi saluran nafas atau level A pada primary survey. Kematian bisa dalam waktu 2 menit. Perlukah informed consent?baru ngomong aja udah mati pasiennya.apalagi tingkat intelektualitas pasien tidak semuanya tinggi sekalipun kita sudah berbicara dengan bahasa yg paling awam dan paling sederhana(bukan bahasa kedokteran) bahkan kadang keluarga yg hadir bukan posisi decision maker. Ini situasi yang sangat sulit. Inilah yg tidak dipahami artidjo.
Itulah sebabnya pasal yg dikenakan pada dr ayu, KUHP 359, yg istilahnya pasal keranjang sampah ketika berhadapan dengan hasil MKEK yg menyatakan ini komplikasi penyakit atau resiko penyakit juga hasil judicial review yang menyatakan ketiadaan SIP dan STR tidak bisa membuat seseorang dipenjara.juga UUPK menyatakan tidak perlu informed consent utk kondisi gawat darurat tmsk persetujuan/ttd pasien. Juga tmsk di sini yang didobrak adalah KUHAP 244 : bahwa yg menang di pengadilan negeri tidak bisa dikasasi. Artidjo mendobrak semua ini dengan yurisprudensi.

Mengapa dipakai KUHP 359? Inilah yg menjadi perdebatan ahli hukum kedokteran. Semuanya berpendapat bahwa artidjo sudah melakukan kesalahan besar dalam vonis dan tidak mengerti alur kerja kedokteran tmsk hukum kedokteran itu sendiri. Dalam hal ini ahli2 hukum luar negeri maupun dokter luar negeri terheran2 dan sependapat dengan ahli hukum kesehatan, bahwa ini vonis salah kaprah.

Jika PK gagal, maka ini akan menjadi yurisprudensi selanjutnya utk tindakan kedokteran yang dianggap pasien merugikan dirinya(kalau ini dijadikan dasar, maka ini bertentangan dengan kondisi bahwa tindakan pembedahan sendiri adalah penganiayaan seperti melakukan sayatan, membor tulang atau potong usus, rahim, amputasi dll)

Akan berkembang suatu kondisi dimana dokter akan melakukan defensive medicine, baik positif maupun negatif. Yg positif semua pemeriksaan akan dilakukan. Ini seperti di malaysia. Tapi biaya pengobatan akan lebih tinggi dan akan berkalilipat lebih tinggi di Indonesia karena alat2 kesehatan tmsk barang mewah. Yg negatif dokter akan menolak tindakan dengan kondisi 50-50. Yg resikonya mati.daripada dituntut dan masuk penjara? Siapa yg dirugikan di sini? Dokter? Tidak juga. Kami akan dalam posisi aman. Yang justru dirugikan adalah MASYARAKAT itu sendiri! Biaya pengobatan akan membengkak dan penyakit mereka yg mungkin bisa sembuh tapi bisa juga mati akhirnya malah membuat mereka mati beneran. Ini kondisi GAWAT DARURAT KESEHATAN INDONESIA jika PK KALAH!!

Itulah sebabnya dokter turun ke jalan dan ingin diperhatikan.seperti gambar PP FB saya, selamatkan dokter, swlamatkan rakyat. Jangka pendek ini solidaritas untuk dr ayu. Jangka panjang? Ini UNTUK RAKYAT dari dokter Indonesia. Penyelamatan kami untuk kesehatan rakyat Indonesia.