Pemilihan umum presiden hanya tinggal beberapa bulan lagi. Para kandidat ingin berkuasa mulai mengiklankan diri. Bukan cuma lewat televisi, radio, atau koran mereka merayu masyarakat. Beberapa serius menggarap pencitraan di media sosial.

Di antara para calon, hanya Prabowo Subianto memiliki akun resmi Facebook dan Twitter dengan nama @prabowo08. Wiranto juga mempunyai akun Facebook terverifikasi.

Empat partai juga telah merambah dunia maya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi baru Gerindra paling aktif menjawab segala serangan dan tuduhan dalam komentar Facebook. Bahkan, pengikutnya sudah melampau satu juta dibanding partai lain hanya ratusan ribu orang.

Beberapa kandidat presiden, seperti Jusuf Kalla , Megawati Soekarnoputri , Mahfud MD , atau malahan Joko Widodo paling dijagokan saat ini memiliki akun tetapi tidak terverifikasi. Bahkan, akun atas nama mereka begitu banyak, tidak terfokus pada satu admin atau tim.

Menurut konsultan kampanye media sosial Charlie M. Sianipar, sangat mudah membedakan mana akun dikelola baik, mana yang tidak. "Yang dikelola baik akunnya terverifikasi, itu artinya akun resmi," katanya kepada merdeka.com pekan lalu.

Dari hasil survei Merketeers dan MarkPlus Insight, pengguna Internet di Indonesia mencapai 74 juta orang atau 28 persen populasi Indonesia. Bahkan, sebagian besar pengguna merupakan netizen, artinya mereka menghabiskan hidupnya di dunia maya lebih dari tiga jam setiap hari.

Menurut data itu, hampir separuh netizen berusia di bawah 30 tahun dan 16 persen di atas 45 tahun. "Artinya, hampir separuhnya pemilih dalam pemilu mendatang. Siapa mengoptimalkan Internet, mereka bisa menang," ujarnya.

Dia mengatakan perang urat syaraf atau komentar di Facebook atau Twitter menjadi salah satu siasat mendongkrak popularitas calon presiden. "Yang sengaja dikelola dengan membuat banyak akun palsu akan meninggalkan jejak, tuturnya.

Pemilik beberapa akun ini mengaku sejumlah calon presiden saat ini lebih banyak menggunakan akun palsu untuk membalas pendapat negatif akibat berita atau pendapat mengemuka di masyarakat.

Charlie mengatakan sangat mudah membedakan akun palsu dan asli. Akun palsu biasanya berpendapat atau berkomentar berulang-ulang. Mana ada waktu masyarakat tidak dibayar hanya sekadar berkomentar di Facebook, Twitter, atau kolom komentar berita, katanya.

Konsultan pernah menggarap pencitraan beberapa kepala daerah ini mengakui sering ditawari mengelola akun palsu untuk meningkatkan popularitas atau menangkis berita negatif. Tapi itu saya tolak. Kalau bikin akun itu sangat mudah. Tapi perang sebenarnya bukan di sana.

merdeka

satu contoh kasusnya


serem, kalau komplen sama empat partai ini, siap siap kena hujat gan