alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5284ba07138b46bc3c000001/polisi-tanya-kenapa-tni-tak-ada-yang-ditangkap-ini-jawab-kpk
Polisi Tanya Kenapa TNI Tak Ada yang Ditangkap, Ini Jawab KPK
Dalam seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyebut polisi lembaga terkorup. Hal itu menuai pertanyaan anggota polisi mengapa tidak pernah ada kasus korupsi anggota TNI di KPK.

"Saya belum dengar pejabat TNI kena korupsi. Apa benar-benar tidak pernah korupsi?" tanya seorang anggota Polri bernama Nurul, Akpol angkatan 45 di Seminar Sespimma Angkatan 50 di balai besar Sespimma Polri Jl Ciputat Raya 40, Kebayoran Lama, Jaksel, Kamis (14/11/2013).

Mendapat pertanyaan itu, Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan bukan berarti KPK takut dengan TNI, tapi aturan perundangan yang mengatur KPK tak bisa periksa TNI.

"Jangan ada anggapan kami takut. Kami tahu bahwa korupsi banyak, tapi Undang-undang membatasi kita masuk ke situ, kami tak punya kewenangan menjerat mereka (TNI-red)," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.

Undang-undang yang dimaksud adalah anggota militer tidak bisa dibawa ke peradilan umum, sementara tersangka KPK pasti diadili di peradilan umum. TNI di peradilan militer.

"Sebenarnya menurut saya hanya dengan judicial review ke MK. Kalau DPR mengubah nggak mungkin," ujarnya.

"Sekarang saat yang bagus judicial review pasal bahwa dia tidak bisa masuk peradilan umum ubah KPK bisa masuk," imbuh mantan anggota Kompolnas itu.
sumber:http://news.detik..com/read/2013/11/14/175146/2413405/10/polisi-tanya-kenapa-tni-tak-ada-yang-ditangkap-ini-jawab-kpk

iya juga ya, kira2 emang intitusi TNI itu bersih beneran ngga ya dari korupsi?
kalo KPK diberi kewenangan menyelidiki di institusi TNI, agan2 formiler setuju kagak?
Quote:Original Posted By sipol89

iya juga ya, kira2 emang intitusi TNI itu bersih beneran ngga ya dari korupsi?
kalo KPK diberi kewenangan menyelidiki di institusi TNI, agan2 formiler setuju kagak?

nggak ada institusi yang 100% bersih...(jangankan TNI, depag yang harusnya berisi orang-orang bermoral aja malah jadi salah satu departemen terkorup kok)

selama KPK bekerja secara profesional, independent, jujur dan terbuka...jauh dari nuansa politik...ane sih setuju-setuju aja
kalau untuk kebaikan bersama kenapa enggak?? karena selama ini yang terjadi adalah para "tikus" di TNI ini baru bisa di jerat setelah yang bersangkutan pensiun
Quote:Original Posted By alexander hagal

nggak ada institusi yang 100% bersih...(jangankan TNI, depag yang harusnya berisi orang-orang bermoral aja malah jadi salah satu departemen terkorup kok)

selama KPK bekerja secara profesional, independent, jujur dan terbuka...jauh dari nuansa politik...ane sih setuju-setuju aja
kalau untuk kebaikan bersama kenapa enggak?? karena selama ini yang terjadi adalah para "tikus" di TNI ini baru bisa di jerat setelah yang bersangkutan pensiun


betul om.. kyk mantan pangdam Bra yg jual tanah ya emoticon-Smilie
Quote:Original Posted By chibiyabi


betul om.. kyk mantan pangdam Bra yg jual tanah ya emoticon-Smilie

ho oh
ada lagi, herman sarens sudiro
setahu ada juga anggota TNI yang dihukum oleh pengadilan militer karena kasus korupsi, cuma memang publikasinya kurang.

Kenapa harus diadili pengadilan sipil? Kalau korupsi anggota TNI aktif bisa diadili pengadilan militer kenapa tidak? imho, toh pengadilan militer sejauh yang saya ketahui lebih tegas & keras hukumannya dibanding pengadilan sipil kita yang amburadul. tapi itu cuma pendapat ane, mungkin ada yang lebih mengerti soal ini

kalau penyelidikan boleh saja dilakukan KPK.
kalo memang tersangka tidak bisa di adili secara umum
apa bisa kpk cuma mengaudit aja? trus kalo ada indikasi korupsi proses hukum nya di serahkan ke militer,,
hahaha, makan noh supremasi sipil emoticon-siul:
trus klo udah di judicial review yg memungkinkan KPK menyidik TNI, apakah TNI mau ya dibawa serta KPK,
emoticon-Bingung (S) kalau semisal disidik olek kpk, berkasnya dilimpahkan ke jaksa mil trus di adili di pengadilan militer gak bisa ya??emoticon-Bingung (S)
Termasuk papa nobita gak?

Milyaran lho hartanya


Quote:Original Posted By bobb234
emoticon-Bingung (S) kalau semisal disidik olek kpk, berkasnya dilimpahkan ke jaksa mil trus di adili di pengadilan militer gak bisa ya??emoticon-Bingung (S)


Bisa bisa
Asalkan penyidik dan oditurnya juga dari militer

Tapi ada gak payung hukumnya?
nah, ini dia, tni, harusnya juga diperiksa itu, sekarang jaman transparansi,sekarang pertanggung jawaban mereka bkn cmn parade saja, tapi juga hrs keuangan mereka, cmiiw
Quote:Original Posted By suromenggolo
Termasuk papa nobita gak?

Milyaran lho hartanya




Bisa bisa
Asalkan penyidik dan oditurnya juga dari militer

Tapi ada gak payung hukumnya?


emoticon-Bingung (S) bukanya dulu sudah ada wacana mao cari orang yg seperti om baswedan versi militernya ??

jika sudah ada payung hukumnya dan dilakukan penyidikan dan pastinya saya jd penasaran apakah bakalan lebih heboh dari kasus di korp lantas polri emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By me

KPK Rekrut TNI, Perlukah?

inilah..com, Jakarta - Pro-kontra langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut membasmi korupsi, terus meluap. Kekhawatiran dan kecemasan bahwa langkah itu memangkas independensi KPK, bermunculan. Ada apa gerangan?

Berbagai kalangan menilai, langkah KPK melibatkan anggota TNI justru akan memperburuk citra KPK bila nantinya bersinggungan dengan kasus korupsi yang terjadi di sektor pertahanan. Dikhawatirkan, hal ini mengganggu independensi lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Selama ini KPK tidak berani menyentuh korupsi yang terjadi di sektor pertahanan, seperti dugaan penggelembungan dana (mark up) pembelian enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 pada 2012. Hingga saat ini, tidak ada perkembangan dari kasus tersebut yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp700 miliar.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menilai, masuknya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah keputusan keliru. Dengan prestasi mengungkap kasus-kasus korupsi selama ini, KPK seharusnya tidak perlu melibatkan TNI demi menjaga independensinya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka lowongan penyidik untuk kalangan TNI dan PPNS. Menurutnya, lowongan penyidik tidak dikhususkan untuk TNI dan PPNS saja. KPK masih tetap merekrut penyidik dari kalangan kepolisian, tetapi jalurnya berbeda.

Direktur Program Imparsial Al-Araf menilai, KPK dan TNI merupakan dua institusi yang berbeda. Menurutnya, TNI adalah alat pertahanan negara, sementara KPK adalah penegak hukum. Dengan demikian, TNI tidak perlu masuk dalam ranah penegakan hukum karena melanggar tugas dan fungsinya seperti yang termuat dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kalau KPK mengadakan MoU (memorandum of understanding) dengan kepolisian atau kejaksaan itu tidak masalah karena mereka sama-sama penegak hukum," jelasnya.

Sementara Ketua SETARA Institute Hendardi mengkhawatirkan perekrutan 30 anggota TNI untuk pejabat eselon II sebagai ancaman serius bagi reformasi militer dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri. Sebab, rekrutmen yang sebenarnya ditujukan untuk mengisi pos investigator dan intel tersebut, membahayakan KPK karena potensial bertentangan dengan prinsip independensi yang dianut lembaga itu.

Oleh sebab itu, agar kontroversi rekrutmen anggota TNI ini tidak berkelanjutan, KPK harus menjelaskan rencana itu, apa urgensinya dan juga bagaimana risikonya. Harus ada transparansi dan akuntabilitas KPK pula dalam soal ini.

Sungguh, KPK dalam sorotan publik yang sejak awal mendukung kelahiran dan perjuangannya memberantas korupsi. Kali ini KPK harus bisa menjelaskan perlunya merekrut anggota TNI secara memadai, agar tidak menimbulkan kemasgulan, kekhawatiran dan kekecewaan masyarakat, sehingga jelas duduk perkaranya demi membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2036662/kpk-rekrut-tni-perlukah#.UoTM4_kbAn8[/url]

Entah mengapa kok LSM-LSM HAMburger menolak habis-habisan perekrutan oditur/penyelidik TNI untuk memyelidiki korupsi di TNI emoticon-Bingung (S)

sepertinya LSM hamburger skrg juga multirole, gak cuma ahli HAM tapi juga ahli alutsista, ahli hukum, dan ahli-ahli lainnya. kurang kerjaan karena sudah bukan jaman orba lagi emoticon-Stick Out Tongue
setuju gan, seharusnya kpk punya wewenang menyelidiki k semua golongan.. CMIIW
Hmmmm...gak usah dulu nanya korupsi di tubuh kemiliteran lah kalo toh ditubuh institusi nya sendiri masih diselubungi harta yang tidak bisa dibuktikan asal usulnya...
Ini malah terkesan seperti ingin lempar bola seolah berkata "jangan kami aja donk yg diperiksain tp ntu tetangga juganlah diperiksa"
Sepengetahuan ane, kalopun secara fair dibuka, diperiksa dan diperbandingkan antar institusi militer dg korps yg bertanya..hasilnya jauuuh dah...
Ingat aja dulu heboh berita rekening gendut para jendral? Ada gk yg dipublikasi maupun diusut? Ini mungkin wacana karna pada ngeper dg semakin getol nya KPK bergerak ...
Mkanya..makanlah secukupnya sebelum kenyang, kalo terlalu kenyang bisa muntah lho...
Quote:Original Posted By frankmuller
trus klo udah di judicial review yg memungkinkan KPK menyidik TNI, apakah TNI mau ya dibawa serta KPK,


Kalau sudah ada dasar hukumnya, mau tdk mau TNI wajib mau..
Quote:Original Posted By dewaruci77
Hmmmm...gak usah dulu nanya korupsi di tubuh kemiliteran lah kalo toh ditubuh institusi nya sendiri masih diselubungi harta yang tidak bisa dibuktikan asal usulnya...
Ini malah terkesan seperti ingin lempar bola seolah berkata "jangan kami aja donk yg diperiksain tp ntu tetangga juganlah diperiksa"
Sepengetahuan ane, kalopun secara fair dibuka, diperiksa dan diperbandingkan antar institusi militer dg korps yg bertanya..hasilnya jauuuh dah...

Ingat aja dulu heboh berita rekening gendut para jendral? Ada gk yg dipublikasi maupun diusut? Ini mungkin wacana karna pada ngeper dg semakin getol nya KPK bergerak ...
Mkanya..makanlah secukupnya sebelum kenyang, kalo terlalu kenyang bisa muntah lho...


kalau baca beritanya, yang saya tangkap memang kesannya lempar bola
TNI masih punya rem yaitu kemenhan

Kalo polisi siapa yang ngerem ??

Kok yakin banget kalo tni lebih hebat korupsinya, padahal ga bersinggungan dengan masyarakat
Quote:Undang-undang yang dimaksud adalah anggota militer tidak bisa dibawa ke peradilan umum, sementara tersangka KPK pasti diadili di peradilan umum. TNI di peradilan militer.
cuma masalah sepele doang, tinggal ajuin revisi UU aja susahnya dimana ?
*kalo udah ada revisi UU dijamin pormilers banyak yang terguncyang ntar emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By suromenggolo
Termasuk papa nobita gak?

Milyaran lho hartanya




Bisa bisa
Asalkan penyidik dan oditurnya juga dari militer

Tapi ada gak payung hukumnya?


pengadilan tipikor harusnya melampaui mahkamah militer. kan extraordinary crime, cmiiw
×