alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5280fe013ecb179109000001/gara-gara-jokowi-pemerintah-berpikir-keras
Gara-gara Jokowi, Pemerintah berpikir keras
Quote:Original Posted By 1

1. Wakil Mentri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bambang Brodjonegoro mengaku telah menerima surat permohonan bea masuk dan PPnBM 0% untuk transportasi massal dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

"Suratnya sudah masuk, tapi saya lupa kapannya. Permohonannya minta 0% dan hanya baru untuk kendaraan bus umum," jelas dia di kantornya, Jakarta, Senin (11/11/2013).

Pemerintah, tambah Bambang, mempertimbangkan pembebasan bea masuk dan PPnBM kendaraan bus. Namun pihaknya masih harus menganalisa apakah akan memberikan insentif bagi bus jenis angkutan umum ataupun jenis pariwisata bersifat komersial.

"Intinya kami mendukung dan yang utama bea masuk dan PPnBM. Itu sudah cukup besar. Kita sebenarnya mau saja bea masuk bus ditiadakan, PPnBM diturunkan cuma bus bisa dimanfaatkan sebagai angkutan umum bersifat sosial dan pariwisata sifatnya komersial," ujarnya.

Namun, dia belum bisa memastikan waktu penerapan aturan pengurangan bea masuk maupun PPnBM pembelian bus atau transportasi massal mengingat pemerintah juga ingin mendorong produk kendaraan umum dalam negeri.


"Bisa saja PPnBM diturunkan dulu, karena PPnBM buat produk luar dan dalam negeri kan kena. Ke depan baru dilihat lagi mungkin melalui bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) supaya bisa membedakan mana yang untuk umum atau komersial," pungkas Bambang.(Fik/Nur)

http://bisnis.liputan6.com/read/7433...n-umum?wp.trkn


Quote:Original Posted By 1

2. Direktur Jendral Pajak

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengaku masih menggodok permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang meminta pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap transportasi massal menjadi nol persen. Menurut Fuad pihaknya masih membahas mengenai ini.


"Ini kita masih bahas dulu," ucap Fuad ketika ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta, senin (11/11).

Fuad juga tidak bisa memastikan apakah permintaan ini bakal dikabulkan. "Belum ada kepastian," tutupnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mendesak Direktorat Jenderal Pajak menjadikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap transportasi massal menjadi nol persen. Jika itu belum juga terealisasi, ia akan terus melakukan pendekatan.

"Kita kejar terus pokoknya. Itu harus diberikan," ujar Basuki usai menghadiri 'Hospital Expo' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, tidak kunjung direalisasikannya pajak nol persen bagi transportasi massal itu rentan dengan kepentingan tertentu. Salah satunya dengan alasan tak ada rekomendasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Kadang-kadang alasannya Gaikindo enggak mau ngasih. Mereka kan merasa industri mereka terganggu, itu masalahnya," ujarnya.

Padahal jika pemerintah pusat menerapkan pajak nol persen untuk unit transportasi massal, jelas Ahok, dapat mempermudah penambahan armada. Tak hanya itu, pengadaannya juga dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perusahaan-perusahaan swasta dengan cepat.

"(Pajak nol persen) sangat penting. Supaya pemilik transportasi massal bisa meremajakan sendiri mobilnya. Kalau enggak ya susah karena pasti mahal. Ini malah mobil pribadi yang dimurahin," keluhnya.

http://www.merdeka.com/uang/ditjen-p...an-massal.html


ternyata Jokowi bisa mempengaruhi juga yah emoticon-Ngakak
paling diprotes sama you know lah
Bisa babak belur juga pemerintah pusat ngikutin gaya kerja JOKOHOK.... emoticon-Ngakak
harus dikejar terus neh berita sampe keluar keputusan nya emoticon-army
jangan cuma "nanti dibahas" doang tapi gak ada hasilnya emoticon-Busa
biar pada mampoos emoticon-Ngakak
Gimana nggak berpikir keras ?! Kalau pejabat2 itu lebay terus nantinya Jokowi jadi RI-1. Apa kata dunia ? Pastinya mrk takut ditinggal gerbong oleh keretanya Jokowi
emoticon-Ngakak
Ga akan jd mslh besar koq, tokh semua itu untuk kepentingan bersama ya untuk kita semua rakyat trutama rakyat jakarta...
Hahahah....pasti pada bingung.....lapak duit mulai di usik2 sama jokohok......hahahaha

kalo PPNBM 0% LCGC, tapi PPNBM BUS 40%

Mobil pribadi LCGC bisa dpt PPNBM 0% dgn mudah disetujui oleh Pemerintah,
Kalo penghapusan PPNBM untuk kendaraan umum, pemerintah pusat masih mikir, dihitung dulu, dikaji dulu, direnungkan dulu.......diulur-ulur......

minta pajak impor di hilangkan???

pesanan james T Riyadi udah di sampein aja sekarang ya jok??

si james jadi buka bisnis import alat angkutan ya jok?

emoticon-Ngakak
lanjutkan pakde
Ya bakalan ditolak lah, wong lahan duit disenggol jokowi emoticon-Ngakak
Giliran program berhasil diklaim bahwa itu program sendiri tanpa bantuan pusat.

giliran program ngak jalan yang disalahkan pusat emoticon-Big Grin
kasian mereka,jadi krj skrg emoticon-Matabelo
boleh tau kenapa? barang2 yang di beli oleh pihak pemerintah, apalagi dipake buat kepentingan umum...masih juga dipajakin?
bukannya seharusnya yang model begini dibebaskan dari pungutan dalam bentuk apapun ya? alasannya apa sampe harus ada pungutan?
yang beli pake uang negara..dipake unttuk kepentingan umum buakn komersil, jadi gak ada yang diuntungkan disini..so kenapa musti dipungut?
pajak alat kesehatan belum, UU pengupahan belum emoticon-Cool
ini jokowi ama ahok kelewatan neh emoticon-Ngakak
yg dimerdeka utara aja nyantai emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By 989dj
boleh tau kenapa? barang2 yang di beli oleh pihak pemerintah, apalagi dipake buat kepentingan umum...masih juga dipajakin?
bukannya seharusnya yang model begini dibebaskan dari pungutan dalam bentuk apapun ya? alasannya apa sampe harus ada pungutan?
yang beli pake uang negara..dipake unttuk kepentingan umum buakn komersil, jadi gak ada yang diuntungkan disini..so kenapa musti dipungut?


karena itu kebijakannya gan
pak dhe lagi bikin peluang kerja wkwkwkwkwkw mantaf
seberapa sulit mem "bypass" kebijakan ini supaya kalo ada transaksi, dan pembelinya pihak pemerintahan(pemprov, kementrian, dllnya) dapet diskon pajak ato pajaknya dinihil kan, gak peduli itu barang dibeli dari mana(import, dalam negeri, ukm)..yang penting barangnya dipake untuk kepentingan umum?

jadi gak perlu undang2-nya diubah2...

gak bisa ya?
bus na kembangin lokalan biar gak ngerepotin emoticon-Ngakak (S)


macem monorel maren, heboh lokalan di awal .... improttth di awal cerite ternyate emoticon-Ngakak