Original Posted By 1
1. Wakil Mentri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bambang Brodjonegoro mengaku telah menerima surat permohonan bea masuk dan PPnBM 0% untuk transportasi massal dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

"Suratnya sudah masuk, tapi saya lupa kapannya. Permohonannya minta 0% dan hanya baru untuk kendaraan bus umum," jelas dia di kantornya, Jakarta, Senin (11/11/2013).

Pemerintah, tambah Bambang, mempertimbangkan pembebasan bea masuk dan PPnBM kendaraan bus. Namun pihaknya masih harus menganalisa apakah akan memberikan insentif bagi bus jenis angkutan umum ataupun jenis pariwisata bersifat komersial.

"Intinya kami mendukung dan yang utama bea masuk dan PPnBM. Itu sudah cukup besar. Kita sebenarnya mau saja bea masuk bus ditiadakan, PPnBM diturunkan cuma bus bisa dimanfaatkan sebagai angkutan umum bersifat sosial dan pariwisata sifatnya komersial," ujarnya.

Namun, dia belum bisa memastikan waktu penerapan aturan pengurangan bea masuk maupun PPnBM pembelian bus atau transportasi massal mengingat pemerintah juga ingin mendorong produk kendaraan umum dalam negeri.

"Bisa saja PPnBM diturunkan dulu, karena PPnBM buat produk luar dan dalam negeri kan kena. Ke depan baru dilihat lagi mungkin melalui bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) supaya bisa membedakan mana yang untuk umum atau komersial," pungkas Bambang.(Fik/Nur)

http://bisnis.liputan6.com/read/7433...n-umum?wp.trkn

Original Posted By 1
2. Direktur Jendral Pajak

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengaku masih menggodok permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang meminta pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap transportasi massal menjadi nol persen. Menurut Fuad pihaknya masih membahas mengenai ini.

"Ini kita masih bahas dulu," ucap Fuad ketika ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta, senin (11/11).

Fuad juga tidak bisa memastikan apakah permintaan ini bakal dikabulkan. "Belum ada kepastian," tutupnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mendesak Direktorat Jenderal Pajak menjadikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap transportasi massal menjadi nol persen. Jika itu belum juga terealisasi, ia akan terus melakukan pendekatan.

"Kita kejar terus pokoknya. Itu harus diberikan," ujar Basuki usai menghadiri 'Hospital Expo' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, tidak kunjung direalisasikannya pajak nol persen bagi transportasi massal itu rentan dengan kepentingan tertentu. Salah satunya dengan alasan tak ada rekomendasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Kadang-kadang alasannya Gaikindo enggak mau ngasih. Mereka kan merasa industri mereka terganggu, itu masalahnya," ujarnya.

Padahal jika pemerintah pusat menerapkan pajak nol persen untuk unit transportasi massal, jelas Ahok, dapat mempermudah penambahan armada. Tak hanya itu, pengadaannya juga dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perusahaan-perusahaan swasta dengan cepat.

"(Pajak nol persen) sangat penting. Supaya pemilik transportasi massal bisa meremajakan sendiri mobilnya. Kalau enggak ya susah karena pasti mahal. Ini malah mobil pribadi yang dimurahin," keluhnya.

http://www.merdeka.com/uang/ditjen-p...an-massal.html