alexa-tracking

Manfaatkan Kisruh Atut, Buruh Banten Tuntut Upah di Atas Jakarta

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5280ec52148b461b2f000000/manfaatkan-kisruh-atut-buruhbanten-tuntut-upah-di-atasjakarta
Manfaatkan Kisruh Atut, Buruh Banten Tuntut Upah di Atas Jakarta
Manfaatkan Kisruh Atut, Buruh
Banten Tuntut Upah di Atas
Jakarta


Liputan6.com, Jakarta : Batas
akhir penentuan Upah Minimum
Provinsi (UMP) di 2014 sudah
berakhir pada 1 November 2013
lalu. Banten, salah satu provinsi
yang belum juga menentukan besar UMP bagi pekerjanya hingga saat ini.

Menurut Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
Sofyan Wanandi, buruh Banten
akan memanfaatkan kisruh politik
terkait sang Gubernur Ratut Atut Chosiah untuk meminta kenaikan upah yang tinggi.
Buruh Banten diketahui meminta
kenaikan UMP hingga 50% dari
sebelumnya Rp 2,08 juta per bulan.

Angka ini lebih besar dari UMP DKI yang sudah ditetapkan sebesar Rp 2,4 juta per bulan.
"(UMK) belum ada putusan sampai
sekarang. Banten katanya mau
memutuskan hari ini, tapi saya
belum dengar kabarnya. Yang pasti Banten minta lebih tinggi dari Jakarta," kata dia di Jakarta,
Senin (11/11/2013).

Buruh di Banten, menurut Sofyan,
berupaya menekan pemerintah
daerah tersebut akibat gejolak
politik yang menimpa sang
pemimpinnya. Seperti diketahui, sang Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiah tengah dirundung masalah dugaan korupsi. Belum lagi persoalan gurita bisnisnya yang
diduga menerima sejumlah aliran
dana hibah provinsi tersebut.

"(Tuntutan kenaikan UMK yang
berlebihan) itu yang tidak-tidak
saja. Mungkin karena tekanan
politik dan Banten bermasalah, lalu
(buruh) mencoba menekan
pemerintah," ujar dia.

Sofjan mengatakan, buruh dan
pengusaha hendaknya taat pada
keputusan Dewan Pengupahan
supaya Komponen Hidup Layak
(KHL) selama tiga tahun ke depan
dapat terealisasi.

"Tidak boleh mau-maunya sendiri,
karena saya pikir semua harus ke
Dewan Pengupahan meski ada juga tekanan-tekanan buruh yang
sudah mulai berkurang.
Jadi (tekanan)diharapkan tidak terjadi di kondisi sekarang, karena
khawatir malah ada lay off,
pengangguran. Kita tidak mau ini
terjadi," papar dia.

Sofjan mengatakan, pihaknya
sangat menyambut baik niat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ingin bergabung untuk ikut menetapkan Upah
Minimum setiap tahun.

"Boleh saja karena di Dewan
Pengupahan wakil dari pemerintah
bisa dobel dari kami. Misalnya
pengusaha dan buruh masing-
masing 5 orang, pemerintah bisa
10 orang. Dari situ bisa diambil
jatah untuk ikut negosiasi," tandas dia.

sumber:
http://www.liputan6.com/bisnis/read/...i-atas-jakarta
image-url-apps

bener bener keterlaluan nih emoticon-Mad




Quote:
×