alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Gaji Besar dan Fasilitas Mewah, Anggota DPR Tak Layak Dapat Pensiunan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/527c94ecbfcb17db16000000/gaji-besar-dan-fasilitas-mewah-anggota-dpr-tak-layak-dapat-pensiunan

Gaji Besar dan Fasilitas Mewah, Anggota DPR Tak Layak Dapat Pensiunan

Jakarta - Sejumlah pegiat antikorupsi meminta uang pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik yang terlibat tindak pidana korupsi atau tidak harus dihapus. Apalagi selama menjadi legislator di Senayan, mereka sudah mendapatkan fasilitas mewah, dan gaji yang besar.

“Apa dasarnya mereka (DPR) menerima pensiun. Mereka pejabat publik yang hanya menjadi pejabat itu selama 5 tahun, dan selama 5 tahun itu mereka mendapatkan fasilitas yang sangat mewah dan besar dari Negara,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikcom, Rabu (6/11) lalu.

Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandi menyebut dalam satu bulan seorang anggota DPR bisa mendapat gaji sekitar Rp 50 juta. Memang gaji pokoknya hanya Rp 4,2 juta.

Namun, selain gaji pokok ada uang tunjangan saat membahas sebuah rancangan undang-undang, tunjangan komunikasi, dan uang reses. “Itu (Rp 50 juta) untuk anggota biasa yang hanya kebagian membahas satu rancangan undang-undang. Kalau lebih dari satu RUU tinggal kalikan saja. Belum lagi kalau duduk di tim pengawas. Bisa membawa pulang Rp 100 juta,” kata Ronald kepada detikcom, Kamis (7/11) kemarin.

Menurut Ronald pemberian uang pensiun kepada mantan anggota DPR perlu dikaji kembali. Dia mencontohkan di beberapa negara di luar negeri pemberian uang pensiun ke mantan legislator tidak berlaku seumur hidup. “Sifatnya juga terbatas dan besarannya tidak ditentukan oleh anggota DPR,” kata Ronald.

Di Inggris misalnya, hak keuangan anggota parlemen termasuk pensiun memang diatur dalam undang-undang. Namun materinya dibahas komite adhoc yang independen. Anggota komite itu adalah mantan pejabat Negara sehingga tidak punya kepentingan langsung dengan isi pembahasan.

Merekalah yang mengkonsep jenjang gaji tertinggi dan terendah seluruh pejabat Negara mulai dari hakim anggota parlemen, menteri, hingga presiden.

Wacana ini pernah muncul di DPR ketika mempersoalkan gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saat itu muncul rencana mengkaji keseluruhan gaji, pensiun, dan hak keuangan lain pejabat setingkat menteri dan anggota parlemen.

“Wacana itu konsekuensinya perubahan UU 12 tahun 1980, tapi ternyata (revisinya) enggak pernah disentuh, karena revisi itu akan mengganggu kepentingan mereka (anggota DPR) sendiri,” ujar Ronald.

Wal hasil hingga kini Negara masih harus membayar uang pensiun kepada sejumlah mantan anggota DPR, termasuk yang sudah menyandang status narapidana korupsi. Jumlah dana pensiun yang diberikan kepada anggota dewan bervariasi sesuai masa jabatannya.

Dasar hukum pemberian pensiun bagi DPR diatur dalam UU nomor 12 tahun 1980 tentang hak keuangan/administrative Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara serta BEkas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam pasal 13 ayat 2 disebutkan, besarnya pensiun pokok per bulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap 1 bulan masa jabatan, dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

“Skemanya sama seperti pensiunan pegawai negeri sipil, diberikan sampai (yang bersangkutan) meninggal,” kata Sebastian. Semestinya menurut dia undang-undang tersebut diubah dan hak pensiun bagi anggota DPR dihilangkan. Apalagi saat ini wakil rakyat yang duduk di DPRD juga tidak mendapatkan uang pensiun.

[url]http://news.detik..com/read/2013/11/08/141752/2407497/10/gaji-besar-dan-fasilitas-mewah-anggota-dpr-tak-layak-dapat-pensiunan?n991102605[/url]
[url]http://news.detik..com/read/2013/11/08/141752/2407497/10/2/gaji-besar-dan-fasilitas-mewah-anggota-dpr-tak-layak-dapat-pensiunan[/url]

EMANG GAK LAYAK SEHARUSNYA APALAGI KORUPTOR
Urutan Terlama
Halaman 1 dari 2
ga aneh namanya juga DPR pasti pengen yang mewah 2emoticon-Ngakak

Pertamax di amankan dari Merdekaboy dkkemoticon-Cool
Diubah oleh kamenyaro
ane dukung gan.... hapus pensiunan dpr
Kerja untuk rakyat saja nggak terlihat. Kalau rapat tidak hadir atau tidur. Kok masih ada uang pensiun?
kerja tidur doang dapet pensiuan emoticon-Najis
ga malu apa emoticon-Mad


posted by sitoy.51704 emoticon-Paw
DPR dapet pensiun.

waktu itu gw pernah baca, anggota DPR itu ga dapet pensiun.

emoticon-Ngakak
Quote:


mereka udah ga tau malu gan... sama kayak istri koruptor yang bangga banget punya suami korup
Quote:


malu kok dipertanyakan to gan?...ada-ada aja ni agan emoticon-Ngakak
DPR = DATANG, DUDUK. DIAM. DENGKUR. DUIT MASUK. emoticon-fuck emoticon-fuck emoticon-fuck
alesan bekerja buat rakyat, padahal, tidur di dalem ruangan, nunggu gajian
tapi masalahnya yang buat undang undang tentang pensiunan DPR khan DPR juga,,, jadi terserah mereka juga sih...

Apa yang bikin si hewan ngerasa pantes dapet pengsiunan?? emoticon-Bingung (S)
habiiisss deh anggaran buat orang" kayak mereka!
WOOOIIII LAGI NGOMONGIN GUE YA LO PADA...emoticon-Marahemoticon-Marah
Quote:


semua yg ngerancang undang2 yah mereka.
Jadi terserah lah, dibuat yg sesuai dg perut mereka...
kalau TS mau, kenapa tidak nyaleg saja?

Modal besar pastilah mau dapat yang besar juga emoticon-Big Grin

jadi inget kata gus dur: 'bubarin aja mereka, saya tau kerjaannya merek2 ini'
termasuk korupsi nih kata dosen ane emoticon-Big Grin
Kerja gak ada dapet pensiun emoticon-Cape d...
Quote:

siapa bilang gak kerja, lo kata tidur, malak2in BUMN, malakin perusahaan, bikin undang2 buat nyekek rakyat lo kata itu bukan kerja... haaa.... pikir doonkk....emoticon-Marah

emoticon-Marahemoticon-Marah
Diubah oleh dewan.iblis
Quote:


betul tuh kata ayah rujak,... gue berjudi buat duduk di parlement, nah pas gue menang wajar donk gue cari untung... jangan syirik dah lo pada. ahhh.. elaaahhhh

Ane setuju dpr di pake sistem otsorsing aja dengan kintrak 5 taon, setelah selesai ngak dapet apa apa lagi.
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di