Jakarta - Anggota DPR yang jadi terpidana korupsi tetap dapat uang pensiun dari DPR asalkan mundur sebelum vonis. Ada alasan khusus kenapa koruptor pun tetap dapat pensiun dari DPR.

"Karena pengabdian tidak dihitung dengan perbuatan yang dilakukan, tidak ada pembeda untuk pemberian pensiun," kata anggota Komisi III DPR dari PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Jumat (8/11/2013).

Hak pensiun anggota DPR diatur dalam pasal 12 hingga 21 UU No 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Selama anggota DPR mengundurkan diri, maka tetap akan mendapatkan hal pensiun.

Menurut Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan aturan ini cukup fair. Karena anggota DPR dinilai berjasa.

"Fair-lah, walaupun sedikit pasti ada jasanya," kata Trimedya.

Aturan ini kemudian menuai pro kontra karena sejumlah koruptor seperti Nazaruddin dkk bisa mendapatkan hak pensiun. Namun Trimedya meluruskan bahwa Nazaruddin dan beberapa terpidana korupsi yang dulunya anggota DPR belum mengajukan hak pensiun.

"Nazaruddin dan Panda Nababan belum mengajukan hak pensiun," kata politisi PDIP ini.

Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo menilai para koruptor mencoba mengakali aturan pensiun di DPR. Sejumlah anggota BK mulai membahas kemungkinan menghentikan uang pensiun untuk koruptor.

[url]http://news.detik..com/read/2013/11/08/112602/2407279/10/ini-alasan-mengapa-koruptor-dapat-pensiun-dari-dpr?n991102605[/url]

anggota dpr yang korupsi atau yg tidak korupsi TIDAK LAYAK mendapat uang pensiun. harusnya berlakukan sistem outsourcing tanpa pesangon. negara telah mengkhianati rakyatnya. masih byk rakyat yg butuh kerja dan butuh makan. partai yg mendukung pensiun anggota dpr jgn dipilih pd pemilu 2014.