alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
"Macet karena Kebijakan Pusat yang Menyesatkan"
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/527c53fe3ecb179a30000000/quotmacet-karena-kebijakan-pusat-yang-menyesatkanquot

"Macet karena Kebijakan Pusat yang Menyesatkan"

"Macet karena Kebijakan Pusat yang Menyesatkan"
Kemacetan parah di jalur reguler akibat sterilisasi jalur bus transjakarta merupakan hantaman keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat. Kemacetan ini bukti nyata Ibu Kota tidak memiliki sistem transportasi yang jelas.

Ketiadaan integrasi antarmoda angkutan umum dan antardaerah di wilayah Jabodetabek juga menunjukkan selama ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak bekerja semestinya. emoticon-Sorry

Kemacetan parah di Jakarta selama tiga hari terakhir sejak pemberlakuan sterilisasi jalur bus transjakarta disertai ancaman denda besar turut membuka mata. Pencanangan 17 langkah kemacetan pada tahun 2010 dan ditargetkan tercapai pada 2014 belum berjalan. Dari 17 langkah itu, tujuh poin menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI, selebihnya wewenang pemerintah pusat.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang juga pengajar pada Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, mengatakan, masalah kemacetan di perkotaan, termasuk di Jabodetabek, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menyesatkan dan menyusahkan. Contoh konkret adalah kebijakan pemerintah yang berpihak pada kendaraan pribadi.

”Seperti kebijakan pengadaan mobil yang dikatakan berharga murah, tetapi di sisi lain uang negara dihamburkan untuk subsidi bahan bakar minyak yang sebanyak 93 persen, atau sebesar Rp 175 triliun, tersedot oleh kendaraan pribadi,” katanya.

Berdasarkan penelitiannya, Djoko menyebutkan, selama ini angkutan umum hanya menyerap sekitar 3 persen dari total BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah.

Tidak pantas

Untuk itu, bagi Djoko, tidak sepantasnya pemerintah pusat menekan DKI untuk memecahkan kemacetan sendiri. Sterilisasi jalur bus transjakarta hanyalah salah satu dari sekian rincian program yang diturunkan dari kebijakan 17 langkah mengatasi kemacetan yang tiga tahun silam dicanangkan Wakil Presiden Boediono.

Pendapat serupa beberapa kali dilontarkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono. Dari 17 langkah penanganan persoalan transportasi, Dishub DKI Jakarta menanggung beban tugas pada tujuh poin. Beberapa poin penanganan masalah transportasi yang sudah dilakukan Dishub DKI Jakarta di antaranya sterilisasi jalur bus transjakarta, kebijakan ulang perparkiran, dan pembangunan lahan parkir di sekitar stasiun agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan publik.

Dari semua poin itu, satu di antaranya, yaitu restrukturisasi angkutan umum armada kecil agar beralih ke armada besar, belum dapat dilakukan. Sebab, restrukturisasi ini perlu payung hukum dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Belum lagi jika berbicara integrasi angkutan umum antarkota yang tentu tidak bisa diupayakan sendiri oleh DKI Jakarta.

Diterapkan pekan depan

Di tengah situasi lalu lintas seperti saat ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, kemungkinan sanksi diterapkan mulai pekan depan. ”Kami ingin mendorong pengguna kendaraan pribadi pindah ke angkutan umum. Maka, kami ingin dorong sisi kiri (jalur bus transjakarta) ini kosong,” katanya di Balaikota.

Jika satu kendaraan saja dibiarkan masuk, jalur bus transjakarta akan kembali mampat. Uji coba ini untuk membuktikan sejauh mana kenyamanan didapat pengguna bus transjakarta. Jika angkutan umum tidak nyaman, lanjut Basuki, orang tetap akan memilih macet di dalam mobil pribadi.

Meskipun demikian, Basuki mengakui, armada bus transjakarta dan bus sedang harus ditambah sehingga jalur tidak terlihat sangat kosong. Namun, pengadaan armada baru tidak bisa dilakukan secepat yang diinginkan karena kendala prosedur pengadaan dan lelang.

”Sekarang memang suasana bakal tidak nyaman bagi pengguna jalan. Kami sedang upayakan bus yang nyaman supaya orang mau pindah ke angkutan umum. Masyarakat sudah mampu membayar Rp 6.000. Mereka bisa naik kopaja AC, bayar Rp 6.000, lalu naik bus transjakarta gratis,” kata Basuki.

Untuk itu, kata dia, komponen transportasi dalam angka kebutuhan hidup layak sudah dihitung Rp 12.000 untuk ongkos pergi dan pulang. Setelah jalur bus transjakarta steril, Pemprov DKI berencana meluncurkan bus tingkat gratis di koridor utama. Dengan demikian, para pekerja di jalur itu bisa naik bus gratis.

Selain bus transjakarta, angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta dan kopaja AC tetap diperbolehkan masuk jalur bus. Langkah itu merupakan bentuk insentif untuk peremajaan armada sehingga bisa memanfaatkan jalur bus dan mengambil penumpang di halte bus transjakarta.

Pristono menambahkan, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki antara lain kondisi lajur transjakarta yang belum memadai, kurangnya armada bus, dan minimnya stasiun pengisian bahan bakar gas. ”Kekurangan ini pasti akan dipenuhi segera. Desember tahun ini akan datang 310 bus baru gandeng dan tunggal,” katanya.

Terus berkurang

Jalur yang tidak steril dan kekurangan armada serta banyak armada berusia tua disinyalir menurunkan performa layanan bus transjakarta. Akibatnya, seperti terungkap dari data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah bus transjakarta menyusut demikian pula jumlah penumpangnya. Pada tahun 2012 ada 565 bus transjakarta. Jumlah ini berkurang satu jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Jumlah penumpang transjakarta pada 2012 juga turun dibandingkan dengan tahun 2011. Tahun 2011 jumlah penumpang mencapai 114.783.000 orang. Tahun 2012 jumlah penumpang turun menjadi 111.260.431 orang.

Pendapatan pengelola transjakarta tahun 2012 juga masih di bawah tahun 2011. Pada 2011 pendapatan transjakarta mencapai Rp 379,46 miliar. Tahun 2012 turun menjadi Rp 364,39 miliar.

Untuk itu, Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, manajemen ataupun operasional bus transjakarta memang harus dibenahi. Penegakan hukum atas penyerobotan jalur transjakarta harus didukung, apalagi kebijakan ini sudah dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ”Penyerobotan jalur transjakarta ini termasuk pelanggaran atas rambu lalu lintas,” ucapnya.

Pada Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelanggaran atas larangan yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau markah jalan diancam pidana kurungan dua bulan atau denda sebesar Rp 500.000. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan denda untuk sepeda motor ataupun mobil.

Penegakan hukum ini merupakan langkah formal memprioritaskan bus sebagai angkutan umum.
(*kutipan dari http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp)
emoticon-Sorry

Seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bekerjasama untuk menanggulangi kemacetan dan masalah-masalah daerah lainnya. Seharusnya dari awal pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah dalam hal ini pak JOKOWI dan Pak AHOK untuk tidak mengijinkan prosuksi mobil murah krn dengan adanya mobil murah maka kemacetan akan semakin bertambah parah padahal di saat yang sama pak Jokowi dan pak Ahok sedang merencanakan Jakarta bebas macet dengan angkutan massalnya. emoticon-2 Jempol
Diubah oleh perdjoenganmuda
Urutan Terlama
Halaman 1 dari 2

ist

get it

mobil2 uda kebanyakan, maka nya hancur kan lah mobil2 yg ada.

emoticon-Big Grin
Diubah oleh alwairey
weleh , gak jadi pertamax
Diubah oleh justspecial
Post ini telah dihapus oleh gegep
Quote:




ehhhmmm pemikiran yg tidak mendasar emoticon-Ngakak
Quote:


Jangan Gan itu bukan solusi tepat hehehehehehe. salah satu solusi yang tepat adalah menyediakan transportasi massal yang murah, efisien dan nyaman bagi masyarakat luas. emoticon-2 Jempol
Quote:


sterilisasi baik untuk di coba....
transpormasi massal patut di coba juga....

tapi mobil murah sudah terbukti semakin membuat macet jakarta, seharusnya kebijakan mobil murah tapi tidak murah ini harusnya jangan di setujui pemerintah pusat krn sdh sangat jelas efek buruk dari awal kebijakan tersebut di buat bagi kemacetan jakarta.emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)
"Macet karena Kebijakan Pusat yang Menyesatkan"
saling nyalahin aja bisanya, pusat ke daerah, daerah ke pusat, yang jelas macetnya tetap ada ga tertangani
Quote:


dan para pekerja yang bekerja di jakarta naik apa?

emoticon-Ngakak
Sebuah kebijakan publik haruslah untuk kepentingan rakyat

tidaklah elok saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan
Dari dulu ntah pusat dan jakarta emang telat memperhatikan transportasi publik.
Sekarang kendaraan dah buanyaknya kya gini baru mau dipikirin...
beginilah sisi lain beda partai, pasti kebijakannya akan bertentangan, contoh pusat dan daerah, tapi kalo andai sama partai mungkin lain cerita, pasti saling dukung:-)
pemimpin pusat dan daerah yang partainya beda terkadang kebijakannya tumpang tindih:-) hmmm...gonjreng:-)
nikmatin aja lah XD
toh salah mereka sendiri yang gak mau beralih ke angkutan umum.
untuk yang sterilisasi jalur busway gw sih berharap bener bener sangsi tegas, bukan malah polisi nego harga sama pelanggar.
"Macet karena Kebijakan Pusat yang Menyesatkan"
ngarepin pusat susah sekarang
pada sibuk 2014
'rakyat dari kalangan menengah kebawah juga berhak punya mobil.' logic level = dumbass emoticon-Cape d... (S)
Coba ditanyakan ke Pak Jokowi, mungkin ada solusi yang baik.
kalo ane bilang yang berani masuk jalur busway jangan cumaa didenda aja, sekalian motor ato mobil, sim ama stnk diambil, pasti pada jera
Gak yakin mobil murah bakalan laku...karena itu mobil murah yang mahal :v
Kredit nya ajalah yg diketatin kalo ga mau dimatiin.,,,,,,,,,,,,,,Bir yg punya mobil org yg benar benar punya duit aja.Ga ngutang.

sepedaan aja gan pada pada.. biar kagak macet + badan sehat emoticon-Ngacir
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di