alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/527c1d59fbca178447000003/negarawan
NEGARAWAN
mau share tulisan Pak Yusril :

NEGARAWAN

Hamdan Zoelva kemarin telah dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Akil yangg diberhentikan dengan tidak hormat. Sejak menjadi hakim MK tiga tahun yang lalu, Hamdan sudah non-aktif dari Partai Bulan Bintang (PBB). Selama aktif di PBB dan aktif di dunia politik, Hamdan sedikit banyaknya dia dapat dianggap sebagai negarawan yang memahami konstitusi.

Salah satu syarat menjadi hakim MK, seperti diatur UUD 45 ialah ia seorang negarawan yang memahami konstitusi. Syarat seperti itu tidak ada pada semua jabatan apapun, temasuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pertanyaannya kalau seseorang itu tidak pernah terlibat dalam politik, termasuk menjadi anggota partai, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu dapat dikatakan sebagai seorang negarawan yang memahami konstitusi?

Politikus bisa lahir secara tiba-tiba, mungkin karena faktor kolusi dan nepotisme. Tetapi negarawan tidak mungkin lahir tiba-tiba. Ambillah contoh Sukarno, Hatta dan Natsir, semua mereka berasal dari parpol, tapi setelah sekian lama malang melintang di dunia politik. Siapa yang berani mengatakan Sukarno, Hatta dan Natsir bukan negarawan?

Kalau syarat jadi hakim MK itu harus negarawan yang bukan sekedar negarawan, tapi negarawan yang memahami konstitusi, maka bagaimana kita bisa menilai kenegarawanan mereka? Bisa-bisa yang tak memenuhi syarat bukan Hamdan, tapi hakim MK yg lain!

Bisakah seorang akademisi Hukum Tata Negara (HTN) yang dari muda sampai profesor mengajar di univesitas dianggap sebagai negarawan?
Bisakah gurubesar hukum agraria yang dari muda sampai tua mengajar di universitas dianggap sebagai negarawan yang memahami konstitusi? Sedangkan semua mereka tidak pernah terlibat menangani masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Bisakah mereka disebut negarawan?

Untuk disebut negarawan seorang politikus haruslah teruji ketika dia menangani suatu masalah. Adakah dia memihak kepentingan golongan, kepentingan partainya, kepentingan sukunya, kepentingan asing atau kepentingan bangsa dan negaranya? Kalau dia berbuat untuk kepentingan bangsa dan negaranya diatas segala kepentingan yang lain, maka ia pantas disebut negarawan.

Sekarang ini aneh, kalau seseorang berlatar belakang parpol selalu dicurigai, seolah mereka tidak bisa bersikap obyektif. Tapi tidak ada kecurigaan pada orang yang berlatar belakang LSM. Apakah LSM tidak punya kepentingan, selalu obyektif dan tidak memihak siapapun?

Bagi saya tidak masalah hakim MK punya latar belakang aktif di parpol. Malah bagus, kalau mereka pernah terlibat memecahkan persoalan Negara.
Hakim MK Palguna dan Harjono latar belakangnya PDIP, tapi dalam putusan Pilkada mereka tak memihak pihak berperkara dari PDIP;
Hakim MK Ahmad Rustandi dulu pernah jadi anggota PPP, tapi saya tidak melihat dia memihak PPP dalam sengketa Pilkada;
Hakim MK Muktie Fadjar dan Hamdan Zoelva pernah aktif di PBB, tapi PBB berkali-kali kalah di MK baik sengketa Pilkada maupun pengujian UU;
Akil juga begitu, bagi Akil nampaknya yang penting adalah soal fulus, gak ada hubungannya dengan Golkar! Golkar bisa menang bisa kalah ditangan Akil, tergantung siapa yang bayar. Dugaannya begitu, gak ada urusan sama Golkar.

Selama Hamdan pimpin sementara MK pasca panangkapan Akil, 3 kali saya ajukan perkara Pilkada ke MK. Kaltim, Makassar dan Kubu Raya. Kaltim dan Makassar saya menang. Tapi Kubu Raya saya kalah. Jadi fair saja. Sampai Akil ditangkap saya kalah 7 kali, tak sekalipun menang.

Walaupun saya Ketua Majelis Syura PBB, yang minta saya bela datang dari semua partai. Ada Golkar, PDIP, PD, PBB dan lain-lain. Bahkan, Ibu Mega dan Pak Abu Rizal Bakrie (ARB) beberapa kali minta saya membela pasangan calon Pilkada dari partai mereka. Sementara saya pernah membela orang melawan kandidat bupati yg didukung PBB di Kabupaten Morowali. Orang PBB itu kalah di MK.

Saya pikir obyektivitas itu penting. Saya belajar dari tokoh-tokoh Masyumi agar obyektif dan jangan gunakan kesempatan untuk tidak fair. Anda tanya sama Artidjo Alkostar siapa yg ajukan dia jadi hakim Agung? Kalau Artidjo jujur pasti dia akan menjawab yang menawarkan dan mengajukannya jadi hakim agung adalah Menkumham Yusril Ihza Mahendra. Tanya Artidjo pernahkah saya menghubunginya atau minta tolong padanya atas suatu kasus yang say atangani di MA?

Semoga Artidjo jujur menjawab
×