Saya setuju bahwa kesejahteraan buruh harus meningkat, karena memang dengan upah sebesar Rp. 2.200.000,- secara matematis tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan layak. Saya sendiri yang hidup single dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000 rupiah dan tinggal dirumah orang tua saya , mengakui bahwa tidak banyak yang bisa saya tabung. Apalagi mereka yang pendapatannya hanya Rp. 2.200.000, dan telah berkeluarga.
Akan tetapi meminta kenaikan gaji sebesar Rp. 3.700.000,- kepada pengusaha menurut saya adalah sebuah keinginan yang bodoh dan hanya akan menyengsarakan nasib mereka sendiri dan nasib pekerja disektor informal.

Kenapa ? karena dengan peningkatan upah menjadi Rp. 3.700.000,- itu berarti pengeluaran perusahaan meningkat drastis dan kita harus ingat motif ekonomi seseorang ingin memiliki keuntungan yang besar, sehingga opsi yang dimiliki oleh pengusaha hanya ada 3 cara yaitu :

1. Memindahkan pabrik mereka dari Jakarta ke daerah dengan UMP yang lebih rendah , sehingga akan banyak PHK missal di Jakarta. Lalu yang repot siapa , ya buruh itu sendiri mereka mau nggak mau harus nyari kerjaan baru ke luar daerah. Mulai kehidupan dari awal lagi dengan jaminan kesejahteraan yang belum tentu lebih lebih baik dibanding di Jakarta. Inget Jokowi Cuma ada di Jakarta.

2. Menutup usahanya
karena memindahkan pabrik itu bukan perkara yang mudah, kadang pengusaha harus bikin pabrik dari awal.

2. Menaikkan harga jual produk mereka. Untuk mensiasati pengeluaran yang cukup besar pengusaha harus menaikkan harga jual produk mereka. Lalu siapa yang dirugikan ? ya konsumen, lalu siapa kah konsumen itu ? ya sebagian besar rakyat.
Dengan kenaikan harga barang akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang lain seperti efek domino kenaikan BBM. dan yang dirugikan adalah buruh itu sendiri dan juga pekerja informal seperti pedagang kaki lima yang tidak mengalami peningkatan pemasukan.

Justru kenaikan gaji buruh akan dimanfaatkan oleh pihak2 yang mengambil keuntungan seperti mafia pangan dan mafia property . Kenapa ? dengan kenaikan upah buruh menjadi Rp. 3.700.000,- otomatis harga bahan pangan sudah pasti ikutan naik, karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia dan setiap orang harus makan. Karena Indonesia sangat ketergantungan impor bahan pangan jadi importir pangan punya peluang emas untuk meningkatkan keuntungan mereka ketika konsumen mereka (buruh) memiliki uang pendapatan lebih.
Padahal harga pangan impor tidak dipengaruhi oleh kenaikan upah buruh , karena bahan pangan impor diproduksi oleh buruh diluar negeri ?

Kenaikan upah buruh juga akan dimanfaatkan oleh mafia property, keinginan setiap orang untuk memiliki keuntungan yang lebih besar membuat pemilik property untuk memproleh keuntungan yang lebih dengan meningkatkan uang sewa rumah. padahal tanah kan tidak diproduksi oleh buruh , hehehehe

Jadi kenaikan upah buruh tanpa adanya pengendalian kenaikan harga adalah omong kosong belaka…………..dan mengendalikan kenaikan harga itu tidaklah mudah karena membutuhkan kekuasaan dari pemerintah pusat. Dan kita nggak akan bisa berharap pada pemerintah pusat.

Lalu bagaimana cara agar buruh meningkatkan kesejahteraan mereka , solusinya ada di pemerintah daerah DKI Jakarta berhubung pemerintah pusat nggak bisa kita harapkan, yaitu :

1. Mendesak Pemda DKI Jakarta untuk membuat rumah susun dengan harga sewa yang murah. Karena pengeluaran untuk sewa rumah merupakan salah satu pengeluaran yang besar. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dengan berupaya membeli tanah-tanah swasta untuk dijadikan rumah susun.
Pemda DKI Jakarta telah menindahkan ribuah warga ke rumah yang layak dengan harga sewa dibawah 250.000/bulan.

2. Meminta fasilitas kesehatan murah bagi rakyat . sudah berjalan dengan adanya kartu Jakarta Sehat.

3. Pendidikan berkualitas bagi rakyat, pendidikan di Jakarta sudah murah . banyak warga Jakarta yang bisa sekolah gratis di sekolah negeri sekarang karena jumlah siswa luar Jakarta yang sekolah disekolah negeri berkurang.
Cumin masalahnya pendidikan di Jakarta belum berkualitas berhubung kurikulum pendidikan nasional yang jelek dan kualitas tenaga pengajar di Jakarta yang abal-abal.

4. Fasilitas umum lebih banyak. Saat ini kita mengeluarkan biaya yang mahal untuk rekreasi dan berolah raga. Untuk main futsal saja kita harus bayar 200.000/jam apalagi sewa lapangan bola.

5. PENGENDALIAN INFLASI (PENGENDALIAN HARGA MAKANAN) sebenarnya hal itu telah dilakukan dengan kerjasama antara PD PASAR JAYA dengan PT.RNI sebagai distributor bahan pangan.
Akan tetapi dalam skala yang lebih besar , pengendalian inflasi ada didalam kekuasaan pemerintah pusat karena pemerintah pusatlah yang dapat memerintah Gubernur BI selaku pengendali moneter di Indonesia. Memerintah BULOG, memerintah Menteri Perdagangan , memerintah Menteri pertanian.

Jadi intinya buruh kita telah dibodohi oleh MAFIA PANGAN dan MAFIA PROPERTY