alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/525a558cbccb175702000003/berita-nasionalisasi-gubernur-pks-vs-sby-rebutan-saham-inalum-siapa-menang
Ngakak 
[BERITA NASIONALISASI] Gubernur PKS vs SBY Rebutan Saham Inalum. Siapa Menang ??

[BERITA NASIONALISASI] Gubernur PKS vs SBY Rebutan Saham Inalum. Siapa Menang ??
[BERITA NASIONALISASI] Gubernur PKS vs SBY Rebutan Saham Inalum. Siapa Menang ??




KONTAN 1

Pemprov Sumut sepakat rebut saham Jepang di Inalum

JAKARTA. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba dan Asahan sepakat untuk bersama memperjuangkan 58,88 persen saham Jepang di PT Inalum. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel JW Mariott Medan, Sabtu (12/10/2013).

"Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota sepakat berjuang menyuarakan hal yang sama," ujar Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan usai pertemuan didampingi para bupati/wali kota.

Gatot mengatakan pada tanggal 17 Oktober ini akan membawa persoalan kepemilikian saham daerah pada PT Inalum usai perjanjian dengan Jepang dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta.

"Kami diundang Komisi VI DPR RI. Akan kami tegaskan Pemprov Sumut dan kabupaten/kota siap mengambil alih saham yang dimiliki oleh Jepang sebesar 58,88 persen tersebut," kata Gatot sembari berjanji sebisa mungkin memanfaatkan
pertemuan nantinya untuk memperjuangkan saham Inalum.

Ditambahkannya, setelah 30 tahun daerah sebagai pemilik sumber daya hanya menjadi penonton, maka sudah saatnya Sumut menjadi pengelola perusahaan tersebut.

Melalui Inalum, Sumut berpeluang besar menjadi produsen alumunium dunia dan mendapatkan manfaat pula dari pembangkit tenaga listrik.

Dengan prospek luar biasa Inalum, ia yakin daerah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pemodal.

"Yang jelas kan sudah 30 tahun diserahkan ke Jepang, paling tidak 30 tahun ke depan kita ingin merasakan manfaatnya," ujarnya.

Gatot menambahkan, terkait pengelolaan nantinya, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten kota itu akan bernaung dalam PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, konsorsium akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain, satu diantara perusahaan yang sudah menyatakan kesiapan sejak lama adalah PT Toba Sejahtera milik Jendral (purn) Luhut Panjaitan.

Ketika disinggung, upaya yang dilakukan Sumut apabila pemerintah pusat masih memiliki keinginan kuat untuk mengelola Inalum, Gatot menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan berusaha secara lantang untuk mewujudkan keinginan itu.

"Pokoknya kita akan suarakan ini secara lantang antara provinsi dan kabupaten/kota," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon menyebutkan hasil pertemuan antara kepala daerah terkait Inalum itu pada intinya menyatakan kesiapan untuk mengelola 58,88 persen Inalum.

"Intinya sebelum sampai 31 Oktober, kita nyatakan siap dulu untuk akuisisi saham. Uangnya sudah ada sekitar 5 juta US dollar," ujarnya.

Ia mengungkapkan Komisi VI DPR RI juga sudah menyatakan keberpihakannya kepada daerah.

"Mereka (Komisi VI) sudah pro ke daerah. Kata komisi VI yang penting sekarang biar dulu selesai perundingan pemerintah pusat dengan jepang," ungkapnya. (Feriansyah Nasution/Tribunnews)


VS



KONTAN2
Inalum segera jadi BUMN per 31 Oktober 2013

JAKARTA. PT Inalum akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 31 Oktober 2013. Soal beda nilai aset antara versi Pemerintah Indonesia dan investor Jepang akan dirundingkan. Jika tak menemukan titik temu, kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan ke arbitrase internasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menggelar rapat koordinasi tentang pengambilalihan PT Inalum, Selasa (24/9/2013), di Jakarta. Hadir antara lain Menteri Perindustrian MS Hidayat serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.

”Rapat memutuskan memberikan kewenangan kepada tim perunding kecil untuk mulai berunding soal angka. Untuk tahap ini saya tidak boleh menyampaikan angkanya. Tujuan kita adalah 31 Oktober, secara fisik kita ambil seluruh proses,” kata Hidayat, seusai rapat.

Tim kecil yang dimaksud terdiri dari pengacara, auditor, dan BPKP. Menurut Hidayat, ada dua kemungkinan hasil perundingan. Pertama adalah pemerintah mengambil seluruh kepemilikan PT Inalum dengan harga yang disepakati. Ini adalah pilihan paling ideal.

Pilihan kedua adalah jika pemerintah dan pihak Jepang tidak menemukan titik temu soal harga, kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan ke arbitrase internasional.

Artinya, kata Hidayat, sesuai perjanjian induk (master agreement), pemerintah tetap akan mengambil alih kepemilikan PT Inalum dari Nippon Asahan Aluminium (NAA) per 31 Oktober 2013. Perbedaan nilai aset PT Inalum diserahkan kepada arbitrase internasional.

”Sampai akhir bulan (September), kita ingin sudah ada kesepakatan, apakah menuju arbitrase atau sepakat. Karena itu, saya tidak bisa bicara angka,” ungkap Hidayat.

Secara terpisah Mardiasmo, menyatakan, setiap pihak akan memberikan perhitungannya dalam perundingan. ”Kita lihat di mana perbedaannya. Kalau ada data baru, akan kita evaluasi. Seperti apa data dan validitasnya,” kata Mardiasmo.

PT Inalum adalah perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dan NAA yang merupakan konsorsium dari 12 investor Jepang. Bidang kerjanya adalah membangun dan mengoperasikan pabrik peleburan aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan II. Lokasinya di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Awalnya pembagian saham Pemerintah Indonesia dan NAA adalah 10 persen dan 90 persen. Setelah tiga kali perubahan, pembagian saham terakhir adalah 41,12 persen untuk Pemerintah Indonesia dan 58,88 persen untuk NAA.

Berdasarkan perjanjian pada tahun 1975, kontrak kerja sama pengelolaan akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Alih-alih ingin memperpanjang kerja sama, Pemerintah Indonesia ingin menguasai seluruh saham PT Inalum.
(Kompas cetak)


==============

Nah lho the most hated people di BP berantem emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
pempus sikebo vs pemda sapi-nya PKS, kalean dukung mana neh? emoticon-Hammeremoticon-Ngacir


eniwei, mana ya yang lebih menguntungkan bagi Indonesia??
Oleh kombinasi pemda + Luhut Panjaitan atau oleh BUMN pelat merah??
Mudah2an jadi pembelajaran bagi nasionalisasi perusahaan2 asing lain kedepannya, misal freeport di papua atau total di mahakam

Silahkan komen2 cerdasnya, ane quot dimari emoticon-Angkat Beer
reserve kalo banyak tretnya ga sepi emoticon-Stick Out Tongue

Komen kaskuser :
PRO PEMERINTAH PUSAT :

Quote:Original Posted By reyvan3
Pempus takut, kondisinya bakal kayak newmont yg diambil sama Pemda.

Taunya pemda diakalin sama bakrie, akhirnya.

Skrg aktornya si Luhut P.


Quote:Original Posted By rahasia123
Kalo dikasih ke pemda ujung2nya bakal jadi perusahaan swasta, skenarionya pasti gini: pemda pinjem duit buat beli saham, trus ga bisa bayar, akhirnya sahamnya diambil alih kreditor, trus dijual lagi deh ama kreditor ke perusahaan lain, kemungkinan sih perusahaan asing lagi yg beli.
Mendingan dijadiin BUMN aja


Quote:Original Posted By kolong61
Kalau ane sih lebih setuju kalau dijadikan BUMN murni dari pada diberi saham ke pemda dan sebagai kompensasinya pemda akan mendapat kan sekian % dari laba bersih perusahan


Quote:Original Posted By silanceng
jangan ke Pemda lah.....tambah amburadul ntar, belom lagi nyiapin manajemennya, apa mereka bisa, ujung2nya ke swasta, ato malah kek Newmont, begok aja kalo sampek jatuh ke lubang yg sama 2 kali emoticon-Nohope

lebih baik ke BUMN, apalagi BUMN2 kita saat ini sedang bagus-bagusnya, walo ada juga yg sedang bermasalah, selain itu kalo di jadiin BUMN, ane yakin pemerintah (lewat kementrian BUMN) bisa mencari n membentuk manajemen yg bagus, tapi kalopun pemda ngotot... ya di share aja sahamnya antar pemda ama pusat emoticon-Big Grin
tapi kelo pemda tetep ngotot, ya di nampolin aja tuh gubernurnya.... emoticon-Big Grin




PRO PEMDA :

Quote:Original Posted By on1st


Sepertinya bukan begitu gan... melihat berita ini...



Berarti kepemilikan saham Jepang yg 58% (atau 59%) mau dimiliki pemerintah pusat yang berarti pemerintah pusat pengen memiliki 100%.

Kalo seperti ini, ane gak setuju gan. Lebih baik di share jg dengan pemerintah daerah. Kalaupun pemerintah pusat pengen nambah gak harus menjadi 100%. Lebih bijak sih, 58% diberikan ke pemda, secara dengan memiliki 42% saham pun pemerintah pusat sudah jadi mayoritas di sini karena yang 58% persen dibagi ke pemprov dan pemkot/pemkab.....
kenapa SBY ?... kenapa ga Pemerintah RI.... gubernur pks yang ga peduli sama krisis listrik ya?
Pegang kebo lah... bijimana jd BUMD.. emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By elluca
kenapa SBY ?... kenapa ga Pemerintah RI.... gubernur pks yang ga peduli sama krisis listrik ya?


Quote:Ditambahkannya, setelah 30 tahun daerah sebagai pemilik sumber daya hanya menjadi penonton, maka sudah saatnya Sumut menjadi pengelola perusahaan tersebut.

Melalui Inalum, Sumut berpeluang besar menjadi produsen alumunium dunia dan mendapatkan manfaat pula dari pembangkit tenaga listrik.


baca isinya, jangan judulnya doang emoticon-Nohope
Quote:Original Posted By ruuuruuu
Pegang kebo lah... bijimana jd BUMD.. emoticon-Big Grin



alasannya gan??
takut BUMD ga kompeten kah?? emoticon-Malu
bukan sby...tp pemerintah.ente bikin judul juga rada sesat...kita gak bicara perorang tp institusi.

ente berlagak pintar tp bodoh emoticon-Ngakak

pks vs sby emoticon-Ngakak
KEBO sama SAPI menang mana ya? emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By judy
KEBO sama SAPI menang mana ya? emoticon-Ngakak


sayang sekali.... emoticon-Big Grin

2 2 nya kalah ama

bunda putri dan sengmen

emoticon-Ngakak
Gw sih dukung jd BUMN aja...

Tapi gimana sama company asing yg lain, sebaiknya cepat di akuisisi pemerintah jg dong ah, biar greget emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin

Judul threadnya menyesatkan emoticon-Ngakak (S)
inilah yg membuat listrik makin parah di sumut bukan alasan yg disampaikan bapak di kenaren....


perang dingin antara pemerintah pusat via kementrian bumn vs pemprov sumut dimulai dari sini...

krena pemprov bersikeras maka pemerintah mengalihkan pasokan gas dari ..... (ane lupa blok mana) plus penundaan pembangunan 2 pembangkit listrk di sumut sebagai penekan kepada pemprov sumut...
selama msh pemerintah yg sekarang...gak bs diharap!
Quote:Original Posted By rockbenk



alasannya gan??
takut BUMD ga kompeten kah?? emoticon-Malu


Kalo ngeliat kelakuan pejabat sekarang, ini sama-sama kayak nanya, "Mau pilih mana? Dimakan buaya atau dimakan macan?"

emoticon-Ngakak

kita lihat saja mana yang lebih baik saat dipegang jepang atau saat sudah jadi bumn wakakak
kehhh bikin tret mikir dengan bumbu cela2an, malah sepi...sekalinya komen, yg dikomen bumbunya emoticon-Nohope

tret mencaci dan memuja plus konspirasi emang tetep paling digemari di BP emoticon-Amazed


Quote:Original Posted By shilumans
Gw sih dukung jd BUMN aja...

Tapi gimana sama company asing yg lain, sebaiknya cepat di akuisisi pemerintah jg dong ah, biar greget emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin

Judul threadnya menyesatkan emoticon-Ngakak (S)



bukan greget nggak greget, tapi ada mekanismenya gan....

mau kalo semen Indonesia cabang vietnam tiba2 dirampok sama pemerentah vietnam?? emoticon-Nohope


Quote:Original Posted By muliaraja
inilah yg membuat listrik makin parah di sumut bukan alasan yg disampaikan bapak di kenaren....


perang dingin antara pemerintah pusat via kementrian bumn vs pemprov sumut dimulai dari sini...

krena pemprov bersikeras maka pemerintah mengalihkan pasokan gas dari ..... (ane lupa blok mana) plus penundaan pembangunan 2 pembangkit listrk di sumut sebagai penekan kepada pemprov sumut...


bukannye kata si DI pembangunan pembangkit listriknya dihalang2i sama gubernur sebelum si gatot ini yee ? emoticon-linux2
pendapat ane

Harusnya segala urusan diplomasi Luar Negri, kerjasama dan Kontrak Jual beli dengan Perusahaan/Negara asing dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, sebaiknya menunggu 2014 ketika PDIP menguasai Pemerintahan


karena jika berkaca pada zaman Megawati jd Presiden dan PDIP berkuasa di Pemerintahan tahun 1999-2004

semua kontrak dan jual beli BUMN maupun penjualan SDA dengan negara Luar berjalan dengan baik dimana semua kontrak berakhir untuk keuntungan dan kepentingan Rakyat Indonesia

1999-2004 era PDIP berkuasa
Tidak ada Premanisme
Tidak ada yg main2 anggaran
Tidak ada Nepotisme
Tidak ada yg makan uang rakyat
Tdk ada anggota DPR yg korupsi
Tidak ada Gubernur & walikota yg korupsi
Tidak ada sogok menyogok ke polisi, hakim maupun Jaksa
Tidak ada narkoba
hukum berjalan dengan tegak


emoticon-Smilie


Jika Agan merindukan pemerintahan yg Bersih seperti PDIP berkuasa di tahun 1999-2004
So tunggu apa lagi emoticon-Smilie




[BERITA NASIONALISASI] Gubernur PKS vs SBY Rebutan Saham Inalum. Siapa Menang ??

Mari Kita Rebut Kejayaan PDIP seperti dulu lagi

emoticon-Angkat Beer





taro post #2 gan emoticon-shakehand



Quote:Gatot menambahkan, terkait pengelolaan nantinya, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten kota itu akan bernaung dalam PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, konsorsium akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain, satu diantara perusahaan yang sudah menyatakan kesiapan sejak lama adalah PT Toba Sejahtera milik Jendral (purn) Luhut Panjaitan.


Kalo dikasih ke pemda ujung2nya bakal jadi perusahaan swasta, skenarionya pasti gini: pemda pinjem duit buat beli saham, trus ga bisa bayar, akhirnya sahamnya diambil alih kreditor, trus dijual lagi deh ama kreditor ke perusahaan lain, kemungkinan sih perusahaan asing lagi yg beli.
Mendingan dijadiin BUMN aja

Mending DPR gak usah diikutkan dalam proses ini. Banyak maunya.

wah thread mantap nih.
tongkrongi trus dah.


untuk warga bp d'kurangin lah maen cela2an.
boleh lah skali2 maen sindir2an, tpi klo trus2an brantem bosen jga kali liat'a.
apalagi skrng bp isi'a panastak vs panasbung mulu.
jrang nih da thread diskusi bgini, walupun s'ts ttep kasih bumbu2 cela2an juga emoticon-Nohope


d'tunggu komen2 berkualitas buat diskusi breng + plus belajar breng emoticon-I Love Indonesia

Hati-hati

Ane belum paham dgn berita di atas...
Posisi sekarang, konsorsium jepang pegang 58% dan pemerintah pusat 42%. Trus secara kontrak awal Inalum ini berhenti di tahun 2013 ini. Berarti kepemilikan saham pemerintah pusat ilang atau gmn?