alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5256126617cb170178000002/jumat-kpk-putuskan-kemungkinan-akil-dijerat-pencucian-uang
Jumat, KPK Putuskan Kemungkinan Akil Dijerat Pencucian Uang
Code:
http://nasional.kompas.com/read/2013/10/10/0850300/Jumat.KPK.Putuskan.Kemungkinan.Akil.Dijerat.Pencucian.Uang


Jumat, KPK Putuskan Kemungkinan Akil Dijerat Pencucian Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama para penyidik akan melakukan gelar perkara (ekspose) kasus dugaan suap kepengurusan sengketa pemilihan kepala daerah yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar pada Jumat (11/10/2013). Dalam gelar perkara tersebut, KPK rencananya akan membahas kemungkinan untuk menjerat Akil dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) selain tindak pidana korupsi.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kemungkinan Akil dijerat dengan TPPU bergantung pada hasil temuan KPK yang masih dilakukan hingga saat ini.

“Kemungkinan penerapan TPPU harus dilihat dari hasil temuan yang saat ini masih dilakukan,” katanya kepada wartawan, Rabu (9/10/2013).

Dia mengatakan, KPK terus menelusuri aset-aset milik Akil yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi KPK untuk meneliti kewajaran antara gaji maupun tunjangan resmi yang diterima Akil dengan harta yang dimilikinya.

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Mobil Mercedes-Benz seri S 350 milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, terparkir di halaman kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2013). Selain mobil Mercedes, KPK juga menyita dua mobil lainnya yaitu Toyota Crown Athlete dan Audi Q5 guna kepentingan penyelidikan kasus suap yang melibatkannya.Disita KPK

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah aset Akil yang diduga berasal dari tindak pidana, di antaranya uang Rp 2,7 miliar dari rumah dinas Akil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, serta tiga mobil mewah Akil dari kediamannya di kawasan Liga Mas, Pancoran, Jakarta. Ketiga mobil mewah yang kini diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta itu adalah Mercedes Benz S-350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete.

Dari rumah Akil di Pancoran tersebut, penyidik juga menyita surat berharga senilai Rp 2 miliar. Akil juga diduga melakukan pencucian uang melalui badan usaha berbentuk commanditaire vennootschap (CV) berinisial RS yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah diduga mengalir ke CV berinisial RS ini. Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu, mengatakan, bahwa penerapan pasal TPPU untuk kasus Akil sangat dimungkinkan selama ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Tapi sampai hari ini belum ada sangkaan untuk TPPU,” katanya.

Sejauh ini, Akil baru disangka melakukan tindak pidana penerimaan suap terkait sengketa pilkada Lebak, Banten, dan pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Untuk kasus Lebak, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap Rp 1 miliar dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK pun menetapkan Susi dan Wawan sebagai tersangka. Adapun, Wawan diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Sementara, dalam kasus pilkada Gunung Mas, Akil dijerat bersama-sama anggota DPR Chairun Nisa sebagai pihak penerima suap dengan barang bukti Rp 3 miliar. Selain keduanya, KPK menetapkan calon Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau sebagai tersangka.

Johan mengatakan, KPK menelusuri aset Akil dan tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening mencurigakan terkait para tersangka. Menurut Johan, KPK telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK yang berkaitan dengan Akil.
akil oh akil

sebagai tukang cuci jg dia di MK
Kok penetapan nya makan waktu yang lama ya?? apa ada deal dulu dengan amerika ya..?

Korupsi dan Nasib Apes

Jumat, KPK Putuskan Kemungkinan Akil Dijerat Pencucian Uang

KOMPAS.com - BEBERAPA hari yang lalu, ramai diberitakan Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua MK Akil Mochtar diduga menerima suap Rp 3 miliar untuk penyelesaian kasus pilkada. Jika hal itu benar dan terbukti di pengadilan, angka Rp 3 miliar untuk sekaliber Ketua MK berarti tidak mahal. Murah. Ya, Rp 3 miliar jumlah yang sangat kecil bagi pembeli keadilan yang akan meraup keuntungan puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah jika mampu menjadi kepala daerah.

Kasus ini hanyalah contoh sangat remeh dan tidak bermartabatnya ”pendekar hukum” di negeri ini. Siapa berani menjamin Akil satu-satunya penegak hukum paling kotor?

Di republik ini, persoalan korupsi lebih dipahami secara teknis, bukan etis. Karena itu, jika ada penyelenggara negara yang korupsi dan tertangkap, ia bisa disebut sedang ”apes”.

Betapa parah peradaban bangsa ini jika pemberantasan korupsi lebih berurusan dengan soal teknis dan bukan etis. Problem teknis dikaitkan dengan malang- mujurnya ”nasib” koruptor.

Korupsi pun bisa tereduksi jadi problem kejahatan mistis. Apes dan mujur menjadi idiom semiotiknya. Hal ini persis dengan pemahaman klasik jagat permalingan dalam masyarakat tradisional yang relatif tidak mengenal sistem pemberantasan pencurian.

Jika ada maling ditangkap, ucapan yang muncul biasanya berupa permakluman, ”Ya, maling itu sedang apes saja. Bayangkan jika tidak apes, semua harta orang bisa digaruk!”

Analoginya, jika kenyataan buram itu yang terjadi, kita bisa menyimpulkan betapa sangat tidak amannya negeri ini dari ancaman koruptor. Juga, betapa minimnya kekuatan lembaga penegak hukum kita. KPK cenderung bermain sendirian. Ketika jumlah koruptor mengalami ledakan yang spektakuler di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, KPK pun akan terkucil, menggigil kesepian.

Ditangkapnya Akil Mochtar menunjukkan virus korupsi telah bersarang di kepala, jantung, hati, paru-paru, dan sel-sel darah bangsa ini. Virus atau bakteri yang menyebar dan meruyak di organ-organ penting negara ini sangat berpotensi mempercepat pembusukan tubuh bangsa.
Hancurnya kebanggaan

Mantan Ketua MK Mahfud MD bilang, gaji Akil Mohtar sekitar Rp 100 juta. Take home pay itu dihitung dari gaji pokok hingga berbagai uang tunjangannya. Menjadi sangat mengherankan jika dengan gaji sebesar itu, Akil Mochtar masih ngompreng.

Fenomena Akil Mochtar menunjukkan: korupsi bukan hanya soal uang, melainkan juga mental ”selalu kurang dan tidak pernah puas”. Pengidap kemiskinan mental-spiritual seperti itu bukan hanya tidak memiliki rasa syukur, melainkan juga mengalami sindroma ”bisa menelan dunia”. Orang macam ini merasa perutnya seluas alam raya. Ia tidak punya konsep berpikir bahwa dalam dunia ini juga perlu ruang hidup bagi orang lain atau liyan (the others). Maka ketika mendapat posisi dan jabatan, orang macam itu tidak berpikir untuk mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan.

Egoisme yang besar, keras, dan keji telah meluluhlantakkan martabatnya. Kedudukan, jabatan, atau peran sosial tidak dipahami dan dihayati sebagai pencapaian nilai yang membanggakan dirinya. Orang dengan ambisi kekuasaan yang nggegirisi macam ini tidak lagi memiliki obsesi menjadi orang baik (minimal) dan orang besar (maksimal). Ukuran orang baik bisa sangat sederhana: keberadaannya bermakna bagi publik. Ukuran orang besar pun bisa dirumuskan secara bersahaja, yakni peran sosial dan kultural yang dilandasi etik/ etos dan memberi kontribusi penting bagi peradaban bangsa.

Para penegak hukum, para politisi, dan para penyelenggara pemerintahan yang sering mengaku sebagai negarawan itu mestinya punya obsesi jadi orang besar. Jika tidak mampu mencapainya, minimal menjadi orang baik.

Namun, sangat sulit menjadi (dan mencari) orang baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kebaikan hanya berhenti pada jagat simbol, seperti tampak pada jargon-jargon yang menggelikan: bersih, peduli dan santun (tapi ya tetap nyolong).
siap2 aja jika endingnya tdk seperti yg di harapkan emoticon-Angkat Beer
ini dia photo keluarga besar ratu atut tukang nilep duit rakyat emoticon-Blue Guy Bata (L)

Jumat, KPK Putuskan Kemungkinan Akil Dijerat Pencucian Uang

KPK Kejar Dugaan Pencucian Uang Akil Mochtar

Jumat, KPK Putuskan Kemungkinan Akil Dijerat Pencucian Uang

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar, terancam dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan, KPK akan terus memburu aset-aset milik Akil Mochtar yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Menurut dia, ini merupakan tanggungjawab moral penegakan hukum di KPK untuk meneliti rasionalitas antara gaji maupun tunjangan yang diterima Akil dengan harta yang disita.

"Kemungkinan penerapan TPPU harus dilihat dari hasil temuan yang saat ini masih dilakukan," kata Busyro Muqoddas saat dihubungi Rabu malam, 9 Oktober 2013.

Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah aset Akil Mochtar yang diduga berasal dari tindak pidana. Di antaranya uang senilai Rp2,7 miliar dari rumah dinas Akil Mochtar di Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan.

Penyidik juga menyita tiga mobil mewah Akil Mochtar dari kediaman pribadinya di Komplek Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, yakni mobil Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete. Dari rumah Akil, penyidik juga menyita surat berharga senilai diatas Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, penerapan pasal TPPU untuk Akil Mochtar sangat mungkin dilakukan, sepanjang penyidik menemukan bukti-bukti permulaan terjadinya pencucian uang. "Tapi sampai hari ini belum ada sangkaan untuk TPPU," ujar Johan.

Gelar Perkara

Sementara itu, menurut informasi yang dihimpun VIVAnews, penyidik bersama pimpinan KPK rencananya akan melakukan gelar perkara Jumat besok, 11 Oktober 2013. Gelar perkara itu rencananya akan membahas penerapan pasal TPPU bagi Akil Mochtar.

Jika semua unsurnya terpenuhi, maka ia tak hanya menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi, tapi juga jadi tersangka tindak pidana pencucian uang.

Pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer mengaku kliennya baru satu kali diperiksa penyidik terkait kasus suap sengketa pilkada. Menurutnya, pemeriksaan Akil Mochtar belum masuk materi pokok perkara, apalagi masalah dugaan pencucian uang. "Dari berita acara yang kami peroleh baru lima pertanyaan. Baru yang umum belum ada pertanyaan yang detil," ujar Tamsil.

Meski begitu, Tamsil membantah jika disebut melakukan pencucian uang. Bahkan sejak awal Akil Mochtar tegas menyangkal telah menerima suap dari Chairun Nisa dan Cornelis Nalau. "Ya kalau dari Pak Akil merasa tidak melakukan itu. Tapi nantilah, tunggu di persidangan."

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dua kasus korupsi, yakni kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten.

Akil diduga menerima suap sebesar Rp4 miliar. Dengan rincian, Rp3 miliar dari kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas. Sisanya, Rp1 miliar diterimanya dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak.

Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota DPR Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Pengusaha Cornelis Nalau. Sedangkan tersangka untuk kasus suap sengketa Pilkada di Kabupaten Lebak, Akil Mochtar, Pengusaha Tubagus Chaery Wiradana dan seorang Advokat, Susi Turandayani.

Akil, Chairun Nisa dan Susi Tur Andayani sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, atau Pasal 6 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Sementara Hambit, Cornelis Nalau dan Tubagus Chaery sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.
×