lensaindonesia..com: Rencana Gubernur Banten, Ratu Atut melaksanakan ibadah haji pada 8 Oktober mendatang terancam gagal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Abraham Samad secara tegas menetapkan Ratu Atut dalam status cekal bepergian ke luar negeri sejak tertanggal 3 Oktober 2013, dan berlaku untuk enam bulan ke depan. Praktis, politisi Golkar ini gagal menghindari ‘sapu bersih’ KPK terkait tertangkapnya adik Atut terlibat suap Pilkada Kabupaten Lebak, Banten dengan ketua lembaga terhormat MK, Akil Mochtar.

Juru bicara Johan Budi menegaskan soal status cekal itu dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jumat sore (4/10/13). Johan ketika ditanya perihal niat Atut pergi haji yang sudah beberapa kali, Johan Budi menyatakan bahwa belum ada surat permohonan dari Ratu Atut mengenai Ibadah haji tersebut.

Baca juga: KPK tidak bisa pastikan apakah Narkoba milik Ketua MK dan Kasus suap Akil Mochtar membawa dirinya ke sederet kasus lain

“KPK tidak akan melarang seseorang untuk melakukan Ibadah, haji adalah ibadah wajib untuk yang pertama kali. Kalau sudah berkali-kali itu, saya tidak tahu apa hukumnya,” ujar Johan Budi saat konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Jum’at sore (4/10/13).

Meski demikian, Johan menjelaskan bahwa KPK tidak akan mencegah seseorang untuk beribadah. Karena itu, Johan mengaku bahwa belum ada surat pemberitahuan mengenai Ibadah Haji Ratu Atut.

“Kita tunggu saja apakah Bu Atut ini bisa pergi haji tahun ini atau tidak. Kalau pun dia mengajukan permohonan izin, kita lihat bagaimana keputusan pimpinan (KPK)” ujar Johan Budi.

Sejauh ini, KPK masih mengharapkan kehadiran Ratu Atut di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan KPK masih merasa memerlukan keterangan Gubernur Banten seputar keterlibatan tersangka kasus penyuapan Pilkada Lebak yakni, Tubagus Chairy Wardhana yang merupakan adik kandungnya sendiri. @rizky

[URL="http://www.lensaindonesia..com/2013/10/05/gubernur-banten-gagal-hindari-jeratan-kpk-lewat-pergi-haji.html"]Sumber[/URL]