alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5243d282f8ca17ee39000000/luar-biasa-ditjen-pajak-80-persen-pegawai-pajak-quotsiap-matiquot-demi-penuhi-target
[luar biasa] Ditjen Pajak: 80 Persen Pegawai Pajak "Siap Mati" Demi Penuhi Target

Spoiler for BUKA DULU GAN:


Ditjen Pajak: 80 Persen Pegawai "Siap Mati" Demi Penuhi Target

[luar biasa] Ditjen Pajak: 80 Persen Pegawai Pajak "Siap Mati" Demi Penuhi Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski rasio tenaga pajak dan wajib pajak di Indonesia masih jauh di bawah Jepang, namun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tak surut semangat untuk "memburu" target pajak tahun ini.

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan, Kemenkeu, Samon Jaya, mengklaim pihaknya 'siap mati' demi mencapai taget pajak tahun ini, yang sebesar Rp 1.148,4 triliun, sesuai target APBN-P 2013.

"Sebanyak 80 persen siap mati bela pajak untuk mencapai target penerimaan pajak," kata Samon Jaya, dalam Diskusi Publik INDEF dengan tema Optimalisasi Penerimaan Negara, Aspek Pajak dan Cukai, di Jakarta, pada Rabu (25/9/2013).

Samon memaparkan kondisi tenaga pajak di Indonesia dengan di Jepang. Di Indonesia tenaga auditor hanya sekitar 14 persen dari 32.000 total tenaga pajak, sedangkan sisanya merupakan tenaga pendukung. Sementara di Jepang, tenaga auditor pajak bisa mencapai 70 persen dari total jumlah pegawai pajaknya.

Ia berharap tahun ini mendapatkan tambahan tenaga "pemburu pajak" 7.000-9.000 orang. "Perburuan pajak kami sangat agresif dan kencang. Jadi jumlah pegawai yang berani mati itu, tidak sembarangan lho. Sedangkan yang 20 persen sisanya sedang diarahkan ke arah sana," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut menyangsikan kesiapan para pegawai Ditjen Pajak tersebut. Merujuk pada pernyataan Samon yang bilang 80 persen siap mati demi mengejar pajak, ia mempertanyakan "keberanian" sisanya.

"Berarti pegawai pajak yang kurang ajar ada 20 persen dong? Artinya ada sekitar 6.000 pegawai. Padahal saya memperkirakan pegawai pajak yang nakal hanya satu persen atau sekitar 300 pegawai. Jangan asal ngomong. Sama saya ini perlu bukti," kata Harry.

Ia pun mempertanyakan mengenai pengemplang pajak kakap yang diseret ke meja pengadilan. "Ada engga pernah mempidanakan? Berapa kali?" tanya Harry.

Terhadap pertanyaan itu, Samon menyebutkan, Ditjen Pajak pernah mempidanakan satu pengemplang pajak. Namun ia tidak menyebutkan apa kasusnya.

sumber

Lebay banget kesannya yah gan emoticon-Cape d... (S) emoticon-Cape d... (S)

kalo nanti yang 80 % mati, msh banyak yg mau jadi PNS Kementerian Keuangan (pegawai pajak) kok. emoticon-Ngakak

sampai ada yang berani bayar 750 juta hahaha (HT kemaren) emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

Spoiler for Tambahan dari kaskuser:


LANJUT DI POST #2 GAN
BEST COMMENT

Quote:Original Posted By mantanpns
SIAP MATI...??? MASA sih, nyatanya ada skitar 3000 orang seperti agan ini :

Copas dari thread sebelah

Orang2 TOLOL berat yg anggap masuk Kemenkeu bisa kaya raya, jangan kaya, sejahtera aja jauh. Gaji besar.... siapa bilang...
Kerjaan banyak iya, tapi penghasilan tiap tahun justru menurun (dibandingkan inflansi). Banyak diantara kami (sekitar 3000 org lebih) yg sudah resign (termasuk saya) karena direkrut oleh PEMDA ataupun perusahaan swasta dengan pengahsilan 2,5x-10x yg ditawarkan di Kemenkeu saat ini,
sebagai contoh yg saya alami mendaptkan tawaran 5x lipat dari THP saya ketika bekerja di Ditjen Pajak sebagai seorang berpangkat terakhir IIIc, belum lagi ditambahkan tunjangan ini- itu yang bila disetahunkan kami bisa berpenghasilan 10x lipat dari penghasilan tahunan saya di kemenkeu (DJP).
Lalu beberapa rekan kami pindah ke PEMDA (Dinas Pelayanan Pajak Daerah) dengan penghasilan 2,5x lipat dari yang kami dapat di kemenkeu,

Pekerjaan :
Tidak ada perlindungan dari instansi bila kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja yang sebenarnya tidak merugikan negara maupun wp, namun sebaliknya bila ada kebijakan administrasi dari kepegawaian yang merugikan kami, kami harus telan mentah mentah tanpa bisa protes, misalnya adanya mutasi dadakan di penghujung tahun ajaran sekolah dimana kami sudah terlanjur membayar uang gedung sekolah anak kami yang baru masuk SD senilai lebih dari 10 juta, karena kami dimutasikan ke daeerah, otomatis anak yg baru masuk SD harus ikut, dan sekolah tidak mau mengembalikan uang gedung itu walau sebagian, begitu juga instansi, tidak ada bantuan utk mengganti uang kami yg hilang, itu harus kami tanggung sendiri sebagai harga yang harus dibayar sebagai bagian dari resiko jabatan. Sangat terbayang penderitaan salah satu rekan kami beranak 3, si bungsu baru masuk TK, kakaknya baru masuk SD, belum lagi memindahkan si sulung yg sudah kelas 4 SD. semua uang gedung hangus, bahkan harus keluar lagi uang gedung di kota tujuan baru (sendiri tanpa sedikitpun bantuan dari instansi).

Di bidang spiritual, sengaja sekali di kemenkeu ini dimerosotkan secara spiritual contoh paling nyata adalah ketika bulan ramadhan jam kerja kami 2 jam lebih lama dari jam PNS lainnya, bahkan dibandingkan karyawan swasta pun jam kerja kami lebih lama, shingga banyak dari kami yang tidak sempat berbuka puasa atau shalat tarawih berjamaah di masjid. Kalau alasannya kemenkeu sudah remunerasi, bisa dicontoh PENDA yg THP nya 2,5x kemenkeu tetap memberi kelonggaran jam kerja.
Kemenkeu masuk 7.30 pulang 16.30 dengan 30 menit istirahat sudah melawan aturan Badan kepegawaian Negara yg menetapkan jam kerja PNS bulan ramadhan pk 8.00 -15.30 dengan 1 jam istirahat

Belum lagi perlakuan SDM di kemenkeu bagaikan buruh harian, dimana apabila cuti karena sakit, cuti karena hamil, tujangan kami dipotong 50%, ini masih bagus, tahun lalu malah kami sama sekali tidak mendapatkan penghasilan apabila tidak masuk kantor walaupun kami sakit dan terkapar di rumah sakit. Kalau sampai itu terjadi (masuk rumah sakit) , barang-barang kami, investasi kami seperti rumah ataupun mobil yang belum lunas harus dijual karena kami harus membayar rumah sakit dikarenakan askes hanya mengcover Rp.350ribu per hari itupun dengan prosedur yang sangat berbelit belit sementara kami tidak mendapatkan penghasilan dari kantor akibat dianggap tidak masuk kerja,

Sistem pekerjaan yang kacau hanya berorientasi pada target penerimaan negara saja tanpa melihat sisi pelayanan menyebabkan banyak daripara rekan-rekan kami hanya mau melayani wp yang menjadi wewenangnya saja, bila ternyata ada wp ingin bertanya namun ARnya tidak ada 90% dipastikan utk disarankan kembali lagi nanti atau besoknya tanpa ada pertanyaan kira2 apa yg bisa saya bantu? Kenapa? karena target yang begitu tinggi menguras jam kerja kami dalam penggalian potensi perpajakan yang apabila tidak tercapai, kami akan terkena kondite penilaian kinerja buruk, sementara bila kami berprestasi, kami tidak mendapatkan penghargaan apapun (berbicara materi) kecuali kemungkinan (sekali lagi kemungkinan) mendapatkan penempatan tidak jauh dari kota domisili kami (sekali lagi kota ya, bukan rumah kami, misalkan kami tinggal di jakarta, ya masih bisa lah mutasi 'hanya' di pulau jawa).

Selama sistem administrasi kepegawaian negara di Indonesia ini bobrok seperti ini, orang2 pilihan yg idealis justru hanya menjadikan kemenkeu menjadi batu loncatan saja utk nyebrang ke perusahaan2 besar, Dan hanya orang-orang bermental tikus2 got saja yang akan bertahan di kemenkeu.
Apalagi dari awal sudah keluar duit ratusan juta, tinggal menunggu waktu saja KPK mencidukmu, karena sudah pasti pikiranmu dengan segala cara ingin ‘modal kembali’.

Namun semua ini memang sepertinya kebijakan disengaja supaya orang2 terbaik negeri ini tidak berecokol di kemenkeu, supaya para oknum-oknum dalam pemerintahan maupun pengusaha baik asing maupun lokalyang gila harta dan kekuasaan dapat merajalela memainkan anggaran dan kebijakan negara untuk kepentingan pribadi atas nama rakyat.

Tolong taruh di pekiwan yang bro supaya mata para petinggi kita terbuka,
(silakan dicek kebenarannya) terutama bagi yg punya profesi atau berjiwa reporter tolong bikin liputan khusus tentang suka duka pegawai kemenkeu, tentunya dengan formatreportase investigasi seperti acara di salah satu station TV yg biasa mengulas kecurangan pedagang makanan.

Masih Edisi COPAS dari thread sebelah

Alasan Resign dari KEMENKEU

Kenyamanan kerja itu bukan hanya dilihat dari besarnya penghasilan saja.
Bukan dilihat dari materi semata bro,,,
tapi banyak faktor faktor lain yang sangat mempengaruhinya.

Diantaranya adalah

1. Iklim Kerja dan suasana kerja yang menyenangkan
Di kemenkeu khususnya di unit kerja saya menurut saya sangat tidak nyaman karena terjadi individualisme dalam bekerja akibat dari merosotnya mental karyawan karena gempuran2 miring dari media akibat ulah segelintir oknum kemenkeu. Yang padahal kalau diprosentase mungkin jumlah oknum tersebut hanya 1-2% dari jumlah total pegawai kemenkeu yg berjumlah 60.000. Ironisnya, instansi (pejabat atas) bukannya membuat suasana kerja tambah nyaman dengan memberikan support dan menaikkan mental jajaran di bawahnya tapi justru mnecari muka ke media dengan cara menginjak jajarannya dengan aturan2 yang sangat ketat tapi tidak diimbangi dengan carrot yg memadai jika ternyata ada jajarannya yg berprestasi.

2. Penghargaan profesi
Remunerasi (Tunjangan kerja) yang secara percontohan dilaksanakan mulai tahun 2000an dan secara nasional telah dinikmati oleh seluluruh jajaran kemenkeu pada tahun 2007 pada awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari carrot atas pekerjaan yang jauh lebih padat dibanding instansi2 pemerintah pada umumnya, bahkan seringkali kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 1 hari, Namun hingga saya resign kelihatannya belum ada perubahan sedikitpun nominalnya, bahkan sekedar menyesuaikan tingkat inflasi saja tidak ada, Pada akhirnya, dulu ketika angkatan saya baru masuk jadi pns, kami sanggup untuk kredit mobil, sanggup untuk kredit rumah kecil-kecilan mungkin masih di sekitaran selatan jakarta walau hanya seluas 120m2, tapi dengan tingkat inflasi sekarang, anak2 yang baru masuk kemenkeu, tidak akan mungkin bisa mengkredit mobil dan rumah dalam waktu bersamaan, kalaupun bisa, mungkin rumahnya berada nun jauh di pelosok sana, dan dia harus hidup membujang terus. begitu juga dengan kami senior-seniornya, seiring dengan roda kehidupan manusia yang menikah, punya istri, punya anak tingkat kebutuhan untuk sekolah dsb tentunya bertambah tinggi, nah kenaikan THP akibat dari kenaikan pangkat dan grade itu tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Sebagai contoh untuk grade 9 s.d 11 (sekitar 5 tahun kerja) perbedaannya THPnya hanya sekitar 2 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan cicilan rumah yang dulu bisa saya cicil sebesar 1,5 jutaan pe bulan, untuk type dan lokasi yang sama saat ini hanya bisa ditebus di angka 3,5 jutaan per bulan belum lagi kendaraan, untuk jenis yang sama, kenaikan kreditnya hampir 2x lipat dibanding dulu ciontoh aja avanza versi tertinggi dulu hanya 110 jutaan, sekarang sudah 190 jutaan. Belum lagi biaya kebutuhan pokok sandang pangan, lalu sekolah anak2 dll dll. Artinya kenaikan penghasilan akibat dari naiknya grade sangat kecil jika melihat jenis profesi dan resiko pekerjaan yang dilaksanakan. Padahal 70% APBN dicari oleh kemenkeu. Ibaratnya dalam keluarga, kemenkeu itu sebagai seorang Ayah yang mencari uang (DJP & BC), lalu seorang ibu yang melakukan pembagian anggaran RT sekaligus pengawasan & pendidikan(unit eselon I lainnya termasuk setjen, perbendaharaan, perimbangan keuangan pusat dan daerah dll) sementara anak2nya adalah instansi2 lain di luar kemenkeu sebagai pengguna anggaran baik intansi pemerintahan maupun para perwakilan kita yg terhormat yang sering jalan2 ke luar negeri itu loh.

3. Empati Instansi
peraturan2 instansi yang sering berlawanan dengan peraturan kepegawaian pusat (dalam konteks cari muka) namun sungguh taat dalam (konteks membebani karyawannya).
Contohnya adalah jam kerja ramadhan
peraturan BKN pusat, jam kerja PNS selama ramadahan adalah 8.00- 15.30 dengan istirahat 1 jam. artinya 6,5 jam sehari,
kenyataannya di kemenkeu adalah 7.30-16.30 dengan istirahat hanya 30 menit, berarti 8,5 jam sehari (tidak ada bedanya dengan jam kerja di bulan biasa, malah jam istirahat kami yang disunat jadi hanya 30 menit).
Kalau ada komentar yang bilang, PNS kerjanya baca koran, maen internet dsb, boleh liat di kemenkeu, budayanya beda banget, load kerjaan sangat tinggi dan tidak memungkinkan utk itu.
Sebaliknya hal-hal sepele yang mungkin tidak berkaitan dengan tindakan korupsi bahkan tidak ada kerugian negara sedikitpun hukumannya berat sekali. Sebagai contoh bila ada pegawai yang nikah siri atau lupa melaporkan pernikahan, sangat tunduk pada aturan BKN, yaitu pemotongan tunjangan 75% selama setahun. Jaadi misalkan THP 10 juta yang terdiri dari gaji pns 2,5 juta dan tunjangan 7,5 juta, artinya yang 7,5 juta itu tinggal 25% alias hanya sekitar 1,8 juta, jadi dari 10 juta hanya terima 4,3 juta per bulannya. Selain itu sanksi administrasinya juga berjalan, yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. yang artinya secara karir sudah ada cacat hukuman disiplin berat, Jatuhnya karir akan tersendat.

4. Apresiasi Instansi
Bila ada pegawai yang tidak memenuhi target kinerja sudah jelas punishment sosial, penurunan grade yg artinya penurunan THP dan track record negatif career menanti, namun sebaliknya jika ada pegawai yang melebihi target kinerja, apresiasinya tidak ada, saat ini paling hanya sebatas pegawai tersebut dikenal atasan langsungnya sebagai pegawai teladan dan 'kalau atasannya ingat' bisa mengajukan atau promosi atas pegawai itu utk mendapatkan tempat yang enak maksudnya bukan tempat basah tapi tempat terdekat dengan homebasenya (rumahnya) , untuk yg biasa di jakarta belum jaminan pula teteap di jakarta, tapi setidaknya dijamin tidak keluar pulau jawa,
Namun tidak jarang terjadi sebaliknya, untuk pelaksana2 teladan, justru ditahan-tahan atasannya baik pada saat ia ingin pindah kota ke kota kelahirannya atau bahkan mengajukan untuk sekolah lagipun kadang dipersulit,

5. Perlindungan Instansi
Ketika ada tuduhan kasus antara masyarakat dengan pegawainya, biasanya pegawai menjadi kambing hitam kerja tidak benar. Langsung dilakukan pemeriksaan mendalam tanpa ada azas praduga tak bersalah dulu. Dan bila ternyata ditemukan pegawai itu lalai atau mungkin hanya salah membaca peraturan, hukuman sahklek menanti,
apabila ada pegawai yang mampu beli ini itu, judulnya sudah salah, karena dianggap korupsi,
Kalaupun punya bisnis sendiri di luar sana, sudah jelas aturannya PNS tidak boleh bisnis, dan dianggap pasti korupsi waktu.
Jadi PNS memang gak boleh kaya bro.
Hidup standard2 saja.
Sementara jaminan kesehatan hanya mengandalkan Askes, tidak ada niat dari instansi untuk meningkatkan jaminan kesehatan karyawannya, dan karyawan diperlakukan seperti buruh harian dimana bila sakit tunjangan dipotong (ya memang sih namanya gak kerja masa dibayar), tapi gak segitu-gitu amat kali. Adalah waktu toleransinya. seperti di beberapa BUMN dan swasta, 30 hari sakit, baru hari ke 31 dst ada pemotongan.

Nah lepas dari itu semua, bukan berarti saya tidak mensyukuri nikmat dan amanah yang telah diberikan Allah SWT kepada saya dengan diterima menjadi PNS kemenkeu, namun saya hanyalah manusia biasa yang mempunyai target2 dalam kehidupan ini (bukan hanya target materi) namun saya akui bahwa materi adalah salah satu kendaraan saya untuk dapat menjalankan amanah dari Allah yg lain, yaitu membiayai keluarga saya, membesarkan anak2 saya dan menjamin mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang bagus, jaminan kesehatan yang baik, waktu yang cukup berkualitas dan kuantitas untuk bersama2 istri memantau perkembanganya dan itu semua tidak akan bisa saya penuhi bila saya masih tetap bertahan di kementrian keuangan dengan keadaan organisasi seperti sekarang ini (jam keja yang tidak manusiawi, penghasilan yang makin tahun makin mengecil dibandingkan kenaikan kebutuhan hidup akibat inflasi), kecuali bila saya mau menerima salam tempel (ucapan terima kasih dari WP yang saya layani, ini bentuk korupsi yg masih mungkin di kemenkeu, tergantung individunya masih mau terima atau tidak). Oleh karena itu ketika ada tawaran yang sangat bagus di luaran sana, saya langsung berani utk ambil keputusan resign.

Bila kondisi ini dibiarkan terus menerus, perlahan-lahan tapi pasti kemenkeu akan ditinggalkan oleh pns-pns nya. oleh angkatan2 muda yang justru beridealisme tinggi yang belum pernah merasakan masa suram kemenkeu.
dan akhirnya kembalilah kemenkeu ke masa jahiliah dimana apa-apa serba duit. tapi mungkin itu yang diinginkan oleh bangsa asing dan kroni-kroninya termasuk para pengusaha-pengusaha nakal yang merasa bisa membeli birokrat dengan kekayaannya, dan akhirnya indonesia selamanya akan terpuruk dalam penjajahan ekonomi asing seperti sekarang ini.
Maaf, saya sebenarnya ingin bertahan di kemenkeu, nurani saya ingin mengubah kemenkeu menjadi lebih baik, tapi apa kekuatan saya, dan saya mempunyai tanggung jawab keluarga seperti yg saya sebutkan di atas, oleh karena itu resign sudah jadi keputusan saya.
Si Gayus juga siap 'mati' emoticon-Ngakak (S)
jangan mati beneran
kasihan keluarganya
ditunggu matinya secara target pajak sudah pasti ga tercapaiemoticon-shakehand
Quote:Original Posted By ybeb
ngomong - ngomong "siap mati" ini maksudnya gimana ya gan? emoticon-Bingung (S)

secara kerjanya kan bukan perang seperti tentara emoticon-Bingung (S)


Ya bunuh diri kali gan, atau gak rela gak pulang2 dan terus2 an kerja di kantor demi kejar target tersebut.

Niatnya bagus sih, cuma agak berlebihan rasanya..
Mungkin lebih bagus kalo, "kami akan berusaha keras demi penuhi target tahun ini". Intinya kalo bawa2 kata "mati" agak rancu.
salut ane sama semangat dan loyalitas pegawai djp.... kalo ntar 80% pegawai djp mati, berati bakal ada rekrutmen besar-besaran nih di kemenkeu... semoga taon ini ane keterima...
siap mati demi anak istri n fustun...
ato siap mati demi negara????
mdah2 an jgan lagi ada gayis seri berikutnya....
kalo target ga tercapai = pegawai pajak wajib mati ya ?

gpp deh, lumayan ngurangin penduduk negara ini.

kalo target gak kecape gak usah mati deh, potong gaji aje separoh mauuu? emoticon-Ngakak
alamak jang banyak kali itu yg siap mati.....
Ojo Le Ojo
Quote:Original Posted By ybeb

Ditjen Pajak: 80 Persen Pegawai "Siap Mati" Demi Penuhi Target

[luar biasa] Ditjen Pajak: 80 Persen Pegawai Pajak "Siap Mati" Demi Penuhi Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski rasio tenaga pajak dan wajib pajak di Indonesia masih jauh di bawah Jepang, namun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tak surut semangat untuk "memburu" target pajak tahun ini.

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan, Kemenkeu, Samon Jaya, mengklaim pihaknya 'siap mati' demi mencapai taget pajak tahun ini, yang sebesar Rp 1.148,4 triliun, sesuai target APBN-P 2013.

"Sebanyak 80 persen siap mati bela pajak untuk mencapai target penerimaan pajak," kata Samon Jaya, dalam Diskusi Publik INDEF dengan tema Optimalisasi Penerimaan Negara, Aspek Pajak dan Cukai, di Jakarta, pada Rabu (25/9/2013).

Samon memaparkan kondisi tenaga pajak di Indonesia dengan di Jepang. Di Indonesia tenaga auditor hanya sekitar 14 persen dari 32.000 total tenaga pajak, sedangkan sisanya merupakan tenaga pendukung. Sementara di Jepang, tenaga auditor pajak bisa mencapai 70 persen dari total jumlah pegawai pajaknya.

Ia berharap tahun ini mendapatkan tambahan tenaga "pemburu pajak" 7.000-9.000 orang. "Perburuan pajak kami sangat agresif dan kencang. Jadi jumlah pegawai yang berani mati itu, tidak sembarangan lho. Sedangkan yang 20 persen sisanya sedang diarahkan ke arah sana," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut menyangsikan kesiapan para pegawai Ditjen Pajak tersebut. Merujuk pada pernyataan Samon yang bilang 80 persen siap mati demi mengejar pajak, ia mempertanyakan "keberanian" sisanya.

"Berarti pegawai pajak yang kurang ajar ada 20 persen dong? Artinya ada sekitar 6.000 pegawai. Padahal saya memperkirakan pegawai pajak yang nakal hanya satu persen atau sekitar 300 pegawai. Jangan asal ngomong. Sama saya ini perlu bukti," kata Harry.

Ia pun mempertanyakan mengenai pengemplang pajak kakap yang diseret ke meja pengadilan. "Ada engga pernah mempidanakan? Berapa kali?" tanya Harry.

Terhadap pertanyaan itu, Samon menyebutkan, Ditjen Pajak pernah mempidanakan satu pengemplang pajak. Namun ia tidak menyebutkan apa kasusnya.

sumber

Sombong banget kesannya yah gan emoticon-Cape d... (S) emoticon-Cape d... (S)

kalo nanti yang 80 % mati, msh banyak yg mau jadi PNS Kementerian Keuangan (pegawai pajak) kok. emoticon-Ngakak

sampai ada yang berani bayar 750 juta hahaha (HT kemaren) emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak


yup, bayar 750 juta tapi gak masuk. TOLOL ga?
dipikir kemenkeu masih sama kayak dulu emoticon-Ngakak
Target balik modal ya ? emoticon-Ngakak
daah pada mati aja sono semuaaa ... biar diganti karyawan yang baruuuu
dijamin ga nih uangnya ga dikorupsi? emoticon-Ngakak
Mati aja. sana deh yg korup2... emoticon-anjing
Quote:Original Posted By k.pingitan72
Si Gayus juga siap 'mati' emoticon-Ngakak (S)


sampe sekarang kagak jelas kelanjutannya nasib si gayus gan emoticon-Ngakak
Yg 80% siap mati.. yah biasa lah.. janji mah gampang2 aja ..
Pertanyaannya... yang 20 % sapa aja nih.... emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By win248
jangan mati beneran
kasihan keluarganya


kita do'akan biar target pajak tercapai gan emoticon-I Love Indonesia (S)
untuk pembangunan Indonesia kedepannya yg lebih baik

siap mati. tapi lebih banyak lagi yang siap curang dan korup.