Berbagai potensi terjadinya kemelesetan data penerima BLSM tentu tidak bisa dipungkiri. Pasalnya tidak ada data yang sempurna 100 persen. Selain itu, bertambahnya angka kelahiran dan kematian, naiknya kesejahteraan masyarakat, serta perpindahan penduduk menjadi salah satu dari sekian potensi terjadinya kemelesetan data. Dari 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), diyakini Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung, sekitar 6 persen diperkirakan jatuh pada RTS yang tidak tepat.



Pemerintah memastikan 6 persen kartu return tersebut sudah diproses berdasarkan mekanisme yang ditentukan, salah satunya melalui musyawarah desa. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana pengembalian kartu itu memang sudah diperkirakan sebelumnya.



Kekeliruan data yang terjadi memang bersumber dari data per 2011 yang dimiliki Badan Pusat Statistik. Data tersebut sejatinya diperbaharui 3 tahun sekali, dan 2014 mendatang BPS akan kembali melakukan pendataan ulang.



Untuk itu sekitar 1,6 juta KK akan menerima rapel BLSM Rp 600 ribu pada September ini. Karena merupakan pengalihan, maka pemerintah tidak perlu menambah dana atau anggaran baru. Pembagian rapel BLSM salah satunya dilaksanakan seperti di Papua dan Papua Barat.



Menurut Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Pengendali Program Bantuan Sosial TNP2K, Sri Kusumastuti Rahayu, dana BLSM tahap pertama untuk wilayah Papua dan Papua Barat sengaja belum disalurkan karena rencananya mau dibagikan sekaligus dengan dana tahap kedua. Jumlah rumah tangga penerima berkisar 350 ribu. "Di sana memang sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah." jelasnya.



Masih menurut Sri, data pertanggal 30 Juli 2013, jumlah kartu yang dikembalikan masyarakat mencapai 179.000 KPS. "Kartu-kartu ini akan diserahkan kepada masyarakat yang lebih berhak. Siapa yang berhak, nanti akan ditentukan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan," jelasnya. Sementara bagi dana BLSM yang tidak terserap, maka akan segera dikembalikan ke kas negara.

sumber :

www.tnp2k.go.id

www.nasional.lintas.me