alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/523bb0ad05346a2d20000002/pemerintah-sby-bener-bener-sinting
Thumbs up 
Pemerintah SBY Bener-Bener Sinting
Pemerintahan SBY bener-bener sinting, giliran mobil buatan pabrikan asing dibebaskan pajak, helikopter buatan bangsa sendiri kena pajak sampe 50%, emang bangs*at nih neolib-neolib kaklo mau matiin produksi bangsa sendiri............ emoticon-Marah


Pemerintah SBY Bener-Bener Sinting

Jakarta - BUMN industri penerbangan, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mengaku harus menjual lebih mahal produknya kepada pihak swasta atau instansi di luar TNI/Polri dalam negeri. Alasannya karena setiap pembelian pesawat dan helikopter buatan PT DI oleh kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Peraturan ini membuat instansi pemerintahan di luar TNI/Polri atau perusahaan swasta Tanah Air harus membayar 50% lebih mahal dari harga seharusnya yang dijual PT DI.

"Betul kita ada kelemahan kalau jual di dalam negeri di instansi pemerintahan non TNI/Polri atau ke airlines. Ini ada PPn BM. Ini diatur UU, besarannya 50%," ucap GM Marketing Dirgantara Indonesia Arie Wibowo kepada detikFinance Selasa (30/7/2013).

Misalnya Badan SAR Nasional (Basarnas) memutuskan membeli 2 unit helikopter tipe AS-365N3+ Dauphin ke PT DI. Basarnas wajib membayar PPn BM hingga 50% ketika membeli helikopter ke PT DI, padahal kalau Basarnas membeli helikopter di luar negeri harga jauh lebih terjangkau karena tidak harus membayar pajak barang mewah.

"Kita jual 2 buah heli ke basarnas. Basarnas wajib bayar PPn BM senilai 50% dari harga heli. Itu sama saja bayar 1 heli untuk beli 2 heli. Jadinya Basarnas kalau beli di PTDI mahal," terangnya.

Ia mencontohkan harga pesawat CN295 untuk versi standar dijual US$ 39 juta per unit. Ketika pesawat ini dibeli oleh maskapai dalam negeri, pihak maskapai harus membayar lebih mahal menjadi US$ 58,5 juta per unit karena adanya PPn BM.

Kondisi ini membuat pelanggan asal dalam negeri lebih memilih membeli dari impor atau dari para pemasok produsen pesawat dan helikopter dunia. Padahal secara kualitas pesawat dan helikopter yang dibuat dan dirakit pada pabrik PT DI yang terletak di Bandung Jawa Barat tidak kalah bersaing.

"Misal Lion Air, Sriwijaya beli di PT DI jadi mahal kalau mereka pengadaan pesawat lewat luar negeri mereka nggak dikenakan PPnBM. Ini kontradiksi. Jadi animo beli pesawat di PT DI rendah karena pajak," jelasnya.

Ia pun berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat merevisi pengenaan PPnBM untuk produk-produk strategis karya BUMN Indonesia. Hal ini jika diterapkan bisa meningkatkan daya saing produk PT DI di pasar dalam negeri.

"Jadi kita jual lebih banyak ke luar negeri karena aturan PPnBM. Paling kalau jual ke luar negeri kena PPh saja. Sementara pasar dalam negeri jauh lebih besar daripada luar negeri tapi dengan aturan ini (PPnBM) jadi sulit," tegasnya.

Sumber : [url]http://finance.detik..com/read/2013/07/30/120514/2318704/1036/[/url]


udah dari dulu kaleee.....
memang sih harusnya non pajak buat produk dalam negeri
"cintailah produk luar negri" emoticon-Ngakak
dibilang negeri auto pilot ada benernya
pokoknya harus jokowi emoticon-Matabelo
loh kok baru tau gan ?
indonesia gitu loh.....presidennya esbeye gituemoticon-Ngakak

Pemerintahan SBY memang paling parah dibanding pemerintahan sebelumnya.
Politik pencitraan yang luar biasa, ditambah ketidak pedulian pada sesama anak bangsa sendiri...emoticon-Cape d... (S)
ga heran gan, kan Sir BeYe bukan org indonsia....
hewan paling nurut tuh ya kebo, besar n bs di peras tenaga nya oleh sang pemilik....

politik dumping... bener ga tho emoticon-Cape d... (S)

kalo ada yg paham dg politik dumping sebenernya banyak keuntungan untuk negara ini...
masa iya gitu sih....waduh mana nih penjelasan pemerintah.....
Salah satu kesintingannya itu, tiap mobil murah kayak Agyla itu mendapat subsidi pajak sebesar Rp 22 jeti/unit atau potensi pajak PPn/PPnBN yang hilang (karena dirupakan subsidi keringana pajak), adalah Rp 6 triliun/tahun.

Padahal SPP Perguruan Tinggi masih mahal, daging mahal, bawang mahal, kedele mahal, beras mahal ... yang kalau uang subsidi pajak yg Rp 6 T itu bisa dialihkan untuk subsidi pangan itu, tak perlu semahal itu bahan makanan pokok rakyat Indonesia


emoticon-Turut Berduka


Quote:Original Posted By garudatakeoff
Pemerintah SBY Bener-Bener Sinting

Pembebasan pajak atas barang mewah Ayla-Agia adalah bentuk kelalaian pemerintah. Pemayungan penghapusan pajak barang mewah melalui Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden
SBY jelas tak sejalan dengan semangat menghapus subsidi salah sasaran.

Bandingkan subsidi penghapusan pajak barang mewah atas kendaraan-kendaraan produk asing ini dengan penghapusan subsidi BBM. Subsidi BBM bisa jadi salah sasaran namun faktanya lagi-lagi masyarakat kecil yang harus menerima derita luka inflasi (infeksi) dengan melambungnya harga-harga, meski ada obat oles BALSEM istilah Pak Jokowi menyebut “Bantuan Langsung Sementara” (BLSM), tetap saja kepedihan dan keperihan masih terasa. Meski bisa jadi defisit anggaran pemerintah bisa teratasi, subsidi barang mewah atas kendaraan bermotor roda empat jelas salah sasaran mengingat yang menikmati adalah masyarakat menengah atas dan industri raksasa otomotif asing.

Pak Agus Martowadoyo sebenarnya paham betul soal ini. Konon itu sebabnya ia bergeser atau digeser dari kursi menteri. Menurut isu yang tak jelas sumbernya untuk mengegolkan PP 41 TAHUN 2013 ini perusahaan otomotif raksasa yang akan menikmati PP ini sudah menghabiskan biaya penyukses hampir 2T.

Mau tahu perkiraan potensi kerugian yang akan diderita negara dari terbitnya PP 41 TAHUN 2013 ini ?

Harga terendah Ayla Rp 76 500 000, Agia Rp 99 900 000 harga tersebut dgn 0% PPn/PPnBN sebagaimana ketentuan PP 41.


Jika mengunakan aturan lama “Keputusan Menteri Keuangan” KMK No.460/KMK.03/2001 , KMK No.140/KMK.03/2002 kendaraan tersebut dikenakan 30% PPn/PpnBN artinya dari sisi pajak dengan PP 41 TAHUN 2013 pemerintah kehilangan potensi pendapatan sebesar 30% x Rp 76 500 000 = Rp 22 800 000 dari pajak per unit Ayla yang terjual

Anggap, sebagaimana rilis di media target penjualan Daihatsu Ayla 4000 unit per bulan maka kerugian negara per bulan dari PPn/PPnBN adalah Rp 22 800 000 (30% PPn/PPnBN) x 4000 (target penjualan per bulan) = Rp 91.200.000.000/bulan (potensi kerugian negara atas pajak yang hilang).

Ini baru dari satu produk dengan harga termurah dan penjualan yang relatif kecil. Bayangkan masih ada Toyota Agya, Honda Brio dan merek-merek asing lain dengan harga yang lebih mahal dan target penjualan yang lebih tinggi. Bisa-bisa kerugian negara mencapai 0,5 T lebih per bulan.
Dalam satu tahun: 0,5T x 12 bulan = 6T rupiah per tahun. (Rp 6 000 000 000 000 / Tahun).

Tulisan ini bukan untuk menyudutkan siapapun, hanya mencoba merangkai data untuk sumbang pikiran menuju Indonesia yang Baik dan Benar.
Mohon koreksi jika ada kesalahan dalam tuisan ini, khususnya bagi agan yang punya data lebih lengkap.

sumber harga mobil : http://www.bisnis.com/nih-daftar-len...-daihatsu-ayla

sumber peraturan baru http://www.hukumonline.com/pusatdata...s-barang-mewah

sumber peraturan lama : http://www.ortax.org/ortax/?mod=atur...ge=show&id=325
http://www.pajak.go.id/engine/rule_e...f19721878fac41


wes kat mbiyen....11-12 karo Esemka...
baru sadar ya indonesia masih dijajah? setiap 5 tahun sekali kan diadakan pemilihan demang sebagai kepanjangan tangan para penjajah
Quote:Original Posted By Salpen
loh kok baru tau gan ?
indonesia gitu loh.....presidennya esbeye gituemoticon-Ngakak

Presiden autopilot emoticon-Ngakak
Pemerintah SBY Bener-Bener Sinting
Anjir..... omong kosong bener si beye kemaren bilang *CINTAILAH PRODUK DALAM NEGERI*.....

Dagelan oh dagelan... emoticon-Najis emoticon-Najis
ini namanya, rakyat indonesia dirampok sama pemerintahnya sendiri
semakin defisit neraca perdagangan indonesia klo bagini terus, impor banyak tapi produk lokal susah dijual dan bisa tidak laku..
emoticon-Bingung
entah mau di bawa kemana ini Negara emoticon-No Hope
×