Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman meminta pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, sebagai duta besar RI untuk Jerman, dipertimbangkan.

Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak untuk mengemban tugas sebagai dubes RI.

Pandangan itu disampaikan melalui surat elektronik yang diterima, Selasa (17/9/2013). Surat tersebut ditandatangani Ketua PPI Jerman Hartono Sugih dan Sekretaris Jenderal Wonny N R Utami, tertanggal 16 September 2013.

Dalam pandangannya, PPI Jerman menyinggung kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.

PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahja Purnama.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman, dipilih dan dicalonkan sebagai dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" Tulis PPI Jerman.

PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. Sebagai Gubernur periode 2007-2012, PPI Jerman menilai, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta.

"Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut, untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," tulis PPI.

PPI juga mengingatkan, sebagai perwakilan resmi Indonesia, dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat.

Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat, bukan tugas presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," tambah PPI Jerman.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq. (*)

Komisi I DPR sudah menerima sejumlah nama yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi duta besar di beberapa negara Asia dan Eropa. Salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang diproyeksikan menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Jerman.

"Sudah masuk, semua daftarnya ada 22 nama. Rapat Komisi I sore nanti akan membahas kapan dan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan para calon Dubes tersebut," ujar Anggota Komisi I Tantowi Yahya kepada merdeka.com, Selasa (3/8).

Menurut Tantowi, ada dua jalur untuk mengajukan calon dubes. Pertama Kementerian Luar Negeri mengajukan diplomat karier yang sudah memenuhi syarat, dan kedua Presiden bisa mengusulkan sejumlah nama.

"Presiden juga terima usulan dari parpol politik, tokoh masyarakat. Kemudian pembahasan antara menteri luar negeri dan presiden. Presiden yang putuskan," katanya.

Komisi I dalam hal ini, kata Tantowi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hanya memberikan pertimbangan apakah layak atau tidak ditempatkan di negara tertentu. Menurutnya, proses pemilihan ini yang harus transparan sehingga rakyat tahu.

"Keputusan ada di Presiden, kalau tetap dianggap layak monggo," tuturnya.

Tantowi mengaku belum mengetahui soal Dino Patti Djalal, Dubes Indonesia di Amerika Serikat yang akan diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kalau itu saya kurang tahu," tandasnya.

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, angkat bicara menyusul penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang diplot sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Jerman.

Menurut Ruhut, Fauzi Bowo yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini dianggap memiliki kompetensi dan layakmenjadi Dubes RI di Jerman. Apalagi, latar belakang Fauzi Bowo yang pernah tinggal di sana.

"Katanya yang menolak orang di Jerman. Mungkin ada beberapa statemen dia (Fauzi Bowo) mengkritisi Pak Jokowi," ujar Ruhut usai diskusi, 'Konglomerasi Media dan Pemilu 2014,' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

Menurut Ruhut, penolakan terhadap pencalonan pria yang akrab disapa Foke itu tidak masuk akal. Itu mungkin saja terjadi jika Jerman menolak Foke. Dan kejadian ini, kata Ruhut, pernah terjadi ketika negara lain menolak Dubes RI yang disorongkan waktu itu.

"Dia bisa enggak jadi kalau di negara sana menolak dubes kita. Lebih baik tanya Kedutaan Jerman. Bukan karena kita tidak setuju. Dan Foke tahu banget lah budaya masyarakat Jerman dan tidak ada salahnya dia ditunjuk," paparnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman meminta pencalonan Foke, sebagai Dubes RI untuk Jerman, dipertimbangkan. Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak mengemban tugas sebagai dubes RI.