Pengamat UI: Pejabat Negara Harusnya Fokus dengan Tugasnya, Bukan Sibuk Urus Konvensi Saja!
Sun, 25/08/2013 - 09:52 WIB

RIMANEWS - Sejumlah pejabat negara dipastikan akan mengikuti konvensi calon presiden (capres) yang digelar Partai Demokrat. Diantaranya adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Keterlibatan mereka dalam proses politik di Partai Demokrat sedikit banyak akan berdampak pada kinerja pemerintah. Hal ini terlihat dari menurunya nilai mata uang, sehingga membuat masyarakat menderita lantaran harga-harga kebutuhan pokok semakin malah. "Pejabat tinggi negara harusnya tetap menyandang tugas, jangan sampai terbengkalai karena konvensi," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat seperti dilansir Okezone di Jakarta, Sabtu
(24/8/2013) malam.

Selain Gita dan Dino, pejabat negara yang mengikuti konvensi adalah Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, serta Anggota Komisi I DPR RI, Hayono Isman. Seharusnya, kata Cecep, Partai Demokrat tidak mengusik kinerja para pejabat negara itu dengan mengundangnya dalam konvensi. Jika memang mencari figur untuk diusung sebagai capres, hendaknya figur tersebut dicari di internal partai. "Itu harusnya dari internal partai, artinya itu berhasil melakukan kaderisasi. mungkin SBY melihat orang Demokrat belum ada yang mampu, jadi dibuka konvensi," ujar cecep
http://www.rimanews.com/read/2013082...kan-sibuk-urus

SBY Tak Suka Menteri yang Sibuk di Politik
Rabu, 28 November 2012 18:43 wib

JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat sidang kabinet paripurna kemarin adalah bentuk peringatan bagi para menteri dan pembantunya. "Konteksnya, Presiden mengingatkan agar para menteri KIB II tetap pada komitmennya dalam menjalankan tugas di pemerintahan hingga masa bakti 2014," ujar Julian dalam pesan singkatnya, Rabu (28/11/2012).

Lebih lanjut Julian mengatakan bahwa presiden menilai wajar jika menteri mendapat tugas atau agenda lain di partainya, namun Presiden meminta agar agenda politik tak harus diprioritaskan. "Bila ada tugas/agenda lain dari menteri yang berasal dari partai politik maupun non partisan dalam kabinet, Presiden melihat sebagai hal wajar dalam politik. Namun, agenda politik tidak harus diprioritaskan bila ada hal lain yang lebih besar, yakni kepentingan nasional yang ditujukan untuk rakyat," paparnya.

Presiden, kata Julian, menegaskan bahwa kesuksesan pemerintahan bukan pada kesuksesan Presiden semata melainkan juga kesuksesan dari kabinet secara bersama. "Etika politiknya, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Dan rencana kerja pemerintah (RKP) wajib dijalankan sebagai bagian dari amanah tugas dan tanggung jawab," katanya.

Oleh karenanya, sambung Julian, Presiden tak menginginkan jika pembantunya tersebut memiliki agenda sendiri diluar kabinet."Berhubung masih bersama dalam kabinet KIB 2, etisnya tidak perlu ada agenda sendiri, di luar kebijakan Presiden. Hal itu yang diingatkan Presiden kepada semua aggota KIB 2," tutupnya.
http://suar.okezone.com/read/2012/11...buk-di-politik

Menteri Diminta Fokus Program Kerja
Rabu, 28 Nopember 2012

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan para menteri harus konsisten dan fokus menyelesaikan program kerja 2012 yang telah digariskan sebelumnya sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program kerja 2013. "Saya pernah menyampaikan bahwa pada bulan November dan Desember saya berharap kita menjalankan tiga pekerjaan pokok," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (27/11).

Tiga hal yang ditekankan oleh Presiden ialah, pertama, penuntasan implementasi program kerja kabinet 2012 di masing-masing kementerian. Untuk itu, menteri yang bersangkutan mesti melakukan evaluasi mana yang belum tuntas dan segera diselesaikan. "Ada waktu satu bulan lebih. Pusatkan perhatian dan fokus untuk program kerja," kata Presiden.

Hal kedua yang menjadi penekanan Presiden adalah hasil dari evaluasi program yang dilakukan tersebut diperbaiki pada tahun mendatang sehingga tidak hanya seremonial program selesai, padahal masih banyak yang harus diperbaiki. "Dua bulan terakhir persiapkan bersama pelaksanaan program kerja tahun depan, jangan menunggu hingga pertengahan atau akhir tahun. Mulai Januari jalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita semua," tegas SBY.

Larangan ke Luar Negeri

Kepala Negara mengatakan, "Kepada para menteri dan anggota kabinet, batasi pekerjaan lain, pusatkan untuk menjalankan tiga agenda itu. Kalau tidak sangat perlu, tidak perlu ke luar negeri dulu."
Presiden juga mengingatkan para menteri agar mengutamakan tugas sesuai ketentuan yang ada. Walaupun ada inisiatif, tindakan yang diambil hendaknya tidak mengabaikan program yang sudah dicanangkan dan tidak mengganggu capaian kabinet secara keseluruhan.

Selain itu, Presiden meminta seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II fokus pada penuntasan program kerja pemerintah 2012, dan hal-hal terkait dengan rancangan undang-undang (RUU) Pilpres tahun 2014. "Meskipun pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan organ-organ lain yang dibentuk, tetap sifatnya wajib bagi pemerintah dan kita semua untuk menyukseskan penyelenggaran pemilu tersebut," kata Presiden. Rapat kabinet ini membahas tentang pengawasan kinerja menteri, program kerja pemerintah tahun 2012, dan hal-hal yang terkait dengan rancangan undang-undang (RUU) Pilpres tahun 2014.
http://m.koran-jakarta.com/?id=10664...beritadetail=1

SBY: Menteri Sibuk Berpolitik, Silakan Mundur
21 Juli 2012, 9:00 WIB


SBY

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan peringatan keras kepada para menterinya. Presiden SBY meminta menteri yang tidak bisa membagi waktu kerja antara urusan parpol dengan tugasnya sebagai pembantu untuk mundur dari kabinet. “Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri,” ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Kamis (19/7).

Meningkatnya eskalasi politik menjelang Pemilu 2014 menjadi perhatian Presiden. Atas alasan itu, SBY meminta jajaran menterinya untuk tetap fokus terhadap kinerjanya hingga melepaskan jabatannya nanti. “Saudara yang juga tentu berasal dari parpol akan menjalankan tugas-tugas politik, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan tinggalkan tugas utama kita, tugas pokok kita, sumpah kita untuk memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan, memprioritaskan tugas-tugas melayani rakyat,” ujar SBY.

Selama rentang waktu hingga 2014 nanti, SBY mengingatkan kepada menterinya untuk dapat membagi waktu dan menyesuaikan seluruh tugas-tugasnya. Jika memang tidak bisa dilakukan, Presiden memberi kesempatan kepada pembantunya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. “Saya tidak bisa bagi tugas begini dan saya punya tanggung jawab dan bagaimana kalau saya tidak tugas di pemerintahan agar saya bisa tugas di politik, kalau itu memang pilihan dan tujuannya jelas, saya tidak bisa menghalang-halangi, tidak bisa,” tandasnya.

Dalam rapat kabinet yang membahas persiapan pemerintah menjelang bulan puasa Ramadan yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB, Presiden menyatakan tidak akan menghalangi niat beberapa menterinya jika memang ingin mengajukan pengunduran diri. “Tetapi Pak SBY kalau saya ada tugas politik tetapi tidak ada satupun pekerjaan pemerintahan yang saya tinggalkan, terima kasih, saya akan bilang begitu. Lebih suka saya, dengan catatan betul-betul bisa mengatur dan membagi tugasnya dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, menganggap wajar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan mundur bagi menteri yang lebih mementingkan parpol dibandingkan tugas pemerintahan. Ruhut menangkap pesan bahwa permintaan mundur itu karena batas kesabaran Presiden SBY sudah habis setelah menyaksikan kinerja para pembantunya. "Batas kesabaran beliau habis, wajar beliau kerja 1×24 jam saja kurang, sedangkan menterinya kurang fokus. Jadi, ini warning (peringatan) terakhir ini harus benar-benar diperhatikan,” ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis (19/7/2012). Ruhut menangkap pesan bahwa saat ini sejumlah menteri yang juga ketua partai politik hendak mengikuti kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Sementara, Presiden SBY mengharapkan agar para menteri tersebut lebih fokus dalam menjalankan tugasnya atau lebih baik mundur sekalian dari jabatan menteri. “Bisa saja ada reshuffle (perombakan kabinet). Tapi, itu kan hak prerogatif presiden. Yang jelas, para menteri harus bersyukur diberikan kesempatan dan kepercayaan Pak SBY. Barangkali ketum-ketum parpol di kabinet itu hitung saja. Hanya Pak SBY yang tahu maksudnya,” imbuhnya
http://m.tubasmedia.com/berita/sby-m...ilakan-mundur/


'Negeri Auto Pilot', Tanpa SBY-Boed, Rakyat Masih Bisa Makan, Ekonomi Bisa Terus Tumbuh!
Wed, 11/01/2012 - 06:59 WIB



JAKARTA, RIMANEWS - Rakyat ternyata sudah muak dengan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Hal ini bisa terlihat dari spanduk berukuran besar dengan tulisan 'Negeri Auto Pilot' yang terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta. Tulisan tersebut bermakna negeri yang berjalan tanpa pemimpin.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk di Jakarta, kemarin, mengatakan bunyi spanduk tersebut menunjukkan kegusaran masyarakat terhadap rezim saat ini. Masyarakat beranggapan tanpa adanya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun negara bisa terus berjalan, ekonomi bisa terus tumbuh, dan rakyat masih bisa makan. "Rezim ini dinilai miskin prestasi. Seolah-olah pemerintah tidur dan kehidupan berjalan seperti biasa. Inilah sinyal yang coba dikirimkan lewat spanduk-spanduk itu," ujarnya.

Menurut dia, pertanda akan munculnya aksi-aksi kelompok masyarakat semacam itu sudah mengemuka sejak tokoh lintas agama melabeli rezim SBY sebagai pembohong beberapa waktu lalu. Meski aksi-aksi sporadis elemen masyarakat itu bisa menjadi bola liar, Hamdi tidak yakin hal itu bisa berujung pada penjungkalan pemerintahan Yudhoyono. Meski begitu, Hamdi mewanti-wanti pemerintah agar segera mengidentifikasi dan mencari solusi tepat bagi persoalan kerakyatan jika tidak ingin kegusaran masyarakat bereskalasi menjadi aksi radikal.

Di tempat terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa menegaskan bunyi spanduk itu tidak merepresentasikan kepemimpinan Presiden Yudhoyono. ''Itu propaganda pengecut, tidak berdasarkan fakta," paparnya. Saan memberi contoh prestasi kepemimpinan SBY, yakni angka pertumbuhan mencapai 6% serta pengangguran dan kemiskinan yang jauh berkurang. Dia berharap polisi menelusuri pemasang spanduk dan apa motivasinya. Seharusnya, kata Saan, individu atau kelompok yang memasang spanduk tersebut bersikap jantan, tidak dengan cara-cara propaganda seperti itu. "Namun saya memaklumi, ini negara demokrasi," katanya lagi
http://www.rimanews.com/read/2012011...omi-bisa-terus

------------------------------

Semakin meyakinkan thesis negeri autopilot, bahwa negeri ini rakyatnya bisa jalan sendiri untuk mencari makan, meski para pemiminnya diketahui hanya sibuk ngurusi partai, ikut konvensi, jalan-jalan ke luar negeri, bermain golf, atau asyik dengan bini mudanya saja sehingga banyak meninggalkan pekerjaan di kantor. Rakyat yang seharusnya dilayani, akhirnya melayani dirinya sendiri. Untunglah fungsi autopilot di negeri ini bisa berjalan baik, sehingga irama kehidupan rakyat dan negara ini bisa tetap berkjalan apa adanya, meski pemimpinnya pada sibuk semua