VIVAnews - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan menentang keras kebijakan Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan yang berencana menerapkan tes keperawanan dalam proses penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) baru. Bahkan, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi modus korupsi anggaran pendidikan.

"Kami mengkhawatirkan kalau kebijakan tidak jelas, anggaran dari APBD, masyarakat tidak tahu, bisa menjadi akal-akalan pemerintah untuk korupsi," kata anggota Koalisi Pendidikan, Siti Juliantari di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu 21 Agustus 2013.

Siti yang juga aktivis ICW itu menuturkan kebijakan tes keperawanan secara otomatis akan mempengaruhi anggaran yang diambil dari APBD. Padahal, katanya, anggaran pendidikan seharusnya ditujukan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. "Tes keperawanan tidak ada relevansinya dengan pendidikan," ujarnya.

Siti melanjutkan tes tersebut hanya akan memboroskan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal itu akan memicu penggunaan APBD dalam kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tidak transparan.

"Kami meminta bagaimana penggunaan anggaran secara detail. Korupsi di sektor pendidikan mungkin kecil-kecil, tapi banyak seperti korupsi dana BOS, pengutan liar hampir di seluruh kabupaten. Tidak pernah sepi kasus yang muncul di masyarakat," jelasnya.

Siti menambahkan tes tersebut juga mencederai prinsip keadilan dan non diskriminatif yang diakui dalam Undang-undang Pendidikan. Selain itu, juga tidak memiliki dasar dan pijakan hukum yang jelas.

"Tidak ada dalam prinsip pendidikan, tes keperawanan dalam penerimaan siswa baru. Tes keperawanan oleh Dinas Pendidikan Prabumuilih itu diskriminatif," tuturnya.

http://nasional.news.viva.co.id/news...ana-pendidikan

aduh ini dinas pendidikan kok ada2 aja sih pake mau lakuin tes keperawanan segala.. itu kan privasi.. wah klo ingin cari ladang baru untuk korupsi ya jgn kya gtu lah....

salam jakarta