1. Ikhwanisasi Negara
Dalam sebulan, Morsi menunjuk anggota Ikhwanul Muslimin untuk menjabat di berbagai lembaga negara. Setidaknya ada 5 kader Ikhwanul Muslimin dijadikan pejabat di berbagai departemen, 8 di kantor kepresidenan, 7 jadi gubnernur, 12 jadi asisten gubernur, 13 di kantor gubernur, dan 12 sebagai walikota.

2. Peradilan
Morsi dinilai berusaha mengontrol peradilan. Hal ini dipandang bertentangan dengan upaya Mesir untuk membangun negara demokrasi. Dia memecat jaksa Abdel Meguid Mahmoud pada November tahun lalu.

Langkah Morsi itu kemudian diabaikan oleh peradilan di Mesir karena dianggap inkonstitusional. Kebijakan Morsi itu juga dinilai sebagai upaya pelemahan peradilan di Mesir.

3. Pelengseran Orang Kuat di Militer
Morsi mendeppak Jenderal Mohammed Tantawy yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan semasa Hosni Mubarak memimpin Mesir. Tantawy merupakan salah satu pejabat yang meminta Mubarak meninggalkan kursi presiden dalam revolusi sebelumnya.

Tantawy merupakan orang kuat di tubuh militer Mesir. Sehingga keputusan Morsi menimbulkan ketidakpercayaan kepadanya. Kebijakan ini diperparah dengan sikap Ikhwanul Muslimin yang dinilai terus menghina kalangan militer.

4. Kekerasan pada Media
Pemecatan sejumlah redaktur menghantui sejumlah surat kabar negara, ditambah lagi dengan penyitaan. Kebijakan itu menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kebebasan media di Mesir di bawah kekuasaan Morsi.

Lebih dari 200 wartawan dinterogasi jaksa setempat. kantor Kepresidenan mengajukan sekitar 100 gugatan kepada wartawan dan pimpinan media.

Pemerintah juga menolak kritik dengan alasan bahwa langkah itu ditujukan pada laporan media yang dinilai menghasut dan menghina presiden.

5. Kegagalan Ekonomi
Morsi dinilai gagal memenuhi janjinya selama kampanye presiden untuk mensejahterakan rakyat Mesir. Morsi gagal menaikkan upah dan taraf hidup rakyat. Memang, Morsi baru menjabat sebagai presiden selama setahun.

Waktu yang dinilai kurang untuk memulihkan perekonomian negara. Namun, selama setahun Morsi memimpin, setidaknya ada 558 demonstrasi, 514 aksi mogok kerja, dan 500 aksi duduk sebagai protes.

Sebenarnya, Morsi mencoba memperbaiki ekonomi negaranya dengan mengamandemen undang-undang pajak pada akhsir November tahun lalu. Namun, upayanya justru menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

6. Kebijakan Luar Negeri
Kunjungan Morsi ke Teheran, Iran, dan Moskow, Rusia, menunjukkan posisinya dalam krisis Suriah. Padahal, Morsi berkuasa setelah terjadi revolusi Mesir yang mengilhami gerakan pembebasan di Suriah saat ini.

7. Dianggap Lemah
Pemimpin di Ikhwanul Muslimin berulang kali mengumumkan keputusan dan membuat pernyataan tentang urusan negara. Sehingga, terlihat siapa sebenarnya yang memegang keputusan dalam pemerintahan Morsi. Di mata publik, Morsi pun dipandang sebagai presiden yang lemah.

8. Deklarasi Darurat
Deklarasi darurat yang diterapkan Morsi di 3 kota yang dekat dengan Terusan Suez setelah 4 hari kerusuhan sipil dipandang tidak efektif. Kebijakan itu menyebabkan pemberlakuan jam malam selama 30 hari di kota-kota itu. Sehingga, warga menolak kebijakan ini.

9. Pengampunan Tahanan
Keputusan Morsi mengeluarkan surat keputusan untuk mengampuni 22 tahanan ditentang. Tahanan yang diampuni itu terlibat penjualan obat terlarang dan pembunuhan.

10. Tuduhan ke Oposisi
Morsi melontarkan sejumlah tuduhan ke sejumlah tokoh oposisi, seperti mantan kepala nuklir Mohammad ElBaradei, pemimpin oposisi Hamdeen Sabahi, dan Amr Moussa, serta sejumlah personel media. Morsi menuduh mereka menghasut rakyat terhadap presiden yang baru terpilih.