Keterlibatan Ahok Center dalam mendistribusikan bantuan corporate
social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan dinilai banyak
pihak sudah salah langkah. Karena itu, Komite Pemantau dan
Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) yang akan melaporkan kasus
ini langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif KP3I Tom Pasaribu mengatakan dengan melibatkan
Ahok Center langsung dalam pendistribusian bantuan CSR oleh Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah terindikasi dalam
tindakan korupsi.
"Ini sudah ada indikasi korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan,
CSR tidak boleh dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Begitu juga kalau akan dikelola oleh Pemprov DKI, CSR itu harus masuk
dalam APBD dan disetujui oleh DPRD," kata Tom, Jumat (16/8).
Menurutnya, penunjukan Ahok Center sebagai mitra kerja sudah melanggar aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47
tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Undang-Undang No. 70 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
"Berdasarkan itu, saat ini kami sedang menyusun bukti-bukti tentang kasus Ahok Center. Mudah-mudahan pekan depan kami
akan langsung melaporkannya kepada KPK," ujar Tom.
Pengamat Hukum Tata Negara Aset Warlan Yusuf menilai langkah Ahok menggunakan Ahok Center dalam pendistribusian
bantuan CSR di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI, sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Sebab, Ahok Center merupakan milik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Penggunaan LSM sebagai mitra kerja untuk pengawasan pengelolaan dana CSR harus memiliki prinsip tidak ada konflik
kepentingan dan tidak ada dominasi dari masyarakat tertentu atau LSM tertentu. Kasus Ahok Center, seharusnya tidak
dilakukan oleh Ahok. Walaupun bersih bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Jadi harus dihentikan,"


sumber : infosatu.com/berita-744-kp3i-akan-laporkan-ahok-center-ke-kpk.html