JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesua (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna menyatakan sepakat dengan usulan pembentukan Komnas Perlindungan Hewan, yang dilontarkan oleh Dian Paramita penggagas petisi online "Selamatkan Kebun Binatang Surabaya (KBS)".

Meski demikian, kata Nanan, anggaran serta sandaran hukum atas pembentukan Komnas Perlindungan Hewan tersebut harus dirancang dengan baik. Ia merujuk pula pada kasus kematian sejumlah gajah di Aceh, baru-baru ini.

"Saya sepakat dengan rencana pembentukan Komnas (perlindungan) hewan, tapi bagaimana dengan anggarannya, atau kita hanya perlu unit khusus di bawah Unit Tindak Pidana Tertentu?, Sebab jika melihat UU Nomor 5 Tahun 1990 (tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Bisa juga melalui pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), itu koordinatornya dari Polri, nanti bisa Polri yang memberikan rekomendasinya kepada Kementerian Kehutanan," kata Nanan, dalam diskusi bertajuk 'Darurat Hewan Indonesia dan Pembentukan Komnas Hewan', yang dihadiri acehonline.info, Senin sore (29/7) di kantor Change.org, Jakarta.

Nanan mengakui satu masalah klasik yang kerapkali menjadi sandungan dalam penegakan hukum untuk kasus kematian satwa langka dan satwa dilindungi; yaitu ketiadaan koordinasi antarlembaga. Dalam kasus ini tentunya antara Polri dan Kementerian Kehutanan.

"Maka saya tanyakan juga, apa urgensinya pembentukan Komnas Hewan itu, sebab nanti malah menjadi polemik. Aturan-aturan perlindungan (satwa) itu sebetulnya sudah ada, tetapi tidak dijalankan, dan kita perlu mengantisipasi oknum-oknumnya. Hukum 'kan tidak bisa hanya dilihat dari aspek legalitasnya saja. Mengurangi eksesnya itu yang susah, juga urusan ketertiban dan keamanannya," ujar Nanan.

"Sama halnya dengan kasus penebangan kayu illegal, pencurian dan perdagangan gading gajah dan perburuan orangutan serta harimau, tidak lepas dari adanya oknum polisi yang terlibat.

Tiap tahun ada 300 polisi yang dipecat, oknum (polisi yang terlibat kejahatan) itu ada dimana-mana," tambahnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan melibatkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jenderal Polisi berbintang tiga itu menilai hal tersebut belum diperlukan.

"Kalau Bareskrim itu di Mabes. Pengusutan kasus semacam ini bisa lewat kepolisian daerah. Hanya levelnya saja yang beda, tapi kewenangannya sama," jawab Nanan.

Dakam pertemuan tersebut, Wakapolri menekankan usaha perlindungan hewan tersebut harus lebih fokus pada pencegahan.(sumber)

Asal ada program, ANGGARAN aja yang lo inget,,,