Sadap Presiden SBY, DPR Tuntut Australia
Minta Maaf




Minggu, 28 Juli 2013 | 18:36 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gede Pasek Suardika mengecam penyadapan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan agen intelijen Inggris untuk menguntungkan
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Menurutnya, pemerintah Australia harus meminta maaf karena telah mengkhianati hubungan baik dengan SBY sebagai Presiden Indonesia.

"Itu tindakan tidak terpuji dan memalukan dari Australia. Australia harus meminta maaf secara terbuka bila itu benar-benar terjadi.
Sebab persahabatan yang dibangun SBY telah dikhianati pemerintah Australia," kata Pasek saat dihubungi pada Minggu (28/7/2013).
Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, posisi Indonesia di kancah internasional semakin hari semakin diperhitungkan dan disegani. Ia
menyesalkan bila ada pihak yang melakukan cara-cara kotor dan merusak hubungan baik yang telah dijalin selama ini.


Kalaupun ingin berkompetisi, kata Pasek, semestinya Australia melakukan kompetisi diplomasi yang fair saat ingin menegaskan posisinya dalam pergaulan dunia. Ia pun meminta tim keamanan Presiden SBY untuk lebih
serius menjaga kejadian serupa agar tak terulang kembali.


Dia yakin, bukan tidak mungkin di waktu lain, negara-negara besar akan melakukan praktik kotor yang sama untuk kepentingannya masing-
masing. "(Penyadapan) Itu cara-cara frustasi dari sebuah negara maju dan hanya menjatuhkan martabat negara itu sendiri. Mereka tampaknya kewalahan melihat laju kemajuan dan peran Indonesia yang semakin
strategis di dunia internasional," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY beserta rombongan diketahui disadap oleh agen intelijen
Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G20 di London 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013).
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata- mata itu. Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia, mengungkapkan bahwa pada April 2009, delegasi Australia
mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.


"PM Kevin Rudd sangat berhasrat untuk memperoleh informasi intelijen, terutama yang menyangkut para pemimpin Asia Pasifik, termasuk
di dalamnya Yudhoyono, PM India Manmoham Singh, dan [mantan Presiden Cina] Hu Jintao," kata sumber tersebut.


Sumber itu mengungkapkan, bahwa melalui
dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan
AS, Australia ingin mendapatkan kursi di Dewan
Keamanan PBB.


sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013...lia.Minta.Maaf

Wah klo bgini aman gak neh aset negara kita
dan rahasia negara . secara intel negara bsa kecolongan bgtu ..

update

Disadap Amerika dan Inggris, Presiden SBY diam
saja
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dikabarkan disadap oleh Australia saat
menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di
London, Inggris, 2009 lalu. Komentar kecaman
pun datang dari Tanah Air. Mulai dari pengamat,
hingga anggota DPR. Mereka bahkan meminta
kepada Amerika, Inggris dan Australia untuk
minta maaf kepada Indonesia.
"Saya meminta supaya Menlu meminta keterangan
resmi atas sinyalemen tersebut ke Australia
maupun Inggris sehingga kemudian tepat
mengambil sikap resmi sesuai standard diplomasi,"
kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari dalam
pesan singkat, Senin (29/7).
"Tugas Menlu minta kejelasan, kalau memang
benar baru aku pisuhi Australia, UK, untuk
meminta maaf," imbuh Eva.
Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku
Faizasyah kemarin mengatakan Presiden SBY
sudah mengetahui kabar penyadapan ini. Namun
presiden belum menyatakan sikapnya.
"Yang saya ketahui beliau mengetahui (kabar
penyadapan), apa reaksinya belum kami ketahui.
Saya rasa di mana pun tidak ada yang
mengkonfirmasi bahwa tindakan penyadapan
dilakukan. Kita melihat dari segi etika hubungan
antarnegara tindakan penyadapan itu suatu yang
harus dihindari," ujarnya.
Dia pun akan menyelidiki berapa kerugian negara
akibat penyadapan tersebut melalui para
intelijen. "Nanti kita akan melihat sejauh mana
derajat kerugian informasi ini memang nanti
aparat kita juga memiliki institusi intelijen dan
mereka tentunya juga akan mencoba mencaritahu
melalui mitranya walaupun secara keniscayaan
sulit suatu negara yang melakukan tindakan
penyadapan mengakui bahwa mereka melakukan,"
imbuhnya.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano
Norman malah tidak sepenuhnya percaya atas
kabar penyadapan yang dilakukan AS dan Inggris
terhadap Presiden SBY. Marcianu justru
menyatakan informasi penyadapan itu adalah
pemberitaan sepihak.
"Itu pemberitaan sepihak, memerlukan juga
klarifikasi dari pihak lain. Hal ini dilakukan BIN,
kita juga berkomunikasi dengan counterpart kita
yang ada di tiga negara tersebut untuk kita
mencari informasi yang sebenarnya," kata
Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kemana pun seorang kepala negara
berkunjung harus mendapat jaminan keamanan.
Tidak hanya keamanan dalam kegiatan tapi juga
keamanan informasi.
"Itu yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Di sisi lain dari pihak kita sendiri berupaya
semaksimal mungkin untuk mengevaluasi sistem
pengamanan itu sehingga tidak terjadi
kebocoran yang tidak perlu," ujarnya.(merdek
a/30/7/13)