JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu permasalahan utama tidak terserapnya anggaran adalah karena pembebasan lahan. Rp 2,5 triliun pengembalian dana dari anggaran tidak terserap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI itu rencananya akan dialihkan untuk BUMD.

"Umumnya karena pembebasan lahan. Misalnya, Dinas Pertamanan DKI mengembalikan sekitar Rp 500 miliar ke kita. Saya agak lupa. Tapi, total dari semua dinas Rp 2,5 triliun-lah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Pengembalian anggaran itu, kata dia, akan digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk BUMD DKI, antara lain Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Pemprov DKI akan memberikan PMP kepada BUMD itu masing-masing sekitar Rp 1 triliun. Namun, alokasi untuk PD Pembangunan Sarana Jaya akan diberikan sekitar Rp 130 miliar.

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga mengatakan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan sebagai biaya pembangunan ruang bawah tanah di Monumen Nasional (Monas) dan membeli saham Palyja.

"Kita harapkan bisa menyuntik Rp 1 triliun untuk PT Jakpro karena kita menugaskan mereka untuk membangun ruang bawah tanah di Monas, membereskan Waduk Pluit, dan menyiapkan tanah untuk para pengembang yang ingin membayar tanggungan kepada kami di daerah Marunda," ujar Basuki.

Adapun beberapa dinas yang telah mengembalikan anggaran ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, antara lain Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana DKI, dan Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Dinas Pendidikan DKI mengembalikan anggaran yang tak terserap sejak pengesahan APBD DKI 2013 sebesar Rp 13 miliar ke kas daerah. Dinas Pekerjaan Umum DKI mengembalikan anggaran sebesar Rp 200 miliar, sementara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI mengembalikan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jo...riliun.ke.BUMD

semoga uangnya ga dkorupsi sama BUMD yaaaa....

salam Jakarta