jakartapeduli
TS
jakartapeduli
5 Gaya Jokowi-Ahok Tertibkan Rusun Marunda
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus melengkapi fasilitas-fasilitas di Rusun Marunda. Ia berani melawan oknum-oknum nakal yang menghambat pembenahan rusun di kampung si Pitung itu.

Terbaru, Jokowi bakal menyediakan aliran gas bagi warga DKI, termasuk untuk warga yang menghuni Rusun Marunda.

Tidak hanya itu, Jokowi juga melakukan pembenahan internal. Ia baru saja merombak lagi 'kabinetnya' guna meningkatkan mutu kinerja. Salah satu anak buah yang dimutasi yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda, Jati Waluyo.

Jati yang baru 6 bulan lalu menjabat itu dikabarkan dicopot karena kinerjanya yang kurang memuaskan. Jati dimutasi menjadi Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur. Sementara untuk posisi Jati saat ini masih kosong.

Berikut 5 gaya Jokowi-Ahok tertibkan Rusun Marunda:


1. Mutasi Jati Waluyo

Sejumlah pejabat eselon III Pemprov DKI Jakarta diganti oleh Jokowi. Salah satunya yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda, Jati Waluyo.

"Sebanyak 13 orang pejabat eselon III hari ini dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Plt Sekda DKI Jakarta, Wiriyatmoko, pagi tadi," uar Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).

Jati baru 6 bulan lalu menjabat sebagai Kepala UPT Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Dikabarkan, Jati dicopot karena kinerjanya yang kurang memuaskan.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Jonathan Pasodung membenarkan pencopotan tersebut. Namun Jonathan membantah jika pencopotan tersebut karena kinerja Jati yang tidak memuaskan.

"Tidak ada masalah. Semua masalah di Marunda bisa diatasi, siapa bilang dia dicopot? Itu hanya mutasi biasa. Bukan dicopot, hanya dimutasi saja," kata Jonathan.

Jati dimutasi menjadi Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur. Sementara untuk posisi Jati saat ini masih kosong.

"Saya belum tahu dia akan ditempatkan ke mana," kata Jonathan.


2. Lengserkan Kusnindar

Oknum Pemprov DKI Jakarta yang menghambat pengisian Rusun Marunda telah dilengserkan. Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, kini diganti oleh Jati Waluyo.

"Kemarin kita minta kepala dinas yang pilih ya. Ada kepala teknisnya, itu Pak Insinyur Jati Waluyo (sebagai pengganti). Hari ini pelantikan langsung," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).

Ahok mengatakan oknum yang bersangkutan saat ini tidak lagi berada di Dinas Perumahan.

"Kalau dia ada terus menerus mempermainkan. Ya semacam kepala gitulah yang menangani rusun. Kita mau ubah jadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," ujar Ahok yang tidak menyebut nama si oknum iyu.

Menurut Ahok, pergantian ini dilakukan menindaklanjuti keluhan dari warga yang berminat menghuni Rusun Marunda.

"Ya bagi kami dia terus menghambat, terus, kita kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan, terus ada yang bilang ke kami, ada 500 unit yang siap huni, 1.200 lebih belum siap, ternyata bahkan tidak sampai 100 unit saja belum beres, tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masa peralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," papar Ahok.

3. Putihkan Rusun Pejabat

Kepemilikan satu unit rusun di Marunda oleh Lurah Warakas, Mulyadi, sampai ke telinga Jokowi. Ia turun tangan melakukan pengecekan dan menyiapkan sanksi nan tegas bagi anak buahnya.

"Ya saya baru perintahkan untuk dicek setiap rusun. Nanti dicatat, diinventarisasi siapa yang punya," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2013).

Soal pengawasannya bagaimana, Pak? "Ah...pokoknya siapa yang punya dulu," jawab Jokowi singkat.

Menurut Jokowi, pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terbukti memiliki rusun jatah wong cilik bakal dikenai sanksi.

"Ya biar ditotal dulu. Sanksi itu nanti. Biar ketemu semuanya," ujar Jokowi.

Sedangkan Ahok menyerahkan masalah tersebut ke Kepala Unit pengelola Teknis (UPT) Rusun Wilayah I Dinas Perumahan Jakarta, Jati Waluyo.

"Kita nggak peduli siapa pun yang punya rusun. Kalau dia sewain ke orang kita sita. Kita langsung diputihkan, kasih yang nyewa," kata Ahok.

Mulyadi tercatat memiliki satu unit rusun tepatnya di tower Pari Blok A Unit 120, Rusun Marunda sejak tahun 2007.

Ia membayar bulanan cukup murah hanya Rp 159 ribu dari biaya normal Rp 350 ribu. Jumlah itu dibebankan ke Mulyadi karena dia mendaftar sebagai warga relokasi korban kebakaran di Jembatan Tiga. Mulyadi mengontrakkan rusun itu Rp 1.250.000 per bulan.

4. Usir Penyerobot Rusun

Ahok memastikan akan mengusir para penyabet unit Rusun Marunda. Identitas 29 orang penghuni ilegal tersebut sudah dilaporkan pengelola rumah susun sewa bersubdisi tersebut.

"Hari ini sudah masuk nama-namanya ke dinas. Kita akan keluarkan mereka," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (9/4/2013).

Data menyebutkan dari penyerobot mengaku warga Muara Baru dan Waduk Pluit yang memang diutamakan untuk menempati unit di Rusun Marunda. Pengakuan itu akan diperiksa ulang ke lapangan.

"Soal alokasinya tergantung, kalau memang mereka orang di sekitar Waduk Pluit, nanti rumahnya dihancurkan," kata Ahok.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan kembali menempatkan warga di Rusun Marunda.

"Kita nanti mau masukkan lagi 200 orang dari wilayah barat waduk," tegasnya.

5. Kantongi Nama Calo

Jokowi mengaku telah mengantongi nama para oknum yang diduga sebagai otak percaloan Rusun Marunda, Jakarta Utara. Akan ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya.

"Perlu dipastikan (nama calo tersebut)," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013).

Jokowi mengatakan, para calo tersebut boleh jadi memang bertujuan untuk membantu. Namun niat tersebut ternodai karena masyarakat yang dibantu harus memberikan imbalan berupa uang, dimana hal tersebut tidak dibenarkan.

"Yang jelas mereka membantu, tapi mereka minta sesuatu," katanya.

Jokowi mengatakan, modus operandi para calo tersebut bermacam-macam. Ada calo yang mendaftarkan diri untuk memperoleh rusun tersebut yang kemudian nanti disewakan kembali. Ada juga yang berani menjanjikan kepada masyarakat akan mendapatkan rusun, namun harus menyerahkan uang terlebih dahulu.

"Ada yang ngumpulin masyarakat. Ada yang ngumpulin uang Rp 58 juta, ada juga yang nangis-nangis. Ternyata yang nangis-nangis juga calo," terangnya


sumber

semoga dengan ditertibkannya rusun marunda, peruntukan rusun marunda bisa lebih tepat sasaran dan tak dikuasai oleh para calo lagi...



0
2.9K
5
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan