Liputan6.com, Jakarta : Wacana tentang kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Ancol yang akan dijadikan sebagai lokasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) menuai kontra. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin menilai kedua kawasan tersebut tidak sesuai untuk jadi arena PRJ.

Sebab, menurutnya, tempat tersebut kurang memadai. Misalnya taman yang bisa saja rusak akibat acara tersebut.

"Dengan anggota Komisi B yang lain, kami sudah survei ke Ancol. Fakta di lapangan, Ancol itu tidak siap untuk gelar PRJ," ujar Selamat menanggapi opsi kedua Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan menyelenggarakan PRJ di Ancol, di Gedung DPRD DKI, Kamis (13/6/2013).

Ia menambahkan, pemindahan PRJ ke Monas atapun Ancol memerlukan landasan hukum resmi. Sebab, menurut Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 1991 tentang penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta, menyebutkan lokasi PRJ adalah di gedung JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Terlebih saat dilaksanakan lelang Event Orginizer (EO) untuk penyelenggara PRJ, tidak ada EO yang mampu menyaingi PT JIExpo. Sehingga, PRJ kembali dikelola oleh JIExpo.

Kemudian, jika Pemprov DKI merasa PRJ selama ini kurang merakyat, maka Selamat mengusulkan agar pemerintah menggelar suatu event baru di 5 wilayah DKI untuk ikon Jakarta.

"Yah, memang di situ (Kemayoran) paling besar buat event-event nasional dan internasional. Tidak ada lawannya. PRJ itu sudah ikon nasional dan internasional. Jadi, sudah tidak bisa dianggap aset Jakarta lagi, tapi sudah nasional," jelas politisi PKS itu. (Tnt/Mut)

http://news.liputan6.com/read/611918/dprd-dki-nilai-monas-dan-ancol-tidak-layak-jadi-lokasi-prj

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, Monumen Nasional (Monas) dan kawasan Ancol tak layak digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagaimana diusulkan Pemerintah Provinsi DKI. Ia mengusulkan agar perlu dibuatkan acara lain di lima wilayah Jakarta.

"Pemindahan PRJ ke Monas itu tidak memadai, mulai dari permasalahan parkir dan parahnya akan merusak taman. Kalau mau dipindah, ya cari tempat yang memadai," kata Selamat Nurdin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menggelar pesta rakyat di Monas untuk menampung usaha kecil dan menengah (UKM) serta pedagang kaki lima (PKL). Menanggapi hal ini, Selamat mengatakan bahwa Monas dan Ancol tak siap melaksanakan pesta rakyat berkapasitas besar seperti PRJ yang diselenggarakan PT JIExpo.

Selamat bersama anggota Komisi B lain telah melaksanakan survei ke Ancol dan ia menemukan fakta di lapangan bahwa Ancol tak siap menyelenggarakan PRJ. Menurutnya, Jakarta Convention Centre yang kerap menjadi lokasi penyelenggaraan pameran kerajinan tangan pun tak cukup luas untuk dapat menampung UKM Ibu Kota.

Untuk dapat memindahkan PRJ ke Monas, Selamat mengatakan perlu ada landasan hukum dan revisi peraturan daerah (perda). Saat ini, perda yang mengatur penyelenggaraan PRJ adalah Perda Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pekan Raya Jakarta. Dalam perda itu, disebutkan bahwa PT JIExpo merupakan penyelenggara PRJ dan lokasi penyelenggaraan PRJ adalah di arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selamat tak memungkiri bahwa arena PRJ Kemayoran yang memiliki luas 44 hektar itu merupakan lokasi paling ideal untuk menyelenggarakan sebuah event nasional maupun internasional. "Ya, memang di situ paling besar, tidak ada lawannya. Makanya, mereka (PT JIExpo) bisa petantang-petenteng," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selamat menjelaskan, dua tahun lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya indikasi monopoli di dalam penyelenggaraan PRJ. Oleh karena itu, Pemprov DKI menyelenggarakan lelang bagi para perusahaan event organizer (EO) untuk dapat menyelenggarakan pesta tahunan dalam rangka hari ulang tahun Jakarta tersebut. Pada saat lelang, perusahaan EO lain tidak memiliki kekuatan dan akhirnya PT JIExpo terpilih untuk kembali menyelenggarakan PRJ.

"Kalau, misalnya, dirasa kurang merakyat, sudah saatnya DKI bikin ikon baru. Jadi, penyelenggaraan pesta rakyat di lima wilayah. PRJ itu sudah ikon nasional dan internasional. Jadi, sudah tidak bisa dianggap aset Jakarta lagi, tapi sudah nasional," ujar Selamat.

http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2013/06/12/17430421/DPRD.Monas.dan.Ancol.Tak.Memadai.Selenggarakan.PRJ.

Dibayar berapa sih PSK ini sama si poop?