Jakarta - Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta melakukan pembongkaran bangunan di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pembongkaran kali ini difokuskan terhadap bangunan milik pengusaha tanah.

Nantinya setelah pembongkaran, pengusaha lahan yang sudah kaya, tidak akan diberikan rusun oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Program Normalisasi Kawasan Waduk Pluit, Heryanto, Senin (20/5/2013).

"Untuk pengusaha lahan yang sudah kaya tidak akan diberikan rusun. Hal ini supaya warga yang benar-benar membutuhkan dapat mendapatkan fasilitas rusun," kata Heryanto.

Pembongkaran paksa seharusnya dilakukan Jumat lalu, sesuai perjanjian pengusaha dengan P2B. Namun, karena hari Jumat banyak yang melaksanakan ibadah salat Jumat, dilakukan hari ini.

Heryanto menegaskan, pembongkaran di tempat atau bangunan milik pengusaha yang berada di sisi barat Waduk Pluit. Sedangkan warga di sisi utara dan timur akan dibongkar saat rumah susun sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Upaya pembongkaran terhadap bangunan milik pengusaha di bantaran Waduk Pluit sesuai perintah Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok mengatakan, warga yang menolak penggusuran merupakan pengusaha lahan yang menyewakan lahannya kepada orang lain.

"Para pengusaha lahan tersebut, selain menyewakan tanah negara, juga mendirikan bangunan di Pluit Utara Raya tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," terang Ahok beberapa waktu lalu.

[URL="http://metropolitan.inilah..com/read/detail/1991037/orang-kaya-korban-gusuran-di-pluit-tak-dapat-rusun#.UZnz7kqSmQo"]usir aja pak...[/URL]