Sejak diperkenalkan tahun 2008, total transaksi pengadaan secara elektronik {e-procurement" sampai dengan tahun ini mencapai 214 triliun, dengan total penghematan uang negara sekitar 18,895 triliun.” Disampaikan oleh Kepala LKPP-Agus Raharjo dalam FGD Visi Pengadaan Nasional Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh LKPP dan Partnership Governance Reform.

Namun berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch masih ada tiga permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan "e-procurement" di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia, di mana persoalan pertama adalah ketidaksiapan personalia, sistem dan infrastruktur; kedua adalah terkait kelemahan hukum administrasi di Indonesia sehingga pada titik tertentu, sistem "e-procurement" itu dinilai tidak aman karena tidak terjamin rahasianya dan mudah diacak-acak pihak yang tidak bertanggung jawab; ketiga adalah meskipun sudah dilakukan secara elektronik namun masih juga ditemukan kejanggalan pengadaan barang dan jasa lewat internet.

Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menggalakkan Whistle Blower System untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mencegah penyelewengan pengadaan barang/jasa. Sedangkan ICW mengusulkan agar masyarakat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan tender melalui opentender.net.

Menurut saya, salah satu cara untuk meminimalisasi terjadinya penyelewengan dalam e-procurement, diperlukan pelatihan moral dan mental anti korupsi bukan hanya pejabat pengadaan barang/jasa, tapi penyedia barang/jasa juga wajib ikut pelatihan tersebut.

Bagaimana menurut Anda?

Agung Martono
lkpmipwi.com
admin@lkpmipwi.com