JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. SBY mengatakan, kebijakan subsidi BBM jangan sampai melampaui kepatutan karena tidak baik bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Semua sependapat, bagaimanapun subsidi tidak boleh melampaui kepatutan karena tidak baik bagi APBN dan kebijakan situasi fiksal dan perekonomian kita," ujar SBY saat memberikan keterangan pers di kantornya didampingi anggota Komite Ekonomi Nasional, Rabu (13/3/2013).

Menurut Presiden, yang paling ideal dalam subsidi BBM adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak memiliki kaitannya dengan komoditas. Pasalnya, kalau yang disubsidi itu berkaitan dengan komoditas, yang sering terjadi adalah timbulnya ketidakadilan. SBY mengambil contoh subsidi BBM yang selama ini diterapkan justru dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke atas.

Padahal, secara ekonomi, masyarakat yang bisa membeli kendaraan berarti orang yang mampu. Sementara itu, kebijakan tersebut tidak langsung bisa dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. "Dengan demikian, konstruksi dan kebijakan subsidi seperti itu kurang tepat," ungkap Presiden.

Meskipun demikian, SBY menyadari bahwa kebijakan mengurangi subsidi BBM berimplikasi pada stabilitas harga, inflasi, dan kesulitan yang muncul bagi masyarakat. Karena itu, untuk meminimalkan dampak yang timbul akibat pembatas subsidi ini, SBY bersama jajaran pemerintahannya sedang merumuskan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.

Kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini, dalam kerangka pemikiran SBY, harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil dan miskin. Kebijakan itu harus bisa membantu rumah tangga atau seseorang yang tergolong miskin dan hampir miskin. Kebijakan seperti itulah yang sedang dipersiapkan oleh SBY dalam dua minggu ke depan.

Saat ini, menurut Presiden, timnya sedang mempertimbangkan plus dan minus terkait jika nantinya ada pembatasan atau pengurangan subsidi BBM. Ada berbagai pilihan yang muncul, di antaranya seperti menaikkan harga BBM dan bisa menimbulkan gejolak inflasi yang juga berdampak bagi masyarakat miskin.

SBY juga sedang mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi. Terkait pengurangan subsidi ini, pemerintah sedang mengkaji cara-cara praktis, seperti cara mengurangi volume konsumsi BBM yang bisa segera dijalankan pada tahun ini, tahun depan, dan tahun yang akan datang.

Dari semua pilihan ini, SBY masih belum mengambil keputusan dan masih merundingkannya lebih lanjut. Nantinya jika keputusan sudah diambil, maka Presiden akan membuatnya dalam bentuk kebijakan atau peraturan presiden. (Noverius Laoli/Kontan)