Maju Kena Mundur Kena, Ahok Setuju Saham Palyja Dijual

Liputan6.com, Jakarta : Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tentang persetujuan penjualan 51% saham Suez Environment di Palyja ke Manila Water Company dipertanyakan karena perusahaan itu dianggap tidak kredibel. Namun, Ahok mengaku bahwa langkah itu merupakan strategi semata.

"Itu strategi kita. Karena kalau kita batalkan sekarang, kita harus membayar beberapa triliun. Jadi maju kena mundur kena sama dia. Dibiarkan, dia juga nggak mau inves. Masa mau tunggu 2020 sekian baru mau diambil alih," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Ahok mengakui adanya ketidakadilan dalam kontrak dengan Suez Environment. Untuk itu, ia setuju dengan penjualan Palyja karena itu merupakan satu-satunya cara mengubah kontrak.

"Kontrak lama itu sangat tidak adil. Kita batalkan, kita kena denda. Peluangnya untuk mengubah kontrak hanya ada ketika dia mau menjual. Di situ saja peluangnya," imbuh Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, awalnya ia sudah menawarkan ke pihak Suez agar 51 persen saham itu dijual ke Pemprov DKI melalui BUMD. Namun, perusahaan asal Prancis tersebut tetap ngotot menjual saham ke Manila Water.

"Mereka anggap kita cari peluang. Mereka kan mau MoU dengan Manila, ya kita tekan Manila. Kami akan katakan ke Manila Water, 'Kamu tau tidak kalau kamu membeli ini, kami baru akan setuju kalau kamu melakukan seperti ini'," pungkas Ahok.(Ado)

PDIP: Setujui Penjualan Palyja, Ahok Remehkan DPRD

"Basuki tak menganggap DPRD sebagai rekan kerja, karena mengambil keputusan sendiri. Padahal sejak Desember, kita sudah keluarkan rekomendasi penolakan penjualan, kenapa sekarang malah setuju, ini kan menganggap remeh kita," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, Kamis (14/3/2013).

Politisi asal PDI Perjuangan ini menuturkan, DPRD lebih setuju jika penjualan saham Palyja ke BUMD DKI. Dengan demikian, pengaturan kerjasama bisa dilakukan dengan mudah. "Kalau dengan asing, uang warga yang beli air mengalir ke luar negeri semua, teknisinya orang luar, karyawannya digaji besar, itu biaya operasional pasti tinggi, beda dengan perusahaan lokal," jelasnya.

Sayogo menilai Basuki membolak-balikkan pemikiran logis ketika mengatakan penjualan menjadi jalan keluar pelaksanaan renegosiasi kontrak. "Itu namanya pikirannya terbalik, masa’ orang mau beli, dikasih perjanjian lama, harusnya kontrak baru, kemudian baru dijual," tegasnya.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menolak permohonan Suez menjual sahamnya ke perusahaan air Filipina itu. "Kalau Wagub bilang Manila Water hebat, coba lihat sejarah. Dulu Lyonaisse dan Thames juga hebat, mereka perusahaan kelas dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki yang juga Ketua Proses Due Diligence penjualan Palyja menyatakan persetujuannya menjual saham Palyja. Menurutnya, dengan dijual dari PT Suez Environtment (pengelola Palyja), Pemprov DKI bisa melakukan renegosiasi. Tidak seperti selama ini dimana proses renegosiasi kontrak mandek.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok, ia sudah mengecek kinerja Manila Water di sejumlah negara dan rekam jejaknya bagus. PT Suez Environment sebagai pemilik PT Palyja menandatangani kesepakatan pada (18/10/2012) lalu untuk menjual saham Palyja sebesar 51 persen.

Padahal saat ini sedang diadakan proses renegosiasi kontrak antara Palyja dengan PAM Jaya. Seperti diketahui, kerjasama pengelolaan air di Jakarta ditandatangani pada 6 Juni 1997 untuk masa konsesi 25 tahun mulai 1 Februari 1998 hingga 31 Januari 2023. Dua operator asing, yaitu Palyja dan Aetra ditunjuk langsung untuk menyediakan air minum untuk warga Jakarta.

Namun, hingga saat ini pelayanan dua operator masih buruk. Selain itu, kerjasama juga merugikan PAM Jaya karena memiliki potensi utang sebesar Rp 18,2 Triliun kepada dua operator saat perjanjian berakhir pada 2022. Proses renegosiasi sudah dilakukan PAM Jaya dengan Aetra, namun belum dengan Palyja.