alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/513ddd6e4f6ea1ba49000003/pemenang-pilkada-apakah-kepemimpinanya-juga-memiliki-dukungan-kuat-dari-masyarakat
Pemenang PILKADA apakah kepemimpinannya juga memiliki dukungan kuat dari masyarakat ?
Tahun pemilu dan politik telah dimulai tahun ini, Mulai dari pelaksanaan pemilukada telah dilakukan dibeberapa daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung memang memungkinkan terciptanya demokrasi yang sangat baik di masyarakat, karena masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati dan pikirannya.

Namun beberapa pertanyaan dan permasalahan saat ini menjadi muncul, apakah calon kepala daerah yang diusung partai politik maupun independen sudah mencerminkan aspirasi dan pilihan masyarakat? ataukah para calon kepala daerah yang maju ini hanya dikarenakan faktor kedekatan dengan kekuasaan dan uang sehingga dia dapat maju sebagai calon?.
Dilain pihak hasil pilkada dengan didapatkannya pemenang pada saat pilkada sudah mencerminkan memang itukah keinginan dari daerah tersebut untuk menjadi pemimpin?

Apakah indikator dari apakah calon kepala daerah itu sudah sesuai kehendak rakyat atau tidak? Tingkat golongan putih (golput) yang tidak memilih merupakan indikator dari apakah calon kepala daerah itu dapat diterima masyarakat atau tidak. Mari kita telaah seperti pada pemilukada gubernur di DKI Jakarta, pada putaran pertama jumlah golput 36,38 persen, dan pada putaran kedua jumlah golput turun 33,29 persen, terjadi penurunan signifikan. Selain dari beberapa factor yang mengakibatnya ada golput seperti tidak tersalurkannya formulir C6 ke pemilih namun pada prespektif dan pandangan saya ada hal yang membuat mengapa bisa turun angka golput pada putaran pertama dan kedua pada pemilukada DKI Jakarta.

Pada putaran pertama masyarakat pemilih masih meraba calon kepala daerah. Apakah kepala daerah tersebut memang mempunyai visi dan misi sesuai dengan masyarakat, ataukah visi dan misi mereka hanya janji belaka. Pada putaran kedua masyarakat DKI Jakarta sudah lebih yakin dengan sisa calon yang ada sehingga adanya rasa kesadaran dari masyarakat untuk memilih demi perubahan Ibukota 5 tahun kedepan.

Namun disisi lain ada sedikit fakta yang diperhatikan untuk hasil pemilukada bahwa pemenang calon kepala daerah terpilih dari suara yang terbanyak dari suara yang sah namun jika dibanding dari total jumlah DPT, ternyata suara terbanyak yang diraih calon daerah yang terpilih termasuk sangat kecil dari jumlah DPT.

Untuk DKI Jakarta misalnya kemenangan Gubernur Joko Widodo pada putaran kedua didapat dengan perolehan 2.472.130 (53,82% dari suara sah) dan suara dengan pilihan lain sebesar 2.120.815 (46,18% suara sah) dan golput 2.349.657 (33,29 dari total DPT) dengan jumlah DPT 6.996.951.

Data ini bisa dapat kita persepsikan bahwa untuk berjalannya pemerintahan DKI Jakarta 5 Tahun kedepan masih ada perimbangan antara pendukung keputusan dari Gubernur dan pihak yang mengkritisi atau oposisi di masyarakat. Karena bila kita ibaratkan dari Jumlah Golput di DKI seperempat saja yang mendukung Jokowi, maka masyarakat yang akan menjaga, mengawal dan mendukung masih sedikit berimbang malah sedikit lebih banyak (lebih dari 50%) jumlahnya dari pada pihak yang selalu mengkritisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun kedepan kepemimpinan Jokowi akan relatiif lebih stabil dan tenang dari pihak-pihak yang berseberangan dari pemerintah.

Bila dibandingkan dengan pemilukada Jawa Barat , yakni jumlah golput 11.823.201 atau sekira 36,3% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar (32.536.980), sementara pemenang Pilgub Jabar Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar, yang baru saja ditetapkan KPU Jabar sebagai pemenang. Pasangan Aher-Deddy hanya mampu meraih 6.515.313 atau 32,39% dari total jumlah suara yang sah (20.713.779). Bila kita persepsikan nantinya dari angka golput seperempat yang mendukung kebijakan gubernur Aher maka ada akan didapat bahwa 9.471.113 (29,2%) juta masyarakat yang mendukung, disisi lain terdapat 14.198.466 juta (43,6%) masyarakat yang pasti berseberangan dengan pemerintah dan terdapat 8.867.401 juta masyarakat (27,2%) masyarakat yang tidak mendukung dan tidak mengkritisi.
Dari data diatas jumlah masyarakat JAWA BARAT yang akan berseberangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan mencapai 70%.

Kondisi yang lebih sedikit memprihatinkan terjadi didaerah saya sendiri yaitu itu Sumatera Utara dengan di total DPT 10.295.013 juta jiwa, angka golput menurut beberapa hasil Lembaga Survei menyentuh angka 60% yaitu sekitar 6.177.008 juta jiwa, berarti yang memakai hak suaranya hanya sekitar 4.118.005 juta jiwa, dari hasil quickcount menurut beberapa hasil Lembaga Survey pemenang pada pilkada Sumatera Utara memperoleh suara sebanyak 33% atau 1.358.941. Jika asusmsi dari suara golput terdapat seperempat yang mendukung pemenang, maka didapat data 2.903.193 juta (28,2%) masyarakat yang akan mendukung pemerintah, disisi lain terdapat 2.759.064 (26,8%) yang pasti berseberangan dengan pemerintah dan terdapat 4.632.756 juta (45%) masyarakat yang tidak mendukung dan tidak mengkritisi,
Dari data diatas jumlah masyarakat SUMUT yang akan berseberangan dengan Pemerintah Sumut untuk 5 (lima) tahun kedepan akan mencapai angka 71%.

Apakah permasalahan yang di dapatkan dengan data ini, bahwa pemerintah daerah kedepan tidak dapat diklaim sebagai suara masyarakat daerah tersebut, maka pasti akan sering timbul penolakan kebijakan yang diambil kepala daerah disaat kepemimpinannya. Memang di alam demokrasi ini sebagai pihak yang mengkritisi tidak dilarang, dan pemerintah pun perlu dikritisi agar ada check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan, tapi apabila setiap hari ada saja pihak yang mengkritisi, apalagi dengan kritisi tidak bermutu yang hanya mencoba menimbulkan opini dimasyarakat, hanya mencari kesalahan pemerintah, justru ini akan berdampak negatif bagi perjalanan roda pemerintahan itu sendiri.

Namun bila hanya sekitar 30% masyarakat yang mendukung jalannya kebijakan Pemerintahan maka dapat membuat Pemerintahan itu sendiri menjadi rapuh, dan dapat memperlambat laju percepatan pembangunan didaerah tersebut.



Lanjutan

Inilah yang terjadi dibeberapa daerah selama ini sehingga banyaknya kebijakan yang tidak dapat dijalan dimasyarakat, banyaknya demonstrasi dan kritisi oleh masyarakat dan konflik yang terjadi dimasyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas.
1. Pemenang Pemilukada harus 50% + 1 dari suara sah untuk seluruh daerah di Indonesia,
Saya berpikir aturan di DKI harusnya ditetapkan untuk seluruh daerah di Indonesia, sehingga akan didapat dukungan masyarakat yang besar untuk Pemerintahan tersebut berjalan 5 tahun kedepan.

2. Pola rekruetmen Calon Kepala Daerah harus diperbaiki.
Sudah hal yang tidak dipungkiri bahwa banyak calon kepala daerah yang maju merupakan orang yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai dana yang kuat. Jadi banyak calon yang membuat visi dan misi hanya sekedar bahan kampanye semata.
Bukan rahasia umum lagi seperti Calon dari Parpol harus mempunyai dana yang sangat kuat untuk dapat di usung suatu Parpol dan dekat dengan pemimpin Parpol. Banyak Parpol yang tidak mendengarkan suara akar rumput pada saat mengusung calonnya, lebih melakukan politik Transaksional, seperti yang terjadi didaerah ada Parpol yang mengusung calon yang sama sekali tidak pernah ikut mendaftar maupun melakukan tes yang dilakukan Parpol tersebut.
Jadi segala survey, penjaringan yang dilakukan parpol hanya seperti sandiwara saja, hanya untuk menarik perhatian masyarakat. karena pada saatnya sudah ada calon ada terlebih dahulu calon yang dimajukan. Padahal pada saat penjaringan semua masyarakat sudah tau dan merasa suaranya terwakili hingga saat rekomendasi dari DPC maupun DPD nama bakal calon sudah diketahui masyarakat namun tiba-tiba ditingkat DPP semua bisa berubah.
Untuk itu kita meminta kepada Parpol benar-benar mendengarkan suara rakyat sebelum mengusung calon mereka.
Memang itu kebijakan dan hak Parpol, namun itu menjadi kekecewaan di masyarakat bawah yang mengakibatkan banyaknya golongan putih (golput). Masyarakat merasa calon yang ada tidak sesuai dengan hati dan pikiran mereka. Agar angka golput dapat di tekan serendah-rendahnya.
Aturan transparansi keuangan pada parpol dalam memilih calon yang diusung harus dibuat, karena bukan rahasia umum lagi setiap calon mulai dari mencari parpol pengusungnya sudah mengeluarkan dana yang sangat besar agar dapat diusung parpol tersebut. Dan banyak para kepala daerah yang terpilih nantinya menjadi sumber keuangan dari partai politik tersebut.
Sehingga perlunya undang-undang ataupun aturan yang jelas tentang transparansi keuangan partai politik.

Begitu juga melalui Jalur Independen, selain perlunya dana yang besar untuk mengumpulkan dukungan banyak calon independen kurang mendapat perhatian masyarakat karena proses sosialisi yang kurang padahal ada beberapa calon mempunyai visi misi yang sangat baik. Beratnya persyaratan dukungan dari jalur Independen membuat masyarakat malas untuk mengusung diri Jalur tersebut.
Pemimpin yang dicalonkan haruslah benar-benar yang berasal dari suara masyarakat.

3. Merubah Pola pikir Masyarakat yang masih banyak pemilih Primordial dibeberapa daerah
Bukan rahasia umum di beberapa daerah masyarakat pemilih masih berpola primordial. Mereka tidak melihat visi, misi, kapabilitas, kinerja calonnya tersebut. Tapi hanya melihat dari kelompok mana calon itu berasal.
Dilain pihak justru pola pikir memilih primordial dibangun sendiri oleh para calon kepala daerah tersebut, pada saat sosialisi dan kampanye banyak calon kepala daerah yang menyuarakan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi pemilih primordial.
Ini sangat berbahaya dan harus segera dirubah pola berpikir dimasyarakat. Pemerintah, KPU, dan semua hal yang terkait dalam pemilihan harus mampu membuat pola pikir masyarakat bahwa pemilihan ini bukan pemilihan kelompok, bahwa jika terpilih bukan pemimpin suatu kelompok saja. Bahwa pemipin yang akan dipilih harus dilihat dari visi, misi, kapabilitas, kinerja calonnya tersebut. Bahwa pemipin yang terpilih adalah pemimpin yang dapat mengayomi semua kelompok yang didaerah tersebut. Dan membuat sanksi yang tegas kepada calon-calon yang menghembuskan suara-suara yang membangun pola pikir primordial. Dan siapapun yang akan terpilih nanti masyarakat harus bersama-sama mendukung program pemerintah tersebut.

4. Tindak tegas segala pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemilihan
Panwaslu, Bawaslu, dan pihak penegak hokum harus mampu menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan pihak pengusung calon kepala daerahnya. Karena masih banyak yang kita lihat adanya pelanggaran tidak ditindak terutama yang dilakukan oleh pihak incumbent. Untuk itu kedepan diharapkan siapapun calonnya apabila pelanggaran terjadi harus benar-benar dilakukan penindakan. Apalagi pelanggaran money politik. Sehingga terbangun pola pikir dimasyarakat, bahwa masyarakat memilih bukan karena diberikan imbalan sesuatu, tapi masyarakat memilih karena untuk merubah keadaan daerahnya untuk lebih baik.
Karena selama ini banyak masyarakat yang berkata kalau tidak diberikan sesuatu mereka malas untuk memilih, inilah kerja keras Pemerinah harus merubah pola pikir seperti ini. Dan apabila ada calon yang melakukan hal ini harus berani diambil tindakan tegas hingga membatalkan keikutsertaan calon tersebut dalam pemilihan.

5. Ongkos politik yang sangat tinggi harus segera dikurangi

Sudah pasti setiap pemilihan kepala daerah memerlukan ongkos politik yang sangat tinggi pada setiap calon, untuk itu harus ada aturan yang jelas dan ketat dalam hal ini. Sehingga Kepala daerah yang terpilih nantinya jika memimpin tidak berpikir untuk mengembalikan biaya politiknya terlebih dahulu, inilah yang menyebabkan tingginya tingkat korupsi didaerah, dengan aturan jelas, ketat dan adanya pembatasan setiap sumbangan dana kepada calon kepala daerah, diharapkan jika terpilih nanti Kepala Daerah tersebut sejak awal benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Semua kembali terpulang kepada masyarakat dan pemerintah, untuk dapat bersama-sama membuat sebuah pemilukada yang terbaik demi hasil kepemimpinan yang terbaik untuk masyarakat itu sendiri.

Akhir kata walaupun masih banyak kurangnya proses pemilukada saat sini, saya menghimbau kepada semua masyarakat agar Memilih dalam setiap pemilu, Jangan sia-siakan suara Anda, Pilihlah Pemimpin karena Kemampuannya. Jangan memilih karena imbalanya.

Dan siapapun yang terpilih marilah kita semua masyarakat untuk mendukung pemimpin tersebut dalam menjalankan program pemerintah. Agar terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera, kondusif, aman dan berbhineka tunggal ika.


Sumber : Batakspot
resiko menganut sistem demokrasi gan....suka tidak suka ya musti didukung,orang dia pemenangnya..



mw gmn lg gan emoticon-Bingung
udh bgt nasibnya emoticon-Bingung



Best Regards,
WSSChanger
reserved buat ngerusuh! emoticon-army


Boleh kagak nich gw rusuhin? emoticon-Cool
manteb gan…. Kreativ
manteb gan…. Kreativ