SEMARANG, KOMPAS.com - Untuk ketiga kalinya, Mantan Wali Kota Magelang Fahriyanto harus kembali menjalani persidangan atas kasus korupsi. Kali ini Fahriyanto terjerat korupsi dana APBD Kota Magelang tahun anggaran 2002-2004 sebesar Rp1,57 miliar.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (4/2/2013). Pada dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan jaksa Widodo dan Supriyadi, terdakwa dituduh melakukan korupsi dana asuransi jiwa 25 anggota DPRD Magelang periode 1999-2004. Pada APBD anggaran tersebut tidak ada, namun kemudian dianggarkan melalui pos anggaran Dana Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2002-2004.

Kasus bermula ketika Ketua DPRD Magelang Trijoko Minto Nugroho mengajukan permohonan asuransi jiwa untuk 25 anggota dewan pada 2002. Asuransi melalui PT Asuransi Central Asia mencapai Rp 1,57 miliar. Pembayaran premi yakni Rp20 juta untuk setiap anggota dewan selama satu tahun selama tiga tahun. Sebagai kepala daerah, Fahriyanto dinilai turut menyetujui pencairan dana yang berasal dari APBD.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, kasus ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp932 juta. Sebab sebelumnya telah ada pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp578 juta dari total Rp1,57 miliar.

Pada perkara ini, tiga terdakwa lain yakni Trijoko, Pramono dan Sutjipto yang merupakan anggota DPRD ketika itu, sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan hukuman tiga tahun penjara untuk Trijoko sedang Pramono dan Sutjipto divonis masing-masing dua tahun penjara.

Terkait kasus ini, Fahriyanto dijerat pasal berlapis yakni, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 yang telah ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1. Subsidair Pasal 3 UU yang sama.

Menanggapi dakwaan, Fahriyanto didampingi penasihat hukum M Zazin mengatakan tidak akan mengajukan nota keberatan. Fahriyanto sendiri mengaku hanya diminta tandatangan dan hal ini merupakan kesalahan administrasi. "Kalau hal ini dianggap korupsi, semua kepala daerah bisa masuk karena dianggap yang bertanggungjawab atas penggunaan keuangan daerah," ujarnya usai sidang.

Ia juga mengaku kecewa, sebab sebagai pemimpin telah ikut membangun Kota Magelang. Sebelumnya, dua kasus korupsi juga sudah menjerat Fahriyanto. Pertama yakni kasus korupsi dana pengadaan buku ajar sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dan sudah menerima vonis 1,5 tahun penjara. Kedua yakni kasus korupsi penyelewengan APBD Magelang Dana Tidak Tersangka (DTT) yang juga sudah menerima vonis 1,5 tahun penjara.Kedua putusan tersebut sudah sudah berkekuatan hukum tetap.sumber