REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengatakan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat sepanjang 2013.
Tujuannya agar anggaran kementerian dan lembaga tidak disalahgunakan untuk persiapan partai-partai politik menjelang pemilu 2014.
Ari menuturkan modus operandi yang seringkali digunakan dalam penyalahgunaan anggaran tersebut adalah dalam bentuk iklan untuk pencitraan partai politik ataupun tokoh politik tertentu.
"Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya atau langkah-langkah keberhasilan sang menteri untuk membangun citra yang baik bagi parpol maupun tokohnya," jelasnya.
"Ini kan sebenarnya tidak perlu untuk masyarakat malah hanya membuang dana, dan hal seperti itu merupakan kampanye dini."
Karenanya, Ari menyarankan pemerintah memaksimalkan fungsi inspektorat jenderal di masing-masing kementerian, dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan kementerian.
Ari meminta Presiden mendorong Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), agar lebih menyoroti kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga, khususnya selama persiapan Pemilu 2014. Agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik para menteri dan pimpinan lembaga yang berasal dari partai-partai politik.
"Karena ada kecenderungan menteri sibuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah, bukan untuk menjalankan fungsi kementerian, tapi untuk mengejar target parpolnya," katanya mengakhiri.
sumber:
http://www.republika.co.id/berita/na...citraan-parpol