Pemalsuan Surat Pelantikan Walikota Depok
Senin, 24 Desember 2012 05:30 WIB

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Siswanto menuntut penyidik Mabes Polri mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan Wakil Ketua I DPRD Depok dari PKS, Prihandoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Keduanya terindikasi terlibat pemalsuan surat pelantikan Walikota dan Wakil Waliktoa Depok periode 2011 sampai 2016.

Dalam laporannya Siswanto mengemukakan, pelaporan ke Mabes Polri adalah bentuk supremasi hukum yang harus ditegakkan. Apalagi diduga ada pemalsuan surat pelantikan. Dimana Wakil Ketua I DPRD membuat, mengantar dan menandatangani sendiri surat pelantikan tanpa sepengetahuan unsur pimpinan DPRD lainnya.

"Ya, ini harus dilaporkan. Bukan karena persoalan politis, tetapi ada dugaan pidana disini," ujar Siswanto, Minggu (23/12/2012) di Depok, Jawa Barat.

Menurut Siswanto, saat melapor ke Bareskrim Polri, ia diimbau untuk membuat laporan secara resmi yang melibatkan Ketua DPRD Depok sebagai pelapor dalam kejadian itu.

"Bisa saja diproses selama Ketua DPRD yang melaporkan hal tersebut atas unsur penyalahgunaan wewenang, dan tentunya ditambah bukti-bukti lainnya seperti tata tertib DPRD yang mengatur itu," jelasnya.

Mengamini Siswanto, Ketua LSM Kapok, Kasno juga mengungkapkan akan mendesak Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto untuk membuat laporan atas tindakan wakilnya tersebut.

"Kalau memang tidak mau, akan kami seret Ketua DPRD supaya mau," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memvonis Pilkada Depok yang memenangkan kubu Nurmahmudi Ismail (walikota Depok) batal demi hukum. Namun, lewat vonis Mahkamah Konstitusi, Nurmahmudi dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada Depok.

[url=http://www.lensaindonesia..com/2012/12/24/pemalsuan-surat-pelantikan-walikota-depok.html]Source[/url]

Wah, kok kebetulan sekali yang tersangkut kasus pemalsuan surat pelantikan Nurmahmudi adalah dari pihak PKS.