alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50d5311748ba54f82c00004d/logika-galau-kejaksaan-agung-di-kasus-im2
Logika Galau Kejaksaan Agung di Kasus IM2
Logika Galau Kejaksaan Agung di Kasus IM2


Jakarta - Bayangkan jika Anda adalah pemilik sebuah restoran di Grand Indonesia. Restoran tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2006, melayani pelanggan dan memberi pekerjaan kepada pegawai.

Selama beroperasi, Anda memiliki semua izin yang diperlukan untuk membuka usaha restoran. Anda tidak pernah lalai membayar pajak restoran dan berbagai kewajiban lain kepada negara, termasuk pajak.

Tiba-tiba pada tahun 2012, datang aparat penegak hukum yang mengatakan bahwa Anda adalah koruptor. Penyebabnya adalah karena Anda telah secara 'ilegal' menjalankan usaha restoran di Grand Indonesia sehingga menyebabkan kerugian negara. Mengapa? Karena Anda tidak memiliki IMB dan tidak pernah membayar PBB!

Logika seperti itulah yang digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam menangani kasus 'korupsi' akibat kerjasama IM2 dan Indosat.

Komunitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terkejut dan beramai-ramai menyatakan keprihatinan. Tak kurang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam kerjasama tersebut.

Tidak ada kerugian negara terkait dengan penggunaan frekuensi karena Indosat sudah melaksanakan seluruh kewajibannya. Dalam ilustrasi di atas, pengelola Grand Indonesia sudah memiliki IMB dan membayar seluruh kewajiban PBB sehingga Anda sebagai pemilik restoran tidak lagi dikenakan kewajiban itu.

Menteri Kominfo bisa dikatakan sudah pasang badan. Tapi Kejaksaan Agung tetap pada pendirian. Mereka berdalih bahwa bukti mengatakan telah ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Bahkan 'audit' BPKP juga mendukung dugaan tersebut.

Awal Kasus

Dari berbagai pemberitaan di media massa, kasus ini berawal dari laporan Ketua LSM KTI (Konsumen Telekomunikasi Indonesia) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Singkat cerita Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan proses penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait.

Belakangan Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini dan tanpa membuang waktu, meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka, yaitu IA, mantan Dirut IM2.

Dalam perjalanan, ketika kasus ini masih dalam proses penyidikan, Ketua LSM KTI (pelapor) telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena berusaha melakukan pemerasan kepada Indosat.

Kejaksaan Agung mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,8 triliun. Nilai kerugian negara tersebut barangkali merupakan rekor korupsi tertinggi dalam sejarah Republik ini. Jika benar telah terjadi korupsi, maka kasus ini bukan hanya korupsi biasa, tapi super mega korupsi.

Kejaksaan Agung menilai bahwa dengan memberikan layanan internet broadband wireless melalui jaringan Indosat kepada masyarakat, IM2 telah 'berubah' menjadi operator seluler.

Kerjasama IM2 dan Indosat telah memungkinkan IM2 menggunakan frekuensi yang seharusnya bersifat eksklusif dan hanya digunakan oleh Indosat.

Berbasis logika tersebut, BPKP melakukan perhitungan dan menganggap bahwa IM2 juga harus membayar seluruh kewajiban kepada negara terkait penggunaan frekuensi dan manyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun (berubah dari hitungan awal Kejaksaan Agung sebesar Rp 3,8 triliun).

Penggunaan Frekuensi

Di industri telekomunikasi, dikenal adanya penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Masyarakat lebih mengenal penyelengara jaringan sebagai operator telekomunikasi, misalnya Telkom, Indosat, Telkomsel, XL, Axis, dll.

Operator memiliki hak untuk membangun jaringan dan sekaligus menjual jasa dengan menggunakan jaringan yang dimilikinya. Sedangkan penyelenggara jasa menggunakan jaringan milik operator untuk menyelenggarakan layanannya. Misalnya CBN atau ISP yang lain, menjual layanan koneksi internet dengan menggunakan jaringan milik Telkom.

Kerjasama IM2 dan Indosat adalah kerjasama antara penyelenggara jasa (IM2 sebagai ISP) dengan penyelenggara jaringan (Indosat sebagai operator seluler). Karena Indosat adalah operator seluler, maka jaringan Indosat yang digunakan oleh IM2 menggunakan frekuensi.

Menurut Kejaksaan Agung, karena IM2 tidak memiliki izin seluler, maka IM2 telah menjadi pengguna frekuensi ilegal. Dan karena IM2 tidak pernah menunaikan kewajiban kepada negara sebagai pengguna frekuensi, maka telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun.

Logika berpikir bahwa karena IM2 bekerjasama dengan Indosat dan Indosat menggunakan frekuensi dalam jaringannya, maka IM2 harus dikenakan kewajiban sebagaimana Indosat, bukan saja kurang tepat, tapi berbahaya.

Kerancuan Logika

Kembali pada ilustrasi di awal tulisan ini, jika seluruh tenant di Grand Indonesia harus mengurus IMB dan membayar PBB, maka akan terjadi keributan karena banyak pihak yang harus mengurus IMB dan membayar PBB untuk gedung dan tanah yang sama.

Jika semua pihak yang bekerjasama dengan operator seluler untuk menggunakan jaringan seluler harus memiliki izin sebagai operator seluler dan membayar BHP Frekuensi, maka Kementerian Kominfo harus memberikan ratusan atau bahkan ribuan izin seluler. Tatanan industri akan kacau balau.

Sebagai contoh, layanan mobile banking yang disediakan beberapa bank besar di Indonesia melalui hampir semua operator seluler.

Ketika mengakses layanan mobile banking, pengguna seluler bertindak sebagai pelanggan bank yang sedang mengakses rekeningnya. Dengan kata lain bank tersebut menyelenggarakan layanan perbankan melalui jaringan seluler.

Tentu saja bank tidak memiliki izin seluler, tapi layanan mereka bisa dinikmati melalui operator seluler. Sama halnya dengan IM2 yang tidak memiliki izin seluler, tapi layanan akses internet yang disediakan oleh IM2 dapat dinikmati melalui Indosat.

Jika IM2 dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi karena menyediakan akses internet melalui Indosat, apakah BCA juga harus membayar BHP Frekuensi karena menyediakan layanan perbankan melalui Telkomsel?

Dengan kerancuan logika yang sama, maka setiap penyelenggara jasa yang menggunakan jaringan milik operator dan didalamnya melibatkan penggunaan frekuensi juga harus membayar BHP Frekuensi.

Padahal bisa dikatakan bahwa hampir semua penyelenggaraan jaringan telekomunikasi melibatkan penggunaan frekuensi di dalamnya, baik untuk backbone maupun jaringan akses.

Tidak mengherankan jika komunitas TIK tersentak dan serempak menyuarakan keprihatinan. Jika IM2 dikenakan tuduhan korupsi karena menggunakan jaringan Indosat untuk layanan akses internetnya, maka ISP-ISP yang lain tinggal menunggu giliran saja.

Masyarakat dan komunitas TIK tahu persis bahwa model kerjasama Indosat-IM2 tidak hanya dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, tapi oleh hampir semua penyelenggara telekomunikasi.

Dan jika logika yang sama diterapkan untuk industri, maka Kejaksaan Agung akan semakin sibuk karena akan banyak tersangka korupsi baru.

*) Penulis, Fajar Aji Suryawan merupakan pengamat dan praktisi telekomunikasi. Yang bersangkutan bisa dihubungi di fajaraji@gmail.com.

sumber: [url]http://inet.detik..com/read/2012/12/21/171521/2124826/398/logika-galau-kejaksaan-agung-di-kasus-im2?i991102105[/url]


The funny things is... Orang yang mengadukan saja terjerat kasus pemerasan dan sudah ditangkap emoticon-Big Grin
sebenernya keliatan kok ini LSM maunya apa emoticon-Big Grin


Soal kasus yang terjadi, sering banget kasus begini terjadi. tapi biasanya di kasus bidang ekonomi, misalnya pengambilan kebijakan bailout pada kasus century
Salah satu sebabnya karena kurangnya pemahaman hakim2 pada permasalahan teknis. seperti Ekonomi dan IT

ga nolak emoticon-Blue Guy Cendol (L) sekiranya trit ini bermanfaat emoticon-Smilie


Komen kaskuser:
Quote:Original Posted By ShinHouin


Logika IT mana bisa disamakan ama logika rumah kontrakan? ngawur aja emoticon-Ngakak

Si IM2 pakek kanal 3G, tapi gak mau invest, cuman nyewa doang. Kalo sistemnya begitu terus, kapan dong negara kita bisa nikmatin jaringan yang benar2 3Mbps? Bukan cuman up to doank? emoticon-Ngakak (S)

Inilah penyakit ISP dalam negri. Mereka gak mau invest, tapi pertumbuhan pengguna Internet Indonesia terus naek. "Untung semakin besar, padahal gak ada modal tambahan?" Its a bad joke, really emoticon-Ngakak (S)



Baru tahu ane emoticon-I Love Kaskus


Jujur, saya masih belum paham 100% masalah ini emoticon-Smilie
tapi dari statement ini Si IM2 pakek kanal 3G, tapi gak mau invest, cuman nyewa doang. Kalo sistemnya begitu terus, kapan dong negara kita bisa nikmatin jaringan yang benar2 3Mbps?
ada hal yang menarik saya catat
emangnya per provider ga dikasih jatah kuota ya?
rasanya kok ga mungkin, karena nanti provider besar akan membayar sama besarnya dengan provider kecil, tentu provider kecil macam axis bakal protes dong emoticon-Smilie

Jadi mungkin jika logika pembatasan kuota ini benar adanya, logika ini jalan. Si indosat sewa kamar kos 1, terus kosannya disewain lagi sama IM2. tapi segede2nya IM2 pake bandwitch, dia gabakal makan bandwitch nya telkomsel dan xl, tp cuma bandwitchnya indosat.

efeknya Indosat jadi lemot, ga sesuai janji yang katanya dapet speed sekian bla-bla-bla. tapi yang harus disalahin itu indosat, penipuan kena pasal perlindungan konsumen dan bukan kementrian komunikasi dan informatika IMO emoticon-Smilie

Nah tp kalo semua masuk 1 kanal yang sama dan bayarnya sama tanpa limitasi, logika ini jadi ga nyambung dan memang indosat salah.emoticon-Malu (S)

ada yang mau menambahkan?
ijin nyimak aja dah gan .... Quote:Original Posted By handyputranto
Logika Galau Kejaksaan Agung di Kasus IM2


Jakarta - Bayangkan jika Anda adalah pemilik sebuah restoran di Grand Indonesia. Restoran tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2006, melayani pelanggan dan memberi pekerjaan kepada pegawai.

Selama beroperasi, Anda memiliki semua izin yang diperlukan untuk membuka usaha restoran. Anda tidak pernah lalai membayar pajak restoran dan berbagai kewajiban lain kepada negara, termasuk pajak.

Tiba-tiba pada tahun 2012, datang aparat penegak hukum yang mengatakan bahwa Anda adalah koruptor. Penyebabnya adalah karena Anda telah secara 'ilegal' menjalankan usaha restoran di Grand Indonesia sehingga menyebabkan kerugian negara. Mengapa? Karena Anda tidak memiliki IMB dan tidak pernah membayar PBB!

Logika seperti itulah yang digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam menangani kasus 'korupsi' akibat kerjasama IM2 dan Indosat.

Komunitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terkejut dan beramai-ramai menyatakan keprihatinan. Tak kurang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam kerjasama tersebut.

Tidak ada kerugian negara terkait dengan penggunaan frekuensi karena Indosat sudah melaksanakan seluruh kewajibannya. Dalam ilustrasi di atas, pengelola Grand Indonesia sudah memiliki IMB dan membayar seluruh kewajiban PBB sehingga Anda sebagai pemilik restoran tidak lagi dikenakan kewajiban itu.

Menteri Kominfo bisa dikatakan sudah pasang badan. Tapi Kejaksaan Agung tetap pada pendirian. Mereka berdalih bahwa bukti mengatakan telah ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Bahkan 'audit' BPKP juga mendukung dugaan tersebut.

Awal Kasus

Dari berbagai pemberitaan di media massa, kasus ini berawal dari laporan Ketua LSM KTI (Konsumen Telekomunikasi Indonesia) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Singkat cerita Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan proses penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait.

Belakangan Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini dan tanpa membuang waktu, meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka, yaitu IA, mantan Dirut IM2.

Dalam perjalanan, ketika kasus ini masih dalam proses penyidikan, Ketua LSM KTI (pelapor) telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena berusaha melakukan pemerasan kepada Indosat.

Kejaksaan Agung mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,8 triliun. Nilai kerugian negara tersebut barangkali merupakan rekor korupsi tertinggi dalam sejarah Republik ini. Jika benar telah terjadi korupsi, maka kasus ini bukan hanya korupsi biasa, tapi super mega korupsi.

Kejaksaan Agung menilai bahwa dengan memberikan layanan internet broadband wireless melalui jaringan Indosat kepada masyarakat, IM2 telah 'berubah' menjadi operator seluler.

Kerjasama IM2 dan Indosat telah memungkinkan IM2 menggunakan frekuensi yang seharusnya bersifat eksklusif dan hanya digunakan oleh Indosat.

Berbasis logika tersebut, BPKP melakukan perhitungan dan menganggap bahwa IM2 juga harus membayar seluruh kewajiban kepada negara terkait penggunaan frekuensi dan manyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun (berubah dari hitungan awal Kejaksaan Agung sebesar Rp 3,8 triliun).

Penggunaan Frekuensi

Di industri telekomunikasi, dikenal adanya penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Masyarakat lebih mengenal penyelengara jaringan sebagai operator telekomunikasi, misalnya Telkom, Indosat, Telkomsel, XL, Axis, dll.

Operator memiliki hak untuk membangun jaringan dan sekaligus menjual jasa dengan menggunakan jaringan yang dimilikinya. Sedangkan penyelenggara jasa menggunakan jaringan milik operator untuk menyelenggarakan layanannya. Misalnya CBN atau ISP yang lain, menjual layanan koneksi internet dengan menggunakan jaringan milik Telkom.

Kerjasama IM2 dan Indosat adalah kerjasama antara penyelenggara jasa (IM2 sebagai ISP) dengan penyelenggara jaringan (Indosat sebagai operator seluler). Karena Indosat adalah operator seluler, maka jaringan Indosat yang digunakan oleh IM2 menggunakan frekuensi.

Menurut Kejaksaan Agung, karena IM2 tidak memiliki izin seluler, maka IM2 telah menjadi pengguna frekuensi ilegal. Dan karena IM2 tidak pernah menunaikan kewajiban kepada negara sebagai pengguna frekuensi, maka telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun.

Logika berpikir bahwa karena IM2 bekerjasama dengan Indosat dan Indosat menggunakan frekuensi dalam jaringannya, maka IM2 harus dikenakan kewajiban sebagaimana Indosat, bukan saja kurang tepat, tapi berbahaya.

Kerancuan Logika

Kembali pada ilustrasi di awal tulisan ini, jika seluruh tenant di Grand Indonesia harus mengurus IMB dan membayar PBB, maka akan terjadi keributan karena banyak pihak yang harus mengurus IMB dan membayar PBB untuk gedung dan tanah yang sama.

Jika semua pihak yang bekerjasama dengan operator seluler untuk menggunakan jaringan seluler harus memiliki izin sebagai operator seluler dan membayar BHP Frekuensi, maka Kementerian Kominfo harus memberikan ratusan atau bahkan ribuan izin seluler. Tatanan industri akan kacau balau.

Sebagai contoh, layanan mobile banking yang disediakan beberapa bank besar di Indonesia melalui hampir semua operator seluler.

Ketika mengakses layanan mobile banking, pengguna seluler bertindak sebagai pelanggan bank yang sedang mengakses rekeningnya. Dengan kata lain bank tersebut menyelenggarakan layanan perbankan melalui jaringan seluler.

Tentu saja bank tidak memiliki izin seluler, tapi layanan mereka bisa dinikmati melalui operator seluler. Sama halnya dengan IM2 yang tidak memiliki izin seluler, tapi layanan akses internet yang disediakan oleh IM2 dapat dinikmati melalui Indosat.

Jika IM2 dikenakan kewajiban membayar BHP Frekuensi karena menyediakan akses internet melalui Indosat, apakah BCA juga harus membayar BHP Frekuensi karena menyediakan layanan perbankan melalui Telkomsel?

Dengan kerancuan logika yang sama, maka setiap penyelenggara jasa yang menggunakan jaringan milik operator dan didalamnya melibatkan penggunaan frekuensi juga harus membayar BHP Frekuensi.

Padahal bisa dikatakan bahwa hampir semua penyelenggaraan jaringan telekomunikasi melibatkan penggunaan frekuensi di dalamnya, baik untuk backbone maupun jaringan akses.

Tidak mengherankan jika komunitas TIK tersentak dan serempak menyuarakan keprihatinan. Jika IM2 dikenakan tuduhan korupsi karena menggunakan jaringan Indosat untuk layanan akses internetnya, maka ISP-ISP yang lain tinggal menunggu giliran saja.

Masyarakat dan komunitas TIK tahu persis bahwa model kerjasama Indosat-IM2 tidak hanya dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, tapi oleh hampir semua penyelenggara telekomunikasi.

Dan jika logika yang sama diterapkan untuk industri, maka Kejaksaan Agung akan semakin sibuk karena akan banyak tersangka korupsi baru.

*) Penulis, Fajar Aji Suryawan merupakan pengamat dan praktisi telekomunikasi. Yang bersangkutan bisa dihubungi di fajaraji@gmail.com.

sumber: [url]http://inet.detik..com/read/2012/12/21/171521/2124826/398/logika-galau-kejaksaan-agung-di-kasus-im2?i991102105[/url]


The funny things is... Orang yang mengadukan saja terjerat kasus pemerasan dan sudah ditangkap emoticon-Big Grin
sebenernya keliatan kok ini LSM maunya apa emoticon-Big Grin


Soal kasus yang terjadi, sering banget kasus begini terjadi. tapi biasanya di kasus bidang ekonomi, misalnya pengambilan kebijakan bailout pada kasus century
Salah satu sebabnya karena kurangnya pemahaman hakim2 pada permasalahan teknis. seperti Ekonomi dan IT

ga nolak emoticon-Blue Guy Cendol (L) sekiranya trit ini bermanfaat emoticon-Smilie


Udah disuap jdnya galau emoticon-Ngakak
Yang melapor udah jelas tersangka koruptor. Datang si kejaksaan dengan bego-nya ikutin perintah si pelapor (yang udah jelas tersangka pemerasan). Berarti, kalo si pelapor meyuruh tuh kejaksaan makan rumput" di pinggir jalan, bakal ikutan juga donk. Memang kejaksaan-nya 'PINTER BANGET',... LOL
Ini sebenarnya pemerasan dari lsm menjadi legal :ups

emang bener tuh masa penyewa kontrakan rumah mesti bayar pbb juga?
kalau gitu semua penyewa kantor/toko mesti masuk penjara kaena tidak bayar pbb ....

Bahkan orang yg melintas di jalan tol juga mesti dipenjara karena gak pernah bayar pbb jalan cuma bayar sewa jalan (biaya tol)
ane ngaskus mke indosat, jngn2 tar mimin kena tuntut gara2 ngaskus lewat jaringan indosat gk byar pajak emoticon-Thinking
tinggal dibuktikan saja nanti di pengadilan...ini seperti kasus penjualan ipad via FJB kaskus...dimana di mata pihak kepolisian harus ada hardcopy panduan dalam bahasa indonesia...padahal sudah tersedia dan hanya peelu dowmload saja...

nanti juga akan ketahuan gobloknya
Kayak gak tau kejaksaan aja ganemoticon-Malu (S)
Masih mendingan urusan sama polisi daripada kejaksaan emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By handyputranto

The funny things is... Orang yang mengadukan saja terjerat kasus pemerasan dan sudah ditangkap emoticon-Big Grin
sebenernya keliatan kok ini LSM maunya apa emoticon-Big Grin

Soal kasus yang terjadi, sering banget kasus begini terjadi. tapi biasanya di kasus bidang ekonomi, misalnya pengambilan kebijakan bailout pada kasus century
Salah satu sebabnya karena kurangnya pemahaman hakim2 pada permasalahan teknis. seperti Ekonomi dan IT

ga nolak emoticon-Blue Guy Cendol (L) sekiranya trit ini bermanfaat emoticon-Smilie

LSM LSM emoticon-Najis (S)

Quote:Original Posted By lionheartrizal
Kayak gak tau kejaksaan aja ganemoticon-Malu (S)
Masih mendingan urusan sama polisi daripada kejaksaan emoticon-Big Grin

waduhh,, sama polisi aja gtu,, kejaksaan ya kayak apa gan emoticon-Cape d... (S)
logika yg bolak-balik
emoticon-Matabelo
oknum KEJAKSAAN yg OTAKNYA UDAH KEBANYAKAN asupan dari hasil korupsi dan pemerasan...contohnya si CIRUS ..semoga anak cucunya yg ikut makan hasil korupsi segera insaf.emoticon-I Love Indonesia (S)emoticon-I Love Indonesia (S)

keracunan logika? oya?

Mobile banking menggunakan jaringan telkomsel... Mmm.. Kan mobile banking tidak mengenakan biaya kepelanggan banknya?

Misalnya tadi BCA, bca tidak mengurangi saldo rekening pelangganna saat menggunakan mobile banking, sms bankingpun tidak menggunakan saldo rekening pelanggan (yang merupakan bisnis bank tetsebut), sms banking sudah terbayarkan menggunakan pulsa provider. Bca tidak mengambil apapun dari layanan tersebut, karena jasa tersebut sudah sesuai dngan peruntukannya, yaitu dengan membayar pulsa sms provider..

Coba diposting disini, adakah bank yang membebankan biaya PER transaksi mobile banking/sms banking dari saldo rekening bank yang menyediakan layanan? Ane ga tau kalo ada, yang jelas biaya sudah diambil dari pulsa handpone (yng bukan urusan bank)

Nah, im2 menggunakan frekuensi indosat dan membebankan biaya penggunaan jasa mereka kepelanggan. Berarti im2 memang mencuri "celah" frekuensi itu untuk keuntungan mereka. Kecuali im2 tidak membebankan apapun kepelanggan mereka, tapi pelanggan mereka yang menggunakn im2 melalui indosat, pulsa indosat mereka berkurang, ITU baru yang namanya mereka TIDAK mencuri. Sesuai aturan tho..

Jangan2 penulis artikel tentang keracunan logika, justru yang keracunan nasibungkus im2.. Hehehehehe jar2..pengamat dan praktisi kok logikana ga jalan?
mampus Indosat.
kualat tipu pencurian pulsa pelanggan emoticon-Najis

ditunggu azab berikutnya menimpa Telkomsel dkk emoticon-Najis
woy gan... gw butuh emoticon-Blue Guy Bata (L) nih.. Please Kasih ...
logika nya satu frequensi dipake 3 perusahaan, tapi bayar cuma satu kaliii...emoticon-Ngakak

pantesan bisa ugal2an kasih discount...
telekomunikasi beda... gak bisa disamakan dengan pbb
Quote:Original Posted By polkmn
Ini sebenarnya pemerasan dari lsm menjadi legal :ups

emang bener tuh masa penyewa kontrakan rumah mesti bayar pbb juga?
kalau gitu semua penyewa kantor/toko mesti masuk penjara kaena tidak bayar pbb ....

Bahkan orang yg melintas di jalan tol juga mesti dipenjara karena gak pernah bayar pbb jalan cuma bayar sewa jalan (biaya tol)


Logika IT mana bisa disamakan ama logika rumah kontrakan? ngawur aja emoticon-Ngakak

Si IM2 pakek kanal 3G, tapi gak mau invest, cuman nyewa doang. Kalo sistemnya begitu terus, kapan dong negara kita bisa nikmatin jaringan yang benar2 3Mbps? Bukan cuman up to doank? emoticon-Ngakak (S)

Inilah penyakit ISP dalam negri. Mereka gak mau invest, tapi pertumbuhan pengguna Internet Indonesia terus naek. "Untung semakin besar, padahal gak ada modal tambahan?" Its a bad joke, really emoticon-Ngakak (S)

Quote:Original Posted By frebyd
Mobile banking menggunakan jaringan telkomsel... Mmm.. Kan mobile banking tidak mengenakan biaya kepelanggan banknya?

Misalnya tadi BCA, bca tidak mengurangi saldo rekening pelangganna saat menggunakan mobile banking, sms bankingpun tidak menggunakan saldo rekening pelanggan (yang merupakan bisnis bank tetsebut), sms banking sudah terbayarkan menggunakan pulsa provider. Bca tidak mengambil apapun dari layanan tersebut, karena jasa tersebut sudah sesuai dngan peruntukannya, yaitu dengan membayar pulsa sms provider..

Coba diposting disini, adakah bank yang membebankan biaya PER transaksi mobile banking/sms banking dari saldo rekening bank yang menyediakan layanan? Ane ga tau kalo ada, yang jelas biaya sudah diambil dari pulsa handpone (yng bukan urusan bank)

Nah, im2 menggunakan frekuensi indosat dan membebankan biaya penggunaan jasa mereka kepelanggan. Berarti im2 memang mencuri "celah" frekuensi itu untuk keuntungan mereka. Kecuali im2 tidak membebankan apapun kepelanggan mereka, tapi pelanggan mereka yang menggunakn im2 melalui indosat, pulsa indosat mereka berkurang, ITU baru yang namanya mereka TIDAK mencuri. Sesuai aturan tho..

Jangan2 penulis artikel tentang keracunan logika, justru yang keracunan nasibungkus im2.. Hehehehehe jar2..pengamat dan praktisi kok logikana ga jalan?


Baru tahu ane emoticon-I Love Kaskus
logika yang di pake itu salah .. harusnya logika nya itu di andaikan dengan rumah kos, pemilik kos yakni pemerintah memberikan ijin kos kepada si A (indosat) untuk ngekos di salah satu kamar nya (yang sebenernya hanya khusus buat single) .. kemudian si A menyewakan pada si B, C, D (im2, etc) kamar kos tersebut ..

harusnya logika nya masuk ke yang di atas, karena kalau baca dari berita nya ya kondisi nya emang seperti itu .. emoticon-Bingung (S)

Quote:Original Posted By frebyd
Mobile banking menggunakan jaringan telkomsel... Mmm.. Kan mobile banking tidak mengenakan biaya kepelanggan banknya?

Misalnya tadi BCA, bca tidak mengurangi saldo rekening pelangganna saat menggunakan mobile banking, sms bankingpun tidak menggunakan saldo rekening pelanggan (yang merupakan bisnis bank tetsebut), sms banking sudah terbayarkan menggunakan pulsa provider. Bca tidak mengambil apapun dari layanan tersebut, karena jasa tersebut sudah sesuai dngan peruntukannya, yaitu dengan membayar pulsa sms provider..

Coba diposting disini, adakah bank yang membebankan biaya PER transaksi mobile banking/sms banking dari saldo rekening bank yang menyediakan layanan? Ane ga tau kalo ada, yang jelas biaya sudah diambil dari pulsa handpone (yng bukan urusan bank)

Nah, im2 menggunakan frekuensi indosat dan membebankan biaya penggunaan jasa mereka kepelanggan. Berarti im2 memang mencuri "celah" frekuensi itu untuk keuntungan mereka. Kecuali im2 tidak membebankan apapun kepelanggan mereka, tapi pelanggan mereka yang menggunakn im2 melalui indosat, pulsa indosat mereka berkurang, ITU baru yang namanya mereka TIDAK mencuri. Sesuai aturan tho..

Jangan2 penulis artikel tentang keracunan logika, justru yang keracunan nasibungkus im2.. Hehehehehe jar2..pengamat dan praktisi kok logikana ga jalan?


nah ini termasuk benar, bank kalau tidak mengutip uang / duit atas jasa pelayanan sms banking berarti bisa mengunakan tanpa perlu izin seluler, beda misalkan tiap sms banking di kenakan biaya atas jasa transfer melalui telepon seluler ..

sama hal nya kayak im2 ini, dah jelas kok im2 memberikan jasa, dan bukan sebagai perantara, kalau misalkan si tifatul ngotot im2 sebagai perantara jasa, berarti im2 ga boleh secara langsung menagih pelanggan, melainkan hanya boleh menerima pembayaran dari indosat ..
woyyy... mana nih emoticon-Blue Guy Bata (L)nya.. gue nyampah mulu nih
parah bener logika kejaksaan