alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50d52e945b2acf904e000020/akui-hak-penghayat-kepercayaan
Akui Hak Penghayat Kepercayaan
Akui Hak Penghayat Kepercayaan

"Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk menentukan legalitas agama. Hak penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan harus diakui."

VHRmedia, Jakarta – Diskriminasi layanan publik terhadap para penghayat kepercayaan masih terjadi. Mereka misalnya ditolak membuat kartu tanda penduduk, kerena dalam kartu keluarga tidak dicantumkan agama.

Tanpa dokumen kependudukan, para penghayat kepercayaan sulit mengurus akta kelahiran, surat nikah, dan surat kematian. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak mendapat layanan kesehatan dan pendidikan.

Hal itu terungkap dalam seminar “Pesan Ibu Nusantara Bagi Arah Kebangsaan Indonesia: Akui dan Penuhi Hak-hak Konstitusional Pemeluk Agama Leluhur dan Penghayat Kepercayaan” di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/12).

Dalam seminar yang diprakarsai Komnas Perempuan dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, hadir para ibu penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, Tolotang (Sulawesi Selatan), Sapto Darmo (Yogyakarta), Parmalim, Suku Anak Dalam (Jambi), Langka Mama (Riau), Sedulur Sikep, Osing (Banyuwangi), Kaharingan (Kalimantan), Bali Aga, Wetu Telu Sasak, dan Komunitas Boti (NTT).

Diskriminasi terhadap para penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan ini sistimatis. Bahkan jenazah mereka sering ditolak masyarakat untuk dikuburkan di pemakaman umum.

Terobosan Kementerian Dalam Negeri agar para pengayat kepercayaan melampirkan surat keterangan dari organisasi masing-masing ternyata tidak menyelesaikan masalah diskriminasi.

Jaminan persamaan hak para penganut kepercayaan diluruskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materiil UU 1/1965 PNPS. Dalam putusannya Hakim MK menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki otoritas untuk menentukan legalitas agama. Aturan bahwa pemerintah hanya mengakui 6 agama resmi otomatis gugur.

Sehingga aturan dalam UU Adminisrasi Kependudukan (Pasal 61 ayat 2) yang mengosongkan kolom agama dalam kartu keluarga penghayat kepercayaan tidak sesuai konstitusi. Kolom tersebut harus diisi sesuai keyakinan penghayat agama. (E1)

Foto: Penghayat kepercayaan Bonokeling (VHRmedia/Prayitno)

http://www.vhrmedia.com/new/berita_d...ail.php?id=629

setuju, sudah saatnya agama asli indonesia seperti kejawen, parmalim, kaharingan, dll diakui karena mereka justru merupakan identitas asli kita. selama ini yang diakui, ironisnya hampir semua impor, tak ada yang lokal. bagaimana bisa melestarikan tradisi & budaya bangsa sendiri kalo agama aslinya sendiri tak diakui. negara2 asia yang maju seperti korea, jepang, rrc, vietnam, & india justru merupakan negara2 yang melestarikan tradisi & budaya asli mereka sedangkan negara2 asia yang menganggungkan budaya impor seperti filipina, pakistan, afghanistan justru menjadi negara yang terpuruk & terbelakang gara2 melupakan budaya & tradisi asli mereka bahkan menghancurkannya

Jumat, 21 Desember 2012 | 17:08

Ilustrasi: Suku Baduy adalah salah satu suku yang masih memeluk agama adat Sunda Wiwitan. Mereka menuntut agama dan kepercayaan mereka dicantumkan dalam E-KTP

Diskriminasi bagi Penghayat Kepercayaan Masih Terus Terjadi

Otoritas pemerintah menentukan agama resmi atau bukan resmi sudah diluruskan Mahkamah konstitusi yang menyatakan pemerintah tidak punya otoritas menentukan legalitas suatu agama.

Diskriminasi pelayanan publik akibat tak menganut salah satu agama ternyata masih terjadi hingga saat ini.

Hal itu terungkap dalam curahan hati para ibu-ibu Penganut Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Seminar 'Pesan Ibu Nusantara bagi Arah Kebangsaan Indonesia: Akui dan Penuhi Hak-hak Konstitusional Pemeluk Agama Leluhur dan Penghayat Kepercayaan' di Jakarta.

Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, yang turut hadir dalam acara itu mengatakan merasa miris mendengar curhat para ibu yang memberi kesaksian atas diskriminasi dalam pelayanan publik oleh Pemda-pemda.

"Khususnya dalam pembuatan KTP atau e-KTP. Pemasangan tanda strip dalam kolom agama menyebabkan mereka kehilangan hak-hak sipil kependudukan seperti pencatatan kelahiran, perkimpoian, kematian hingga pelayanan kesehatan. Belum lagi hak atas pendidikan dan pekerjaan semata karena mereka dianggap tidak beragama," tutur Eva di Jakarta, hari ini.

Para ibu itu merupakan anggota Penghayat agama-agama leluhur Sunda Wiwitan Jabar, Tolotang Sulsel, dan Sapto Darmo Yogyakarta. Mereka mengikuti seminar yang diprakarsai Komnas Perempuan dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika.

Acara itu juga dihadiri 35 perwakilan komunitas-komunitas di daerah seperti Parmalim, Suku Anak Dalam Jambi, Langka Mama Riau, Kepribaden, Sedulur Sikep, Romo Tegal, Osing Banyuwangi, Budho Tengger, Kaharingan Kalimantan, Bali Aga, Wetu Telu Sasak, hingga Komunitas Boti NTT.

"Diskriminasi terhadap para penghayat agama-agama leluhur ini bisa dikatakan sistematis dari lahir hingga meninggal. Mayatnya sering ditolak masyarakat untuk dikuburkan di pemakaman umum," kata Eva.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menyebut sudah mendapat informasi Kemendagri sudah memberikan alasan soal hal itu bukanlah diskriminasi. Perlakuan demikian hanya melaksanakan perintah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan untuk kolom agama tidak resmi harus diberi tanda strip atau tidak diisi.

"Tapi terobosan Kemendagri dengan menyarankan para penghayat untuk melampirkan surat keterangan tentang kepercayaan yang dianut sesuai organisasi masing-masing ternyata tidak menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap penghayat," ujarnya.

Padahal soal otoritas pemerintah menentukan agama resmi atau bukan resmi sudah diluruskan MK dalam Putusan 140/PUU-VII/2009 atas UU No 1/1965 tentang PNPS. Dalam putusan ini MK secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak punya otoritas menentukan legalitas suatu agama.

"Sehingga keputusan bahwa hanya ada enam agama resmi yang diakui oleh negara secara otomatis juga gugur. Atas dasar Putusan MK itu, maka harusnya semua pelaksanaan UU termasuk pihak Dirjen Adminduk Kemendagri harus mematuhinya. Artinya soal pengisian kolom agama itu dianggap tidak sesuai Konstitusi lagi," kata Eva.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Didit Sidarta

http://www.beritasatu.com/mobile/nas...s-terjadi.html
http://www.antarajateng.com/detail/i...u#.UNVrUEMt3ms

Anggota Komisi III DPR RI, Eva K. Sundari (tiga kiri) bersama sejumlah peserta seminar "Pesan Ibu Nusantara bagi Arah Kebangsaan Indonesia: Akui dan Penuhi Hak-hak Konstitusional Pemeluk Agama Leluhur dan Penghayat Kepercayaan" di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/12). (Foto Istimewa)

Berita Terkait

Facebook Twitter

Tangisan Ibu-Ibu Penghayat pada Hari Ibu Jumat, 21 Des 2012 19:54:12 WIB

Jakarta, ANTARA Jateng - Sangguh menyayat hati mendengarkan kesaksian para ibu-ibu penghayat atas diskriminasi dalam pelayanan publik oleh pemerintah daerah, khususnya dalam pembuatan KTP elektronik (e-KTP), kata anggota Komisi III (Bidang Hukum dan HAM) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, kepada ANTARA Jateng, Jumat.

Menurut dia, pemasangan tanda strip dalam kolom agama menyebabkan mereka kehilangan hak-hak sipil kependudukan, seperti pencatatan kelahiran, perkimpoian, kematian, hingga pelayanan kesehatan dan hak atas pendidikan dan pekerjaan semata karena mereka dianggap tidak beragama.

Kesaksian tersebut, kata Eva, diungkap oleh para ibu penghayat agama-agama leluhur Sunda Wiwitan Jabar, Tolotang Sulsel, dan Sapto Darmo Yogya dalam seminar "Pesan Ibu Nusantara bagi Arah Kebangsaan Indonesia: Akui dan Penuhi Hak-hak Konstitusional Pemeluk Agama Leluhur dan Penghayat Kepercayaan" di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/12).

Seminar yg diprakarsai Komnas Perempuan dan ANBTI (Aliansi Bhinneka Tunggal Ika) itu dihadiri 35 perwakilan komunitas-komunitas di daerah, seperti Parmalim, suku Anak Dalam Jambi, Langka Mama Riau, Kepribaden, Sedulur Sikep, Romo Tegal, Osing Banyuwangi, Budho Tengger, Kaharingan Kalimantan, Bali Aga, Wetu Telu Sasak, hingga Komunitas Boti NTT.

Diskriminasi terhadap para penghayat agama-agama leluhur ini bisa dikatakan sistimatis dari lahir hingga meninggal karena mayatnya sering ditolak masyarakat untuk dikuburkan di pemakaman umum.

Berbagai bentuk diskriminasi dan marginaliasasi masy smkn intensif karena ketika neg ikut mendiskriminasi melalui kebijakan e-KTP yang tidak mencantumkan agama mereka (setrip).

Terhadap hal tersebut, kata Eva, pihak Kemendagri memberikan penjelasan bahwa mereka hanya melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk kolom agama tidak resmi diberi tanda strip/tidak diisi, sebagaimana Pasal 61 Ayat (2).

Terobosan Kemendagri dengan menyarankan para penghayat untuk melampirkan surat keterangan tentang kepercayaan yangdianut sesuai dengan organisasi masing-masing ternyata tidak menyelesaikan masalah, termasuk diskriminasi terhadap penghayat.

Soal otoritas Pemerintah menentukan agama resmi, menurut Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, sudah diluruskan MK dalam Putusan 140/PUU-VII/2009 atas UU No. 1/1965 tentang PNPS.

Dalam putusan ini, lanjut Eva, MK secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa Pemerintah tidak punya otoritas menentukan legalitas suatu agama sehingga keputusan bahwa hanya ada enam agama resmi yang diakui oleh negara secara otomatis juga gugur.

Atas dasar bahwa Putusan MK bersifat final dan binding, maka semua pelaksanaan UU, termasuk pihak Dirjen Adminduk Kemendagri harus mematuhinya.

"Artinya Pasal 61 Ayat (2) UU Adminduk tersebut secara material juga tidak sesuai dengan konstitusi sehingga kolom agama harus diisi sesuai dengan fakta warga negara yang bersangkutan tidak dikosongkan," kata Eva.

Dengan demikian, kata Eva, Kemendagri akan memenuhi tujuan utama UU Adminduk, yakni sebagai perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara, temasuk para penghayat agama leluhur di Nusantara.

Sumber : -

Pewarta : D.Dj. Kliwantoro Penyunting : D.Dj. Kliwantoro
pengen haknya diakui kok menuntut agama lain dihilangkan. kalo ingin ada pilihan penganut kepercayaan ya silakan aja tapi kalo bergeser jd menghapus kolom agama ya itu namanya cari musuh..
:capede
setuju kolom agama mending dihapus aja

agama sedikitpun gak mencerminkan kepercayaan setiap warga

jadi gak ada lagi itu agama dipolitisasi

kolom agama cuma jadi pemecah kerukunan saja
ada buku yang menjelaskan masalah inj. isinya bisa didownload di link ini

http://www.hrwg.org/en/hrwg/publicat...-yang-maha-esa
ANEH GAN
cuma islam fanatik yang parno sama agama lain yang menentang penghapusan agama diktp
Kembali ke negaranya lagi ,

Mau nggak.
Quote:Original Posted By kreshnanuzarman
cuma islam fanatik yang parno sama agama lain yang menentang penghapusan agama diktp


kalo dihapus, nanti ente bisa leluasa mengaku2 atheis ya gan? emoticon-EEK!:
Kalo kaharingan, bukannya udah sebagian masuk hindu ya?
Yg perlu dibina tuh petugas kependudukan, dlm hal ini rt, lurah, camat, baru diteruskan ke dinas capil..
Oi TS, ngapain ente bikin thread baru lagi??
Kalo ente copas2 lagi seperti di thread hapus kolom agama, ane batain ente!!!
emoticon-Blue Guy Bata (L) emoticon-Blue Guy Bata (L)
Urus tu thread ente sebelumnya emoticon-Mad:
Abis kolom agama di hapus selanjutnya kolom jenis kelamin?
emoticon-Ngakak
Diskriminasi terhadap para penghayat agama-agama leluhur ini bisa dikatakan sistimatis dari lahir hingga meninggal karena mayatnya sering ditolak masyarakat untuk dikuburkan di pemakaman umum

sebaiknya para penganut kepercayaan,mempunyai tmpat khusus untuk pemakaman,..karena didaerah ana pemerintah tdak menyedia tempat pemakaman,yg ada adalah hibah dari penduduk stempat..yg islam buat islam,kristen buat kristen dan seterusnya jdi tdak ada tmpat buat aliran kepercayaan untuk dimakamkan di msing2 tmpat tsb,.
Quote:Original Posted By Xiao.Qiao.
Oi TS, ngapain ente bikin thread baru lagi??
Kalo ente copas2 lagi seperti di thread hapus kolom agama, ane batain ente!!!
emoticon-Blue Guy Bata (L) emoticon-Blue Guy Bata (L)
Urus tu thread ente sebelumnya emoticon-Mad:


ini threadnya lebih spesifik tentang masalah hak asasi penghayat kepercayaan. di thread sebelumnya khan lebih ke soal kolom agama di ktp. mungkin di sini akan ditampilkan artikel2 yang berhubungan dengan masalah penghayat kepercayaan. bagaimana bisa melestarikan tradisi & budaya asli bangsa kita kalo agama tradisinya sendiri tak diakui. tak heran kalo budaya kita banyak diklaim oleh negara lainnya. makanya jangan cuma tahu agama impor doang. agama asli kita malah lebih dihargai bahkan diminati orang sana di luar negeri ketimbang di negeri sendiri. ini linknya

http://dongengbudaya.wordpress.com/2...2/06/01/subud/
Ane rasa ga ada masalah dari orang beragama juga toh, mau agama dimasukin ato kagak ke katepe. Ga tau deh yang ngakunya beragama emoticon-Malu (S)

Buat ane sih, mending kolom agama dihapus, terus kemenag masukin ke kemendagri jadi salah satu bagian. Ga ada gunanya kementrian gede-gede buat ngurusin urusan pribadi orang. Toh ga perlu satu kementrian utk nunjukin "KeTuhanan Yang Maha Esa"

emoticon-I Love Indonesia
Quote:Original Posted By fusuysky
Abis kolom agama di hapus selanjutnya kolom jenis kelamin?
emoticon-Ngakak


nah kalo yang ini gw gak setuju
ketimbang dihapus mending ditambah satu kolom lagi BETTY
Quote:Original Posted By oilpalm
pengen haknya diakui kok menuntut agama lain dihilangkan. kalo ingin ada pilihan penganut kepercayaan ya silakan aja tapi kalo bergeser jd menghapus kolom agama ya itu namanya cari musuh..
:capede
goblok... Penghapusan kolom agama di ktp tidak kemudian menghapus agama yg diyakini.
Justru dengan tidak adanya agama dalam ktp alan membuat diskriminasi akan berkurang...
Quote:Original Posted By mdsetiawan
kalo dihapus, nanti ente bisa leluasa mengaku2 atheis ya gan? emoticon-EEK!:
goblok.. Agama tu urusannya antara penganut dan Tuhannya..
Quote:Original Posted By oilpalm
pengen haknya diakui kok menuntut agama lain dihilangkan. kalo ingin ada pilihan penganut kepercayaan ya silakan aja tapi kalo bergeser jd menghapus kolom agama ya itu namanya cari musuh..
:capede
goblok... Ngilangin agama di ktp beda ama maksa utk tidak beragama.
gw lebih MENGHORMATI penganut kepercayaan, nasrani, budha, hindu dan AGAMA-AGAMA LAIN daripada AHMADIYAH! emoticon-shakehand:

tapi kalau AHMADIYAH sudah MENGAKU SEBAGAI AGAMA SENDIRI dan sudah ga bawa2 "islam" lagi,
mereka juga layak dihormati emoticon-Toast
×