alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50d3ba4ae974b44376000000/pemerasan-jaksa-todung-kejagung-lakukan-kriminalisasi-di-kasus-chevron
(PEMERASAN JAKSA) Todung: Kejagung Lakukan Kriminalisasi di Kasus Chevron !!
Jakarta - Kejagung dinilai melakukan kriminalisasi di kasus penyidikan dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Buktinya, dengan dikabulkannya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Putusan praperadilan 4 tersangka kasus bioremediasi Chevron bukan saja membuktikan bahwa penahanan ke 4 tersangka Chevron tak berdasar hukum tetapi bisa ditafsirkan bhw keseluruhan penyidikan kasus dugaan korupsi bioremediasi itu tak berdasar. Di situ tak ada kerugian negara. Jadi jelas Kejaksaan Agung memaksakan kriminalisasi kasus bioremediasi ini," kata pengacara para tersangka, Todung Mulya Lubis dalam keterangannya, Senin (3/12/2012).

Todung berharap, agar Kejaksaan Agung menyadari bahwa kriminalisasi kasus bioremediasi ini sangat berbahaya karena menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang aman buat investasi, khususnya investasi minyak dan gas bumi.

"Lebih jauh kriminalisasi kasus ini akan jadi iklan buruk buat iklim investasi di Indonesia. Kalau memang dalam proyek bioremediasi ada hal-hal yang dianggap salah maka mekaanisme penyelesaiannya harus sesuai dengan kontrak bagi hasil yang memang mengatur penyelesaian konflik. Jadi jangan melakukan kriminalisasi," terangnya.

Proyek bioremediasi ini, lanjut Todung, dibuat berdasar peraturan yang dikeluarkan Kementerian KLH dan diawasi oleh KLH. "Malah sudah dapat sertifikat Proper Biru. Jadi Chevron sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku," urainya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan berkas untuk 5 tersangka pada dugaan korupsi di proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sudah dinyatakan lengkap atau P21. Menurut Kejagung, berkas sudah dinyatakan lengkap sejak pekan lalu.

"5 dari 7 tersangka kasus Chevron berkasnya sudah P21. Berdasar surat No 141/F/F.D.1/11/2012 tertanggal 30 November 2012. Sudah memenuhi syarat formil dan materiil," ujar Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, saat dikonfirmasi.

Sementara itu saat ditanyai apakah putusan praperadilan yang memutuskan bahwa penahanan dan penetapan para tersangka itu tidak sah, memaksa Kejagung untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang baru, Untung menolak untuk menjawabnya. Juga termasuk dengan status keempat pegawai Chevron saat ini apakah masih sebagai tersangka atau tidak.

"Ya itu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu," terang Setia.

Sebelumnya empat pegawai Chevron yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek bioremediasi di Chevron mengajukan gugatan praperadilan, gugatan ini dilaksanakan di PN Jakarta Selatan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan sebagian permohonan keempat tersangka tersebut. Hakim menyebutkan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejagung tidak sah, karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.

[url]http://news.detik..com/read/2012/12/03/202725/2108282/10/todung-kejagung-lakukan-kriminalisasi-di-kasus-chevron[/url]

Chenron itu perusahaan pelit yang gak mau diajak "damai" dengan uang

dan karyawan tak berdosa pun menjadi korban dari para JAKSA PEMERAS

DUET JAKSA/POLISI PEMERAS DENGAN LSM PEMERAS MEMANG DAHSYAT MEMBUAT ORANGTAK BERDOSA MASUK PENJARA

HATI-HATI BAGI AGAN ATAU KELUARGA AGAN BISA SAJA MENJADI KORBAN MEREKA !!

gw makin kalau banyak orang tak berdosa sana yang masuk penajra karena gak mau "damai"


Ini Curhat Tersangka Kasus Chevron yang Merasa Dizalimi Jaksa

Ini Kejanggalan Jaksa Kasus Chevron

Jakarta - Kuasa hukum PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Maqdir Ismail, melaporkan para jaksa yang menangani kasus dugaan korupsi pada proyek bioremediasi yang melibatkan para pegawai Chevron. Maqdir menyatakan ada kejanggalan yang dilakukan jaksa selama proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung.

Sebagai contoh menurut Maqdir, dalam penetapan tersangka atas nama Endah Rumbiyanti. Endah dijelaskan adalah orang yang pernah belajar tentang proyek bioremediasi di Amerika. Sehingga Endah yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan kepada pihak Kejaksaan mengenai proyek tersebut.

"Namun saat itu tidak dipahami oleh Endah bahwa berita acara wawancara yang ditandatangani tersebut dibuat untuk keterangan sebagai saksi. Kemudian Endah malah ditahan dan ditahan karena diduga terlibat proyek bioremediasi fiktif," ujar kuasa hukum Chevron, Maqdir Ismail, usai memberikan laporan di Kantor Komjak, Jalan Rumbai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2012).

Maqdir menjelaskan kasus yang sama juga terjadi ke tersangka lain, yaitu Widodo, Kukuh Kertasafari, dan Bachtiar Abdul Fatah. Menurut Maqdir, para tersangka itu rata-rata tidak terkait secara langsung dengan proyek bioremediasi.

Dia menambahkan untuk tersangka Kukuh, ruang lingkup kerja dan tanggung jawabnya tidak ada kaitannya dengan pelelangan dan pelaksanaan proyek bioremediasi. Kukuh diketahui sebagai Team Leader Produksi yang mengurusi minyak.

"Ketika Kukuh menjelaskan kepada Koordinator Penyidik, Amarullah, tentang kasus bioremediasi. Ketika penyidik dimintai tanggapan oleh Koordinator Penyidik Amarullah terhadap keterangan tersebut, penyidik tidak dapat menjelaskan posisi dan hubungan Kukuh dengan pekerjaan bioremediasi," terang Maqdir.

Sedangkan untuk tersangka Bachtiar Abdul Fatah dan Widodo, Maqdir menjelaskan memang ada kegiatannya yang terkait dengan bioremediasi secara langsung yaitu Bachtiar menandatangani kontrak. Namun hal itu dilakukan karena ada pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan sesuai dengan janji kepada Kementerian Lingkungan Hidup sesudah mendapat cetak biru (blueprint), sebelum mereka dipindahkan ke Jakarta.

"Demikian juga dengan Widodo yang merupakan staf biasa," ucap Maqdir.

Selain mengenai para pegawai yang dianggap tidak mempunyai keterkaitan langsung, Maqdir juga menyesalkan penggunaan keterangan seorang ahli yang bernama Edison Effendi. Edison dihadirkan oleh Kejagung sebagai saksi ahli dalam kasus bioremediasi ini, yang juga akhirnya menjadikan dasar bagi Kejagung untuk menyimpulkan proyek bioremediasi merupakan proyek fiktif.

"Padahal Edison Effendi adalah seorang wakil dari perusahaan yang gagal dalam beberapa kali mengikuti tender yang dilakukan oleh Chevron. Artinya ada keterangan ahli yang digunakan untuk menilai pekerjaan tetapi penilaiannya mengandung konflik kepentingan dengan kasus yang dia nilai," jelasnya.

Kejanggalan-kejanggalan ini yang membuat Maqdir menilai bahwa ada rekayasa dalam kasus ini. Sehingga kinerja dan profesionalitas jaksa patut dipertanyakan.

"Penyidikan semacam ini adalah penyidikan yang tidak sah karena hanya merupakan rekayasa, dipaksakan, tidak objektif dan bertentangan dengan asas presumption of innocence," pungkas Maqdir.

Sebelumnya empat pegawai Chevron yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek bioremediasi di Chevron mengajukan gugatan praperadilan, gugatan ini dilaksanakan di PN Jakarta Selatan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan sebagian permohonan keempat tersangka tersebut. Hakim menyebutkan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejagung tidak sah, karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Keempat pegawai Chevron yang mengajukan gugatan tersebut adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau Widodo, Team Leader SLS Migas Kukuh Kertasafari, dan General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah. Keempatnya telah dibebaskan dari tahanan.

Sementara, tujuh orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung terkait kasus itu adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau, Widodo, Team Leader SLS Migas, Kukuh Kertasafari, General Manager SLN Operation, Alexiat Tirtawidjaja, dan General Manager SLS Operation, Bachtiar Abdul Fatah. Seementara dari pihak perusahaan di luar PT CPI ada Direktur Utama Sumigita Jaya, Herlan dan Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri.

[url]http://news.detik..com/read/2012/12/05/142558/2110061/10/ini-kejanggalan-jaksa-kasus-chevron-versi-kuasa-hukum[/url]

Kasus Chevron, Anggota DPR: Iklim Investasi di Indonesia Bisa Terganggu

Kasus Chevron, Anggota DPR: Iklim Investasi di Indonesia Bisa Terganggu

Jakarta - Sidang praperadilan yang diajukan oleh empat pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali dilanjutkan. Dalam persidangan untuk tersangka Kukuh Restafari, pihak kuasa hukum memutar sebuah video rekaman dialog di sebuah stasiun televisi swasta nasional.

Dialog berdurasi total 42 menit itu, dihadirkan beberapa pembicara seperti anggota DPR Komisi VII Satya, Wakil Kepala BP Migas Johannes Wijanarko dan Wamen ESDM Rudi Rubiandini. Dalam rekaman tersebut, Satya menyebutkan dengan adanya kasus ini malah akan membuat ketidakpastian dalam investasi di Indonesia dan akan membuat para investor kabur.

"Investor harus ada kejelasan. Dengan adanya kasus ini, di mana proyek bioremediasi yang sudah melalui proses audit. Tiba-tiba Kejagung datang dan menganulir, tentu ini akan membuat ketidakjelasan siapa yang berhak. Iklim investasi bisa terganggu padahal Indonesia sangat membutuhkan investasi," ucap Satya, dalam rekaman yang diputar di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Kamis (22/11/2012).

Menurutnya, untuk menghindari ketidakjelasan ini, harus ada kesepahaman di antara semua lembaga negara dalam menangani konflik yang terjadi di industri migas. Dia menambahkan industri ini merupakan industri yang rumit sehingga harus orang yang benar-benar ahli yang menangani apabila terjadi perselisihan.

"KPK mempunyai orang yang ahli dalam hal migas. Jangan-jangan Kejagung nggak mengerti apa itu cost recovery. Karena sebenarnya cost recovery adalah suatu yang bisa diintervensi oleh negara selama jangka waktu kontrak," terangnya.

Sementara itu, masih dalam dialog yang sama, Wakil Kepala BP Migas Johannes Wijanarko menyatakan apabila ada masalah antara kontraktor dan pemerintah maka diselesaikan melalui mekanisme perdata. Selain itu dia menambahkan apabila ada perbedaan dalam pengitungan untuk cost recovery, maka bisa saja saling koreksi.

"Kita punya waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk pengembalian apabila ada kekurangan pembayaran. Apakah itu under lifting atau over lifting," ucap Johannes.

Empat karyawan Chevron yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan tindak pidana korupsi bioremediasi melakukan gugatan praperadilan. Gugatan ini dalam rangka menggugat upaya penetapan tersangka dan penahanan terhadap keempatnya.

Mereka adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau Widodo, Team Leader SLS Migas Kukuh Restafari, dan General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah.

[url]http://news.detik..com/read/2012/11/22/135527/2098287/10/kasus-chevron-anggota-dpr-iklim-investasi-di-indonesia-bisa-terganggu?nd771108bcj[/url]
wogh...repot jg tu urusannya ya...
susah emg kl jd kasus sama yg punya kuasa...
semoga oknum kejaksaan dan orang yg kalah tender diberi hidayah

cuman di Indonesia orang Production bisa jadi tersangka kasus korupsi proyek Lingkungan

ga nyambung banget emoticon-Najis

kejaksaan klo emang bener kenapa ga berani nangkep bule yg megang proyek Bioremediasi emoticon-Ngakak

takut pak beye turun tangan yah emoticon-Ngakak
Sudah jelas ada kerugian negara dari pemeriksaan BPK.
Mau bukti apalagi?
Modusnya sama seperti PCR dan American School.

Ayo Kejaksaan. Usut terus oknum chevron yang bermain.

Pegawai kecil kedapatan mulung besi tua langsung diberhentikan.
Pegawai tinggi mencuri uang milyaran rupiah, malah dibela.
Yang adil adalah oknuim chevron tsb diberhentkan dulu karena telah
terlibat tindakan krminal.
gak heran klo liat berita penegak hukum kelakuannya kayak gini emoticon-Cape d...
Quote:Original Posted By powerblaster
Sudah jelas ada kerugian negara dari pemeriksaan BPK.
Mau bukti apalagi?
Modusnya sama seperti PCR dan American School.

Ayo Kejaksaan. Usut terus oknum chevron yang bermain.

Pegawai kecil kedapatan mulung besi tua langsung diberhentikan.
Pegawai tinggi mencuri uang milyaran rupiah, malah dibela.
Yang adil adalah oknuim chevron tsb diberhentkan dulu karena telah
terlibat tindakan krminal.


Masalahnya apa sih gan?

Proyeknya palsu?

Tender ga bersih?

Pegawai lalai?

Mana yg bener?

Sekarang gw tanya ke lo

Kukuh pekerjaanya adalah operasi produksi, apa hubungannya dengan proyek HSE?
semoga aja ga ada udang balik batu abis kalo di oerkara gitu suka ada celah receh buat pengamen...
Yang penting di proses.
Baca saja ceritanya di media massa.
Masa gak pernah baca bagaimana proses kong kali kong itu terjadi.

Kalau tidak ada berada tak kan tempua bersarang rendah
Kalau ada asap tentu ada api

Masa tiba2 seseorang dituduh tanpa ada ujung pangkal.

Atau mirip mission impossible,
apabila anda tertangkap maka kami tidak mengakui anda
sebagai anggota kami (katakan lah mencuri berjamaah)

Quote:Original Posted By AkuCintaNanae

gw makin kalau banyak orang tak berdosa sana yang masuk penajra karena gak mau "damai"
[/size]



Ane juga sekarang berpikiran sama gan. "What you hear may not be what actually happend..."

Semoga masyarakat tidak terpancing dengan permainan oknum2 ini; walaupun banyak juga yang belum ngerti masalahnya dan malah jadi sotoy seperti post diatas ane.
Perasaan pemerasan ,sekarang marak banget.
Quote:Original Posted By Faqir.Cendol


Masalahnya apa sih gan?

Proyeknya palsu?

Tender ga bersih?

Pegawai lalai?

Mana yg bener?

Sekarang gw tanya ke lo

Kukuh pekerjaanya adalah operasi produksi, apa hubungannya dengan proyek HSE?


Apesnya dia cuma gara2 pernah nganterin jaksa ke proyek HSE tsb, maka itu namanya tercatat.
Sungguh2 BODO dan TOLOL penegak (atau pembengkok) hukum?
emoticon-Berduka (S)

Kita sama2 tau lah...apa yg diminta mereka dan nggak kita kasi.
emoticon-Cape d... (S)
entah jaksa itu penghasilan dan tingkat kesejahteraannya kurang atau karena memang suap dari korporasi itu sangat menggiurkan..?
hadehh..pdhal dh tingkat kejagungemoticon-Hammer (S)
ane kirain bs lebih wiseemoticon-Ngakak (S)
haduh duit lagi duit lagi pasti nih emoticon-Cape d...
kalau dari berita yang saya baca,kasus ini terlalu dipaksakan kejaksaan agung
lagian proyeknya berhasil kok,bahkan jadi proyek percontohan dalam negeri dari kemen LH,kalau buat biayanya,ya saya tidak tahu kalau ada kelebihan seperti yang ditujukan kejagung,trus berapa nilai wajarnya kalau berlebihan
tapi kalau disamain infrastruktur,sah-sah aja tuh kalau tiba2 cost recoverynya tibatiba tinggi,sama kayak bangun jalan bisa sajakan dalam pelaksanaan ternyata biayanya dibutuhkan lebih besar
Gw karyawan chevron sampe jijik baca berita ini,teman sejawat semua sdh tahu akhir cerita ini
Chevron jelas perusahaan dengan reputasi Internasional. Dari sejak zaman Caltex pun, perusahaan ini sangat taat hukum.
Semua pegawai yang berurusan dengan hukum langsung dipecat, baik terbukti atau tidak terbukti.

Yang mengherankan adalah tersangka2 bioremediasi sampai saat ini belum dipecat.
Ayo Chevron, tunjukkan terus ketaatan mu pada hukum. Masa pegawai2 kecil saja yang kamu pecat. Level manajer yang terjerat kasus hukumpun seyogyanya diberhentikan juga agar mereka dengan tenang mengikuti proses hukum.
khan urusannya ama duit gede.... masa ga tau sih bang todung..... bagi bagi dikit lah ama kejaksaan....