alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50d238601fd719e77500000f/soal-pelayanan-publik-pemda-dan-polri-paling-banyak-dikeluhkan-masyarakat
Ngakak 
Soal Pelayanan Publik, Pemda dan Polri Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat
Quote:Soal Pelayanan Publik, Pemda dan Polri Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat
Budi Santoso, anggota Ombudsman RI


Quote:Pemerintah Daerah (Pemda) dan Polri menjadi dua institusi yang pelayanan publiknya paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.

Hal itu merupakan hasil rekapitulasi laporan masyarakat ke Ombudsman RI selama tahun 2012, yang dipaparkan di kantor Ombudsman, Rabu (19/12).

Budi Santoso, anggota Ombudsman RI bidang penyelesaian laporan dan pengaduan, mengatakan Pemda menempati urutan pertama lembaga negara yang dilaporkan tidak melakukan pelayanan publik dengan baik.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman, Pemerintah Daerah menempati urutan teratas dengan presentase laporan masyarakat sebanyak 33,5 persen atau 669 laporan," katanya.

Polri yang menduduki posisi kedua mendapatkan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 17,59 persen atau 356 laporan.

Laporan terkait buruknya pelayanan publik di Pemerintah Daerah paling banyak terdapat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 14,5 persen. Sementara untuk Polri, laporan banyak masuk terkait pelayanan publik di Polres, yaitu sebanyak 39,6 persen.

Menurut Budi, keluhan yang kerap dilaporkan masyarakat terkait pelayanan publik di Pemerintah Daerah adalah maladministrasi. Maladministrasi tersebut berupa penundaan pelayanan publik yang berlarut, penyimpangan prosedur, dan bahkan tidak memberikan layanan sama sekali.

Adapun di Polri, laporan yang masuk ke Ombudsman terkait banyaknya penundaan pelayanan publik yang berlarut ada 55 persen. Kemudian penyalahgunaan kewenangan dalam hubungannya dengan pelayanan publik terdapat 18 persen, dan penyalahgunaan prosedur sebanyak 7,3 persen.

Selain dua instansi tadi, Kementerian juga termasuk dalam tiga besar laporan di Ombudsman. Terdapat 262 pengaduan masyarakat terhadap kementerian yang masuk ke Ombudsman.

Tiga kementerian yang paling banyak diadukan kepada Ombudsman adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) sebanyak 28,2 persen, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak 20,6 persen dan Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 8,5 persen.

Kemendikbud mendapatkan banyak laporan terkait penyelenggaraan peneriaan siswa baru, sedang Kemenkumham pada laporan berhubungan dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kementerian Agama laporannya terkait tenaga honorer dan pelaksanaan haji. Kami memediasi 90 korban calon haji yang jadi korban travel nakal," katanya.

2014 Laporan

Secara keseluruhan selama 2012, Ombudsman mendapatkan laporan masyarakat sebanyak 2014. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan laporan tahun lalu yang hanya 1867.

Ombudsman telah menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sebanyak 96 persen. Sementara sebanyak 43 persen dari laporan yang sudah ditindaklanjuti tersebut, telah diselesaikan di tingkat klarifikasi, investigasi, mediasi, dan rekomendasi.

"Dalam dua tahun terakhir Ombudsman telah mengeluarkan 30 rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Budi.

Dari 30 rekomendasi itu, ada yang sudah menjalankan namun terdapat pula instansi yang mengabaikannya.

Salah satu instansi yang menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman adalah Walikota Depok terkait ijin pembangunan. Selain itu. Kemendikbud juga melaksanakan rekomendasi berupa mengabulkan permintaan mutasi seorang dosen di Riau ke Malang.

Adapun contoh rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan adalah terkait dugaan pembunuhan berencanan Sarosokhi Hulu di Nias Selatan. Ombudsman merekomendasikan agar memutasi sejumlah pejabat di Kapolres Nias Selatan dan mengungkap kasus pembunuhan Sarosokhi seacra tuntas. Kepolisian berpendapat kematian Sarosokhi diakibatkan kecelakan. Namun berdasarkan temuan Ombudsman di lapangan, Saroskhi sengaja diskenariokan meninggal karena kecelakaan.


SUMBER


sudah biasa....kalo mau ngurus di pemda ga pake pelicin...yaa lama lah.....emoticon-Ngakak

emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L)
emoticon-Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star


Quote:TRIT ANE YG MASIH FRESH....

309 Desa se-Karawang Dapat Mobil Operasional

Halte dan Bus Transjakarta Tahun Depan Dirombak

Redenominasi, Sen Menjadi Satuan Rupiah Terkecil

Rahadewineta, Wasit Indonesia di Kejuaraan Dunia Taekwondo

2013, Lapan Luncurkan Roket dari Morotai

Aturan Ganjil-Genap Tidak Berlaku di Seluruh Jakarta

Menyiasati Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Mobil Listrik Nasional Akan Dirilis Mei 2013

Disiapkan, TransJakarta Khusus Perempuan

[KISAH UNIK]Kisah Sinshe Spesialis Koruptor di Bareskrim
lho memangnya nyang dua itu lembaga layanan publik ya??? bukannya pungli legal??
Terus langkah yg diambil ombudsman apa? Rekomendasi kpd yg bersangkutan jg gk digubris
Quote:Original Posted By qiudee
lho memangnya nyang dua itu lembaga layanan publik ya??? bukannya pungli legal??


emoticon-Ngakak....bener gan pungli legal....sdh gaji tiap tahun naik....masih minta tambahan ke masyarakat lagi....emoticon-Ngakak
bukannya dah jadi rahasia umum ya
ga wouww lagik...
jangan sampe ahok yang jadi presiden baru pada tobat!
Benar sekali!!! Masalah administrative lama banget kalau gk nyuap , begitu disuap 5 menit beres. emoticon-Sorryemoticon-Sorry
Quote:Original Posted By qiudee
lho memangnya nyang dua itu lembaga layanan publik ya??? bukannya pungli legal??


komen tajam dan tepat mengenai ulu hati qiqiqiqiiq
emang udah jadi rahasia umum itu ya kan ya donk emoticon-Malu (S)

apalagi masalah pungutan2. Apa mereka yang dah punya anak gak mikir ya kalo anaknya dikasi makan "duit-duit" gak jelas gitu gimana rasanya. Tega banget
Ombudsman harus mengeluarkan rekomendasi langkah, kalo cuma bilang ini itu ini itu doank, anak tetangga ane juga bisa gan emoticon-Cape deeehh
kayaknya dua pelayanan publik ini banyak melakukan dosa dehemoticon-Ngakak

polisi suka nilang orangemoticon-Najis
pemda banyak korupsiemoticon-Najis

sudah bukan hal yang aneh lagi..

kalau dua institusi tersebut banyak sandungan nya... emoticon-Embarrassment
Kok gw gkkaget ya bacaberitanya, tpi ada yg kurang lembaga kejaksaan kok gak masuk ya?? emoticon-Ngakak
kasihan masyarakatnya..
coba di "Media" kan hasil laporan nya..
biar tuh institusi Malu dan berbenah diri..

Quote:Dari 30 rekomendasi itu, ada yang sudah menjalankan namun terdapat pula instansi yang mengabaikannya

karena cuma rekomendasi tanpa sanksi... jadi yah diabaikan...
benar2 ga tahu malu yah. dah digaji utk kerja melayani rakyat, eh malah nyusahin dan mau nilep duit rakyat.
seharusnya ada pos pengaduan semua aparat/instansi yg nyusahin rakyat, dan kalau bisa di pajang di website supaya semua org bisa tahu
pengalaman di kantor polisi :

ngurus surat kehilangan : bayar 15 rb
ngurus SKBB : bayar 30 rb
ngurus perpanjangan SIM : bayar lbh besar PP tarif PNBP Polri