Di satu sisi, Malaysia kerap membuat kita murka lantaran arogansi mereka. Namun di sisi lain, Malaysia tak jarang menyodorkan contoh apik bagaimana semestinya pemerintah mengelola negara.

Contohnya, Malaysia paham betul bagaimana menjaga dan merawat setiap jengkal wilayah mereka. Malaysia paham betul bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat mereka.

Hal itu jelas terpampang di Sipadan dan Ligitan, dua pulau kecil yang sejak 17 Desember 2002 masuk kedaulatan Malaysia. Negeri jiran itu menguasai Sipadan dan Ligitan setelah Mahkamah Internasional memenangkan mereka dalam sengketa dengan Indonesia.

Kini, 10 tahun berselang, Sipadan dan Ligitan berubah wajah, semakin indah, semakin elok. Sipadan dan Ligitan yang dulu terabaikan kemudian bahkan menjadi salah satu dari 10 destinasi selam terbaik sejagat. Sipadan dan Ligitan moncer berkat keseriusan Malaysia merawat keduanya.

Ketika Sipadan dan Ligitan lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita sungguh marah dan berduka. Apalagi, kekalahan di Mahkamah Internasional waktu itu lebih disebabkan kita dianggap tidak efektif menjaga dan merawat Sipadan dan Ligitan. Beda ketimbang Malaysia dan kolonial Inggris.
Sekarang pun, Malaysia kembali mengajari kita bagaimana seharusnya menjaga dan merawat setiap inci wilayah teritorium. Sulit disangkal, Republik ini masih gagap dalam memperlakukan daerah perbatasan.

Ibarat rumah, daerah perbatasan semestinya dipandang sebagai halaman depan yang ditata serapi dan seindah mungkin. Namun, realitas yang ada berbanding terbalik. Pemerintah masih saja memperlakukan daerah perbatasan ibarat anak tiri yang amat minim perhatian. Daerah perbatasan masih saja kumuh, infrastrukturnya amburadul, dan masyarakatnya pun miskin.

Di hampir seluruh kawasan perbatasan, jalanan mirip kubangan kerbau dan listrik konsisten biarpet. Itu timpang jauh jika dibandingkan dengan wilayah negara tetangga Malaysia, yang cantik molek.

Para petinggi negeri ini kerap bersuara lantang bahwa warga perbatasan ialah garda terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Para pengambil kebijakan negeri ini pun cukup royal mengalokasikan anggaran pembangunan daerah perbatasan.

Untuk APBN 2012 saja, dana yang disetujui mencapai Rp3,8 triliun. Namun, semua itu tak dibarengi aksi nyata di lapangan. Masyarakat di perbatasan tetap tak merasakan kehadiran negara. Mereka terus termarginalkan. Banyak warga di Nunukan, Kalimantan Timur, bahkan yang sampai sekarang tidak tahu nama Presiden RI saat ini.

Alhasil, alih-alih gigih menjaga kedaulatan negara, warga perbatasan justru rentan tergoda untuk pindah kewarganegaraan. Mereka silau oleh beranda depan tetangga yang rumputnya lebih hijau, terpikat oleh kemakmuran mereka.

Kita tak henti-hentinya mengingatkan pemerintah untuk mengubah total cara pandang terhadap daerah perbatasan. Hanya dengan kepedulian penuh dari negara, warga perbatasan benar-benar merasa sebagai orang Indonesia.

Jangan biarkan daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil seperti ayam kehilangan induk. Soal itu, kita tak perlu malu belajar dari Malaysia dalam memperlakukan Sipadan dan Ligitan.





Sampai kapan pemerintah memandang daerah perbatasan sebelah mata? Kita cuma bisa berdoa semoga pemerintah tidak mengulangi kejadian yg lalu, mengubah cara pelaksanaan menjaga daerah perbatasan juga dan mari kita semua sebagai warga Indonesia menjaga pulau-pulau kita. Jagalah negeri mu seperti kau menjaga keluargamu



Jangan di, kalo bisa dikasih
Jangan lupa di rate ya gan