alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50cfd8736112431119000067/piye-iki-alokasi-gaji-pns-pemda-maksimal-40-persen-apbd
{piye iki} Alokasi Gaji PNS Pemda Maksimal 40 Persen APBD...
JAKARTA – Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan alokasi anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah sebaiknya maksimal sebesar 40 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk membuat kualitas APBD lebih baik, diharapkan biaya pegawai di APBD tidak lebih dari 40 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2012).

Menurut Menkeu, usulan tersebut harus diupayakan karena masih ada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran gaji pegawai sebesar 70 persen dari APBD atau lebih besar dibanding anggaran pembangunan infrastruktur sehingga menganggu proses pembangunan daerah itu.

Untuk itu, ia mengharapkan dukungan anggota legislatif daerah untuk ikut mengawasi pemanfaatan APBD agar alokasi dapat digunakan secara maksimal untuk belanja modal serta mengurangi porsi belanja pegawai.

“Ini mungkin perlu suatu kebijakan legislatif di daerah supaya biaya pegawai di bawah 40 persen bisa tercapai,” ujar Menkeu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui bahwa alokasi belanja pegawai APBD di beberapa daerah lebih besar dari belanja modal dan hal tersebut dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur di daerah menjadi terhambat.

Untuk itu, dia menawarkan agar penerimaan pegawai negeri sipil di daerah pada tahun mendatang, mulai dilakukan secara selektif sebagai upaya efisiensi dan mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD.

“Kita mau melakukan pembatasan penerimaan PNS secara selektif,” kata Hatta.

Menurut Hatta, belanja modal dalam APBD harus lebih besar dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

http://www.solopos.com/2012/12/18/me...en-apbd-359139

ts: terserah mau berapa persen yg penting gak ada penurunan gaji, yg ada di kamus saia adalah kenaikan gaji setiap tahun untuk mengimbangi inflasi, dan kebutuhan kredit rumah tangga. makasih

emoticon-Rate 5 Star
harapan kosong... sekarang cek aja ke daerah2... berapa persen sih PAD dibandingkan APBD? berapa dana perimbangan dari pusat?
kalo pemkab/pemkot gak dipecut buat kreatif nambahin PAD ya paling2 60% APBD buat bayar gaji.............
kalau gitu ngak usah ada PNS aja
jadi semua alokasi APBD buat rakyatemoticon-No Sara Please
Quote:Original Posted By cinak.miskin
kalau gitu ngak usah ada PNS aja
jadi semua alokasi APBD buat rakyatemoticon-No Sara Please


lha trus yang jalanin pemerintahan sehingga duit APBD bisa sampai ke rakyat itu siapa? buruh dan petani yang dipersenjatai?

emoticon-Cape deeehh
bagus, cuma penerapannya sangat sulit...

banyak daerah yang lebih dari 70 persen anggarannya habis buat gaji PNS...
hapus semua tunjangan PNS , kurangi Jumlah PNS !!!
gak habis pikir gimana bisa 70% APBD buat bayar PNS doank !!
wah sipp ne aturannya..
setara bertahap tentunya..
anggran utk pendidikan kesehatan dan infrastruktur ditingkatin jg
widih... coba itu di share gan.. Pemda mana aja yang bisa nembus 70% buat gaji PNS doang

di cek juga sering bolos apa enggak tuh PNS
jangan jangan makan gaji buta doang... emoticon-Big Grin

kacau, 70% APBD untuk gaji pegawai, 20% untuk operasional dan belanja pemerintah, biaya pelayanan publik 5% (honor untuk PNS juga), 5% untuk sogokan DPR biar APBD diloloskan emoticon-Big Grin

ga ada yang dianggarkan buat pembangunan infrastruktur emoticon-Big Grin
panteslah investor datang mau berinvestasi dipaksa bangun jalan, bangun sekolah, bangun jembatan sebagai bentuk CSR emoticon-Big Grin
40 persen


tenang, baru sekedar himbauan... biasalah, seperti himbauan babe besar yang ndak pernah di ikutin anak buahnya

.. btw solusi si pak Agus marto apa ya? rata2 makai dananya kan udah di atas 60-70% buat belanja pegawe?
Quote:Original Posted By eKOONTOLL
JAKARTA – Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan alokasi anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah sebaiknya maksimal sebesar 40 persen dari keseluruhan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk membuat kualitas APBD lebih baik, diharapkan biaya pegawai di APBD tidak lebih dari 40 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2012).

Menurut Menkeu, usulan tersebut harus diupayakan karena masih ada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran gaji pegawai sebesar 70 persen dari APBD atau lebih besar dibanding anggaran pembangunan infrastruktur sehingga menganggu proses pembangunan daerah itu.

Untuk itu, ia mengharapkan dukungan anggota legislatif daerah untuk ikut mengawasi pemanfaatan APBD agar alokasi dapat digunakan secara maksimal untuk belanja modal serta mengurangi porsi belanja pegawai.

“Ini mungkin perlu suatu kebijakan legislatif di daerah supaya biaya pegawai di bawah 40 persen bisa tercapai,” ujar Menkeu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui bahwa alokasi belanja pegawai APBD di beberapa daerah lebih besar dari belanja modal dan hal tersebut dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur di daerah menjadi terhambat.

Untuk itu, dia menawarkan agar penerimaan pegawai negeri sipil di daerah pada tahun mendatang, mulai dilakukan secara selektif sebagai upaya efisiensi dan mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD.

“Kita mau melakukan pembatasan penerimaan PNS secara selektif,” kata Hatta.

Menurut Hatta, belanja modal dalam APBD harus lebih besar dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

http://www.solopos.com/2012/12/18/me...en-apbd-359139

ts: terserah mau berapa persen yg penting gak ada penurunan gaji, yg ada di kamus saia adalah kenaikan gaji setiap tahun untuk mengimbangi inflasi, dan kebutuhan kredit rumah tangga. makasih

emoticon-Rate 5 Star


PAD nya dinaikkan tuh, kan 40% nya jadi gede emoticon-Ngakak
itu karena banyak PNS yang sekarang dari kalangan anak2 Pejabat di daerah itu sendiri...


daripada buat bayar PNS males mending buat sepakbolaemoticon-Metal:
Quote:Original Posted By dluhansa
wah sipp ne aturannya..
setara bertahap tentunya..
anggran utk pendidikan kesehatan dan infrastruktur ditingkatin jg


sip apanya..? aturan aja belum berlaku kok udah dibilang sipp..

malahan ada salah satu kabupaten di Jatim yg kemaren2 mau dimerger dgn kabupaten sekitarnya, gara2 APBD hanya utk bayarin PNS doank.. ckckck mpe segitunya... emoticon-Bingung (S)
Quote:Original Posted By skywizard
kacau, 70% APBD untuk gaji pegawai, 20% untuk operasional dan belanja pemerintah, biaya pelayanan publik 5% (honor untuk PNS juga), 5% untuk sogokan DPR biar APBD diloloskan emoticon-Big Grin

ga ada yang dianggarkan buat pembangunan infrastruktur emoticon-Big Grin
panteslah investor datang mau berinvestasi dipaksa bangun jalan, bangun sekolah, bangun jembatan sebagai bentuk CSR emoticon-Big Grin


Betul banget gan

Masalhnya kan kita harus sadar bahwa tuga kabupaten bukan hanay membangun pisik saja tapi juga melayani masyarakat, memelihara ketertiban, kebersihan dll. jadi perlulah PNS yang banyak dengan gaji yang banyak buat keseluruhan pegawai. Kalau alokasi dibatasi. berarti pegawai harus dikurangi, berarti pelayanan harus dikurangi. Harusnya akte selesai sehari, jadi sebulan. Kalau mau cepat, pelicin lagi
Quote:Original Posted By blue_danube
harapan kosong... sekarang cek aja ke daerah2... berapa persen sih PAD dibandingkan APBD? berapa dana perimbangan dari pusat?
kalo pemkab/pemkot gak dipecut buat kreatif nambahin PAD ya paling2 60% APBD buat bayar gaji.............


tumben ada momod...emoticon-Malu
jangan2 ni momod memperhatikan tema gaji PNS ya emoticon-Ngakak
kasian yang honorer
Yg penting jangan turun gaji. Minimal gaji tetep atau naik 5..% emoticon-Angkat Beer
krn pengurangan gaji bakal berefek buruk (baik nama partai ataupun kinerja serta perang lawan kprupsi), jalan satu2nya adalah peningkatan pendapatan. idealnya sih begitu, tp bisa jg berarti penambahan hutang. hihihi.... ga tau makzudnya yg mana.