alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50cc9dba6112437a73000047/bakrie-pengobral-janji-korban-lumpur-hanya-ingin-lapindo-lunasi-ganti-rugi-mereka
Peringatan! 
{Bakrie Pengobral Janji} Korban Lumpur Hanya Ingin Lapindo Lunasi Ganti Rugi Mereka
Saturday, 15 December 2012 07:39
Korban Lapindo hanya ingin lunasi ganti rugi mereka


SIDOARJO - Warga korban semburan lumpur Lapindo tidak terlalu ambil pusing dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan penggugat agar Lapindo mengembalikan uang APBN yang digunakan untuk penanganan lumpur.

Warga korban lumpur hanya berpikir bagaimana Lapindo bisa segera melunasi ganti rugi mereka, sebab selama ini mereka sudah sering dibohongi.

Wiwik,62, warga korban Lumpur Lapindo yang hingga saat ini belum menerima pembayaran ganti rugi 80%. Dia bersama sejumlah korban Lapindo lainnya sudah hampir sebulan menduduki kantor PT Minarak Lapindo Jaya di kawasan Juanda Kabupaten Sidoarjo.

Sudah hampir tujuh tahun peristiwa semburan lumpur terjadi ternyata sebagian warga belum menerima ganti rugi 80%. Warga berharap agar ganti ruginya dilunasi. Warga juga berharap pemerintah campur tangan membantu pelunasan ganti rugi.


"Pemerintah bisa turun tangan melunasi ganti rugi warga. Selanjutnya pemerintah bisa menagih ke Lapindo atas dana yang dikeluarkan untuk membayar ganti rugi warga," kata Wiwik, tadi malam.

Sugiono, 65, warga Desa Jatirejo juga menilai Lapindo sebagai pembohong. Sugiono bahkan tidak percaya apabila Lapindo tidak memiliki uang.

"Sejak tahun 2008 Lapindo sudah mengeruk keuntungan mengambil minyak dan gas bumi di beberapa titik di kawasan Porong dan sekitarnya," kata Sugiono.


[url=http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=271835:korban-lapindo-hanya-ingin-lunasi-ganti-rugi-mereka&catid=59emoticon-Kaskus Radioiminal-a-hukum&Itemid=91]Source[/url]

Meminta Pemerintah untuk Campur Tangan
Korban Lumpur Lapindo Sikapi Putusan MK

Sabtu, 15 Desember 2012 17:42 WIB

lensaindonesia..com: Warga korban lumpur Lapindo tidak terlalu ambil pusing dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan penggugat agar lapindo mengembalikan uang APBN untuk penanganan semburan lumpur Lapindo. Warga hanya ingin ganti rugi mereka segera dibayarkan sebab selama ini mereka selalu dibohongi.

Puluhan perwakilan korban lumpur Lapindo yang didalam peta area terdampak tersebut sudah hampir sebulan menduduki kantor PT. Minarak Lapindo Jaya di kawasan Juanda Sidoarjo. Mereka rela menginap di kantor milik Lapindo tersebut hanya untuk menuntut pelunasan pembayaran atas rumah mereka yang tenggelam sejak 26 Mei 2006 lalu.

Wiwik Nurmala misalnya, salah satu korban lumpur Lapindo ini belum menerima pembayaran ganti rugi 80 persen selama hampir Tujuh tahun. Bersama ribuan korban lumpur lainnya belum lunas ganti ruginya sejak peristiwa semburan lumpur Lapindo terjadi

Wiwik dan warga lainnya berharap agar pemerintah ikut campur tangan membantu pelunasan ganti rugi, selanjutnya pemerintah bisa menagih ke
Lapindo atas dana yang dikeluarkan untuk mebayar ganti rugi warga.

Senada dengan Wiwik, Sugiono asal desa Jatirejo juga menilai Lapindo sebagai pembohong. Sugiono bahkan tidak percaya apabila Lapindo tidak
memiliki uang sebab Lapindo sudah bertahun-tahun mengeruk keuntungan dengan mengambil minyak dan gas bumi di beberapa titik di kawasan
Porong dan sekitarnya.

“Siapa bilang Lapindo tak punya uang, sudah bertahun-tahun mereka mengeruk keuntungan di Porong, termasuk di Tanggulangin. Lapindo itu memang pembohong.” ujarnya kesal, Sabtu (15/12/2012).

Sekedar diketahui, selama hampir Tujuh tahun ini semburan lumpur Lapindo masih berlangsung. Sekitar Tiga ribuan berkas milik korban lumpur dalam peta area terdampak yang ganti ruginya menjadi tanggung jawab PT. MLJ belum lunas ganti ruginya karena tidak adanya dana di PT. MLJ. Sementara ribuan berkas korban lumpur lain di luar peta area terdampak yang ganti ruginya menjadi tanggung jawab pemerintah sudah lunas ganti ruginya.

Karena itu korban lumpur didalam peta area terdampak menilai pemerintah harusnya bisa memberi dana pinjaman kepada PT. Minarak Lapindo Jaya agar permasalahan ganti rugi korban lumpur segera terselesaikan semuanya.@jani

[url=http://www.lensaindonesia..com/2012/12/15/korban-lapindo-sikapi-putusan-mk.html]Source[/url]

Ya ampun, 80% ganti rugi belum dibayar sejak 2006? emoticon-Matabelo

Sementara itu Lapindo yang sudah mengeruk untung bertahun-tahun sebelum terjadinya bencana, keuntungannya hilang ke mana sehingga tidak bisa bayar ganti rugi?

emoticon-Matabelo
Demi Kasus Lapindo, Golkar Dukung Pasal Siluman Ayat Setan?
Kamis, 05-04-2012 07:43


JAKARTA, PESATNEWS – Ada dugaan, Partai Golkar mengusung pasal siluman ayat setan yang memberi peluang penaikan harga BBM, yakni pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012, karena ada ‘dagang sapi’ dengan penguasa untuk ‘melupakan’ kasus lumpur Lapindo yang memberatkan pentolan Golkar Aburizal Bakrie (Ical) maju jadi calon presiden (capres).

Nongolnya pasal 7 ayat 6a dalam paripurna DPR pada 31 Maret lalu, kemungkinan terkait nafsu syahwat politik Golkar dengan keberadaan pasal 18 pada UU APBN-P yang menggolkan alokasi dana APBN untuk penanggulangan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pasal 7 ayat 6a yang dipelopori Fraksi Partai Golkar DPR lolos melalui voting sehingga memberi peluang pemerintah SBY bisa menaikkan harga BBM dengan syarat-syarat tertentu.

"Saya tidak tahu ya. Tapi, di rapat paripurna saat pengesahan UU itu tidak muncul dan tidak dibahas sama sekali pasal 18 tersebut," ungkap Anggota Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Rabu (4/4), memprotes dugaan dagang sapi pimpinan Partai Golkar dengan pihak penguasa tersebut.

Menurut Mahfudz, konsekuensi atas keberadaan pasal 18 tersebut juga serius. Sebab, pemerintah akan kembali terbebani kewajiban membayar para korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak. "Di sisi lain, kewajiban (PT) Lapindo terhadap korban di wilayah terdampak juga belum selesai," bebernya.

Pada pasal 18 memang diatur bahwa akan ada alokasi dana kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak di tiga desa, yakni Siring, Jatirejo, dan Mindi. Selain itu, tersedia dana untuk bantuan kontrak rumah dan tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada sembilan RT di tiga desa. Semua itu akan ditetapkan melalui peraturan presiden (perpres).

Mahfudz memaparkan, tidak terlalu sulit mengaitkan lolosnya pasal 18 tersebut dengan sikap Fraksi Partai Golkar di DPR. Apalagi, jika dikaitkan dengan lolosnya opsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diajukan Golkar, yaitu 15 persen dan berlaku 6 bulan. "Mengapa pemerintah dan kubu Fraksi Partai Demokrat lantas mendukung usul Golkar tersebut? Tidak tertutup kemungkinan ada kaitannya dengan pasal 18 itu," tandas vokalis DPR dari PKS ini.

Ia pun menilai, banyak kejanggalan dalam proses lobi menjelang pengambilan keputusan di sidang paripurna. Menurut Mahfudz, meski juga sebagai anggota koalisi, partainya tidak diajak ikut serta dalam lobi tersebut. "Ada kejanggalan, kenapa perlu ada lobi setengah kamar saat itu" Ini aneh dan mengundang pertanyaan," ungkapnya pula.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani juga mencurigai keberadaan pasal itu terkait dengan deal antara Demokrat dan Golkar. Menurut Muzani, pasal tersebut lolos dari pantauan karena fraksinya sibuk memperjuangkan pasal penolakan kenaikan harga BBM. "Saat itu kami konsen di pasal 7 ayat 6a," tandas Sekjen Partai Gerindra ini.

Menurut Muzani, dalam kasus lumpur Lapindo, pemerintah tidak tepat harus mengganti kerugian warga di luar peta terdampak. Sebab, peristiwa itu muncul karena kelalaian perusahaan. "Negara tidak bisa menanggung kerugian korban," bongkar anak buah Prabowo ini.

Negara Tanggung Ganti Rugi Lapindo Rp1,3 Triliun
Pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp 1,3 triliun pada anggaran perubahan 2012 untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan penanganan korban lumpur Lapindo. Dana itu akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan, bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup pada daerah terkena dampak dan di luar area peta terdampak.

Dengan pengucuran dana ini, maka pemerintah mengambil alih tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penanganan sosial kemasyarakatan akibat semburan lumpur. Padahal sesuai Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, Lapindo Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie o.F. Palit mengatakan, sesuai Pasal 18 Undang-Undang APBN-Perubahan 2012, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk korban Lapindo. Menurut dia, pemerintah sudah mengganggarkan sekitar Rp 7,2 triliun sejak 2007 untuk menanggulangi semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut.

Menurut Dolfie, tidak ada pembagian yang jelas beban anggaran yang ditanggung negara dan pihak Lapindo Brantas. "Kami tidak tahu berapa persen beban untuk pemerintah berapa persen swasta," ujarnya, Rabu 4 April 2012 kemarin. Pembagian beban, lanjut dia, merujuk pada hasil kerja Panitia Khusus Lumpur Lapindo.

Pasal 18 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan, bantuan pemerintah tetap dikelola oleh Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Anggaran tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area bencana. Tiga lokasi tersebut antara lain Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan desa Pejarakan.

Anggaran dari negara juga diperbolehkan untuk mengontrak rumah bagi korban, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi dan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area bencana. Belanja ini hanya diperbolehkan pada 9 rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Siring, Jatirejo, dan Mindi.

Ketua Panitia Khusus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus, meminta pemerintah bersikap adil dalam membayar ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo. "Ganti rugi yang ditanggung pemerintah melalui APBN Perubahan sudah jelas. Tapi yang menjadi tanggung jawab Lapindo belum tuntas pelunasannya," ujarnya kemarin.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan ganti rugi terhadap warga dalam peta terdampak menjadi kewajiban Lapindo Brantas. Sedangkan di luar peta terdampak ditanggung pemerintah. Sampai saat, warga dalam peta terdampak hingga kini belum seluruhnya menerima ganti rugi. Lapindo masih menanggung kewajiban sebesar Rp 1,1 triliun. "Selain meminta komitmen Lapindo, pemerintah harus bisa mendesak perusahaan tersebut menyelesaikan tanggung jawabnya," tegas Emir.

Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Achmad Kusairi, mengatakan, dana APBN akan digunakan mengganti kerugian warga Desa Kedung Cangkring, Pejarakan, dan Desa Besuki. Pembayaran sudah dimulai pada 2008. Hingga 2011, dana yang telah dibayarkan sebesar Rp 500 miliar dari nilai keseluruhan Rp 520,5 miliar. "Bagi warga di 65 RT sudah ada payung hukumnya, dan pembayarannya menunggu dikeluarkannya peraturan presiden," ujarnya. (*/jpn/tmp/asf)

Source
jadi kesimpulannya gimana emoticon-Big Grin

warga indonesia mau gak kira2 bantu saudara sendiri yang kena rugi di sidoarjo emoticon-Big Grin?

kalo gak mau ya cukup PRAY for SIDOARJO aja emoticon-Big Grin
Ical Dianggap Telantarkan Banyak Orang
Tribunnews.com - Jumat, 14 Desember 2012 21:26 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengapa elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical tidak naik-naik?

Pengamat politik Sugeng Soerjadi Syndicate, Toto Sugiarto, dikutip Kompas.com mengatakan, musibah lumpur Lapindo menjadi batu ganjalan bagi pencalonan Ical sebagai presiden dalam pemilihan umum 2014. Toto berpendapat bahwa pemilih dari kalangan menengah atas melihat Ical tidak layak memimpin karena skandal itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Toto, menanggapi surat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung yang meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya.

"Kalangan menengah ke atas yang membaca, well informed, dapat melihat kapabilitas Ical. Menurut mereka, orang yang telah menelantarkan banyak orang itu tidak layak untuk menjadi pemimpin," kata Toto di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (14/12/2012).


Toto memaparkan, percuma Akbar Tandjung meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya sebab, menurutnya, elektabilitas Ical sulit diangkat.

Toto berpendapat bahwa Ical akan sulit menerobos papan atas persaingan capres, termasuk tak dapat bersaing dengan kader Golkar, Jusuf Kalla atau JK. "Saya kira angka yang diraih Ical sudah terukur. Kalau komposisi capres seperti sekarang, dia tidak akan menang," ujarnya.

Ia menambahkan, selain skandal lumpur Lapindo, Ical juga terjerat isu pajak. Hal itu membuat elektabilitas Ical sulit merangsek ke papan atas. Menurut Toto, beban skandal yang menjerat Ical terlalu banyak. Kengototan Ical untuk maju hanyalah ambisi pribadi.

"Dia (Ical) sudah pernah jadi Menko. Saya kira ambisi tertingginya itu (Presiden). Jadi sah-sah saja dan jangan lupa, dia ketua partai terbesar. Dia sangat mungkin untuk maju dalam arena capres. Namun, sampai sekarang memang JK lebih populer dari Ical," katanya.

Sebelumnya, Akbar Tandjung mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical sebagai capres partai tersebut segera ditingkatkan. Surat itu pun langsung diterima oleh Ical.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ade Komarudin saat dijumpai di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/12/2012). Ade membantah bahwa surat itu merupakan ultimatum Akbar kepada Ical karena tingkat elektabilitasnya yang dinilai masih rendah dalam bursa calon presiden 2014.

"Ya, saya sudah tahu soal surat itu. Memang ada surat dari Wantim (Dewan Pertimbangan) ke DPP diterima langsung Pak Ketua Umum. Bukan ultimatum, hanya memberikan saran supaya meningkatkan elektabilitas," kata Ade.

Ia menjelaskan, surat dari Akbar hanya memberikan saran dan tidak bisa mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang menetapkan Ical sebagai capres Golkar. Surat dari Akbar itu masih belum dibahas secara resmi oleh DPP Golkar.(*)

http://www.tribunnews.com/2012/12/14...n-banyak-orang
orang kayak gitu kok mau nyapresemoticon-Ngakak
janji sama rakyat sidoarjo yang hanya beberapa persen dari masyarakat Indonesia g ditepati. Nah kl jd capres buat janji ke seluruh rakyat Indonesia, bisa g ditepati emoticon-Mad (S)
Minta Penundaan Lagi, Lapindo Empat Kali Gagal Bayar
Minggu, 16 Desember 2012 16:53 WIB | Dibaca: 82 | Editor: Heru Pramono |

SURYA Online, SURABAYA - Pembayaraan sisa ganti rugi korban lumpur di dalam peta terdampak makin tidak jelas dan terus molor. Pasalnya, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyatakan tak sanggup melunasi pembayaran sisa ganti rugi pada akhir tahun 2012 ini, seperti yang mereka janjikan sebelumnya.

Akibatnya, perusahaan milik keluarga Bakrie ini minta tenggang waktu pengunduran hingga lima bulan ke depan. Ini berarti, pembayaran ganti rugi akan mulor lagi sampai bulan Mei 2013.

Asisten III Bidang Kesra Setdaprov Jatim Edy Purwinarto mengatakan, penundaan pembayaran ganti rugi korban Lapindo di dalam peta terdampak hingga Mei tahun depan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara PT MLJ dengan warga sendiri. Pemprov, kata Edy hanya sebatas diberi tahu saja.

"Tapi kita menyayangkan kembali mundurnya pembayaran ganti rugi tersebut. Apalagi ini sudah yang keempat kalinya Lapindo minta penundaan pembayaran ganti rugi," ujarnya, kepada Surya, Minggu (16/12/2012).

Menurut Edy, sebelum ditunda hingga Mei tahun depan, PT MLJ awalnya menyatakan akan menyelesaikan pembayaran semua ganti rugi korban Lumpur Lapindo di dalam peta terdampak pada tahun 2009. Tapi janji tersebut tak terbukti. Karena terus diprotes warga dan didesak oleh Gubernur Jatim Soekarwo, pada April 2012 PT MLJ bilang tetap berkomitmen menyelesaikan tanggungannya. Tapi syaratnya, mereka minta penundaan hingga Juni 2012 dan akan membayar ganti rugi dengan cara mencicil.

Tapi lagi-lagi batas waktu tersebut diingkari, PT MLJ tetap tak mampu melunasi janjinya. Warga yang marah kembali menggelar aksi massa dan menuntut janji yang sudah disampaikan. Akhirnya berdasar pertemuan warga dan DPRD Sidoarjo, MLJ minta waktu pembayaran ganti rugi diundur lagi hingga Desember tahun ini.

"Tapi penundaan ketiga itupun tak bisa ditepati, sampai akhirnya mereka (PT MLJ) minta ditunda hingga Mei tahun depan," tandas Edy.

Gagal bayarnya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebelumnya ditegaskan oleh Gubernur Soekarwo. Orang nomor satu di Jatim ini menyatakan, PT MLJ dipastikan gagal membayar kekurangan ganti rugi korban lumpur di dalam peta terdampak pada akhir tahun 2012. Pasalnya hingga bulan Desember ini, dari kekurangan hutang sebesar Rp 870 miliar, PT MLJ hanya menyatakan mampu membayar Rp 250 miliar saja.

Menurut Pakde Karwo, dirinya mendapat kepastian itu, setelah pihaknya bertemu dengan bos PT MLJ dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, akhir November lalu.

"Nah, saat ketemu itulah, bos MLJ bilang mengatakan mau membayar Rp 250 miliar dulu. Sisa kekurangannya, mau minta bantuan akses di perbankan," tegasnya.

Dengan hanya bisa dipenuhi Rp 250 miliar, maka sisa hutang PT MLJ terhadap korban lumpur masih sebesar Rp 620 miliar.

http://surabaya.tribunnews.com/2012/...li-gagal-bayar