Tiga Tuntutan Buruh

TEMPO.CO, Jakarta - Dua juta buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia secara serentak akan melakukan aksi mogok kerja di 12 kawasan Industri, Rabu, 3 Oktober 2012.

Para buruh ini akan menyampaikan tiga tuntutan, yaitu penghapusan outsourcing, menolak upah murah, pelaksanaan jaminan kesehatanseluruh rakyat diterapkan pada 1 Januari 2014--bukan pada 2019, dan iuran buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha. "Aksi ini dilakukan karena tidak ada respons dari pemerintah untuk bersikap," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Dia menyatakan, tiga tuntutan yang mereka sampaikan merupakan tuntutan lama yang tidak kunjung dipenuhi oleh pengusaha. Bahkan, buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia sudah berkali-kali mendiskusikan persoalan ini dengan menteri terkait.

Dia meminta Menteri Koordinator Perekonomian serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merevisi Peraturan Menteri tentang Kebutuhan Hidup Layak dari 60 item menjadi 84 hingga 122 item. Dia juga mendesak pemerintah menghapus outsourcing di luar lima jenis pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terakhir, tuntutan para buruh adalah mendesak pemerintah agar memutuskan iuran pekerja untuk jaminan kesehatan ditanggung oleh pengusaha.

Iqbal menjelaskan, upah buruh di Indonesia secara rata-rata nasional masih jauh di bawah upah minimun negara lain di Asia. Di Indonesia, upah minimum sekitar Rp 1,1 juta per bulan. Dia membandingkan dengan sejumlah negara lain, seperti Cina sebesar Rp 2,1 juta, Thailand Rp 2,7 juta, Malaysia Rp 4,5 juta, dan Singapura Rp 5 juta per bulan. Dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang, dia mendesak upah minimun di Jabodetabek pada kisaran Rp 2,5 juta dan di luar Jabodetabek sebesar Rp 2 juta.

Dengan upah minimum yang diterima sekarang, buruh Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan riil sehari-hari. "Apalagi untuk bisa memiliki rumah atau menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nina Wea, menjamin aksi buruh akan berlangsung tertib. Dia menegaskan, aksi ini tidak memiliki agenda politik untuk menjatuhkan pemerintah. "Ini murni gerakan bermotif ekonomi," kata dia.

Sumber: TEMPO.CO

Forum Buruh: Jokowi Keberatan dengan Tuntutan Upah Rp 2,8 Juta

Jakarta - Forum Buruh Jakarta, hari ini berunjuk rasa di depan Balaikota DKI menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067.Tuntutan itu sudah disampaikan langsung ke Gubernur DKI Jokowi.

"Ya, tadi kita perwakilan buruh sudah ketemu dengan Pak Gubernur Jokowi menyampaikan angka permintaan UMP kita sebesar Rp. 2,799," ujar Dadang salah seorang perwakilan Buruh kepada wartawan di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2012).

Dadang mengatakan, saat angka tersebut disampaikan, Jokowi langsung merasa keberatan. Jokowi pun mengaku akan mempertimbangkan aspirasi buruh Jakarta tersebut.

"Dia merasa keberatan dengan angka yang disampaikan buruh. Dia bilang bingung, beban. Kita bilang angka yang disampaikan sudah logis dan sesuai kebutuhan buruh," ucapnya.
Dadang pun meminta agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Dedet Sukendar, segera menetapkan UMP 2013.

"Pak Dedet harus secepatnya menetapkan ini," ucapnya.

Selain menyampaikan tuntutan nominal UMP, perwakilan buruh tersebut juga menyampaikan akan melakukan aksi mogok massal daerah Jakarta jika tuntuan tidak sesuai harapan buruh.

"Kita tadi juga menyampaikan untuk nanti tanggal 20 akan mogok kerja massal daerah DKI Jakarta jika penetapan UMP tidak sesuai," katanya.
Sumber: [URL="http://news.detik..com/read/2012/11/13/190028/2090873/10/forum-buruh-jokowi-keberatan-dengan-tuntutan-upah-rp-28-juta"]detikNews[/URL]

Apindo: Tuntutan Buruh Tak RealistisApindo: Tuntutan Buruh Tak Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Suprayitno menilai tuntutan upah minimum yang diusulkan oleh para buruh sangat tidak realistis. Menurutnya, kenaikan upah di atas 15 persen akan mengancam pertumbuhan UKM dan rentan memicu pengusaha kecil gulung tikar.

"Kenaikan upah yang diminta buruh ini lebih dari 30 persen, sektor UKM yang masih berkembang pasti gulung tikar," kata Suprayitno saat dijumpai di gedung Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Ia juga mengatakan bahwa usul kenaikan upah minimum yang dibawa para buruh tidak sesuai dengan angka inflasi DKI Jakarta yang hanya 4,5 persen. Menurutnya, dengan tingkat inflasi sebesar itu, maka kenaikan upah minimum yang wajar adalah tidak lebih dari 15 persen.

"Kalau tetap disahkan sesuai usulan buruh, maka masyarakat kecil akan semakin terhimpit dikarenakan harga barang-barang kebutuhan akan meningkat menyusul melonjaknya biaya produksi. Perusahaan juga akan melakukan banyak PHK," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, para buruh menuntut Gubernur DKI Joko Widodo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp 2.799.067. Tuntutan itu setara dengan 141,5 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Jakarta yang mencapai Rp 1.987.789.

Pembahasan menjadi alot karena dewan pengupahan DKI Jakarta hanya mampu memberikan kenaikan upah yang masih jauh di bawah tuntutan buruh, yakni Rp 2.060.000, setara dengan 102 persen angka KHL.
Sumber : KOMPAS.CO