Jakarta - DPR hari ini mulai menerapkan sistem absensi finger print dalam rapat paripurna. Namun, perangkat bernilai Rp 279 juta itu dinilai justru memposisikan DPR sebagai lembaga politik yang sama dengan pegawai negeri sipil.

"Sejak awal aku nggak begitu semangat dengan barang itu, saya kurang setuju. Saya orangnya terbuka ya, masa bedanya lembaga politik dengan PNS atau perusahaan itu apa? Nggak ada bedanya (dengan finger print)," kata ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far saat berbincang, Senin (19/11/2012).

Menurutnya, finger print hanya perangkat atau atribut, bukan substansi yang diperlukan DPR baik dalam hal fungsi DPR sebagai lembaga legislasi maupun nilai ketertiban dan kedisiplinan anggotanya.

"Setelah finger print nanti lama-lama bisa aja suruh pakai ID. Yang penting itu bukan itu, tapi soal regulasinya. Amandemen undang-undang MD3 bisa mengatur itu, misalnya nggak masuk 10 kali coret. (finger print) itu justru merendahkan martabat anggota dewan," kritiknya.

"Bukan soal absen atau nggak, tapi kesannya itu kan beda. Masa lembaga politik seperti itu, dalam hati kecil teman-teman pasti ketawa masa menghadapi seperti ini," imbuh Marwan.

Ia menuturkan, soal dsipiln dan ketertiban ia setuju, tetapi menggunakan perangkat finger print bukan pendekatan yang tepat bagi lembaga politik seperti DPR.

"Pendekatannya itu harus pakai pendekatan regulasi, orang akan lebih setuju daripada nempelin jari, duduk terus pulang. Mindsetnya harus diubah, pendekatan mindsetnya regulasi bukan barang. Itu jauh lebih efektif bagi anggota DPR," ungkapnya.

"Itu proyeknya siapa aku nggak tahu, sebagai test case kedisiplinan ya boleh lah. Tapi ada value yang lain, masa harus begitu caranya. Nanti bisa aja aku tempeli jariku, satu dua menit duduk rapat tempeli lagi dan pulang," imbuh Marwan.

DPR mulai Senin (19/11) hari ini telah memberlakukan absensi kehadiran dengan menggunakan sistem finger print. Sistem itu efektif pertama kali digunakan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang siang tadi. Perangkat itu diletakkan di dalam pintu masuk ruang paripurna di Ruang Sidang Paripurna, lantai 3 Gedung Nusantara II DPR RI.

Sementara dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan II itu, sebanyak 197 anggota dewan membolos. Rapat itu hanya dihadir sebanyak 353 anggota DPR.







[URL="http://news.detik..com/read/2012/11/19/235410/2095172/10/dpr-mulai-terapkan-absensi-finger-print-pkb-merasa-keberatan"]sumber[/URL]