alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50a9cf6b5b2acfde47000016/wakil-rakyat-rakyat-menolak-kunker-dpr-ke-luar-negeri-anggota-dpr-tetap-pergi
Thumbs down 
{Wakil Rakyat?} Rakyat Menolak Kunker DPR ke Luar Negeri, Anggota DPR Tetap Pergi
Minggu, 18 November 2012 | 15:20 WIB
Rois Syuriah NU Jerman Tolak Kunjungan DPR
Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Jerman, dan Watch Indonesia! menolak kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Jerman. Lawatan ini dilakukan 11 anggota DPR mulai 18-23 November dan ditujukan dalam rangka pembuatan draf Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran.

Rois Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Jerman, Syafiq Hasyim, meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat memfokuskan diri pada berbagai masalah di Tanah Air. "Terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR RI yang sedang mendapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak," kata dia melalui keterangan tertulis, Ahad, 18 November 2012.

Menurut Syafiq, sejumlah anggota DPR itu lebih baik menyelesaikan berbagai masalah yang akan dipelajari lewat informasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lokal. Sebab, ada perbedaan yang kontras antara Indonesia dan Jerman dalam sistem tata kelola pemerintahan, tata hukum, serta struktur sosial dan budaya. "Kami menilai kunjungan mereka seperti ini tidak bermanfaat bagi kepentingan kita di Indonesia."

Ketiga perhimpunan itu menuntut adanya transparansi atas detail kunjungan kerja anggota DPR ke Jerman, mulai dari lokasi, biaya perjalanan, akomodasi, jadwal kunjungan kerja, materi yang dibicarakan, dan mitra di tempat tujuan. "Hal tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas dari jauh-jauh hari, minimal satu bulan sebelum keberangkatan," ujar Syafiq.

Selain itu, ketiga perhimpunan juga menuntut adanya publikasi dari hasil kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan anggota Dewan, terutama kunjungan kerja Komisi Pertahanan dan Luar Negeri ke Jerman pada April lalu. "Hasil kunjungan kerja tersebut sampai saat ini belum dipublikasikan secara resmi," ucap Syafiq.

Sourve

Minggu, 09 September 2012 | 23:35 WIB
Publik Anggap Studi Banding DPR Omong Kosong
Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang memuji laporan warga masyarakat ke Badan Kehormatan DPR soal wisata sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kopenhagen, Denmark. Laporan yang dilengkapi dengan foto ketika anggota DPR tengah plesir menikmati keindahan kanal Nyhavn di Kopenhagen, itu akan segera dibahas Badan Kehormatan DPR.

“Dengan laporan itu, warga hendak menegaskan bahwa mereka menilai studi banding DPR selama ini hanya omong kosong saja,”
kata Sebastian, Ahad 9 September 2012. Dia yakin, masyarakat dan pelajar Indonesia di seluruh dunia, akan meniru pola dan cara advokasi yang dilakukan warga Indonesia di Denmark. “Pelajar dan warga Indonesia di negara lain yang dikunjungi anggota DPR juga pasti akan melakukan tindakan serupa,” kata Sebastian.


Untuk meredakan kemarahan publik, Sebastian menyarankan agar pimpinan DPR menghentikan sementara semua kegiatan studi banding. “Moratorium itu penting, tapi jangan hanya manis di bibir saja,” kata Sebastian. Dia khawatir, selama moratorium, banyak anggota DPR diam-diam tetap melakukan studi banding.

Sebastian juga minta pimpinan partai politik untuk melarang anggotanya bepergian ke luar negeri untuk studi banding, jika itu memboroskan keuangan negara. “Partai harus tegas menolak prgram ini dan melarang anggotanya ikut studi macam itu ke luar negeri,” katanya.

Source

Katanya wakil rakyat kok tidak mendengarkan suara rakyat? emoticon-Matabelo
percuma ngomong sama orang2 yg buta mata dan buta hatinya
semoga cepet2 d panggil YME
Kalau mengikuti terminologi salah satu anggota HEWAN, Effendi Simbolon, yang mengatakan kalau PEMBOROSAN merupakan suatu KERUGIAN Negara...
Maka patut kita mendukung para anggota monyet ini dikirim ke Penjara emoticon-Angkat Beer
selamat jalan & selamat bertugas bapak2 & ibu2 anggota Dewan yang terhormat, ngga usah balik lagi ke tanah air yee emoticon-Stick Out Tongue
semoga selamat sampai tujuan.{Wakil Rakyat?} Rakyat Menolak Kunker DPR ke Luar Negeri, Anggota DPR Tetap Pergi
kalo ngga selamat...turut berduka cita emoticon-Berduka (S)
semoga para hewan yg lagi plesiran pesawatnya jatoh ke laut dan jadi makanan ikan hiu emoticon-Najis

DPR Harus Malu Lakukan Kunker
Senin, 19/11/2012 | 11:09 WIB

Kinerja masih rendah, DPR diminta untuk tidak melakukan kunker ke luar negeri

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jerman dan Inggris hanya untuk studi banding pembahasan RUU Keinsinyuran. Mengingat kinerja anggota DPR yang masih rendah, seharusnya DPR malu jika tetap melakukan kunker. Namun DPR tampaknya semakin kebal atas kritik dari masyarakat, sehingga tetap ngotot melakukan kunker.

Hal itu ditegaskan oleh pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, Senin (19/11). "Kunker ini seperti 'kutukan' sepanjang masa bagi DPR. Masyarakat hampir selalu berpendapat sinis terhadap kunker DPR ke luar negeri," ujar Arya.

Arya menambahkan, mungkin ada hal positif dari kunker tersebut. Tapi lemahnya kinerja legislasi DPR, juga ditambah kasus-kasus hukum yang menjerat anggota dewan, serta lemahnya pertanggungjawaban terhadap hasil kunker tersebut, hal itu membuat tingginya resistensi terhadap agenda kunker ke luar negeri.

"DPR saya kira perlu memberikan prioritas terhadap agenda baleg. Dan agar rakyat bisa memantaunya DPR harus mengumumkan kepada publik skala prioritas baleg tersebut. Selama ini publik hampir kesulitan mengakses skala prioritas dari agenda atau target prioritas dari baleg," imbuhnya.

Bila target legislasi tak terpenuhi, lanjut Arya, masyarakat sipil bisa melakukan inisiatif untuk membuat petisi penolakan terhadap kunker luar negeri. "Kecuali bila pembahasan RUU tersebut masuk dalam target prioritas legislasi," tutupnya.

Kiritikan pedas juga diutarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi kunker Baleg DPR. Kritikan ditujukan untuk moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, tetapi tetap saja memaksakan diri untuk melakukan kunker.

"Masing-masing fraksi perlu intropeksi diri. Nah, gerakan moratorium itu perlu digelorakan oleh fraksi-fraksi yang mengaku reformis dan pro rakyat di paripurna. Bukan hal yang sulit sepertinya," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, Senin (19/11).

Apung tidak merasa pesimis jika nanti pada kenyataanya para fraksi di DPR tidak sepakat dengan moratorium kunker ke luar negeri tersebut. Terlepas dari hal itu, menurut Apung, perlu dicoba dalam hal yang lebih konkrit di paripurna. "Minimal mereka selangkah lebih maju daripada sekedar wacana. Yang jelas, sudah ada gelombang kritik dari masyarakat," imbuhnya.

Untuk moratorium itu sendiri, lanjut Apung, teknisnya khusus untuk DPR, pimpinan bersama dengan sekjen membahas dan membuat aturan untuk moratorium studi banding dan disahkan di paripurna. Dari sisi efektifitas dan pemborosan APBN juga perlu dibahas.

"Juga BK DPR harus ikut berpartisipasi memasukkan dalam tatib dan kode etik badan kehormatan DPR lalu disampaikan diparipurna. Ini penting dimana ada kesepakatan bersama dan mengikat untuk studi banding keluar negeri. Berbeda dengan studi banding oleh pemerintah, harus diterbitkan PP oleh presiden," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Baleg DPR berangkat ke Jerman untuk menjalankan kunker pada Sabtu (17/11) malam. Baleg DPR terbagi menjadi dua romobingan, rombongan pertama dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR, Sunardi Ayub. Sementara rombongan kedua dipimpin Wakil Ketua Baleg, Achmad Dimyati Natakusumah dan berangkat ke Inggris pada 23 November mendatang. dtc,ins

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=b...067f89cc14862c
Quote:Original Posted By cemplonzzz
percuma ngomong sama orang2 yg buta mata dan buta hatinya
semoga cepet2 d panggil YME


dan semoga mereka ditempatkan di neraka jahanam selamanya
Quote:Original Posted By xiaoxiannu
semoga para hewan yg lagi plesiran pesawatnya jatoh ke laut dan jadi makanan ikan hiu {Wakil Rakyat?} Rakyat Menolak Kunker DPR ke Luar Negeri, Anggota DPR Tetap Pergi


Ane berharap pesawat mereka di sisipi oleh ular-ular berbisa.

Biar pada modar tuh orang-orang yang nggk tau malu
kalo emang jadi dan ngotot berangkat tuh hewan-hewan tidak berguna, kita doain biar pada celaka tuh manusia-manusia di sono, ngapain juga kalo gak ada gunanya malah ngabisin anggaran aja tuh
Buset, masih berani juga dateng ke Jerman. Padahal, kunjungan yg kemaren2 ditolak ama warga Indo yang ada di sono...
Ini jangan2 minta ditolak lagi, ato malah menghindari orang2 Indonesia yang berdomisili di sono... emoticon-Ngakak


Ntar kalo berpulang jangan salah jurusan ya, jurusannya ke Indonesia, bukan jurusan ke alam baka... emoticon-Berduka (S)
namanya jg anggota hewan, mereka kan otaknya uda ga kepake, cuma pake naluri hewaniemoticon-army:
undang-undang keinsinyuran itu apa sih?
kudu studi bandingnya ke jerman pula

nti kayak lambang PMI lagi deh urusannya
emoticon-Mad (S)
Quote:Original Posted By gorky001
undang-undang keinsinyuran itu apa sih?
kudu studi bandingnya ke jerman pula

nti kayak lambang PMI lagi deh urusannya
emoticon-Mad (S)

Jum''at, 31 Agustus 2012 | 16:04 WIB
Bahas Lambang PMI, DPR Perlu Studi ke Luar Negeri


TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Dimiyati mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Lambang Palang Merah termasuk agenda penting. Menurut dia, anggota DPR harus studi banding keluar negeri karena rancangan undang-undang ini terbilang baru.

"Ini, kan, undang-undang baru. Kami butuh perbandingan seperti apa Palang Merah di luar negeri. Kami tidak mau membikin undang-undang seperti kucing dalam karung," ujarnya kepada Tempo, Jumat, 31 Agustus 2012.

Rencana Pansus RUU Lambang Palang Merah Indonesia berkunjung ke luar negeri mendapat kecaman keras. DPR dituding tak menepati janjinya untuk menyeleksi kunjungan ke luar negeri terkait pembahasan undang-undang.

RUU ini dianggap tak terlalu penting karena hanya membahas soal lambang lembaga kemanusiaan itu. Studi banding yang rencananya akan dilakukan ke Turki dan Denmark ini juga dituding hanya menghabiskan anggaran.


Dimiyati membantah bahwa RUU ini hanya membahas lambang PMI. Menurut dia, lambang hanya menjadi satu dari sekian banyak pasal yang akan dibahas di undang-undang ini. "Kami juga membahas bagaimana hubungan PMI dengan pemerintah. Bagaimana peran mereka dalam penanggulangan bencana, konflik, dan perang. Bagaimana pendanaan PMI dan banyak lainnya," ujarnya.

Politikus PPP ini mengatakan Turki dan Denmark dipilih karena kedua negara tersebut adalah pusat dua lembaga kemanusiaan, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dua negara ini juga dipilih karena dianggap pusat perkembangan lembaga kemanusiaan. "Jadi bukan hanya karena mereka yang buat lambang palang merah. Kalau undang-undang ini hanya membahas lambang tidak perlu dibuat undang-undang," kata dia.

Karena itu, dia meminta seluruh masyarakat memahami bahwa undang-undang ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Karena palang merah itu sangat aktif di daerah-daerah bencana, konflik dan sebagainya. Makanya harus dipikirkan bagaimana peran mereka, koordinasi dengan pemerintah seperti apa, pendanaannya, kalau dananya diselewengkan seperti apa," katanya.

http://www.tempo.co/read/news/2012/0...ke-Luar-Negeri

Minggu, 09 September 2012 | 20:03 WIB
Anggota DPR Tertangkap Basah Berwisata di Denmark

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengaku sudah menerima laporan soal kegiatan wisata sejumlah anggota parlemen yang seharusnya melakukan studi banding di Kopenhagen, Denmark. “Saya akan bahas dalam rapat Badan Kehormatan,” kata Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa.

Sejumlah anggota DPR itu berada di Denmark untuk mempelajari kondisi Palang Merah di sana. Parlemen Indonesia saat ini tengah membahas Rancangan Undang Undang Palang Merah Indonesia. Belakangan, beredar foto para anggota DPR tengah bertamasya dalam sebuah tur wisata di kanal-kanal indah Nyhavn di Kopenhagen.

Prakosa menilai positif adanya laporan soal kunjungan wisata anggota DPR. “Ini bentuk pengawasan publik atas kinerja parlemen,” kata politikus PDIP ini, Ahad 9 September 2012. Tapi dia mengaku ingin mendengar lebih dulu penjelasan dari anggota DPR yang pergi ke Denmark. “Tentu sebuah foto belum bisa bercerita banyak,” katanya.

Untuk itu, Badan Kehormatan DPR akan segera memanggil tim parlemen yang studi banding ke Denmark, untuk memperoleh klarifikasi. Selain itu, Badan Kehormatan berencana menggelar rapat dengan para pimpinan DPR untuk memperbaiki mekanisme studi banding ke luar negeri yang kerap dikritik publik sebagai pemborosan.

http://www.tempo.co/read/news/2012/0...ata-di-Denmark

Selasa, 11 September 2012 | 18:17 WIB
Kepergok Pelesiran di Denmark, Anggota DPR ''Ngeles''
Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Honing Sanny, mengakui rombongan yang melawat ke Denmark sempat mencicipi wisata transportasi air di sana.

Namun dia membantah perjalanan dengan menggunakan kapal mengelilingi sungai di Kota Copenhagen itu menggunakan uang negara. "Itu pakai uang pribadi. Kami naik kapal itu cuma sekitar Rp 92 ribu. Tidak ada persiapan khusus," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 11 September 2012.

Dua rombongan Badan Legislasi DPR awal bulan lalu melawat ke dua negara, Denmark dan Turki. Lawatan ini terkait dengan pembahasan Undang-Undang Lambang Palang Merah Indonesia. Meskipun sempat diprotes sejumlah pihak karena dianggap tak perlu, acara studi banding ini terus berlanjut. Acara studi banding sempat heboh karena beredarnya foto sepuluh orang anggota badan legislasi sedang menikmati wisata air disana.

Honing mengakui dirinya dan rekan-rekannya sempat mencicipi keindahan Sungai Copenhagen. Menurut dia, agenda itu dibuat karena banyaknya waktu luang di hari kedua kunjungan di sana. Saat itu, menurut dia, rombongan baru selesai bertemu dengan pihak Kementrian Luar Negeri Denmark sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Setelah pertemuan dengan pihak Kemenlu Denmark, mereka dijadwalkan bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia disana pada pukul 17.00. "Kami punya selisih waktu dari jam 2 sampai jam 5, karena 1 jam kita pakai makan siang, " katanya.

Dengan jeda waktu selama itu, Honing mengatakan anggota rombongan memiliki dua pilihan, kembali ke hotel atau mencoba moda transportasi air. Namun, Honing berkelit bahwa saat itu mereka ingin melihat bagaimana pengelolaan dan tata air di sana.

Pengakuan bahwa anggota rombongan sempat mencicipi keindahan Kota Copenhagen juga datang dari pimpinan rombongan Achmad Dimiyati Natakusuma. Politikus PPP ini menganggap bahwa agenda itu tak bermasalah karena tak melanggar kode etik."Enggak ada yang salah," katanya.

Senada dengan Honing, Dimiyati mengatakan bahwa agenda wisata air itu masih masuk dalam tugas kelegislasian anggota dewan. "Di sana hanya mengisi waktu untuk melihat situasi kondisi lingkungan Copenhagen seperti apa sih, masih berkaitan dengan tugas kelegislasian,"
katanya.

http://www.tempo.co/read/news/2012/0...ota-DPR-Ngeles

Habiskan Anggaran Rp 1,3 Miliar
Ini 22 Anggota DPR yang Kaji Logo PMI ke Turki-Denmark

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 5 September 2012 | 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengatakan, penentuan lambang palang merah yang akan digunakan di Indonesia merupakan terobosan baru. Lambang palang merah yang kini dipakai, yakni Red Cross, kata Taufik, diciptakan karena Perang Dunia II.

"Tapi kan sekarang tidak lagi ada perang. Kajian untuk membuat lambang baru merupakan inovasi dan penentuan lambang itu tak semata-mata menentukan lambang saja," kata Taufik ketika dihubungi, Rabu ( 5/9/2012 ).

Menurut Taufik, lambang palang merah memang perlu dikaji ulang, termasuk konsekuensi bila menggunakan lambang baru selain Red Cross. Adapun mengenai kepergian rombongan anggota Badan Legislasi (Baleg) ke Denmark dan Turki, Taufik tak mempermasalahkan lantaran kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri diperbolehkan untuk pembahasan rancangan undang-undang.

Seperti diberitakan, rombongan anggota Baleg sudah bertolak ke Denmark dan Turki sejak 3 September dan akan kembali pada 7 September untuk membahas RUU Palang Merah. Menurut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran ke dua negara itu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Baleg, ada 22 orang yang melakukan studi banding tersebut. Mereka yakni :

Denmark

1. Dimyati Natakusuma (Fraksi PPP)

2. Ignatius Mulyono (Fraksi Demokrat)

3. Zulmiar Yanri (F-Demokrat)

4. Ade Surapriatna (F-Golkar)

5. Irvansyah (F-PDIP)

6. Hoing Sanny (F-PDIP)

7. Bochori Yusuf (F-PKS)

8. Mardani Ali Sera (F-PKS)

9. Jamaluddin Jafar (F-PAN)

10. M Unais Ali Hisam (F-PKB)

11. Djamal Aziz (F-Hanura)

Turki

1. Sunardi Ayub (F-Hanura)

2. Anna Mu'awanah (F-PKB)

3. Hari Wicaksono (F-Demokrat)

4. Khotibul (F-Demokrat)

5. Didi Irawadi (F-Demokrat). Didi membantah keikutsertaannya ke Turki

6. Nurliah Marlia Mukhtar (F-Golkar)

7. Tety Kadi Bawono (F-Golkar)

8. Eddy Mihati (F-PDIP)

9. Aus Hidayat Nur (F-PKS)

10. Rusli Ridwan (F-PAN )

11. Zainut Tauhid (F-PPP)

http://nasional.kompas.com/read/2012....Turki-Denmark
kunjungan kerja ke ragunan aja emoticon-Smilie
murah meriah bermanfaat bagi perkembangan hewani anda emoticon-Cendol (S)
Wakil rakyat . . . tidak mendengar suara rakyat emoticon-siul:
jadi yang di wakilkan siapa, hewan ??
Quote:Original Posted By ran.sato
Wakil rakyat . . . tidak mendengar suara rakyat emoticon-siul:
jadi yang di wakilkan siapa, hewan ??

Mewakili tikus koruptor, gan. emoticon-Matabelo

Lama gak ngikutin berita politik gitu ternyata emang gaada perkembangan ya dari wakil rakyat gitu :| semoga generasi selanjutnya (kita-kita) lebih baik deh!
Pelesiran DPR
Demokrat Dukung 'Pelesir' di Luar Negeri
Penulis : Sabrina Asril | Senin, 19 November 2012 | 18:49 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat tidak melarang anggotanya untuk ikut dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Fraksi partai berlambang logo segitiga biru ini juga mengaku selektif dalam memilih kadernya yang akan diberangkat ke luar negeri. Hanya kader yang dinilai rajin yang diperkenankan ikut dalam rombongan "plesiran".

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, Senin (19/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Demokrat sudah menyatakan hanya memberikan izin kepada yang memang rajin saja. Mereka juga wajib melaporkan hasil (kunjungan ke luar negeri) kepada fraksi apa yang dilakukan," kata Nurhayati.

Lebih lanjut, Nurhayati menjelaskan bahwa fraksi tidak berkapasitas menyetujui atau menolak kunjungan kerja. Pasalnya kunjungan kerja luar negeri yang menghabiskan uang negara miliaran rupiah itu adalah wewenang pimpinan DPR.

"Jadi kalau kunker untuk rancangan undang-undang dianggap perlu, maka ditentukan pimpinan DPR bukan fraksi. Kalau sudah disetujui, kami ya kami ajukan orang-orangnya," ucap Nurhayati.

Badan Legislasi DPR akan melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Inggris dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang Keinsinyuran. Kedua negara itu dianggap memiliki tenaga insinyur yang mumpuni. Ada 21 orang anggota DPR yang berangkat di dua rombongan terpisah itu. Sebanyak 12 orang ikut dalam delegasi ke Inggris yang akan berangkat pada tanggal 23 November mendatang, sementara 9 orang lain ikut dalam delegasi ke Jerman yang sudah berangkat lebih dulu.

Di antara rombongan yang ikut serta, Fraksi Partai Demokrat adalah fraksi yang paling banyak menyertakan anggotanya. Ada enam anggota Fraksi Demokrat yang berangkat yakni Ignatius Mulyono, Guntur Sasono, Didi Irawadi Syamsuddin, dan Khatibul Umam Wiranu yang akan pergi ke Inggris.


Selain itu ada juga Nanang Samodra dan Paula Sinjal yang berangkat ke Jerman. Mereka akan melakukan kunjungan kerja selama sepekan untuk bertemu dengan parlemen, pemerintah, dan dewan keinsinyuran setempat. Seluruh biaya perjalanan para anggota dewan ke Jerman dan Inggris ini menghabiskan uang negara sebesar Rp 2,35 miliar.

http://nasional.kompas.com/read/2012...di.Luar.Negeri

Jelas saja diijinkan, lha ketua DPR saja dari Demokrat. emoticon-Matabelo
Wah keren ya wakil rakya kita emoticon-Ngakak (S):