alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50a706502c75b4e54d00005d/uu-minerba-giliran-berikutnya-digugat-ke-mk-anehnya-asing-minta-uu-itu-di-evaluasi
UU Minerba Giliran Berikutnya Digugat ke MK. Anehnya, Asing Minta UU itu di Evaluasi
Korban Berikutnya, UU Pertambangan Digugat ke MK
Sat, 17/11/2012 - 09:14 WIB

JAKARTA, RIMANEWS -- Setelah UU Migas, giliran UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). UU itu dianggap merugikan rakyat. “ Memang ada amanat muktamar Muhammadiyah agar PP Muhammadiyah mengajukan judicial review sejumlah UU, khususnya dalam bidang ekonomi dan energi, yang setelah dikaji selama setahun oleh tim pakar diyakini merugikan negara, rakyat, serta bertentangan dengan amanat konstitusi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Jumat (16/11).

Sebelum ini Muhammadiyah bersama sejumlah ormas Islam menggugat UU Migas yang berujung pembubaran BP Migas. Selain UU Minerba, selanjutnya yang akan digugat adalah UU mengenai investasi serta UU Air dan Biotermal. “ Ini didorong komitmen Muhammadiyah terhadap negara agar berdaulat secara ekonomi, karena negara yang kaya raya sumber daya alam ini harus didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu yang belum terjadi,” imbuh Din.

Terkait pembentukan badan baru oleh pemerintah sebagai pengganti BP Migas, Din akan meminta penjelasan MK. Semua harus jelas, jangan sampai lembaga baru itu juga tidak jauh beda dari BP Migas. “Pola yang diterapkan pemerintah dengan membentuk lembaga lain di bawah Kementerian ESDM tapi pada dasarnya sama dengan BP Migas sebenarnya bertentangan secara substantif dengan putusan MK. Kami akan meminta MK menjelaskan putusannya, apakah langkah pemerintah itu bisa dibenarkan atau tidak, meskipun sifatnya cuma sementara,” tegasnya. Salah satu penggugat UU Migas, KH Hasyim Muzadi kecewa atas penerbitan Perpres 95 Tahun 2012. Perpres itu tak akan memperbaiki keadaan perminyakan di Indonesia. Dengan Perpres itu, Indonesia justru akan terus bergantung kepada asing. “Jika Perpres itu hanya mengubah nama BP Migas menjadi unit kerja tanpa langkah lanjutan mengurangi ketergantungan asing, keadaan akan tambah buruk,” katanya.

Menurut Hasyim, kontrak-kontrak dengan pihak asing sebenarnya tidak dirugikan sama sekali dengan keluarnya putusan MK. “Jadi cukup klarifikasi bahwa semuanya diambil alih pemerintah. Kalau diberikan lagi ke pihak lain, artinya setali tiga uang,” jelas mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. Dikatakannya, yang sangat diperlukan kini adalah konsep ke depan, bagaimana mengurangi ketergantungan kepada pihak asing. “Karena itu, para penggugat sebaiknya segera berkumpul untuk melakukan evaluasi dengan mengundang para negarawan yang tidak lagi punya interest pribadi selain kepentingan negara,” katanya.
Pertemuan itu untuk menyatukan langkah mengawal proses selanjutnyan sampai kelahiran UU Migas yang baru.
http://www.rimanews.com/read/2012111...-digugat-ke-mk


The Jakarta Institute: Segera Revisi UU Minerba
Selasa, 11 September 2012 20:36 WIB

lensaindonesia..com: Pengamat The Jakarta Institute, Rahmat Sholeh, mengatakan, Indonesia sudah terjebak dalam kerangka pembangunan ekonomi yang permisif terhadap kepentingan asing. Padahal, Pancasila dan UUD 1945 secara jelas mensyaratkan kepentingan nasional di atas segala konsep dan pelaksanaan pembangunan Indonesia.

“Jika terus dibiarkan, maka tak lama lagi warga Negara Indonesia akan menjadi asing di negaranya sendiri. Ini di sebabkan banyak aturan-aturan yang tercantum didalamnya memuat untuk kepentingan asing,” kata Rahmat, kepada LICOM di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Menurut Dia, kepentingan asing tersebut terlihat jelas dalam UU Minerba yang terkesan jauh dari realita pertambangan di Indonesia. Dalam UU Minerba tersebut terlihat adanya sejumlah pemasalahan.

  • Permasalahn pertama, lanjut Rahmat, tertutupnya peluang melakukan kaji ulang dan renegosiasi terhadap Kontrak Karya.
  • Kedua, UU tersebut menguatkan ego sektoral, melalui lahirnya Wilayah Pertambangan.
  • Ketiga, veto rakyat tidak diakui karena hanya memiliki 2 pilihan, yaitu ganti rugi sepihak atau memperkarakan ke pengadilan. Bahkan, lanjut Rahmat, penduduk lokal berisiko dipidana setahun atau denda Rp 100 juta jika menghambat kegiatan pertambangan.
  • Keempat yang juga ditimbulkan, kata Rahmat, yajkni, kawasan lindung dan hutan adat akan terancam karena alih fungsinya bisa dilaksanakan setelah ada izin dari pemerintah.
  • Kelima, UU Minerba tidak menempatkan pentingnya menjaga dan melindungi perairan pesisir laut.
  • Keenam, UU ini menggunakan pendekatan administratif dalam proses perizinannya sehingga tidak efektif untuk menangani dampak pencemaran lingkungan.
  • Ketujuh, mempercepat kerusakan sarana dan prasaran umum karena UU tersebut membolehkan untuk dimanfaatkan menjadi sarana pertambangan.
  • Dan terakhir, terjadi kontradiktif dengan UU Lingkungan Hidup yang mengakui legal standing organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan.

“Maka atas alasan tersebut seyogyanya pemerintah segera merubah UU Minerba agar pertambangan bisa di nikmati rakyat,” tegasnya
[url]http://www.lensaindonesia..com/2012/09/11/the-jakarta-institute-segera-revisi-uu-minerba.html[/url]


Inilah Dilema Dirjen Minerba Soal Pengelolaan Tambang
Jum'at, 15 Juli 2011 16:29 wib

JAKARTA - Aturan pemerintah yang mengharuskan pengolahan barang yang akan di ekspor agar memiliki nilai tambah saat ini memiliki cabang ganda, antara kepentingan rakyat dan tujuan pengusaha. "Kita ingin bagaimana sumber daya alam ini digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, sedangkan pengusaha mementingkan keuntungan," ujar Dirjen Minerba Thamrin Sihite, kepada wartawan, di Kantor Badiklat ESDM, Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Dengan adanya dua dilema dalam tubuh pemerintah tersebut, pihaknya akan terus berupaya agar pengusaha ingin mengolah terlebih dahulu sebelum di ekspor dan juga tidak merugikan masyarakat. "Kita akan menjembatani atau memfasilitasi agar semua elemen tidak merasa dirugikan," ungkapnya. Selain itu, untuk pembangunan smelter tersebut membutuhkan waktu dan dana, sehingga pemerintah memberikan waktu dengan batas pembangunan smelter hingga 2014. "Kira-kira ada batas waktu hingga 2014 untuk bangun smelter," ujarnya.

Untuk pengolahan barang yang akan akan diekspor, pihaknya juga mengharapkan ada investor yang ingin membangun tempat tersebut, karen selain membutuhkan waktu juga butuh dana untuk pembangunan smelter. Sebelumnya pemerintah melalui kementerian terkait membuat undang-undang yang mengharuskan pengusaha mengolah barang yang akan diekspor untuk menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai jual yang lebih.
http://economy.okezone.com/read/2011...lolaan-tambang


Kementerian Energi Tolak Permintaan Jepang Evaluasi UU Minerba
Jum''at, 23 September 2011 | 16:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak permintaan pemerintah Jepang untuk mengkaji ketentuan menghentikan ekspor bahan baku tambang ke luar negeri pada 2014 sesuai dengan aturan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009. "Undang-undang sudah jelas, bahwa pada 2014 itu sudah harus diolah di dalam negeri," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 23 September 2011.

Seperti diketahui, Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Yukio Edano, kemarin, meminta penjelasan kepada Menteri Perindustrian MS Hidayat soal pemberlakuan penuh Undang-Undang Minerba pada 2014 nanti. Jepang khawatir pasokan bahan baku untuk industrinya terganggu karena beleid itu akan mewajibkan hilirisasi produk tambang. Pasalnya, selama ini Jepang banyak mengimpor bahan baku pertambangan dari Indonesia.

Menurut Thamrin, pengelolaan dan pengolahan sumber daya mineral di alam negeri akan lebih menguntungkan bagi negara, ketimbang mengirim mentah-mentah bahan baku ke luar negeri. Pemerintah juga menjanjikan adanya insentif bagi para pengusaha tambang yang menerapkan aturan untuk mengelola sumber daya di dalam negeri. "Disinsentif juga kita berikan bagi yang tidak menerapkan aturannya," paparnya. Mengenai niatan Jepang menanamkan investasi proyek pengolahan mineral di Indonesia, Thamrin menyatakan hal tersebut masih perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin berinvestasi di dalam negeri. "Tetapi prinsip tetap harus diperhatikan, dasarnya harus kuat," tegasnya.
http://www.tempo.co/read/news/2011/0...asi-UU-Minerba

------------------------

Sebuah UU dibuat untuk menampung sebanyak mungkin kepentingan, dalam maupun luar negeri, akhirnya seperti ini jadinya. Yaitu manakala masing-masing pihak merasa kepentingannya dirugikan, serta merta ramai-ramai menggugat ke MK untuk dihapus atau sekedar di revisi dan di evaluasi.
Kurtubi Minta Pemerintah Revisi UU Minerba
Selasa, 31 Januari 2012 00:41

Jakarta, Tambangnews.com.- Pemerintah selama ini dirugikan denagan berlakunya Undang-Undang Minerba. Keragu-raguan dalam penafsiran amanat pasal 33 UUD 1945 ayat 3 semakin memperparah penerimaan negara dimana negara seharusnya memiliki kedaulatan atas kekayaan alamnya.

Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar oleh Pansus Pertambangan DPD RI, senin (30/1) malam di gedung DPD RI hadirkan pembicara Pengamat Pertambangan,Kurtubi.

Menurutnya kerugian negara muncul dari Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 dalam kata "dikuasai" Negara.Ia berpendapat perlu adanya ketegasan bahwa kekayaan SDA (Sumber Daya Alam,Red) tambang yang ada di perut bumi tidak hanya "dikuasai" negara,tetapi "dimiliki" oleh negara.

Untuk itu,sudah saatnya ada kesepakatan nasional mengenai kalimat ayat 3 pasal 33 UUD 1945,perlu ditambah dengan kata "dimiliki" sehingga tidak terjadi multi tafsir yang sangat merugikan negara ungkap Kurtubi yang merupakan putra daerah NTB ini dalam ruang pansus pertambangan.

Demikian juga dengan penerimaan pemerintah dibidang royalti.Menurutnya penerimaan negara sangat kecil dari royalti.Ia memaparkan jika penerimaan negara dari batubara (open fit) berkisar antara 3-7% dari harga jual.Sedangkan batubara (under ground) berada pada kisaran 2-6%.Emas,3,7% dari harga jual dan tembaga 4,0%,perak 3,25% serta nikel 4.0% dari harga jual.Hal ini menurutnya masih sangat kecil dimana prosentase seharusnya disesuaikan dengan tingkat harga komoditas tambang.

Dimintai tanggapanya khusus oleh Tambangnews.com menyangkut kemungkinkan DPR melakukan amandemen tentang undang-undang minerba,Kurtubi mengingatkan Pemerintah dan DPR agar segera melakukan amandemen terhadap UU minerba."Mau tidak mau Pemerintah dan DPR harus memperbaiki Undang-Undang Minerba" katanya.

Semangat yang harus diutamakan lanjutnya berangkat dari bahan tambang di perut bumi ini milik negara.Kalau milik negara maka hanya negara yang berhak melakukan penambangan,negara itu siapa BUMN.Bukan diserahkan ke Bupati dengan IUP.Dengan Undang-Undang Minerba lanjutnya, "seolah-olah tambang itu diserahkan ke Bupati,ini milik Bupati.Padahal tambang diperut bumi itu milik negara," ungkapnya.

Namun akan timbul persoalan dimana wewenang kuasa pertambangan akan dialihkan,Kurtubi memberi solusi bahwa Weweng Bupati dicabut selanjutnya Bupati diposisikan menjadi Komisaris di BUMN/BUMD. BUMD punya share di BUMN plus BUMD jadi daerah tetap mendapatkan melalui BUMD."Bukan lewat izin usaha Bupati itu" katanya meyakinkan.

Menanggapi persoalan perizinan, Kurtubi mengatakan perizinan dihapus karena BUMN melakukan kontrak dengan BUMD dengan demikian kepemilikan diserahkan ke BUMN plus BUMD.Persoalan lain yang harus diakomodir lanjutnya karena tidak ada ketentuan untuk menambah penerimaan negara dari tambang,misalnya royalti.Mestinya di Undang-Undang disebutkan pajak royalti 65%.

Grand desain terpenting,bagaimana peneriamaan negara dapat meningkat lewat royalti,hal ini tidak disingggung katanya bersemangat.Menyinggung ketika royalti diserahkan kepada daerah kemungkinan terjadinya pengemplang royalti,dirinya menganjurkan pengawasan royalti itu diserahkan ke Pemerintah, "sama dengan pajak.Sehingga royalti kembali ke Daerah dalam bentuk dana bagi hasil daerah, yang mengontrol rakyat dan DPRD di daerah itu," ujarnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai Bupati tidak melaporkan dana hasil tambang kepada rakyat, dipakai sendiri misalnya padahal itu dana dari rakyat."Rakyat tetap dikasih kesempatan untuk mengontrol," Kurtubi mengingatkan
http://www.tambangnews.com/berita/ut...u-minerba.html
MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Minerba
Selasa, 05 Juni 2012 | 00:03 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Kekecewaan muncul dari Wahana Lingkungan Hidup atas putusan Mahkamah Konstitusi.“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar ketua hakim, Mahfud MD, Senin, 4 Juni 2012. Mahkamah menyatakan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sepanjang frasa “…memperhatikan pendapat…masyarakat…” bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah frasa tersebut bertentangan sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang terkena dampak”. Mahkamah juga menyatakan Pasal 10 huruf b UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya pemohon yaitu Wahana Lingkungan Hidup, mengajukan pengujian materiil Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat 2, serta Pasal 162 UU 4/2009. Walhi meminta adanya persetujuan tertulis dari tiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan berdampak negatif. Namun Mahkamah lebih menekankan penyertaan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat dalam pemberian pendapat lebih bernilai daripada formalitas belaka

Ditemui seusai sidang, pengacara Walhi, Asep yunan Firdaus, mengungkapkan pihaknya berhati-hati dalam membaca putusan tersebut. Asep mengatakan Mahkamah memang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun aturan mengenai kewajiban penyertaan pendapat masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah saat ini, kata Asep, telah ditetapkan ketentuan mengenai wilayah pertambangan. Namun, masih belum ada yang memfasilitasi masyarakat untuk menyatakan pendapat. Oleh karena itu Walhi memandang pemerintah harus merevisi PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah. “Bagi Walhi ya itu mengecewakan,” ujar Abetnego. Ia pun pesimis terhadap mandat yang diberikan oleh Mahkamah kepada pemerintah tersebut. “Ketika hal-hal menyangkut kepentingan masyarakat, biasanya PP-nya agak lambat,” katanya. Ia mengatakan Walhi akan terus berupaya mendesak penyusunan PP tersebut.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...tan-UU-Minerba


MK Batalkan Sebagian Materi UU Minerba
Tentang Syarat Minimal Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dihapuskan karena merugikan pengusaha kecil.
Senin, 04 Juni 2012

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya membatalkan sejumlah pasal UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). MK mengabulkan permohonan pengujian yang diajukan pengusaha tambang Fatriansyah Aria dan Fahrizan; John Murod, Zuristyo Firmadata, Nico Plamonia, dan Johardi dalam dua permohonan yang berbeda. Spesifik, untuk permohonan No. 25/PUU-VIII/2010, MK membatalkan Pasal 22 huruf e dan f sepanjang frasa “dan atau” dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan” karena bertentangan dengan UUD 1945. Ini artinya syarat luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) minimal 5.000 hektare dihapus.

Sementara, untuk permohonan No. 30/PUU-VIII/2010, MK membatalkan Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 hektare dan”, Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan”, dan frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan para pemohon selebihnya,” kata ketua majelis, Moh Mahfud MD saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Senin (4/6).

Sebelumnya, Fatriansyah dan Fahrizan meminta MK membatalkan Pasal 22 huruf e dan f, Pasal 52 ayat (1) UU Minerba. Dua pasal termasuk dari 11 pasal yang diuji John Murod Dkk yakni Pasal 22 huruf a, huruf c, huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, Pasal 173 ayat (3) UU Minerba. Pasal-pasal itu dinilai berpotensi memperkecil atau menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berusaha. Menurut pemohon, pasal-pasal itu juga sangat diskriminatif dan merugikan pengusaha kecil dan menengah bidang pertambangan timah, khususnya di provinsi Bangka Belitung. Salah satunya syarat luas minimal WIUP yang harus dipenuhi bila ingin memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Untuk eksplorasi mineral logam, WIUP minimal 5000 hektar (Pasal 52 ayat (1), Sedangkan, untuk eksplorasi mineral bukan logam, WIUP minimal 500 hektar (Pasal 55 ayat (1). Untuk eksplorasi batubara, WIUP minimal 500 hektar (Pasal 58 ayat (1). Sebab, persyaratan luas minimal WIUP eksplorasi tersebut tak mungkin dipenuhi oleh perusahaan kecil/menengah. Dalam pertimbangan putusan No. 25/PUU-VIII/2010, Mahkamah menilai Pasal 22 huruf f UU Minerba berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara. “Karena faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun,” kata Akil saat membacakan putusan.

Mahkamah menyatakan Pasal 52 ayat (1) telah menimbulkan diskriminasi bagi para pemohon yang merupakan penambang skala kecil. “Batas minimal 5.000 hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau menghilangkan hak-hak para pengusaha pertambangan, karena belum tentu suatu wilayah pertambangan akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektare,” kata Akil. Sementara pertimbangan putusan permohonan No. 30/PUU-VIII/2010, Mahkamah berpendapat batas luas minimal 500 hektare (Pasal 55 ayat (1)) dan batas luas minimal 5.000 hektare (Pasal 61 ayat (1)) dengan sendirinya akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak pengusaha di bidang pertambangan.

Sebab, belum tentu dalam suatu WIUP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 hektare dan minimal 5.000 hektare. Penghapusan luas minimal agar bisa diberikan WIUP eksplorasi mineral bukan logam dan WIUP eksplorasi batubara tetap sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan. “Pokok permohonan mengenai Pasal 22 huruf a dan c, Pasal 38 huruf a serta Pasal 173 UU Minerba tidak beralasan menurut hukum. Sementara Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU Minerba dikesampingkan,” kata Mahfud.
http://www.hukumonline.com/berita/ba...eri-uu-minerba
Nice info gan emoticon-thumbsup
mayan neh buat nambah informasi emoticon-Toast

ane bantu emoticon-Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star aja deh