alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50a64e917c12431f3200002a/lin-che-wei-badut-badut-politik-di-balik-pembubaran-bp-migas
Lin Che Wei: Badut-badut Politik di Balik Pembubaran BP Migas

Badut-badut Politik di Balik Pembubaran BP Migas
TRIBUNnews.com – 11 jam yang lalu

Lin Che Wei: Badut-badut Politik di Balik Pembubaran BP Migas
Analis Pasar Modal Lin Che Wei

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah empat hari dibubarkan Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat. Namun hingga kini, penutupan badan hukum milik negara yang beroperasi sejak 2002 itu karena dianggap melawan UUD 1945 itu masih menjadi bahan analisis dan perdebatan. Amatan yang mengulas kilas balik pembentukan BP Migas dikemukakan Analis Pasar Modal Lin Che Wei yang pernah membongkar skandal Bank Lippo yang membawanya berurusan dengan pengadilan karena dituntut Rp 103 miliar oleh manajemen Lippo Group. Mantan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) ini membeberkan latar belakang terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 yang menjadi paying BP Migas, dan siapa tokoh-tokoh politik yang berperan penting atas lahirnya Undang-undang itu.

Melalui akun Facebooknya, Lin membuat analisi berjudul Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP Migas dan UU Migas Tahun 2001 yang diunggah Kamis (15/11/2012). Lin Che Wei membagi dua babak atraksi badut-badut politik yang melibatkan sejumlah tokoh politik saat memegang posisi kunci perpolitikan nasional, antara lain pendiri Partai Amanat Nasional Amien Rais menjabat Ketua MPR, politisi senior Partao Golkar Akbar Tandjung (Ketua DPR), politisi PKS Irwan Prayitno ketika itu menajabt Ketua Komisi VIII DPR RI, serta pihak lainnya.
http://id.berita.yahoo.com/badut-bad...024418553.html


BP Migas Dibubarkan
Pak Mahfud Mengapa Tidak Bahas Isu Energi saat Masih Menteri?
Jumat, 16 November 2012 10:14 WIB

TRIBUNNWE.COM, JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memimpin sidang yang memvonis UU Nomor 22 Tahun 2012 tentang Migas bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Karena itu, semua menyangkut produknya, termasuk keberadaan BP Migas tidak konstitusional, dan harus dibubarkan. Namun mantan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Lin Che Wei, melihat Mahfud tidak konsisten. Alasan dia, ketika Undang-undang tersebut diratifikasi atau dibuat, Mahfud menjabat Menteri Hukum dan HAM, tidak berbuat sesuatu. “Pak Mahfud MD - mengapa kita tidak membahas soal Energy Security issue ketika anda menjadi Menhan?” tulis Lin Che Wei yang menduga ada acrobat badut-badut politik dalam kasus ini.

Berikut ini acrobat badut-badut politik di balik pembubaran BP MIgas menurut mantan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Lin Che Wei, yang dipublikasi melalui akun Facebooknya.

Babak 1 - Proses pembahasan dan pengundang-undangan UU Migas 2001 terjadi antara tahun 1999 sampai 2001. UU MIgas di undang-undangkan pada bulan November 2001. UU Migas ini merupakan produk pembahasan antara Pemerintah pada masa itu dan DPR pada masa itu.

Marilah Kita melihat siapa saja aktor politik tersebut.
  • Ketua MPR - Amien Rais (Mantan ketua Muhammadiyah -dari PAN)
  • Ketua DPR - Akbar Tanjung (Golkar - Mantan Aktivis HMI)
  • Ketua Komisi VIII - DPR - Irwan Prajitno (dari Partai Keadilan)


Pada saat itu Poros Tengah (Koalisi dari beberapa partai berbasis islam seperti PAN, PKB, PBB, PPP) sedang naik daun dan sangat berpengaruh di Parlemen karena mereka adalah 'king maker' dari naiknya Gus Dur menjadi Presiden. Yang menarik di dalam pembahasan tersebut dan perundang-undangan UU Migas tersebut adalah:

Semua Fraksi di DPR (kecuali satu fraksi kecil), semua partai berbasis Islam (termasuk Partai Keadilan, PAN, PPP, PBB, PKB) dan juga partai besar (PDI-P dan Golkar) mendukung ratifikasi dari UU Migas. Sangat ironis karena satu-satunya partai yang justru menyatakan keberatan adalah Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (Partai kecil yang berbasis agama Kristen).

Pada saat tersebut (1999-2001 periode - periode pembahasan dan ratifikasi)
  • Kwik Kian Gie adalah Menko Perekonomian (PDI-P) dan kemudian menjadi Ketua Bappenas.
  • Rizal Ramlie adalah mantan Menkeu/Menko Perekonomian waktu zaman Gus Dur.
  • Mahfud MD adalah Menteri Pertahanan dan sempat menjadi Menteri Hukum Dan Perundangan-undangan zaman Gus Dur.

Semua komponen pemerintah dan parlemen pada waktu itu setuju untuk meratifikasi UU Migas 2001 dan melahirkan BP MIgas. Berdasarkan rekomendasi dari Kwik Kian Gie, ketika terjadi penggantian Dirut Pertamina, Martiono Hadianto (yang menentang RUU Migas pada saat itu). Kwik sangat merekomendasi Baihaki Hakim untuk menggantikan Martiono. Di masa Baihaki inilah Pertamina melepaskan wewenangnya dan mengalihkannya ke BP Migas.

Babak ke 2 - Adegan Mahkamah Konstitusi tahun 2012.

Para Pemohon di pengadilan konstitusi:
  1. Muhamadiyah
  2. Hasyim Muzadi dari NU
  3. Ormas-ormas islam seperti Hizbut Thahir.
  4. Kwik Kian Gie
  5. Rizal Ramlie dan yg lain-lain.....menuntut UU Migas 2001.


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (yang memvonis membubarkan BP MIgas, Red) merupakan mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur.

Putusan: 7-1, MK menyatakan UU Migas 2001 cacat dan BP Migas dibubarkan. BP Migas tidak sesuai dengan UU.

Catatan: Mengapa partai-partai tersebut justru menyetujui RUU tersebut menjadi UU? Pak Kwik Kian Gie, mengapa anda tidak ribut-ribut ketika anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. Pak Rizal Ramlie, mengapa anda tidak menyatkan keberatan anda justru dizaman reformasi di mana anda adalah Menkeu dan Menko.

Pak Mahfud MD - mengapa kita tidak membahas soal Energy Security issue ketika anda menjadi Menhan? Oh ya saya juga baru sadar bahwa anda adalah ketua kehormatan ikatan alumni NU yang juga ikut di dalam menggugat putusan tersebut.

Partai-partai ini sekarang membatalkan produk hukum yang justru merupakan persetujuan produk legislative process.

Ada baiknya kita melepaskan atribut keagamaan apabila kita berdebat soal kebijakan publik. Tidak arif orang menggunakan attribut agama untuk pro dan con terhadap kebijakan publik.

Jangan pernah lupa akan rekam jejak dari politik. Dan jangan biarkan politician (atau lebih tepatnya Badut-badut politik) berakobrat danmencari popularitas semata.

Untuk membentuk tatanan hukum migas dan struktur migas yang baik diperlukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Untuk menghancurkannya hanya butuh sekejap.

Saya tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak beropini apakah UU Migas 2001 benar atau salah. Yang saya sedih adalah melihat kelakuan orang yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan tersebut dan sekarang bersama-sama menghancurkannnya.
http://www.tribunnews.com/2012/11/16...-masih-menteri

----------------------

Pembahasan semakin menarik, semuanya sudah mulai buka-bukaan kartu ... tinggal duduk di sudut untuk menonton sambil nyeruput kopi ... emoticon-Big Grin
Din Syamsudin Serang Amien Rais Soal UU Migas
Kamis, 15 November 2012 | 16:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan andil Amien Rais dalam pengesahan Undang-Undang Minyak dan Gas pada tahun 2001. Amien Rais merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995-1998 sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saat UU Migas disahkan. "Siapa pun Ketua MPR atau DPR, kalau ada undang-undang yang merugikan rakyat, itu perlu disesalkan," kata Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Kamis, 15 November 2012. Banyak undang-undang yang disahkan pemerintah.

Muhammadiyah, kata dia, tak bisa mempelajari satu per satu aturan tadi yang potensial merugikan rakyat. Namun, saat mempelajarinya, Muhammadiyah menemukan ada yang salah di sejumlah aturan, salah satunya Undang-Undang Migas. Din mengatakan, tak tahu alasan Amien Rais ikut menyetujui undang-undang itu. "Coba tanya ke Pak Amien Rais, mengapa beliau mendukung?" kata Din.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Migas. BP Migas pun ''dibubarkan''. Di akun jejaring sosial, analis keuangan Lin Che Wei merasa geli dengan dikabulkannya uji materi tentang UU Migas. Berdasarkan sejarahnya, tulis Lin Che Wei, UU Migas disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais (Partai Amanat Nasional), Ketua Komisi Energi Irwan Prayitno (Partai Keadilan Sejahtera), dan Ketua DPR Akbar Tanjung (Golkar). Semua fraksi kecuali Partai Demokrasi Kasih Bangsa sepakat dengan UU itu.

Pada masa-masa itu, kata Che Wei, semua yang menolak UU Migas disingkirkan. Direktur Utama Pertamina, Martiono, yang menentang RUU Migas, diganti Baihaki Hakim atas rekomendasi Menteri Koodinator Perekonomian Kwik Kian Gie. Tapi sekarang semua berubah. Di Pengadilan Mahkamah Konstitusi 2012, tulis Lin Che Wei, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, beberapa organisasi Islam lain, bahkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, ikut menggugat UU Migas. Lie Che Wei merasa gugatan tersebut sebagai upaya para tokoh Islam mencuri perhatian masyarakat setelah kehilangan pengaruh. "They only raise concern and object after they lost their influence and power," tulis Lin Che Wei di Facebook.
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...-Soal-UU-Migas


Latar Belakang pengesahan UU MIGAS 2001, dan pembatalannya oleh MK.
Friday, November 16, 2012

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Migas (disahkan tahun 2001), maka pemerintah harus mematuhi putusan MK dan membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Beragam reaksi dan tulisan muncul sehubungan dengan hal ini. Sebagimana biasanya, tentu ada pro dan kontra, ada yang senang dan ada yang sedih, terutama para direksi dan staf BP Migas tersebut, karena konon gaji mereka setinggi langit. Juga dengan kantor-kantor yang mewah, yang bahkan lebih mewah daripada kantor menteri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kontraktor yang memanipulasi perhitungan, yang merugikan negara sebesar 1,7 milyar US $ (sekitar 16,1 trilyun rupiah). Yang ingin mempertahankan BP Migas berargumentasi, bahwa ini adalah produk reformasi, untuk memperbaiki system yang dilakukan di masa Orde Baru.

Beberapa tulisan menyoroti proses pembahasan dan pengesahan undang-undang Migas tahun. 2001. Ada dua tulisan yang sangat menarik sehubungan dengan proses pembahasan dan pengesahan UU tersebut. Yang pertama dari Lin Che Wei, ekonom, yang menulis di facebooknya. Yang kedua dari Teguh Santosa, Chief Editor Rakyat merdeka-Online/ Chairman of Foreign Affairs of the PP Pemuda Muhammadiyah, yang menulis di weblognya.

Salam,
Batara R. Hutagalung
http://batarahutagalung.blogspot.com...igas-2001.html
ternyata bukan niatan tulus... masih tetep ada udang di dalem bakwan... emoticon-Malu (S)
Lucu kalo di perhatikan emang.... Lidah itu ga bertulang... Hari ini ke kiri besok ke kanan.... Ngikut enaknya aja.... emoticon-Ngakak
Lahirnya BP Migas Andil IMF?
Jumat, 16 November 2012, 12:57 WIB

inilah..com, Jakarta - Dasar hukum UU Migas yang dibentuk pada tahun 2001 sebagai dasar lahirnya BP Migas merupakan rekomendasi IMF. Jadi tak heran bila mengabaikan kepentingan nasional. Direktur Institute for Developments of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diputuskan ketika Indonesia masih berada dalam masa transisi kebijakan. Saat itu Gus Dur baru lengser dan Megawati naik puncak kepemimpinan. "Anehnya di masa itu Bulog yang seharusnya dipertahankan (sesuai fungsi awal) lalu dibentuklah BP Migas, ini karena masih adanya rekomendasi IMF dalam UU Migas," katanya saat dihubungi inilah..com di Jakarta, Jumat (16/11/2012).

Oleh karenanya selain dibubarkannya institusi BP Migas, ia mengharapkan pemerintah bersama DPR saat ini segera mengamandemen UU Migas tersebut. Enny menyatakan secara fundamental institusi BP Migas sudah lemah dalam pengawasan. Apalagi dengan kontrak-kontrak migas miliaran rupiah tanpa ada sharing profit yang jelas dan menguntungkan bagi negara. Padahal, pengawasan terhadap adanya perjanjian pengambilan harta kekayaan alam negara diatur UUD 1945. "Memang secara legal hukum (UU Migas) transaksional migas kita sah, namun secara legal ekonomi negara kita banyak dirugikan. Dari tidak ada transparansinya saja kita sudah dirugikan karena dia tidak mewakili negara, apalagi kalau sharing profitnya rendah dengan pihak asing," ungkapnya.

Ia juga menuturkan bagaimana mungkin penerimaan negara yang didapat dari migas hanya diketahui oleh Kemenrerian ESDM saja tanpa diketahui Kementerian Keuangan. "Mestinya Kementerian Keuangan patut mengetahui apa pun mengenai permasalahan penerimaan negara termasuk migas, jelas dikte-nya IMF, ya di situ itu supaya ada satu kendali," ujar Enny. Selain itu ia memaparkan adanya anomali sharing profit yang merugikan negara dari penerimaan pajak migas, karena lebih kecil dari pajak rokok. "Seharusnya penerimaan pajak migas bisa lebih besar, karena transaksinya besar-besaran, kalau tidak profitnya tidak masuk banyak ke negara," ujarnya. Namun Enny meyakini dengan dikabulkannya gugatan tersebut karena inskontitusiional institusi BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa (13/11/2012) lalu, negara masih memiliki potensi daya tawar tinggi dalam sejumlah kontrak minyak dan gas bumi. Atau paling tidak rakyat bisa mengetahui seberapa keuntungan yang diterima negara. "Kalau sudah diambil alih pemerintah, kita akan lihat transparasinya seperti apa," ucapnya
[url]http://m.inilah..com/read/detail/1927273/lahirnya-bp-migas-andil-imf[/url]


SBY: BP Migas Itu Produk Megawati
Rabu, 14 November 2012, 21:41 WIB

inilah..com, Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahkan Megawati Soekarnoputri karena badan itu dibentuk di era pemerintahannya. Dia menjelaskan BP Migas tidak dibentuk olehnya, meski tanggungjawabnya berada langsung di bawah Presiden. Yudhoyono mengatakan, BP Migas dibentuk pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. "Sementara itu ini saya pandang sebagai kesempatan yang baik untuk saya bisa menjelaskan pada masyarakat luas tentang keberadaan BP Migas saat ini. Saudara tahu bahwa adalah UU No 22 tahun 2001, jadi pada era kepemimpinan presiden megawati yang memberikan amanah untuk dibentuknya BP Migas," jelas Yudhoyono dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Meski BP Migas dibentuk pada era pemerintahan Mega, namun Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan saat ini turut bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dia menjelaskan, dasar pemikiran dan tujuan dibentuknya BP Migas yang merujuk pada UU No 22 tahun 2001, kata Yudhoyono, adalah untuk menghindari konflik kepentingan. "Dulu kerjasama hulu Migas itu ditangani oleh satu elemen di bawah Pertamana, sedangkan Pertamina adalah pelaku dunia usaha di bidang Migas. Dikhawatirkan kalau Pertamina yang mengatur, menetapkan segalanya, bisa jadi ada conflict of interest. Itu dasar pemikiran yang pertama," jelas Yudhoyono.

Dasar pemikiran yang kedua, lanjut Yudhoyono, BP Migas perlu dibentuk independen pada era pemerintahan Megawati, karena ingin memisahkan antara tugas, wewenang, dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, policy maker, dan regulator, dipisahkan," jelasnya. Pada penjelasan ketiga, Yudhoyono mengklaim pemerintah tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dikhawatirkan selama ini. "Dengan dibentuknya BP Migas waktu itu maka pemerintah tidak terlibat langsung dalam pembuatan kontrak kerjasama, dengan dunia usaha, private sector. Dengan demikian ada posisi yang lebih baik bagi negara, untuk pastikan kerjasama itu berjalan baik tanpa melibatkan diri secara langsung dalam pengaturan usaha hulu Migas itu," kata Yudhoyono.
[url]http://m.inilah..com/read/detail/1926906/sby-bp-migas-itu-produk-megawati[/url]

Semuanya hanya untuk 2014 emoticon-Ngakak
kayaknya jeruk makan jeruk
yang buat siapa... yang menentang siapa
ternyata itu itu aja.
pas berkuasa memaksakan berdirinya BP migas, eh setelah gak berkuasa ngotot membubarkan BP Migas.
"kwiek, Rizal Ramli, Amien Rais, Mahfud MD" ---> Kau yang mulai ... kau yang mengakhiri.....
mampus luh BP MIgas dibubarin
cuma jadi kumpulan tukang suruh asing

li chen wei kenapa panik? emoticon-Ngakak

MERDEKA ! ! ! emoticon-I Love Indonesia
waduuh mahfud md offside ... mesti buru-buru klarifkasi ini orang emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
wow analisisnya masuk akal emoticon-Matabelo
kira2 orang2 yg disebut tadi bakal ngomong apa ya
semua memang terkait politik.
yang penting yang menyejahterakan rakyat dukung.
BP Migas ditengarai merugikan negara ...so bubarin....
Wah, pusing nih.

Perlu waktu untuk membacanya.
Ekonomi itu rumit, maka butuh orang yang ahli dan berdedikasi tinggi untuk negara, supaya tak terlena dengan tipu daya negeri asu (IMF).

produk2/ajaran mereka menyesatkan dan merugikan, meskipun begitu selalu saja ada kaskuser yang percaya, perjanjian 2 negara itu adalah fair!, dan percaya bahwa kondisi indo yang bergantung kepada asing adalah yang terbaik untuk indonesia saat ini
2014 uda deket, nyari popularitas, siapa tau ada yang lirik jadi capres atau cawapres

cepet2 dah ini negara dikasih azab ............

mau indonesia sekaya apapun SDAnya selama yg duduk di atas isinya badut2 macam ini, smuanya juga habis ntah kmn, yg pasti yg kelaparan masih aja kelaparan dibawah
ini orang sama rizal malarangeng kan yang ngasih blok cepu ke exxon, padahal dirut pertamina waktu itu nggak pengen blok cepu diambil asing emoticon-Matabelo
omongane ga konsisten ya bosemoticon-Malu (S)
Quote:Original Posted By mdsetiawan86
Ekonomi itu rumit, maka butuh orang yang ahli dan berdedikasi tinggi untuk negara, supaya tak terlena dengan tipu daya negeri asu (IMF).

produk2/ajaran mereka menyesatkan dan merugikan, meskipun begitu selalu saja ada kaskuser yang percaya, perjanjian 2 negara itu adalah fair!, dan percaya bahwa kondisi indo yang bergantung kepada asing adalah yang terbaik untuk indonesia saat ini


Banyak juga kok yang kena tipu manuver politik dibalut nasionalisme emoticon-Ngakak


Quote:Original Posted By Bartmansion
2014 uda deket, nyari popularitas, siapa tau ada yang lirik jadi capres atau cawapres



Yoi, demi kursi RI 1 apapun dilakukan...
Nunggu besok UU apalagi yang di batalin... Minerba.?
gile...banyak bener,pusign bacanya oi emoticon-Matabelo
Quote:Original Posted By audacious
ini orang sama rizal malarangeng kan yang ngasih blok cepu ke exxon, padahal dirut pertamina waktu itu nggak pengen blok cepu diambil asing emoticon-Matabelo


akhirnya ada yg buka kartu emoticon-Ngakak

belum lagi, punya klien spt bakrie grup emoticon-Ngacir
×